Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Pegawai Tetap Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Dan PP Nomor 58 Tahun 2023 Ratna Nugraheni; Lidya Setyawardani; Farida Idayati; Iffah Qonitah; Agung Kristiawan
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 7 No 1 (2026): Journal of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v7i1.423

Abstract

Salah satu jenis pajak yang dipungut negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dipungut oleh negara dari wajib pajak orang pribadi adalah pajak penghasilan pasal 21. Pemberi kerja akan melakukan pemotongan, pemungutan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetapnya. Akan tetapi terdapat banyak kendala yang dialami perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang  pegawai tetapnya. Penyebabnya adalah karena perhitungan pajak penghasilan pasal 21  sangat kompleks, sehingga  banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban  perpajakannya. Agar wajib pajak dengan sukarela melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, pemerintah  meregulasi peraturan perpajakan dengan tujuan untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih baik, efektif, dan efisien. Atas dasar inilah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini mempunyai tujuan sebagai penyederhanaan dalam skema tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap.
Bimbingan Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan serta Strategi Pemasaran UMKM Sektor Industri di Sidoarjo Nenny Syahrenny; Anton Eko Yulianto; Emi Kusmaeni; Iffah Qonitah; Astri Fitria
JAST : Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi Vol. 9 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jast.v9i1.7023

Abstract

This community service activity was motivated by low financial literacy and minimal use of digital technology in marketing strategies by MSMEs in the home industry sector in Kebonsari Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The main problems include financial records that do not follow SAK EMKM, conventional word-of-mouth marketing, and a low understanding of the importance of internet-based marketing strategies. This activity aims to improve the competence of MSME partners in financial management and marketing through community education and direct training. The implementation method consists of socialization, counseling, and hands-on training that is applicable and tailored to partners' needs. The main work of this activity is in the form of a financial recording training module, according to SAK EMKM, a simple financial report template, and offline and online marketing strategy materials, including the use of the marketplace. The impact of the activity includes changes in business behavior towards a more professional pattern, the use of the internet in promotion, and the emergence of awareness of the importance of systematic financial management. The conclusion of this activity confirms that training based on the real needs of partners, with an applicable and participatory approach, can directly increase business capacity and community economic growth.ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM sektor industri rumahan di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan utama meliputi pencatatan keuangan yang belum sesuai dengan SAK EMKM, pemasaran konvensional dari mulut ke mulut, serta rendahnya pemahaman akan pentingnya strategi pemasaran berbasis internet. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi mitra UMKM dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran melalui pendidikan masyarakat dan pelatihan langsung. Metode pelaksanaan terdiri atas sosialisasi, penyuluhan, serta hands-on training yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Karya utama dari kegiatan ini berupa modul pelatihan pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM, template laporan keuangan sederhana, serta materi strategi pemasaran offline dan online, termasuk pemanfaatan marketplace. Dampak kegiatan mencakup perubahan perilaku usaha menuju pola yang lebih profesional, penggunaan internet dalam promosi, serta munculnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sistematis. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan nyata mitra, dengan pendekatan aplikatif dan partisipatif, mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung.
Tantangan Pemungutan PPN atas Transaksi E-Commerce dalam Sistem Perpajakan Digital Indonesia Terkini Iffah Qonitah; Ratna Nugraheni; Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Emi Kusmaeni
Jurnal Manajemen dan Teknologi Vol. 3 No. 2 (2026): November
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63447/jmt.v3i2.2112

Abstract

E-commerce transactions expand the digital consumption of goods and services, but they also complicate the collection of Value Added Tax (VAT). This study analyzes the challenges of VAT collection on e-commerce transactions through a normative juridical review of the VAT Law as amended by Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, Government Regulation No. 44 of 2022, Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022, and Director General of Taxes Regulation No. PER-12/PJ/2020, together with relevant scholarly literature. The analysis reveals three groups of problems. First, regulatory problems arise in determining the collecting party and in the treatment of the utilization of intangible taxable goods and/or taxable services from outside the customs area. Second, administrative problems appear in the limited identification, matching, and integration of cross-platform transaction data. Third, technical and compliance problems concern transactions outside formal platforms, the understanding of business actors, and data governance. Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022 has provided a mechanism for appointing VAT collectors for trade through electronic systems (PMSE), yet its effectiveness still depends on certainty of guidelines, lawful data interoperability, and easily accessible compliance services. This study recommends strengthening responsive regulation, risk-based administrative integration, and the role of platforms as compliance facilitators while protecting personal data.
PELATIHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN BAGI PELAKU UMKM Iffah Qonitah; Ratna Nugraheni; Agung Kristiawan; Titik Mildawati
Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Vol 1 No 1 (2021): January
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.765 KB) | DOI: 10.24034/kreanova.v1i1.4858

Abstract

Pajak adalah primadona sumber pendapatan negara. Untuk itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewjiban perpajakannya dengan baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu masyarakat pembayar pajak adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) negara. Peran pelaku UMKM sangat besar terhadap pendapatan negara. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Semakin banyak pelaku UMKM maka pendapatan negara dari sektor pajak, terutama Pajak Penghasilan akan semakin meningkat. Namun pada kenyataanya masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan tidak sepadan dengan besarnya penghasilan bruto yang diperoleh. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, PP 23 tahun 2018 serta kewajiban perpajakan, maka perlu dilakukan pemberian edukasi kepada pelaku UMKM. Bentuk edukasi tersebut bisa berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya edukasi tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan dengan benar.