Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Yuridika Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legal Spirit LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Perspektif Hukum Media Bina Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Science and Education Journal Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Imam Budi Santoso
Universitas Singaperbangsa Karawang
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Wabah Virus Korona Di Kabupaten Bekasi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Yeremia Juan Dewata; Imam Budi Santoso
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i2.4057

Abstract

Perlindungan hukum tentang hak-hak yang diperoleh dari para pekerja yang telah di putus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK oleh perusahaan sebagai akibat dari wabah Virus Korona dan program Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah dipersiapkan untuk menekan jumlah angka pengangguran di Kabupaten Bekasi pada masa wabah Virus Korona. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Melindungi hak-hak para pekerja dan menjadi kewajiban bagi para perusahaan untuk melaksanakannya pada masa wabah Virus Korona. Bentuk upaya mengurangi jumlah angka pengangguran di Kabupaten Bekasi dengan melaksanakan kerja sama dan program pelatihan kerja bersama perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi.
Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Ahmad Julkipli; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.097 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v5i2.257-267

Abstract

Perundingan yang telah dilakukan oleh pengusaha maupun gabungan para pengusaha dengan serikat pekerja sebelumnya tidak mencapai kesepakatan, maka pihak yang bersengketa akan dilanjutkan melalui perundingan tripartit. andaikan para pihak setuju, maka perjanjian bersama akan diciptakan dan dikukuhkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di tempat perusahaan tersebut adanya. Mediasi adalah alat alternatif dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang bersengket, Mediasi dibagi menjadi 2 yakni diluar serta didalam pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif melalui statute approach hingga penulisan tersebut mengacu pada konsep yang ada dan nyata untuk mengupas hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang hendak di ungkap terkhusus yang berhubungan dengan permasalahan industrial ditinjau melalui undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada Dasarnya lebih baik segala perselisihan pada hubungan industrial lebih baik diselesaikan dalam bentuk musyawarah untuk menghasilkan mufakat sebagai jalan damai nya. Mediator yang merupakan disebut pihak selanjutnya atau ketiga yang independen mengayomi kebutuhan pihak-pihak yang mempunyai sengketa. Kata kunci: Perselisihan, Mediator, Hubungan Industrial
MENYIKAPI PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Febby Oktaviani Maulana Putri; Imam Budi Santoso
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.141-149

Abstract

Abstract The purpose of this paper is to find out what causes the company to terminate the employment relationship of its workers, what rights are received by workers due to termination of employment by the company and what the government does in addressing the employment issues of termination of employment.  The writing method used in this paper is a normative juridical method and a qualitative method.  Normative legal research in the form of data obtained from literature studies consisting of legal provisions or regulations, books, articles, journals, etc.  from observations.  The results in this paper indicate that there are many causes or reasons that a company can use to terminate the employment of its employees, but the termination of employment cannot be done arbitrarily so that the cause or reason for termination of employment must be in accordance with Law no.  11 of 2020. Then there are three rights that can be received by workers as a result of termination of employment, namely getting severance pay and/or gratuity for years of service, and compensation for entitlements that should be received.  And the government, in this case, is the Manpower Office, in addressing the employment issue of termination of employment, namely by conducting tripartite negotiations and bringing in a mediator.Keywords: Rights; Address, Reason; Work Termination.AbstrakAdapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja penyebab perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya, apa saja hak-hak yang diterima oleh pekerja akibat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja. Metode penulisan yang digunakan dalam penulian ini adalah metode yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian hukum normatif berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang semuanya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan data yang diperoleh dalam penulisan ini juga dari hasil observasi. Hasil dalam penulisan ini menunjukkan bahwa banyak sekali penyebab atau alasan-alasan yang bisa digunakan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya, namun pemutusan hubungan kerja tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan sehingga penyebab atau alasan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020. Lalu ada tiga hak-hak yang dapat diterima oleh pekerja akibat pemutusan hubungan kerja yaitu mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dan Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja yaitu dengan cara melakukan perundingan Tripartit dan mendatangkan seorang mediator.                                                                Kata Kunci: Hak-hak; Menyikapi; Penyebab; Pemutusan Hubungan Kerja
MEKANISME PENYELESAIAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DITINJAU DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPASTIAN HUKUM Teuku Syahrul Ansari; Nur Hasanah Siregar; Imam Budi Santoso; Muhammad Rusli Arafat
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 10: Mei 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan atau Perseroan harus melaksanakan penerapan prinsip good corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini seringkali terjadi hubungan Direksi Perusahaan dengan pihak lain dan menimbulkan adanya penyimpangan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalamnya. Dirugikannya Perusahaan atau Perseroan Terbatas harus menjadi tanggung jawab penuh Direksi maupun pengurus atau pihak lainnya yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk itu, Perusahaan perlu dengan konsisten untuk memahami dalam penanganan terkait transaksi yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan dengan pihak lain terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan di dalamnya, sehingga terciptanya pengelolaan Perusahaan yang baik sesuai prinsip good corporate governance, dan terpenuhi nya mekanisme dalam penyelesaian permasalahan transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan kepastian hukum.
Smart Village "Let's Open a Window on the World by Reading Books" Desa Cerdas “Ayo Kita Membuka Jendela Dunia Dengan Membaca Buku” Oci Senjaya*; Imam Budi Santoso; M.Reza Pahlevi
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v7i4.13995

