Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada (JPMKH) Journal of Transcendental Law PAMALI: Pattimura Magister Law Review Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Ahmad Dahlan Legal Perspective Prosiding University Research Colloquium Law and Justice
Basri Basri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang Sulistiyowati Sulistiyowati; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11784

Abstract

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemptif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.
Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Miftkhul Jannah; Yulia Kurniaty; Hary Abdul Hakim; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11791

Abstract

Tegaknya peraturan Undang-Undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan Teknik studi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya di mana tindak pidana korupsi sudah ada sedari belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahkan budaya korupsi di Indonesia.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Bryan Firdaus Army Valentino; Basri Basri; Dilli Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11839

Abstract

Pekerja Migran Indonesia sering mengalami berbagai masalah, diantaranya pelanggaran Hak Asasi Manusia, eksploitasi dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius dikarenakan hal ini menyangkut martabat dan hak fundamental Pekerja Migran Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang ancaman perlindungan hukum pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. Pekerja Migran Indonesia sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti eksploitasi, kekerasan dan penipuan. Kerangka hukum yang melindungi Pekerja Migran Indonesia diantaranya UU No. 12 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai konsep perlindungan HAM dalam ketentuan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Comparative Study of Death Penalty Against Crimes of Sexual Violence in Children and Causes of Crimes of Sexual Violence in View of Differential Association Theory Sabrina Sheilla Shafira; Hary Abdul Hakim; Augusting Caparanga Camo; Basri
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.1851

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius di Indonesia, pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan semacam itu. Namun, meskipun penerapan hukuman mati, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya mengalami penurunan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak harus dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbandingan penerapan hukuman mati di Indonesia dengan negara-negara yang tidak menerapkannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menemukan faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut dengan menggunakan teori asosiasi diferensial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Objek penelitian adalah studi perbandingan mengenai hukuman mati terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang dilihat dari teori asosiasi diferensial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan studi kasus hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa hukuman mati untuk kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pelaksanaannya juga telah dilakukan di beberapa negara seperti India dan China. Namun, ada negara-negara seperti Norwegia, Belanda, dan Kanada yang tidak memberlakukan hukuman mati. Adanya kebutuhan akan kepastian hukum terhadap hukuman mati muncul dari peningkatan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.     Sexual violence against children is considered a very serious crime in Indonesia, the government imposes the death penalty for perpetrators of such crimes. However, despite the implementation of the death penalty, the number of cases of sexual violence against children has not fully decreased. Therefore, the factors causing sexual violence against children must be studied in depth. This research aims to explore the comparison of the application of the death penalty in Indonesia with countries that do not apply it in cases of sexual violence against children and to find the factors causing such crimes using the differential association theory. The research method used is normative research with a statute and comparative approach. The object of research is a comparative study of the death penalty for sexual violence against children and the factors causing sexual violence viewed from the differential association theory. While secondary data comes from books, journals, and legal case studies. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The findings show that the death penalty for sexual violence against children in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 2023 and its implementation has also been carried out in several countries such as India, and China. However, there are countries such as Norway, the Netherlands, and Canada that did not impose the death penalty. The need for legal certainty toward the death penalty emerges from an increase in sexual offenses committed against minors.
Co-Authors Agung Sudaryanto Augusting Caparanga Camo Bagas Riri Pangestu Bilal Assaifuddin Ahmad Bryan Firdaus Army Valentino Clara Diana Novita Dhany Ibrahim Dian Novitasari Anggraeni Diesyana Ajeng Pramesti Dilli Noviasari Dilli Trisna Noviasari Dinda Ayu Rosa Loren Ega Kusuma Wardhana Habib Muhsin Syafingi Hary Abdul Hakim Herman Septianto Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono Jhony Krisnan Johnny Krisnan Johny Krisnan Miftkhul Jannah Muhammad Adnan Lutfi Muhammad Feisal Akbar Nurwati Puji Sulistyaningsih Ricky Ardian Pramufianto Robiul Fitri Masithoh Sabrina Sheilla Shafira Shafira Salsabila Siti Nurul Iftitah Siti Nurul Iftitah Suhardiyanto Suhardiyanto Suharso Suharso Sulistiyowati Sulistiyowati Tri Widyawati Vivi Alfiara Wahyu Putra Satria Yulia Kurniaty Zaen Ghufron Munazal