Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Peran Kelurahan Bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pencegahan Stunting Anak Balita Melalui Edukasi Gizi Seimbang di Kelurahan Pipitan, Kota Serang, Provinsi Banten Randisa, Aziz Reza; Efriza, Efriza; Suryadinata , Rochendi; Putri, Pingkan Liana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 4 (2025): Edisi Oktober - Desember
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i4.7783

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak buruk dari Stunting Anak Balita. Pemahaman melalui Sosialisasi dan Desiminasi ini untuk menjelaskan pentingnya Peran Kelurahan bersama PKK dalam melakukan pencegahan Stunting Melalui Edukasi Gizi Seimbang di Kelurahan Pipitan, Kota Serang, Provinsi Banten. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, kondisi ini menyebabkan terjadinya kegagalan pertumbuhan anak, mengakibatkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya (kerdil) bahkan dapat menyebabkan kematian. Metode yang digunanakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah berupa memaparkan materi dan juga metode diskusi interaktif untuk memberikan pemahaman akan pencegahan stunting dan juga edukasi mengenai gizi seimbang. Masalah stunting adalah masalah yang sangat kompleks di masyarakat sehingga membutuhkan peran seluruh elemen dari tingkat pusat sampai daerah dan juga kerja nyata di tingkat masyarakat. Program mengatasi permasalahan stunting ini telah menjadi program prioritas dari Pemerintah Pusat pasca terpilihnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Serentak Tahun 2024 kemarin. Pemerintah Kota Serang juga menjadikan permasalahan Stunting menjadi prioritas dalam kerja 100 harinya. Permasalahan Stunting bukan saja permasalahan dari pemerintah daerah semata tetapi dari berbagai pihak terkait. Solusi mengatasi Stunting berupa pencegahan. Pencegahannya memang membutuhkan peran lintas sektor seperti Tim Penggerak PKK dari berbagai tingkatan.
REFLEKSI TERHADAP EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) Efriza, Efriza
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v5i1.535

Abstract

Penulisan ini bertujuan membahas perkembangan dinamika dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), setelah empat periode dihasilkan anggota-anggota DPD tetapi karena kewenangannya yang minimalis menyebabkan kinerjanya tak memuaskan. Malah, DPD bukannya diwacanakan kembali untuk diperkuat justru keinginan yang menguat adalah membubarkan DPD yang dianggap pemborosan anggaran negara saja. Sebab, tak dapat dipungkiri kinerja dan kiprahnya selama empat periode tidaklah istimewa selain hanya aksesoris belaka dari lembaga perwakilan kita yang lainnya.
Analisis Proses Penentuan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dalam Dinamika Koalisi Menuju Pilkada Serentak 2024 Efriza, Efriza; Setiawan, Tobi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1074-1084

Abstract

Penentuan pasangan calon gubernur pada Pilkada Jakarta diwarnai upaya “memborong” sebanyaknya partai politik melalui pembentukan KIM Plus. Pemerintah bersama KIM Plus berusaha mengatur arah pencalonan sesuai preferensi politiknya, menyisakan PDIP sebagai satu-satunya partai besar yang enggan bergabung. Namun strategi besar ini berubah total setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa syarat pengusulan pasangan calon cukup didasarkan pada perolehan suara sah partai atau gabungan partai di daerah dengan ambang baru 6,5 hingga 10 persen. Putusan ini membuka jalan bagi PDIP untuk mengusung pasangan calon secara mandiri. Menariknya, PDIP tidak memilih figur dengan elektabilitas tinggi seperti Anies Baswedan, melainkan menetapkan Pramono Anung sebagai calon gubernur, sebuah keputusan yang diduga tidak sepenuhnya lepas dari tekanan politik, sekalipun PDIP memiliki ruang manuver penuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus instrumental untuk mengurai proses penentuan pasangan calon gubernur serta dinamika koalisi menjelang Pilkada. Pendekatan ini membantu mengungkap beragam kepentingan di balik pembentukan koalisi antarpartai dan strategi penentuan kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK bukan hanya menggagalkan obsesi pemerintah dan KIM Plus dalam mengendalikan pencalonan kepala daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi PDIP yang pada akhirnya muncul sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta.