Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.802
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JOURNAL EQUITABLE Law, Development and Justice Review JUSTISI Jurnal Justiciabelen JHR (Jurnal Hukum Replik) Perspektif Hukum Ahmad Dahlan Legal Perspective Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial The Journal Of Socio Legal and Islam Law Indonesian Journal of Criminal Law Studies WLRev Cakrawala Hukum
Levina Yustitianingtyas
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN PN SIMALUNGUN NO.475/PID.SUS/2014/PN-SIM) Lukis Setiani; Levina Yustitianingtyas
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38506

Abstract

Dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dengan hakim ketua Melinda Aritonang, S.H. dan hakim anggota masing-masing Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa ANDIY ARIYANTO ALS. ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Hal tersebut diyakini bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan dimana terjadi upaya bujuk rayu terhadap anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi korban. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan bebas hakim terhadap terdakwa dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian aspek- aspek yang berkaitan dengan hukum baik hukum formil dan non-formil yang menjadi fungsi utama dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan serta dengan pendekatan ditinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pada Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim, bahwasanya bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan kurang sesuai, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (2), dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan tidak terpenuhinya unsur “Anak” berdasarkan keyakinan Hakim sehingga Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur “membujuk” dan berdasarkan keyakinan Hakim persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Hakim memberikan keputusan bebas terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Rani Kusuma Wardani; Levina Yustitianingtyas
Perspektif Hukum VOLUME 21 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v21i1.86

Abstract

The development and advancement of information technology, communication, and transportation in the era of globalization is very rapidly developing, while in line with the development of crime mode, one of the crimes of globalization is the crime of human trafficking against girls today. This study uses normative juridical approach methods, as well as secondary data collected from primary materials, in the form of legal provisions, and their implementation; while secondary legal material is done in the form of literature studies that are then processed and analyzed qualitatively, making it easier for authors to analyze. Often girls become victims of trafficking crimes because of the factors behind the occurrence of trafficking crimes. Therefore, special protection for girls is required, namely the Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2014 on Child Protection, as well as a special Law to protect against people trafficking crimes, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 on the Eradication of People Trafficking, and the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights
Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst) Asmaul Khusnah; Levina Yustitianingtyas
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.583 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v1i2.4273

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada putusan perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan sumber hukum data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa pemenuhan hak-hak anak dalam peradilan yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jkt Pst berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dalam pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan dihubungkan pada unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM Rio Dwinanda Sudiq; Levina Yustitianingtyas
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hukum ini membahas tentang Pelanggaran Berat HAM terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Penelitian ini mengacu pada Deklarasi Universal HAM, ketentuan Hukum Internasional. Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah berpenduduk, membunuh warga sipil serta menyerang berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah tentu saja merupakan pelanggaran fundamental terhadap sejumlah aturan dan ketentuan dalam Hukum Internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan terhadap tindak invasi Rusia ke Ukraina serta bentuk pertanggung jawaban dan sanksi pelanggaran HAM bagi Rusia karena telah melakukan pelanggaran HAM saat melakukan invasi terhadap Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersumber dari pemantauan pelanggaran-pelanggaran oleh PBB dan tim di lapangan terhadap invasi Rusia ke Ukraina, kemudian menuntut Rusia menghentikan kekuatannya terhadap Ukraina segera dan sepenuhnya. Kasus ini adalah letak keterbatasan Hukum Internasional, kepatuhan negara-negara yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan Hukum Internasional tersebut. Seharusnya Rusia yang terlibat konflik ini sadar dan patuh akan aturan dan ketentuan Hukum Internasional adalah jalan satu-satunya saat ini untuk menyelesaikan perselisihan Rusia dengan Ukraina, dengan cara damai.
Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia Riska Agustina; Grace Sharon; Levina Yustitianingtyas; Hartono Widodo
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.037 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v1i3.18244

