Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.869

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Wacana Hukum Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Jurnal Hukum Malahayati Case Law Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside Jurnal Dedikasi Hukum Journal of Law and Nation Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law

Lintje Anna Marpaung

Universitas Bandar Lampung

Author-ID : 2546252

Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Analysis Of Implementation Of Regional Regulations Of West Tulang Bawang Regency Number 4 Year 2021 Concerning Tourism Based On Creative Economy (Study on the Tubaba Regency Government and the Tubaba DPRD Secretariat) Andri Mudiansyah; Lintje Anna Marpaung; Baharudin Baharudin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa suatu negara serta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam merupakan potensi daya tarik wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif? Apa kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Sekretariat DPRD Tubaba)? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan analisis kualitatif agar diperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Sekretariat DPRD Tubaba sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Sekretariat DPRD Tubaba yang terjadi adalah kurangnya koordinasi dan tidak adanya konektivitas antara ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat, kurangnya data pelengkap untuk melaksanakan Ekonomi Kreatif- Proses Pariwisata Berbasis pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Saran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat menciptakan Ekonomi Kreatif -Berbasis Pariwisata Khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi lebih baik.

Analisis Implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 2016 Tentang Hak dan Kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS (Studi UIN Raden Intan Lampung) Naura Nisrina P; Lintje Anna Marpaung; Erlina B
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakSalah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS pada Perguruan Tinggi yaitu memperoleh tunjangan profesi atau sertifikasi dosen. Belum terpenuhinya hak tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 serta apakah faktor penghambat implementasi tentang hak dan kewajiban Dosen Tetap Bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian membahas implementasi hak dan kewajiban dosen tetap bukan PNS berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016 sudah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat salah satu hak Dosen Tetap Bukan PNS tidak tepenuhi, yaitu pemberian tunjangan profesi atau serdos. Ada 6 (enam) faktor penghambat dari implementasi Pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 2016, yaitu anggaran, SK Inpassing, belum tersedianya kuota bagi Dosen Tetap Bukan PNS untuk mengikuti sertifikasi dosen hingga saat ini, tidak adan aturan yang tegas mengenai sanksi atau lainnya yang mengharuskan (memaksa) agar pemberian hak Dosen Tetap Bukan PNS yaitu tunjangan profesi atau serdos, status kepegawaian bagi Dosen Tetap Bukan PNS di Perguruan Tinggi Negeri, dan kebijakan atau kewenagan pimpinan. Saran yang dapat diberikan antara lain kepada Pimpinan UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya hendaknya perlu diperhatikan mengenai kesejahteraan bagi Dosen Tetap Bukan PNS. Kepada Biro Kepegawaian diharapkan akan ada pengaturan mengenai pemberian tunjangan profesi bagi dosen tetap Bukan PNS. Kepada Kepala Bagian Kepegawaian diharapkan Dosen Tetap Bukan PNS bisa diikutsertakan atau bahkan menjadi â€œprioritasâ€ untuk mengikuti seleksi PNS atau PPPK, sehingga status mereka pada Perguruan Tinggi Negeri lebih jelas dan bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai.Kata Kunci: Implementasi, Hak dan Kewajiban, Dosen Tetap Bukan PNS UIN Raden Intan LampungÂ AbstractOne of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants in Universities is to obtain professional allowances or lecturer certification. The non-fulfillment of this right is an act that is contrary to the interests of the law. The problem of this research is: how to implement the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 and whether the inhibiting factors for the implementation of the rights and obligations of Non-Civil Servant Permanent Lecturers based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016. Research methods are juridically normative and empirical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The results of the study discussed the implementation of the rights and obligations of permanent lecturers who are not civil servants based on Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016 has been implemented but has not been implemented optimally because there is one of the rights of Non-Civil Servant Permanent Lecturers is not fulfilled, namely the provision of professional allowances or serdos. There are 6 (six) inhibiting factors from the implementation of Article 8 of the Minister of Religious Affairs Regulation number 3 of 2016, namely the budget, the Inpassing Decree, the unavailability of quotas for Non-Civil Servant Permanent Lecturers to follow lecturer certification until now, there are no strict rules regarding sanctions or others that require (forcing) the granting of the rights of Permanent Lecturers Not Civil Servants, namely professional allowances or serdos,Â employment status for Permanent Lecturers Not Civil Servants in State Universities, and the policy or authority of the leadership. Suggestions that can be given, among others, to the Head of UIN Raden Intan Lampung and his staff should need to be considered regarding welfare for Permanent Lecturers Not Civil Servants. To the Bureau of Personnel, it is hoped that there will be arrangements regarding the provision of professional allowances for permanent lecturers Not civil servants. To the Head of the Civil Service Section, it is hoped that Permanent Lecturers Not Civil Servants can be included or even become a "priority" to take part in the selection of civil servants or PPPK, so that their status at State Universities is clearer and can get their rights accordingly.Keywords: Implementation, Rights and Obligations, Permanent Lecturers Are Not Civil Servants UIN Raden Intan Lampung

Kedudukan Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah) Agung Ayu Shinta Sari; Lintje Anna Marpaung; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.3858

Abstrak:Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Perkawinan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM, dimana setiap orangboleh melaksanakanya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap patut olehmasyarakat.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status laki laki yangmelaksanakan perkawinan nyentana, serta, mengetahui hak waris dalam perkawinannyentana.Hasil penulisan ini adalah. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Baliadalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, yang pada dasarnya berstatus memiliki hak dankewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dankewajiban tersebut sebagaimana layaknya Kepala Keluarga pada umumnya. Hak warisdalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga lakin laki,karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagaipenerus keturunan pada keluarga istriKata Kunci :Hukum Adat, Perwarisan, Sistem Perkawinan

Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Tambak Udang yang Belum Memiliki Izin Lingkungan Esa Kurniawan Ssiregar; Lintje Anna Marpaung; Baharudin Baharudin
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5057

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH. monitoring dan evaluasi sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kegiatan/usaha tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat menghasilkan daftar kegiatan/usaha yang belum memiliki izin lingkungan untuk ditindak lanjuti dengan cara diberikan teguran tertulis serta paksaan pemerintah, sedangkan yang menjadi kendala dalam pengimplementasian adalah pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) mengenai perizinan kegiatan/usaha dan tidak di berikan izin kegiatan/usaha tambak udang akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017.Kata kunci: Perizinan; Monitoring; Evaluasi; Peraturan Daerah.

Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung) Rizki Agip Saputra; Lintje Anna Marpaung; Yulia Hesti
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v6i2.4534

Based on the regulation of the mayor of Bandar Lampung Number 6 of 2020, the technical implementation unit for the protection of women and children was farmed to provide protection for women and children in Bandar Lampung city. This study uses a normative juridical method, and an empirical approach. The problem that will be discussed in this research is how the role of the technical implementation unit of the department of womens empowerment and child protection in Bandar lampung city in handling cases and what are the inhibiting factors. The results of the study indicate that the role of the technical implementing unit is to provide services for women and children who experience violence, discrimination, special protection, and other problems

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Agil Saputri; Lintje Anna Marpaung; Melisa Safitri
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Teknologi saat ini sudah sangat berubah pesat yang dapat menggunakan dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dengan hal-hal yang tidak patut dan bahkan dapat merusak regenerasi seperti contohnya banyak orang menyebar luaskan video yang tidak seronok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Apa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian jurnal ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A sesuai dengan isi putusan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF MENTALLY ILL PRISONERS IN PRISONS BASED ON LAW NUMBER 12 OF 1995 CONCERNING CORRECTIONAL SERVICES RULLY ANWARDI LUBIS; Lintje Anna Marpaung
PRANATA HUKUM Vol. 17 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i2.280

