Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

FISHERIES REGULATION AND ENFORCEMENT IN INDONESIA, MALAYSIA AND THE PHILLIPINES Indah Susilowati
JOURNAL OF COASTAL DEVELOPMENT Vol 2, No 1 (1998): Volume 2, Number 1, Year 1998
Publisher : JOURNAL OF COASTAL DEVELOPMENT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7134.699 KB)

Abstract

Non compliance incidence in the fisheries of Indonesia, Malaysia and the Philippines were found relatively high. The fisheries management is effectively applied when compliance is attained. In order to secure the compliance enforcement and surveillance are needed. In fact, enforcement is costly. This paper suggests adopting the ‘cheap’ enforcement and surveillance strategy using co-management approach.
PROFILES OF ENFORCEMENT AND SURVEILLANCE IN JAVA SEA FISHERIES: A CLOSER LOOK AT THE CIRCUMSTANCES OF PEMALANG AND DEMAK REGENCIES Indah Susilowati
JOURNAL OF COASTAL DEVELOPMENT Vol 5, No 3 (2002): Volume 5, Number 3, Year 2002
Publisher : JOURNAL OF COASTAL DEVELOPMENT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.686 KB)

Abstract

Compliance is necessary for successful management of the fisheries. In fact, to secure compliance, enforcement and surveillance, which are quite costly, are needed . It is realized that enforcement inputs in Indonesia is limited and not sufficient to watch the waters of this country. Therefore, it needs a lot of effort to improve the enforcement and surveillance schemes. It is necessary to find out new alternatives or paradigms of  monitoring, controlling and surveillance (MCS) in such a way in order to ensure the sustainability of the fisheries resource.
Upaya-Upaya Perlindungan Dan Konservasi Sember Daya Air Di Kabupaten Boyolali Eko Anton Rubiantoro; Indah Susilowati
Neo Teknika Vol 9, No 1 (2023): Jurnal Neoteknika Volume 9 No 1 Juni 2023
Publisher : Universitas Pandanaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37760/neoteknika.v9i1.2047

Abstract

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air juga merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan,  sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. Konservasi sumberdaya air dapat dilakukan melalui konservasi lahan dengan salah satunya melalui kegiatan penghijauan dengan tujuan meningkatkan fungsi ekologis daerah imbuhan air tanah. Kabupaten Boyolali telah melakukan upaya-upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air antara lain berupa : Penghijauan di daerah imbuhan air tanah ataupun di lahan kritis, Pembangunan sumur resapan dan biopori, Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, dan Budidaya Pertanian Hemat Air. Penanaman pohon/reboisasi dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta upaya peningkatan penyerapan air ke dalam tanah sehingga dapat menambah volume cadangan air di Kabupaten Boyolali. Pembangunan ruang terbuka hijau dalam kaitannya dengan perlindungan dan konservasi sumberdaya air dapat meningkatkan fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, sehingga berpotensi untuk menambah resapan air ke dalam tanah.
Peningkatan Potensi Desa Pesisir Dengan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Edy Yusuf Agung Gunanto; Darwanto Darwanto; Indah Susilowati; Ageng Prasetyo
Prosiding Seminar Nasional Unimus Vol 2 (2019): Tantangan Implementasi Hasil Riset Perguruan Tinggi untuk Industrialisasi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal sebagian besar merupakan masyarakat dengan dua mata pencaharian yaitu nelayan dan bertani pada saat musim tertentu menjadi nelayan.  Permasalahan terbesar adalah masih sangat rendahnyakeikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kawasan pesisir, masyarakat lokal terkesan hanya sebagai “penonton” dalam pembangunan di kawasan pesisir. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal kurang memiliki keterikatan dengan lingkungannya, terutama dalam halmata pencaharian mereka, maka sering kali menjadi agak terabaikan terutama daerah perdesaan di kawasan pesisir. Selain itu pula masyarakat lokal masih belum menggunakan teknologi tepat guna (TTG) yang dapat mempermudah nelayan dalam mencari ikan serta masyarakat sekitar untuk mengolah hasil laut. Tujuan pelaksanaan program pengabdiankepada masyarakat ini adalah untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi khususnya sektor perikanan di Desa Sendang Sikucing dengan beberapa program yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat lokal Desa Sendang Sikucing.Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan partisipatif LogicalFramework Approach (LFA) dengan sasaran program pengabdian adalah kelompok nelayan Desa Sendang Sikucing. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan pada masyakarat lokal Desa Sendang Sikucing khususnya kelompok nelayan mendapattanggapan positif. Upaya pemberdayaan kelompok nelayan dilakukan dengan peningkatan pengetahuan terkait fishing ground dan pengelolaan hasil tangkap dengan menerapkan TTG fiber box untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan.    Kata kunci: pembangunan pedesaan, pesisir, teknologi tepat guna
PERSEPSI PUBLIK MENGENAI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG Indah Fitri Purwanti; Indah Susilowati
Diponegoro Journal of Economics Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.959 KB) | DOI: 10.14710/djoe.331