Abstract

The COVID-19 vaccine policy received rejection in some communities. The reason for the rejection that many people put forward is the absence of clinical trials on vaccines, as well as the public's assumption that the rule violates human rights. The purpose of this study to find out the implementation of the mandatory policy of Covid-19 vaccination is reviewed from the principle of benefits and principles of public interest and is not contrary to  human rights. This research is normative juridical and uses qualitative research methods. This article's contribution is intended for the wider community to know more clearly about the Covid-19 vaccination policy. Keywords: Human rights, The principle of benefit, The principle of public interest, Mandatory; Policy; COVID-19. Abstrak Kebijakan vaksin COVID-19 mendapat penolakan dibeberapa masyarat. Alasan penolakan yang banyak dikemukakan oleh masyarakat adalah belum adanya uji klinis atas vaksin, serta anggapan masyarakat tentang aturan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun di sisi lain kegiatan vaksinasi dinilai sangat penting serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 telah sesuai dengan asas manfaat dan asas kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Kontribusi tulisan ini ditujukan bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih jelas tentang kebijakan vaksinasi Covid-19.
Consumer Data Protection Against Online Loan Debt Payments Agung Suma Kurniawan; Levina Yustitianingtyas
Jurnal Justiciabelen Vol 6 No 1 (2023): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v6i1.6170

Abstract

In the era of digital economy innovation, people are trying to find new findings in the procurement of services for lending activities, which can be seen from the existence of money lending services on a digital basis which are considered to be able to build growth and the national economy. The type of observation used in this research is coherent research. Resolving disputes over payment of online loan debt and protecting consumer data is a complex problem in today's digital era. Consumers often become victims of the protection of their personal data by irresponsible online lenders. The sources of data used in this study are document laws, laws and regulations, and legal doctrines related to problem solving and consumer data protection. In using online loan services, consumers must provide a number of personal data, such as; name, address, telephone number, bank account number and other information. This can raise concerns for consumers regarding their security and privacy. To provide protection to consumers, data from the Indonesian fintech association (aftech), in 2019 there were around 15 million users of online loan services in Indonesia. In 2020 this number has increased by around 21 million users. In 2021 it is estimated that the number of users will increase again to 27 million. The results of this study indicate that consumer data protection and dispute resolution policies in Indonesia still need to be strengthened. bank account number and other data information. This can raise concerns for consumers regarding their security and privacy. To provide protection to consumers, data from the Indonesian fintech association (aftech), in 2019 there were around 15 million users of online loan services in Indonesia. In 2020 this number has increased by around 21 million users. In 2021 it is estimated that the number of users will increase again to 27 million. The results of this study indicate that consumer data protection and dispute resolution policies in Indonesia still need to be strengthened. bank account number and other data information. This can raise concerns for consumers regarding their security and privacy. To provide protection to consumers, data from the Indonesian fintech association (aftech), in 2019 there were around 15 million users of online loan services in Indonesia. In 2020 this number has increased by around 21 million users. In 2021 it is estimated that the number of users will increase again to 27 million. The results of this study indicate that consumer data protection and dispute resolution policies in Indonesia still need to be strengthened. in 2019 there were around 15 million users of online loan services in Indonesia. In 2020 this number has increased by around 21 million users. In 2021 it is estimated that the number of users will increase again to 27 million. The results of this study indicate that consumer data protection and dispute resolution policies in Indonesia still need to be strengthened. in 2019 there were around 15 million users of online loan services in Indonesia. In 2020 this number has increased by around 21 million users. In 2021 it is estimated that the number of users will increase again to 27 million. The results of this study indicate that consumer data protection and dispute resolution policies in Indonesia still need to be strengthened.
PURPOSE LEGISLATION STATUS (PSEUDOWETGEVING) AGAINST LEGAL REGULATIONS (ACCORDING TO LAW NUMBER 12 OF 2011 JO. LAW NUMBER 15 OF 2019 REGARDING THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATIONS) Grace Sharon; Bintang Aulia Hutama; Levina Yustitianingtyas; Anang Dony Irawan
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 11, No 2 (2023): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v11i2.8338

