Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Dana Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah Fauzy Ade Priyatna; Indah Susilowati; Purnawan Adi Wicaksono
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Politics and Government Science Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v11i1.30278

Abstract

Dana desa merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian mulai dari desa. Keberadaan dana desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa yang dapat diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menjadi tolok ukur untuk memberikan gambaran status desa melalui 5 klasifikasi, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis statistik deskriptif. Data penelitian menggunakan anggaran dana desa dan IDM Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2015-2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan anggaran dana desa dan nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran dana desa mengalami peningkatan sekitar Rp 6.886.484.666.000,- antara tahun 2015 dan 2024. Sedangkan, nilai IDM mengalami peningkatan sebesar 0,1193 antara tahun 2016 dan 2024. Peningkatan nilai IDM tersebut juga mendorong perubahan status IDM Provinsi Jawa Tengah yang semula berkembang menjadi maju. Berdasarkan kedua tren tersebut, peningkatan yang terjadi terhadap anggaran dana desa sejalan dengan peningkatan nilai IDM di Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, maka dana desa memiliki peran positif terhadap IDM di Provinsi Jawa Tengah.
Causality Analysis: Economic Growth, Economic Openness, Energy Consumption, and Carbon Dioxide Emission Indonesia Azhima Muhammad Fattah; Jaka Aminata; Indah Susilowati; Arief Pujiyono
Media Ekonomi dan Manajemen Vol 36, No 2 (2021): July 2021
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.339 KB) | DOI: 10.24856/mem.v36i2.2029

Abstract

The purpose of this research is to analyze the causality between economic variables, i.e. economic growth, economic openness, and energy consumption to carbon dioxide emissions, and analyze short-run and long-run connections between research variables in Indonesia during the period 1971 to 2018. This research is using VECM analysis and Granger Causality. The results of the VECM analysis in this research show that in the short-run the variable carbon dioxide emissions in the previous period, economic openness, and energy consumption have a significant effect on carbon dioxide emissions in Indonesia, and in the long run, the variables of economic growth, economic openness, and energy consumption have a significant effect on carbon dioxide emissions in Indonesia. The Granger Causality analysis found a bidirectional causality between energy consumption and carbon dioxide emissions. It also found unidirectional causality between economic growth and carbon dioxide emissions. The recommendations that can be shared are that The Government of Indonesia should be more worried about the degradation in environmental quality in Indonesia as a result of economic development. On the other hand, in achieving sustainable economic development, the Indonesian Government must immediately use energy resources more efficiently and environmentally friendly
Desain Kebijakan Berbasis Kapasitas dalam Tata Kelola Sertifikasi Pekebun Sawit Mandiri Warsino Warsino; Indah Susilowati; Ida Hayu Dwimawanti; Amni Zarkasyi Rahman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): IN PRESS - SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2791

Abstract

Pekebun sawit mandiri memiliki posisi penting dalam tata kelola sawit berkelanjutan, tetapi kebijakan sertifikasi sering berangkat dari asumsi bahwa kepatuhan dapat dicapai ketika standar sudah tersedia. Artikel ini mengkaji sertifikasi sebagai instrumen kebijakan publik yang bergantung pada kapasitas tata kelola, bukan sekadar kepatuhan administratif. Dengan menggunakan tinjauan literatur integratif, sumber akademik dan dokumen kebijakan terpilih disintesis melalui lima klaster tematik, yaitu standar sertifikasi, kesiapan pekebun, insentif ekonomi, koordinasi multiaktor, dan kapasitas kebijakan lokal. Sintesis menunjukkan bahwa hambatan sertifikasi dibentuk oleh ketimpangan legalitas lahan, kelembagaan pekebun yang lemah, kualitas data yang terbatas, pendampingan jangka pendek, insentif yang belum pasti, koordinasi yang terfragmentasi, serta kepercayaan kelembagaan yang belum merata. Kabupaten Kutai Timur digunakan sebagai konteks kebijakan lokal ilustratif karena dokumen perencanaan dan RAD KSB daerah tersebut memuat penguatan data, kapasitas pekebun, Internal Control System, penyelesaian sengketa, percepatan ISPO, dan akses pasar. Artikel ini berkontribusi pada kajian Administrasi Publik dengan menempatkan sertifikasi sebagai desain kebijakan berbasis kapasitas.