Abstract

The School Literacy Movement is a program from the Ministry of Education and Culture. As the general aim of the School Literacy Movement is to develop the character of students through cultivating the school literacy ecosystem which is manifested in the School Literacy Movement so that they become lifelong learners. The School Literacy Movement program is implemented through 3 stages, namely the habituation stage, the development stage, and the learning stage. Currently, students' literacy skills are still low. This can be seen from the activities of students who prefer playing gadgets rather than reading books or other reading. In addition, students tend to ask questions before reading, even though the things asked have been given complete information. Therefore, students' interest in reading needs to be increased, one of which is by developing a school literacy movement. Literacy ability is one of the competencies that students must have in the 21st century and will later be tested in the Minimum Competency Assessment (AKM). Therefore, in community service activities we want to foster a positive culture of fond of reading through the literacy movement in schools. With the above background we are interested in doing community service entitled: Smart Village "Let's Open a Window on the World by Reading Books" Keywords: Smart Village, Window on the World, Reading Books. Abstrak ß Cambria, Bold, 10 pt Gerakan Literasi Sekolah merupakan Program dari Kemendikbud Sebagaimana tujuan umum Gerakan Literasi Sekolah yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun program Gerakan Literasi Sekolah diterapkan melalui 3 tahapan yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran.Saat ini, kemampuan literasi siswa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan siswa yang lebih gemar bermain gadget daripada membaca buku atau bacaan yang lainnya. Selain itu, siswa cenderung bertanya sebelum membaca, padahal hal yang ditanyakan sudah diberikan informasi secara lengkap. Maka dari itu, minat siswa dalam hal membaca perlu ditingkatkan, salah satunya dengan mengembangkan gerakan literasi sekolah. Kemampuan literasi merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki siswa pada abad 21 dan nantinya akan diujikan dalam Asesmen Kompetensi Minimal (AKM). Oleh karena itu, pada kegiatan abdimas ingin menumbuhkan budaya positif gemar membaca melalui gerakan literasi di sekolah.dengan latar belakang di atas kami tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat yang berjudul :Desa Cerdas”Ayo Kita Membuka Jendela Dunia Dengan Membaca Buku” Kata kunci: Desa Cerdas, Jendela Dunia, Membaca Buku.
Kepastian Hukum Terhadap Status Pekerja Harian Lepas Berdasarkan Masa Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pepe Febianti; Ade Maman Suherman; Imam Budi Santoso
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2399

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap status pekerja harian lepas berdasarkan masa kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dikaitkan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo dan teori keadilan John Rawls. Pekerja harian lepas, khususnya cleaning service di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan kelompok pekerja yang paling rentan terhadap ketidakpastian status hukum. Mereka sering tidak mendapatkan hak normatif seperti upah sesuai UMR, jaminan sosial BPJS, kompensasi, dan Tunjangan Hari Raya (THR), bahkan statusnya tidak berubah meski telah bekerja lebih dari enam tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan hukum. Fokus analisis tertuju pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur kepastian hukum status pekerja harian lepas, sehingga memunculkan multitafsir dan celah hukum yang kerap dimanfaatkan pemberi kerja. Rekonstruksi regulasi diperlukan melalui: pergeseran batasan kuantitatif 21 hari menjadi batasan kualitatif berbasis sifat pekerjaan; sinkronisasi definisi pekerja harian lepas ke dalam rezim PKWT; kewajiban pemberian kompensasi proporsional; serta digitalisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan secara terpadu.
Perlindungan Hukum Terhadap PMI Yang Menjadi Korban TPPO Dalam Proses Rekrutmen Kerja Ilegal Ke Kamboja Inna Anbar Ramadhanti; Imam Budi Santoso; Taun Taun
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.830

Abstract

PMI yang berangkat ke Kamboja tanpa mengikuti prosedur resmi semakin berisiko menjadi korban TPPO, terutama melalui cara perekrutan kerja ilegal yang menggunakan media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi PMI yang terjebak dalam perdagangan orang akibat rekrutmen kerja secara ilegal ke Kamboja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dengan bantuan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum preventif melalui aturan penempatan PMI dan kerja sama bilateral dengan Kamboja, serta perlindungan represif melalui sanksi terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban berupa rehabilitasi, restitusi, bantuan hukum, dan pemulangan. Namun, pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga, rendahnya pemahaman hukum dikalangan calon PMI, dan tantangan dalam mengawasi perekrutan ilegal yang menggunakan platform digital. Penelitian ini menunjukan adanya kesenjangan nyata antara hukum yang tertulis dan kondisi di lapangan, sehingga perlu adanya penguatan aturan, kolaborasi antar lembaga, dan penyempurnaan kerangka hukum yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan modus TPPO di era digital.  
Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Kepailitan Perusahaan Perspektif Pancasila Wike Nopianti; Imam Budi Santoso; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Published 30 Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4061

