Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.466
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Media of Law and Sharia Pancasila and Law Review Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman (JURIDIKSIAM) Jurnal Citizenship Virtues Ahmad Dahlan Legal Perspective Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Media of Law and Sharia
Anang Dony Irawan
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)

 1 
Protection of Children Involved in Online Prostitution Cases in Terms of Law of Children Protection Meiliana Nurcahyani; Anang Dony Irawan
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 2: July, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v2i2.21587

Abstract

Abstract The purpose of this paper was  to analyze the extent to which the law provides for legal protection for children involved in online prostitution  by using the media of chat applications.  The research method used is a normative legal research method with a statutory approach.  The results showed that for child offenders, provisions in Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System apply. Meanwhile, criminal acts that ensnare perpetrators such as pimps and also service users must also be subject to pidana in accordance with Law Number 17 of 2016 which stipulates the threat of punishment more severe than the Criminal Code.  The participation of the community, relevant institutions and also the government must be more active in following up on this case of online prostitution, the government must strictly revoke applications circulating in the virtual world and set penalties for perpetrators involved in this criminal act. Abstrak Tujuan dari penulisan ini menganalisis sejauh mana undang-undang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam prostitusi online dengan mengunakan media aplikasi chatting. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk pelaku anak, berlaku ketentuan di UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan tindak pidana yang menjerat pelaku seperti mucikari dan juga pengguna jasa juga harus dikenakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang menetapkan ancaman hukuman lebih berat dibanding Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peran serta masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan juga pemerintah haruslah lebih aktif dalam menindaklanjuti kasus ini prostitusi online, pemerintah harus tegas mencabut aplikasi yang beredar didunia maya dan menetapkan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini.  
Legal Protection for Workers who Have Harmed Employers: Case Study of Supreme Court Verdict Number 702K/Pdt.Sus-Phi/2021 Sonia Amelia; Ega Permatadani; Ida Ayu Rosida; Rifda Ayu Akmaliya; Anang Dony Irawan
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 1 (2023): March, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i1.24464

Abstract

The purpose of this research is to find out how legal protection for workers has harmed employers so that workers have been laid off. The type of research used in this study is normative research using the nature of the law approach as well as the theoretical point of view from scientific books and journals that function to provide solutions to existing legal problems. The results show that even though Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 must provide severance pay, award money, and services during the employee's working period and provide compensation. When workers are proven to be unproductive at work or have problems with the detriment of the employer, the employer can take action to terminate the employment relationship with the worker. From there, the Law does not prohibit companies from taking efficiency measures, but these efficiency actions are no longer valid if there are procedures or reasons that are not in accordance with the applicable regulatory requirements. With the existence of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, I hope that it can implement various national instruments that have been ratified, for example labor rights. This ambiguity makes the Indonesian people have to have strong policies and regulations on labor rights regulations, so that they can restore the wheels of Indonesia's slumping economy. Keywords: Labor; Legal Protection; Termination of Employment.   Abstrak Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja yang telah merugikan pengusaha sehingga sampai para pekerja di PHK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan memakai sifat pendekatan Undang-Undang serta sudut pandang teoritis dari buku dan jurnal ilmiah yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa Saat pekerja terbukti tidak produktif dalam bekerja atau memiliki masalah sampai merugikan pengusaha disitu pengusaha bisa mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja. Dari situ Undang-Undang tidak melarang perusahaan untuk melakukan tindakan efisiensi namun tindakan efiensi tersebut menjadi tidak berlaku lagi jika ada prosedur atau alasan yang tidak sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan saya harap bisa melaksanakan berbagai instrument nasional yang telah diratifikasi contohnya hak hak tenaga kerja. Ketidakjelasan tersebut membuat bangsa Indonesia harus memiliki kebijakan dan peraturan yang kuat atas peraturan hak para tenaga kerja, sehingga bisa mengembalikan roda perekonomian Indonesia yang terpuruk ini. Kata Kunci: Tenaga Kerja; Perlindungan Hukum; Pemutusan Hubungan Kerja.
Co-Authors Ahmad Khoirun Ni'am Al Qadar Purwo Sulistyo Al Qodar Purwo Sulistyo Aldiansah Pratama Andreanto Andreanto Aulia Virgistasari Bintang Aulia Hutama Chaeruli Anugrah Dewanto Devy Afriska Widyasari Ega Permatadani Fadli Fadli Faisal Azis Muttaqien Fitrah Agung Sabda Pamungkas Girianto Edy Purnomo Grace Sharon Ida Ayu Rosida Ida Ayu Rosida Kaharudin Putra Samudra Levina Yustitianingtyas Meiliana Nurcahyani Moh. Rizki Maulana Muhammad Nur Hidayat Nur Azizah Hidayat Nur Qomariyah Rifda Ayu Akmaliya Rosita Indriani Shintia Ananda Polisya Siti Nur Qoimah Sonia Amelia Sri Bintang Ayu Ningrat Supriyono Supriyono Titi Mahira A’dawiyah Titi Mahira A’dawiyah Yanuar Ramadhana Fadhila