Abstract

ABSTRACT The study was done in order to identify whether the level of public perception in assessing environmental management in Semarang city seen from the Pressure, State, and Response (PSR) on several indicators or object to the research of green open space (RTH), urban forests, surface water, ground water, air, and coastal (OECD, 2008, and Kenneth, 2008). It is also providing strategic advice on sustainable environmental management to be applied. It used primary and secondary data with Quoted purposive sampling. Respondent sample was taken as the city of Semarang about 110 people respondents, and 8 respondent’s key persons. Analytical methods used were mixed method with a quantitative approach used is descriptive statistics and qualitative approach is done by direct observation in the field and in-depth interviews with key persons respondents. Efforts toward improvement by the community activities in the role in environmental management, among others: (1) Reduce or restrict the use of electronic equipment, (2) Reduce or restrict the use of clean water, (3) Purchase of environmentally friendly products, (4) Recycling waste household, (5) Plant a tree in the neighborhood (reforestation), (6) Participate in managing the environment well, (7) Use of public transportation services in order to reduce pollution levels.
VALUASI EKONOMI DAMPAK PERPINDAHAN KAMPUS UNDIP PLEBURAN DI TEMBALANG DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DI KECAMATAN TEMBALANG Suryanto D Sipahutar; Indah Susilowati
Diponegoro Journal of Economics Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.965 KB) | DOI: 10.14710/djoe.371

Abstract

ABSTRACT The Undip’s campus movement from Undip Pleburan to Tembalang in academic year 2010/2011 has made positive and negative impact for the region and community in Tembalang. The impact of that campus movement involve socio-cultural, economy, and environment aspect. This study intend to (1) identify the impact in socio-cultural, economy, and environment aspect due to Undip’s campus movement from undip Pleburan to Tembalang; (2) estimate positive and negative impact in socio-cultural, economy, and environment aspect that due to Undip’s campus movement from undip Pleburan to Tembalang; (3) build the development strategy for region around the Undip’s Tembalang campus. This study used primary and secondary data. The primary data of this study got from 41 respondents as sample used purposive sampling method. The secondary data got from academic administration office of Diponegoro university. To achieve the first and second purpose this study used economic valuation method namely B/C analysis and risk assessment. Analysis Hierarchy Proccess used to achieve the third purpose. The Undip’s campus movement from Undip Pleburan to Tembalang is a feasible project. It is based on benefit and cost analysis where benefit/cost is 8.43 means >1. However, development strategies is still be required to make the region around the Undip’s Tembalang campus better. There are three aspect that considered to build the development strategy namely socio-cultural, economy, and environment aspect. Based on analysis, the first priority in build development strategy is (1) repair damage roads (value 0.126); (2) new shops licensing arrangements (value 0.10); (3) build the alternative pathway (value 0.90). The results showed that special attention to solve negative impact in socio-cultural and environment impact especially for criminality and congestion. The ways to do are repair damage roads, new shops licensing arrangements, build the alternative pathway, and community assembly.
GAMBARAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR RAWAT JALAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN DI PUSKESMAS SEMEN KABUPATEN KEDIRI  TAHUN 2020 AG Nugroho Pudji Lestarjo; Indah Susilowati; Krisnita Dwi Jayanti; Sabila Ainaya Nazilla
Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia
Publisher : program studi Rekam Medis dan Infomasi Kesehatan ITSK RS dr Soepraoen Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jurmiki.v3i1.49

Abstract

  Puskesmas is health service facilities that are implementing publih health efforts and individual health effort which is also obliged to carry out a medical record. The purpose of this study was to determine the completeness of filling out outpatient forms in terms of health legal aspects at the Semen Health Center, Kediri Regency in 2020. This type of research was descriptive with a retrospective approach. Collecting data by observation and interviews. Sampling used simple random sampling, namely 10 outpatient medical record documents in 2020. The results obtained were from 10 incomplete samples (6%) which were filled in completely (4%) item incompleteness contained in the writing of the icd10 code and the signature of the officer. This is not in accordance with Permenkes number 269 year medical record and Permeneks Number 46 Year 2015 abaout Accreditation of Puskesmas Which requires that in every medical record should be named and signatures a doctor or other health workers directly providing health services. In addition fill forms a medical record complete must be filled because it will become the foundation in giving the diagnosis next and knows the way a patient. Should be done socialization fill forms outpatient done by the head of this, to avoid incompleteness fill forms outpatient.
DETERMINAN ADOPSI DIGITAL BANKING DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO: PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK Indah Susilowati; Yeremia Petra; Talenta Vena Insani; Tegar Hermawan; Yasmien Mumtaz Azzahra; Penesta Tia Tira Sinulingga
Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 6 No 2 (2025): Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpe.v6i2.3028

