Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.48
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Diktum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) WAJAH HUKUM BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Borneo Law Review Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Supremasi Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Amsir Law Jurnal (ALJ) Interdisciplinary Social Studies Collegium Studiosum Journal Case Law Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Jurnal Pahlawan Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI Binamulia Hukum
Recca Ayu Hapsari
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Case Law

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)* Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti; Inggrid Saphire Mahari
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl) Gilang Adivia Ramadan; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa M Rahman Adinata; Recca Ayu Hapsari
Case Law Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS). Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)* Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti; Inggrid Saphire Mahari
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2689

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl) Gilang Adivia Ramadan; Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2690

Abstract

A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa M Rahman Adinata; Recca Ayu Hapsari
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2691

Abstract

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi,inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS). Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter.
Co-Authors Adheliana Shafira Riska Adheliana Shafira Riska Agatha jessica Putri Apri nisa Aprinisa Aprinisa Aristianto, Kayla Astrida Atri Pala Sapitri Bambang Hartono Damayanti, Putri Lidia Deby Resiardina Jania Alfi* Dera Maulinda Desnia Kasih Eka Gea Erlina B Ersa Marcellina Ersa Marcellina Gilang Adivia Ramadan Heru Nugroho Hidayat, Alian Hadi Indah Satria Indah Satria Inggrid Saphire Mahari Irna Nurhayati Kurniawan Suya Negara M Argo Renaldo M Rahman Adinata Maroni Maroni Marshanda, Annisa Melisa Safitri Mladenov, Stanislav Vladimirov Muhammad Satria Akbari Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nenni Dwi Ariyani Niki Agus Santoso Okta Ainita P, Zikri Aldino Z. Putri, Rachel Anzani Rapiq, Muhammad Riska, Adheliana Shafira Risti Dwi Ramasari Rizky Reza Pahlevi Sinurat, Dilmanta Sony Parsaoran Sri Mulia Dewi Sri Mulia Dewi Tami Rusli Tresya, Nadira Vindria Shafa Clarissha1 Wijayanta , Tata Yona Selvia Nada Yulia Eka Hesti Yulia Hesti Zahra, Nabilla Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini