Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.1
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal PERSPEKTIF Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan
Abdul Kadir
Universitas Medan Area
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009 Abdul Kadir
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v1i1.552

Abstract

Fokus dari tulisan ini adalah peranan partai politik dalam menanggulangi golongan putih pada pemilihan Legislatif 2009. Pengurus partai politik yang ada menjalankan peranannya dengan berusaha sesuai UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adapun usaha- usaha yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi di desa-desa, sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye dan mengajak masyarakat untuk menghadiri acara kampanye. Sebagai Negara yang demokrasi sudah sepantasnya golongan putih (Golput) tidak lagi mewarnai sistem pemilihan Legislatif Indonesia, akan tetapi karena partai politik belum menjalankan fungsinya dengan maksimal dan bertanggung jawab. Partai politik sebagai organisasi yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan pendidikan politik dan juga sosialisasi politik sehingga masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Legislatif 2009. Untuk mengurangi intensitas golongan putih diperlukan keikutsertaan pengurus partai politik dan bekerjasama dengan masyarakat, karena pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan pemerintahan demokratis dan untuk mewujudkannya dibutuhkan peranan partai politik dan masyarakat Indonesia sehingga menggunakan hak pilihnnya pada penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dibutuhkan partai politik yang benar-benar menjalankan fungsinya
Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Victorindo Alam Lestari Kabupaten Padang Lawas Munawir Munawir; Abdul Kadir
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 3, No 2 (2015): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v3i2.1018

Abstract

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kepustakaan dan penelitian langsung di lapangan seperti menyebarkan angket, wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan dengan metode kuantitatif yaitu rumus korelasi product moment. Sampel dalam penelitian sebanyak 96 karyawan. Hasil penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh yang siginifikan antara kompensasi dengan produktivitas kerjakaryawan. Dengan nilai hasil hitung hubungan pengaruh sebesar 0,9 bila dikonsultasikan dengan tabel interpretasi berada pada antara 0,80>1,00 yang menyatakan hubungan sangat kuat. Jadi dengan demikian bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu pemberian kompensasi memiliki peran dan peangaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan.
Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 Sayed Muhammad Dauly; Heri Kusmanto; Abdul Kadir
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2230

Abstract

This study explains the process of identity politics that occurred in the gubernatorial election in North Sumatra in 2018. The purpose of this study is to look at the process of identity politics and patterns of identity politics influencing the course of democratic parties between contesting candidate pairs. This study uses a descriptive method that focuses on the actual problems or phenomena that occur when the research is conducted. The findings of this study are: (1) The identity politics process was carried out by the ERAMAS team by evaluating traditional and religious leaders, while the DJOSS team only carried out the process of identity politics by using traditional leaders in various regions; (2) The patterns of identity politics in the ERAMAS team are carried out in the form of activities related to Islam, such as preaching safari with Ustadz Abdussomad, Dzikir Akbar, provider of mosque cleaning cars, subuh movement in congregation, and sanitation, and participating in traditional activities DJOSS's winning team patterned activities related to adat in various regions and were involved in traditional activities, for religious patterns only to visit religious leaders in the area.
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kebupaten Dairi Novlentina Pasi; Abdul Kadir; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i1.1267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan  SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk  yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Bebasis Akrual. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui model Irawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah  sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 
Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Koko Mulyanto Angkat; Abdul Kadir; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i1.1260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik dalam hal persyaratan, prosedur, dan biaya/ tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Adapun yang menjadi kendala adalah dalam hal jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (2) Pelayanan pencatatan sipil sudah berjalan baik dalam hal persyaratan, biaya/ tarif sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, adapun kendala pelayanan adalah dalam hal prosedur, jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (3)pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana. 
Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Natambang Roncitan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Lena Sari Dalimunthe; Humaizi Humaizi; Abdul Kadir
PERSPEKTIF Vol 10, No 2 (2021): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.5059

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of subsidized fertilizer distribution in the Natambang Roncitan Village, Arse District. This type of research uses qualitative research with descriptive methods. Research informants include the Secretary, Head of Facilities and Infrastructure at the Agriculture Office, Distributors, Retailers, BPP, PPL, and farmer/farmer groups. Data collection techniques using interviews, documentation studies, and data retrieval techniques. The results showed that the implementation of subsidized fertilizer distribution in Natambang Roncitan Village, Arse District was still not optimal due to lack of supervision. Some problems that can still be addressed by the Regional Agriculture Office of South Tapanuli Regency include prices at the farmer/farmer group level that do not match the Highest Retail Price (HET), kiosks that sell to farmers outside their scope of the area, and bureaucracy that is too long in distributing subsidized fertilizers.
Konsep Pendampingan dalam Struktur Pemerintahan Indonesia: Mengapa Pendamping Lokal Desa Harus Ada? Jenny Yelina Rambe; Badaruddin Badaruddin; Abdul Kadir
PERSPEKTIF Vol 9, No 2 (2020): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i2.3545

Abstract

Rural development is a priority of national development program in Indonesia. A number of measures have been taken such as decentralization of authority, capacity building, and budget approach. The most recently used action to accelerate rural development is through the village assistance program. Each village has a local village assistant to optimize the village administration performance and build the village community capacity in the rural development process. This research aims to explore the concept of village assistance program and the role of local village assistants in Batu Layan Village, Padangsidempuan City, North Sumatra Province. This research used qualitative research. The data were obtained through in-depth interviews, library research, and documentation studies. The research results indicated that the concept of village assistance was applied in stages following the governance structure in Indonesia to encourage the realization of the functions and authorities of each government structure in achieving development targets. Village local assistants in this research were able to perform their functions skillfully through a persuasive communication approach based on local values in the local area.
Peluang Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif dalam Pengembangan Kawasan Situs Kota Cina sebagai Potensi Pariwisata di Kota Medan Biliater Situngkir; Zulkifli Lubis; Abdul Kadir
PERSPEKTIF Vol 9, No 2 (2020): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i2.3295

Abstract

The development of the Chinese city site area as a tourism potential in the city of Medan is very important considering the city of Medan does not yet have natural tourism objects that are well managed. The type of study used in this research is descriptive with a qualitative approach where research is carried out to create a tourism development using the Collaborative Management (Co-Management) method. To obtain data and to deepen the implementation of collaborative management, in-depth interviews were conducted with key informants and questionnaires so that the data needed in this study was complete. Data obtained in the field, both secondary data and primary data will be compiled, presented and analyzed with a qualitative approach in the form of exposure which will then be analyzed in accordance with the research problem undertaken. The results of research conducted show that the community has been involved in the development of tourism in the Chinese city site area. But the community is still walking alone in the development of tourism. With the concept of collaborative management, it will certainly be in developing tourism that is more focused and more targeted as desired. From this research it can be concluded that the area of the Chinese city site has a huge opportunity to be developed into the tourism sector that can provide benefits for both the government, the community and the parties involved in developing tourism.
Peranan Wilayathul Hisbah dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah The Role Of Wilayathul Hisbah In Minimizing The Civilizers In The Central Aceh District Syahputra Syahputra; Abdul Kadir; Muhammad Aswin Hasibuan
PERSPEKTIF Vol 6, No 1 (2017): Perspektif Januari
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v6i1.2509

Abstract

Aceh is the first entry point of Islam in Southeast Asia, precisely in Peurlak East Aceh on 1 Muharram 225 Hijrah. The term "Serambi Mekkah" as a predicate given to the Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) region shows that Aceh is very strong with Islamic tradition. The results showed that in the implementation of duties  and  functions  Wilayathul  Hisbah  has  been  optimal  in  carrying out  its function, especially in minimizing the perpetrators of khalwat in Central Aceh district. In view of the data Year 2014 s / d Year 2015 Continue to progress in minimizing the perpetrators of the khalwat which signifies Wilayathul Hisbah Institution has been optimal in carrying out its duties and functions, but there are still some obstacles faced by Wilayathul Hisbah institutions are: 1. In an effort to enforce Islamic Shariah Wilayathul Hisbah institutions still face various perceptions that are less good. 2. Lack of public role in the enforcement of Islamic Sharia especially Khalwat 3. Lack of budget Oprasional and Infrastructure.
Analisis Formulasi Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Fachrur Razi Juned; Marlon Sihombing; Abdul Kadir
PERSPEKTIF Vol 10, No 2 (2021): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.4705

Abstract

One of the requirements to be able to vote is to become a voter on the Final Voters List (DPT). In fact, this list is a classic problem that has never existed, including the DPT for the 2019 Concurrent Elections. Using qualitative methods, this thesis discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, with the large number of voters in Medan City who vote using their KTP on polling day there are still voters who have not registered in the DPT who can reach more than 10% of the total number of DPT in Medan City and how to solve this problem. Even though Law no. 7/2017 concerning Election for voter registration using the registration registration method, the application of this method has not met the prerequisites. There are at least eleven prerequisites that must be met. The Election Law does not help who is responsible for implementing updating voter data in the post-election period. The current registration and updating formulation is more of an update on the system's ongoing periodic list. A timely voter registration formulation is implemented by the KPU by opening up spaces for cooperation between government agencies and institutions involved in updating population data. With a sustainable system, it is hoped that it can increase the degree of updating of data selectors.
Co-Authors Abdullah Afifuddin Lubis Ade Krisdian Pratama Agustinus Pandiangan Armansyah Matondang Badaruddin & Humaizi Badaruddin & Humaizi Beby Mashito Batu Bara Beby Masitho Batubara Biliater Situngkir Dian Nur Utama Saragih Disa Devalia Rizki Aranda Lubis Dwi Nur Anisya Putri Elisabella Elisabella Fachrur Razi Juned Heri Kusmanto Humaizi, Humaizi Ika Suhaila Indah Bertua Sianturi Indra Muda Irin Hanafiah Siregar Irwan Nasution Isnaini Isnaini Isnaini Isnaini Jenny Yelina Rambe Koko Mulyanto Angkat Kristina Pasaribu Lena Sari Dalimunthe Louisa Novrianta Ginting Muhammad Aswin Hasibuan Muhammad Husni Thamrin Munawir Munawir Nina Angelia Noverman Halawa Novlentina Pasi Pebru Arjuna Putri Ananda Sari Reza Fahmi Rika Wulandari Riri Novalina Peronica Rizka Dwi Putri Rosmala Dewi Safii Safii Sahara Angriani Siregar Sayed Muhammad Dauly Shintia Devi Simbolon Sihombing, Marlon Sri Juniarti Hasibuan Syahputra Syahputra Walid Musthafa Yesi Artika Sitepu Yurial Arief Lubis Yusmaniar Kurniawati Sirait Zulkifli Lubis