Abstract

AbstrakHubungan Industrial Pancasila mengacu pada konsep hukum ketenagakerjaan Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai Pancasila. Redundansi berarti PHK antara pegawai atau karyawan dengan perusahaan atau kontraktor. Uraian singkat kasus yang penulis lakukan yaitu pemecatan karyawan Garden Palace Hotel Surabaya karena perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, karena buruknya keadaan keuangan perusahaan sehingga tercapai efisiensi. Karyawan yang terkena PHK berhak mendapatkan uang pesangon secara mencicil. Disepakati pada 29 Maret 2021. Namun hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan berdasarkan asas Pancasila bahwa pelaksanaan hak-hak agregat diatur dengan undang-undang. peraturan pemerintah dan kontrak kerja. Dalam putusan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mematuhi Pasal 165 UU No 13/2003 , dimana hak pemberhentian pegawai apabila perusahaan bangkrut adalah: 2x PHK + 1x panjang. biaya layanan + hak pesangon.AbstractPancasila Industrial Relations refers to the concept of Indonesian labor law which is full of Pancasila values. Redundancy means termination of employment between an employee or employees and the company or contractor. A brief description of the case that the author did, namely the dismissal of Garden Palace Hotel Surabaya employees because the company was declared bankrupt by the Surabaya Commercial Court, due to the poor financial condition of the company so that efficiency was achieved. Employees who are dismissed are entitled to severance pay in installments. It was agreed on March 29, 2021. However, the result is not in accordance with the agreement based on the principle of Pancasila that the implementation of aggregate rights is regulated by law. government regulations and employment contracts. In this decision, the author concludes that in this case the panel of judges has complied with Article 165 of Law Number 13 Year 2003, where the right to dismiss employees if the company goes bankrupt is: 2x layoff + 1x long. service fee + severance pay rights.
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN YANG MENINGKAT AKIBAT COVID-19 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Nindya Febrina Nurhapsari; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1562-1573

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif kepada negara berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya wabah ini, Merosotnya sektor perekonomian di Indonesia mempengaruhi masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran khususnya Daerah Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2020-2021 sekitar 200.000 ribu orang menganggur dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja, melemahnya sektor industri, dan angkatan kerja baru. Hal ini merupakan permasalahan besar bagi Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pemerintah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan sigap melakukan kerjasama dengan Perusahaan setempat untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara memberi bantuan sembako, memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pemagangan Bersertifikat hal ini guna untuk memberikan peluang kerja kembali untuk masyarat lokal daerah tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel  jurnal ini yaitu metode yuridis normatif Jenis  data dan sumber yang digunakan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
MENINJAU JAMINAN KECELAKAAN DILUAR JAM KERJA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2011 Widia Sari; Imam Budi Santoso
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1467-1475

Abstract

The Employment Social Security Administering Agency provides protection for workers to overcome certain risks and implements them using social insurance mechanisms. What is meant by labor guarantees outside of working hours in the Karawang Regency Regional Regulation No. 1 of 2011? what are the provisions regarding work accidents outside of working hours?, Data Research Methods and Data Sources. Primary legal materials are regulations related to the Karawang regency regulation no. 1 of 2011. Secondary legal materials are books and opinions of experts in various literatures. Tertiary Law materials, such as the Big Indonesian Dictionary, scientific articles. Drawing conclusions. Accidents outside working hours are accidents that occur after working hours are over, in Law No. 3 of 1992 concerning Labor Social Security, work accidents include accidents when going home and going to work. other conditions that can be categorized as work accidents (outside working hours, excursions, etc.)The provisions regarding work accidents outside of working hours, namely the social security of workers intended for workers, social security of workers also applies to families of workers. Workers who are affected by work accidents are entitled to receive Work Accident Insurance.Key words: Accidents, labor and working hours.
Co-Authors Ade Maman Suherman Aerlangga Bagus Setiawan Ahmad Julkipli Andika Dwi Yuliardi Anggita Yulistia Anita Dwi Lestari Annisa Chaerani Ary Dwi Kurniawan Budiman Christian Rivaldi Delia Surya Nur Anggraeni Elgi Hikmat Syah Febby Oktaviani Maulana Putri Ghina Rahmania Gita Yulia Rahayu Holyness Nurdin Singadimedja Inna Anbar Ramadhanti Karina Luana Pramesti Widodo Khoirudin M.Reza Pahlevi Muhamad Abas Muhamad Bilal . Muhammad Rusli Arafat Mutiara Komalasari Nindya Febrina Nurhapsari Nur Hasanah Siregar Oci Senjaya* Pepe Febianti Pri Pambudi Teguh Resti Ayu Sumadi Rizki Akbar Maulana Sandy Maldini Sutrisno Taun, Taun Teuku Syahrul Ansari Widia Sari Wike Nopianti Wiwin Triyunarti Yeremia Juan Dewata Zhafira Gitamo