Abstract

Pseudo-legislation (pseudovetgeving) in the Dutch Legal Dictionary is defined as “regelstelling door een bettokken bestuursorgaan zonder dat dit op grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die bevoegdheid bezit”. Which can be understood as a regulation made by the competent Administrative Body but the policy does not have the power based on explicit statutory provisions. In writing this article, there are three main ideas related to the background of the problems raised, namely the use of the legal system by the Indonesian state which is more inclined to the common law system or civil law system, the ordering of laws and regulations in Indonesia, and the position of pseudo legislation (pseudowetgeving) or policy regulations (beleidsregels) against existing laws and regulations in Indonesia. To provide comprehensive results, in writing articles used research methods that are normative juridical. The conclusions obtained in this study are that Indonesia is a state of law with a civil law system character that makes so many legal products issued by the executive body, including pseudo legislation. However, this is not explicitly regulated in Law Number 12 of 2011 Jo. Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation, but it is implied in the regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for the Administration of Service Manuscripts, specifically in the section "regulation official documents and determination official documents". The conclusions obtained in this study are that Indonesia is a state of law with a civil law system character that makes so many legal products issued by the executive body, including pseudo legislation. However, this is not explicitly regulated in Law No. 12 of 2011 Jo. Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation, but it is implied in the regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for the Administration of Service Manuscripts, specifically in the section "regulation official documents and determination official documents". The conclusions obtained in this study are that Indonesia is a state of law with a civil law system character that makes so many legal products issued by the executive body, including pseudo legislation. However, this is not explicitly regulated in Law Number 12 of 2011 Jo. Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation, but it is implied in the regulation of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for the Administration of Service Manuscripts, specifically in the section "regulation official documents and determination official documents".Keywords: Pseudo-Legislation (Pseudowetgeving); Hierarchy Of Laws And Regulations; Civil Law System.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND BERDASARKAN HUKUM NASIONAL Alamsyah, Bayu; Levina Yustitianingtyas
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.5133

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online. Judi online yang pada saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan dan digemari oleh banyak anak muda di Indonesia. Judi online sendiri merupakan suatu hal yang buruk bahkan berdampak negatif bagi tumbuh kembang bangsa. Higs domino island merupakan situs game online yang dianggap sebagai media judi online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku judi online higs domino island sehingga sebagai langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian yang belakangan ini sangat ramai di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pedekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara yakni enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kata Kunci: Tindak Pidana,Judi Online, Hukum Nasional
the covid-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009. Iwan Widi Setiawan; Levina Yustitianingtyas
Academos Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v2i1.15081

Abstract

The unprecedented COVID-19 pandemic has caused people all over the world to panic. The World Health Organization (WHO) is taking proactive measures to prevent the spread of the virus, by directing countries around the world to take measures such as social distancing, physical distancing, quarantine, and regional restrictions or known as lock down which ultimately affects various sectors of life. This research discusses the covid-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009. This paper focuses on the issue of how the airline's responsibility for the unilateral cancellation of the Covid-19 reason based on Law No. 1 of 2009, and how is consumer legal protection for unilateral departure cancellations by airlines on the grounds of covid-19. This writing uses normative juridical research methods with data collection and is more emphasized on secondary sources of material, in the form of laws and regulations, examining legal principles and legal science theory. While the specifications in this study are descriptive analysis and analyzed by qualitative methods. This study seeks to analyze and answer problems regarding the COVID-19 pandemic as a force majeure reason for flight service users based on Law No. 1 of 2009.
The Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu: 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Jual Beli Barang Palsu, 2. Hambatan dan Tantangan Dalam Penegakan Praktik Jual Beli Barang Palsu. Haris, Ahmad; Levina Yustitianingtyas
Academos Vol 3 No 2 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i2.22317

Abstract

Praktik jual beli barang palsu di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam perekonomian, kesehatan masyarakat, dan tatanan sosial. Fenomena ini tidak hanya menyangkut merek-merek terkenal yang disalahgunakan, tetapi juga menyangkut keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mengkaji bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Permasalahan dalam penelitian ini akan membahas terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban praktik jual beli barang palsu, dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh korban praktik jual beli barang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas upaya penegakan hukum dalam mengatasi peredaran barang palsu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak produk palsu terhadap industri dalam negeri dan produk asli, serta mencari solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, industri, dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran penegak hukum dalam melindungi masyarakat, mendorong pertumbuhan industri yang sah, dan memajukan perekonomian negara.
Co-Authors Abdul Azis Zain Achmad Hariri Agung Suma Kurniawan Ahmad Haris Alamsyah, Bayu Anang Dony Irawan Asmaul Khusnah Bintang Aulia Hutama Dewi Setyowati Dodi Jaya Wardana Fitri Dwi Nurjanah Fitri Dwi Nurjannah Grace Sharon Hari Wibowo Hartono Widodo Hasnan Bachtiar Ignesia Della Faragil Ignesia Della Faragil Iwan Widi Setiawan L. Ya Esty Pratiwi Lukis Setiani Moh Syamsul Arifin Natasya Dellia Krisnawati Nur Cholis Al Qodri Rani Kusuma Wardani Rio Dwinanda Sudiq Riska Agustina Santoso, Dwi Rahmadi Saraya Husna Saraya Husna