Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.724
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Kabar Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Sipakatau Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Celebes Journal of Community Services
IRMAN PUTRA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PRAJURIT TNI DAN PNS TNI SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA IRMAN PUTRA; ARIEF FAHMI LUBIS
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 1 No 01 (2019): INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan Hukum dinyatakan tidak secara tegas sebagai tanggung jawab negara, tetapi Pasal 1 ayat (3) Undang­Undang Dasar menegaskan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang termasuk hak atas Bantuan Hukum, termasuk kepada Prajurit TNI dan PNS TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis menggunakan metode pendekatan yuridis dengan kajian secara komprehensif bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji atas dasar kebutuhan organisasi TNI terhadap hak hak dari Prajurit TNI dan PNS TNI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer bahwa bagi Prajurit TNI Bantuan Hukum juga sebagai salah satu rawatan kedinasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang­undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 mengatur tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM PENANGANAN KONFLIK OLEH KODAM XVIII KASUARI DI PAPUA BARAT IRMAN PUTRA; ARIEF FAHMI LUBIS
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 1 No 05 (2019): INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora E-ISSN 2686-5661
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat yang berada didaerah konflik akan merasa ketakutan, terancam dan mengungsi ke hutan-hutan. Pengerahan personel Kodam XVIII Kasuari bukanlah operasi militer melainkan mencari para pelaku tindak pidana terorisme karena telah menyebabkan ketakutan luar biasa pada masyarakat setempat hingga mengungsi ke dalam hutan sehingga Kodam XVIII Kasuari mendapatkan tugas tambahan untuk menormalisasi psikologis masyarakat Papua ganh terkena konflik tersebut dengan pendekatan antropologi wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari subjek menggunakan pendekatan yuridis normatif sesuai ruang lingkup dan definisi masalah yang disebutkan di atas. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, peneliti juga akan melengkapi secara yuridis politis dan historis. Penelitian ini secara bersamaan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Namun, dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap penyelidikan hukum normatif, dan penyelidikan hukum empiris berfungsi sebagai informasi tambahan. Kodam XVIII Kasuari selalu berusaha menghilangkan kebudayaan masyarakat pegunungan Arfak yang menjadikan kegiatan sehari hari berbenturan dengan tindakan kriminal atau kejahatan seperti senjata api sebagai mas kawin dengan berbagai cara pendekatan antropology. Pendekatan tersebut membantu masyarakatPapua Barat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh para prajurit sebagai bagian dari operasi teritorial dalam hal penggalangan serta pembinaan, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, serta menegakkan hukum nasional dilingkungan masyarakat Papua Barat.
Respect and Protection of Human Dignity in Human Rights Law in Emergency Situations in International Law and its Relation to Customary Values in Indonesia Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5001

Abstract

In the context of an emergency situation such as a social conflict or war, such respect and protection must also be extended to those who are on the opposite side of us. The concept of respecting and protecting human dignity is an idea that has existed for a long time and has become an integral part of human civilization to show that the concept of respecting and protecting human dignity is universal. local customs and wisdom. This research problemon how the development of respect and protection of human dignity in emergency situations in international law and how the efforts of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in seeking international law affinity in the above context with customary values. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study indicate thatFirst, Over time, the concept of respecting and protecting human dignity has also become an inseparable part of international law, Second, that the concept of respecting and protecting human dignity is an idea that has existed for a long time and has become an integral part of human civilization, Third, each regulation, which is developed in a simple manner, will be complemented by relevant religious customs and norms that are present in various forms in Indonesia where there is a wealth of relevant local traditions, known as adat originating from a rich cultural heritage and diverse influences.
Validity of National Involvement of Indonesian National Army in The Eradication of Terrorism Irman Putra; Ramlani Lina Sinaulan
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 7, No 2 (2021): May 2021
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.7.2.681-694.2021

Abstract

Penelitian ini bermaksud mengkaji validitas norma pelibatan tentara nasionalIndonesia dalam pemberantasan terorisme sebagaimana diatur dalam UU No. 5Tahun 2018 dari sudut pandang konstitusi dam peraturan perundang-undangan.Untuk menganalisis masalah tersebut, digunakan teori kedaulatan negara, teori8norma hukum dan teori kewenangan sebagai perangkat analisis. Penelitian inimenunjukan bahwa norma pelibatan TNI dalam pemberantasan terorismesebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 memiliki validitas yang kuatdalam sistem hukum nasional karena norma tersebut konsisten dengan Pancasiladan UUD 1945 sebagai norma dasar (Staatsfundamentalnorm) dan hukum dasarnegara (staatsgrundgesetz) yang menjadi landasan pemberlakuan norma tersebut.Disebut valid dan konsisten karena pelibatan TNI dalam pemberantasan terorismedibatasi pada aksi-aksi terorisme yang mengancam pertahanan negara dankedaulatan nasional.
DYNAMICS OF IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF CODE OF ETHICS AND GUIDELINES FOR JUDGES' CONDUCT FOR MILITARY JUDGES PARLUHUTAN SAGALA; IRMAN PUTRA; ARIEF FAHMI LUBIS
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE Vol. 4 No. 03 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTISCIENCE - EDITION SEPTEMBER - DECEMBER 2024
Publisher : CV KULTURA DIGITAL MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