Abstract

The development of digital technology has driven a major transformation in the banking sector, enabling various services to be provided online through digital banking platforms. Students, as the digital native generation, are an important segment in the adoption of these services. Although various conveniences and benefits have been offered, the level of digital banking adoption among students remains uneven. This study aims to examine the interest of students from the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) in using digital banking and to explore the factors influencing their preferences. This research employs a quantitative approach using logistic regression analysis. Primary data were collected through questionnaires distributed to active FISIP students at Diponegoro University. Independent variables include age, GPA, semester, region of origin, entrepreneurial status, monthly allowance, and ICT literacy, with digital banking adoption as the dependent variable. The results indicate that the logistic regression model has a satisfactory goodness-of-fit, with a -2 Log Likelihood value of 99.003 and a Nagelkerke R² of 0.154. Hypothesis testing revealed that only age and semester significantly influence digital banking adoption. Age has a positive effect (p = 0.003), while semester has a negative effect (p = 0.005). Other variables—GPA, region of origin, side business, monthly allowance, and ICT literacy—show no significant effect. This study contributes conceptually to understanding technology adoption behavior and offers practical implications for financial institutions and educational bodies to enhance financial literacy and digital inclusion among students.
CHALLENGES FOR RIAU PROVINCE TOWARDS ASYMMETRIC DECENTRALIZATION Herman; Indah Susilowati; Retno Sunu Astuti; Hardi Warsono
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 4 (2023): July
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i4.991

Abstract

Riau Province is one of the areas rich in oil and other agricultural products. Therefore, Riau deserves to demand asymmetric decentralization as other places that have granted this decentralization right. The purpose of this paper is to explore the potential or things that are considered appropriate to be used as reasons why Riau Province has the right to be made special autonomy or asymmetric decentralization because specific areas that are rich in natural resources. This study uses a qualitative approach using a theory-based system where theory functions as a framework for understanding problems critically. The data collection tool used is the document method that the author collects. From the results of the study, it can be concluded that if viewed from the theory of UGM PLOD Research, Riau deserves asymmetric decentralization when viewed from historical and conflict factors, social and cultural factors, potential and economic growth factors, accelerated development factors, and government capacity. This was due to the joining of Siak Indrapura's work through Sultan Syarif Kasim II to the State of Indonesia and the abundant wealth of Riau. Meanwhile, the factors that do not support the above theory are geographical factors due to the separation of the Riau Islands from Riau itself. To support asymmetrical decentralization, quality resources from the people of Riau are needed so that the mentality of corruption can be removed. In addition, of course, the ability of the Riau people's representatives at the center to lobby the government so that asymmetric decentralization can be realized.
The Economic Prospects of Fisher-Laborers Amidst Climate Dynamics: From Vulnerability to Decent Conditions (Case Study of Tambakrejo Fishers, Semarang City) Indah Susilowati; Siti Nur Arofah; Hira Davika; Silviana Ika Susanti
International Journal of Economics, Business and Innovation Research Vol. 5 No. 01 (2026): December - January, International Journal of Economics, Business and Innovatio
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijebir.v5i01.2736

Abstract

The fisheries sector plays a crucial role in global economic development, particularly for food security and the well-being of coastal communities. It is a cornerstone of national economic development for citizens whose economic growth depends on the primary sector. In the context of fisheries, vulnerability arises from a combination of biophysical factors such as increased frequency of natural disasters, extreme weather changes, and oceanographic dynamics, all of which are beyond human control. Tropical coastal ecosystems are experiencing significant ecological stress as a direct consequence of atmospheric warming. The economic vulnerability of coastal communities is not only triggered by environmental aspects due to climate change, but is also caused by socio-economic factors, institutional access, fishing technology, and local social structures, which either strengthen or weaken the level of vulnerability. The environmental, social, and economic aspects of Tambakrejo fishing laborers' susceptibility might also be examined. The first objective is to explore the resources found in the waters of Tambakrejo; the second objective is to identify fishermen's perceptions of the factors that make them vulnerable; and the third objective is to identify the adaptive capacity of fishermen.The qualitative approach was conducted thru simple triangulation with the assistance of the ATLAS.ti software to address the fourth research objective, which is to analyze strategies that enable fishermen to improve their conditions from vulnerable to sustainable. This research uses primary and secondary data. The respondents in this study consisted of 30 fishermen selected using purposive sampling technique.