Articles
<![CDATA[PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK ]]>
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>;
<![CDATA[Anton Johanis Silubun]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1898
<![CDATA[Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE ]]>
<![CDATA[Iriany Ernawati Tahya]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1914
<![CDATA[Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana oleh penegak hukum terkait kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Merauke sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Negeri Merauke dan Beberapa Hakim yang ada di Merauke. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dinilai sebagai kejahatan yang kejam karna merusak masa depan anak tersebut. Banyak putusan hakim dinilai kurang tepat sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat.Oleh karna itu putusan hakim diharapkan mampu memberikan efek jera dan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menurunkan tingkat pemerkosaan terhadap anak sekaligus melindungi anak yang merupakan objek yang harus dilindungi untuk masa depan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) ]]>
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1931
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1940
<![CDATA[Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.]]>
<![CDATA[PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK ]]>
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>;
<![CDATA[Anton Johanis Silubun]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.061 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i1.1898
<![CDATA[Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentuk penyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungan dijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak dan memandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadi sebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agar masalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yang mencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengangkatan anak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE ]]>
<![CDATA[Iriany Ernawati Tahya]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.502 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v1i2.1914
<![CDATA[Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana oleh penegak hukum terkait kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Merauke sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Negeri Merauke dan Beberapa Hakim yang ada di Merauke. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dinilai sebagai kejahatan yang kejam karna merusak masa depan anak tersebut. Banyak putusan hakim dinilai kurang tepat sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat.Oleh karna itu putusan hakim diharapkan mampu memberikan efek jera dan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menurunkan tingkat pemerkosaan terhadap anak sekaligus melindungi anak yang merupakan objek yang harus dilindungi untuk masa depan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) ]]>
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.689 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1931
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (658.475 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1940
<![CDATA[Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu†dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.]]>