It is reasonable to expect good judges to render decisions that uphold the law and demonstrate a sense of justice. The purpose of this study is to demonstrate how, if the Code of Ethics for Guidelines for Judges' Conduct (KEPPH) is followed in carrying out these responsibilities and in other contexts, both directly and indirectly, the perceptions and expectations of justice seekers will ultimately change. restored in the realization of military justice. noble, not cloudy, and free from sinful beliefs and actions. In qualitative research, data were collected methodically, factually, and quickly using descriptive methodology in accordance with the description at the time of the study. The findings of this study indicate that openness, participation, accountability, placing the right person in the right place, and objectivity must be prioritized in the recruitment and selection process to produce competent Military Judges. Although the recruitment and selection process has succeeded in producing Military Judges who uphold the principles of KEPPH and become God's representatives on earth, Military Judges are also human beings and therefore prone to error. Therefore, they require continuous education and training.
Penegakkan Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional Irman Putra
Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/karunia.v3i3.2572

Abstract

The high threat posed by narcotics and the dynamic strategic environment for narcotics means that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is considered to be no longer compatible and therefore needs to be revised. The purpose of this research is to show that the initial picture leads us to awareness of the condition of "Indonesia's Drug Emergency" which is still occurring today. Qualitative research uses descriptive methodology to collect data methodically, factually and wisely according to the description at the time of the research. The results of this research show that several efforts to optimize coordination and collaboration between related institutions are needed in preventing the distribution of narcotics and rehabilitation of victims of drug abuse.
Socio-Cultural : Dalam Perdebatan Penundukan Prajurit TNI dalam Peradilan Umum dengan Peradilan Militer Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.2042

Abstract

Pros and cons about the position and jurisdiction of military courts still often occur in legal discourse in Indonesia. On the one hand, there is a group that states that the military court is only authorized to try military crimes and is not authorized to try general crimes committed by TNI soldiers, but another group states that the military court still has the authority to try both general crimes and military crimes. This article will photograph the discourse that has existed so far. This article will also explain the Position and Jurisdiction of the Military Court in Indonesia after being under the jurisdiction of the Supreme Court and the impact of the submission of TNI soldiers to the General Court on military principles. The method used was an in-depth interview with a number of sources, especially to see the growing opinion if TNI soldiers were tried in the general court. The conclusion of this article is that psychologically and culturally, TNI soldiers are not appropriate to be tried in the general court. Thus, the issue of subjugating TNI soldiers to the general court is not only juridical but also psychological and cultural. In addition, if TNI Soldiers are subject to the general judiciary, it will result in the destruction of military joints or principles that are the backbone of law enforcement and discipline of Soldiers.
Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.2043

Abstract

Reform of the military justice system (criminal law enforcement) is essentially part of the idea of law reform. Legal reform includes not only "legal substance reform" and "legal structure reform", but also "legal culture reform". Therefore, the reform of the military criminal law system must also be accompanied by the renewal of the military legal culture, which includes, among other things, the renewal of the cultural aspects of legal behavior and legal awareness related to "military culture" and the renewal of the aspect of military legal education/science. So, "legal behaviour, legal, science and legal education reform" is also needed. This research will discuss Military Justice Reform in Indonesia, by conducting a comparative study with the existing military justice systems in various countries. This article concludes that the prospect of the position of the military court in Indonesia after the administrative, organizational, and financial fields are in the Supreme Court will make the military court better and more independent. The administration and organization will be more well organized in accordance with other courts.
Hubungan Antara Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Pemerintahan Negara : Menuju Peradilan yang Independen dan Akuntabel Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.2039

Abstract

This study discusses the position and function of judicial power in Indonesia, which is seen from its development since 1959, when Indonesia returned to the 1945 to 2008 Constitution. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that this study will look at the whole of the laws and regulations that regulate judicial power since the 1945 Constitution through the Presidential Decree dated July 5, 1959 and towards a one-stop court under the Supreme Court. The study will mainly be directed at how to make the judiciary in Indonesia more independent and accountable.
Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer di Indonesia Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i2.2040

Abstract

The discussion on the position and jurisdiction of the military judiciary in Indonesia is very important considering that it can always change according to the development of society. By knowing the historical background and mental conditions when the laws and regulations that govern these problems were made, it is hoped that research on military justice in Indonesia will become more comprehensive. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that history will have the same interpretation as regulated in the laws and regulations.
Co-Authors Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Arief Fahmi Lubis Bambang Iriawan Dian Kemala Dewi Edy Sony Firdaus Firzhal Arzhi Jiwantara Hafizh Idri Purbajati Heri Budianto Indah Susilowati Karolus Charlaes Bego M. Aslam Fadli Munip, Al Parluhutan Sagala Ramlani Lina Sinaulan Zainol Hasan