The Penitentiary is part of the judicial sub-system that functions as a place for people who commit criminal acts and other violations of the law to get guidance so that they can realize their mistakes and account for what they have done, one of which is in the Bandar Lampung class I penitentiary, various differences in the period of punishment make prisoners experience life pressures during the criminal period resulting in strees and disturbances mental health causes death by suicide, this research was conducted with the aim of being able to provide guidance to prisoners who experience mental health disorders in accordance with Law Number 12 of 1995, using empirical legal qualitative research methods, using a type of descriptive research analysis, the results of the study show that the coaching of mentally ill prisoners has not been optimal and has not been regulated in the law, the treatment of mentally ill inmates still receives the same rights and obligations in carrying out the sentence in the penitentiary.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 88 REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 120 OF 2018 CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 80 OF 2015 CONCERNING ESTABLISHMENT OF LOCAL LEGAL PRODUCTS Anna Ekawati Adam; Lintje Anna Marpaung
PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i1.299

Based on the provisions of Article 88 paragraph (2) Permendagri 120/2018 jo. Permendagri 80/2015 Raperda after discussion must be facilitated. Facilitation is an act of coaching carried out by the Minister of Home Affairs to the Regional Government. Facilitation is carried out to minimize the cancellation of regional regulations. How is the implementation and the inhibiting factors for the implementation of Article 88 paragraph (2) Permendagri 120/2018 jo. Permendagri 80/2015. Inhibiting factors: lack of socialization related to the mechanism for facilitating draft local regulations, limited number of drafting staff of laws and regulations, discrepancy between the number of regional legal product drafts with the time limit set by law, and the low quality of the proposed draft regional regulations for facilitation. Thus, it is necessary to pay attention to the facilitation mechanism in the formation of legal products and add qualified drafters of statutory regulations.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) Lintje Anna Marpaung; Endang Prasetyawati; Muhammad Sapta Sanjaya
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3071

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Faktor Penyebab Pelaku Meimiliki Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai tindak pidana atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual senjata api rakitan jenis revolver serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. kepemilikan senjata api secara ilegal digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pemiliknya berupa hukuman mati, penjara seumur hdup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya hingga 20 tahun. Senjata api ilegal yang sering diketahui dimiliki oleh masyarakat sipil yakni senjata api berjenis revolver.

Analisis Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat Lintje Anna Marpaung; Baharudin Baharudin; Rian Hero Juliansa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Perjanjian Bagi Hasil bentuk dari salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah namun obyeknya bukan tentang tanah namun sesuatu yang berkaitan dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya Bagi Hasil tanah masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat, dikarenakan adanya yaitu perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak, salah satunya yang terdapat di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat masih banyak dilakukan perjanjian bagi hasil dan sudah dilaksanakan sejak dahulu, namun perjanjian bagi hasil ini terkadang terdapat beberapa faktor penghambat yang menimbulkan permasalahan dikalanggan masyarakat Desa Kuta Besi Kecamatan Batu-Brak Kabupaten Lampung Barat.

Co-Authors . Ardiansyah . Baharudin Abdullah Mulyadi Gani Agil Saputri Agung Ayu Shinta Sari agung saputra simanjuntak Akhmad Muttaqien Andri Mudiansyah Anggalana Anna Ekawati Adam Arya Ardinata Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A.P Baharudin Baharudin Bambang Hartono Eky Sepriza Erika Norliza’Aini Erina Pane Erlina B Erlina B Erlina B Esa Kurniawan Ssiregar Fiky Nurita Ningsih Gus Kiki Setiawan Herlina Ratna Sumbawa Ningrum Indah Satria Marjiko Melisa Safitri Muhammad Affandi Muhammad Sapta Sanjaya Naura Nisrina P Nuraini Hasanah Sudrajat Nuraini Pertiwi Agustina RA Refi Shely Ristianti Rian Hero Juliansa Rian Hero Juliansa Rifandy Ritonga Rinaldi Ramadhan Risti Dwi Ramasari Rizki Agip Saputra RULLY ANWARDI LUBIS S Endang Prasetyawati Shalsha Berliana Sholin Erbin Mart Rajagukguk Sija Putra Rulanda Tami Rusli Tegar Adiwijaya Thia Remona Febrianti Tora Egen Sitompul Youdi Adeputra Triawan Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini Zulkarnaen Zulkarnaen

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search