Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN PERJANJIAN SERTA HAK PARA PIHAK DALAM PERUBAHAN PUTUSAN ARBITRASE SENGKETA BISNIS Yoshua Yoshua; Herlin Sobari; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tujuan dari penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui serta menjabarkan bagaimana kekuatan perjanjian arbitrase dalam segketa bisnis dan mengenai batalnya perjanjuan arbitrase, untuk mendapatkan suatu data dalam penulisan ini, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian baik yang bersifat normatif berupa karya ilmiah. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 30 Tahun 1999 pada tanggal 12 Agustus 1999, sehingga ketentuan arbitrase di IR, Rv dan RBg dinyatakan tidak berlaku, seperti perjanjian hukum lainnya, perjanjian arbitrase hanya bisa diubah atau ditambahkan oleh kedua belah pihak atau lebih, pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara para pihak dalam perjanjian. Perjanjian antara para pihak dalam perjanjian bisa dimodifikasi dan ditambahkan setiap saat sebelum arbiter mengambil keputusan. Arbiter tidak memiliki hak untuk mengubah konten perjanjian. Segala perubahan dan amandemen harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, dan jika kesepakatan dicapai dalam bentuk kontrak, maka amandemen dan amandemen tersebut juga harus menjadi kontrak untuk kegiatan komersial, para pelaku usaha telah mulai mengantisipasi atau setidaknya mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa.

PELAKSANAAN MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE Tiyas Amelina; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Indonesia sebagai negara yang terus mengembangkan pembangunan nasional baik di bidang perekonomian, sosial, maupun budaya nya. Perbankan merupakan salah satu bentuk perkembangan Indonesia di bidang perekonomian antara nasabah dengan pihak bank untuk bersaing dalam permodalan nasabah. Di dalam dunia perbankan pasti proses kegiatannya tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja hambatan dalam proses kegiatan nya yang biasa disebut dengan sengketa. Penyelesaian sengketa dalam dunia perbankan terutama perbankan syariah dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi, namun pada kenyataannya masyarakat lebih memilih jalur non litigasi yaitu melalui arbitrase. Untuk itu, artikel ini memiliki tujuan untuk para pembaca mengetahui terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan secara non litigasi khususnya melalui jalur arbitrase sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, artikel ini juga bertujuan agar para pembaca mengetahui dan Memahami terkait kekuatan hukum pada putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam dunia perbankan disini sangat cocok, karena selain menjaga kerahasiaan bagi pihak yang bersengketa juga efisien dan efektif pelaksaannya. Juga putusannya tersebut memiliki kekuatan hukum yang besifat final dan mengikat.

Negoisasi Sebagai Upaya Alternative Penyelesaian Kredit Macet di Bidang Perbankan Secara Win-Win Solution Dede Suana Ependi; Devi Siti Hamzah Marpaung
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.542

Banking is one of the sources of funds, including in the form of credit for the community. Banks in providing credit will be very careful and will go through a more in-depth analysis. However, in providing credit, often the credit given to the debtor cannot be returned on time. This condition is called bad credit. The purpose of this study is to determine what factors cause bad credit in the banking sector and how to solve it in non-litigation ways. The method used in this research is the juridical-normative method, in which the research is carried out by means of literature study of law books, statutory regulations, literature and other references. The results of this study indicate that the factors causing the occurrence of bad credit in the banking sector include failure to accept the debtor's business, bad faith from the debtor, the discovery of credit loans without the knowledge of the family which can lead to a lack of responsibility, credit abuse by debtors and the presence of debtors. debtors who work as laborers, farmers, fishermen so that their finances cannot be guaranteed at all times, but only at certain times. As for the way to settle bad credit through non-litigation channels, namely by negotiation which can be done in three ways including rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Upaya Pemerintah Melalui Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Fintech Berbasis Peer To Peer Lending Yang Merugikan Pemberi Pinjaman Atas Wanprestasi Perjanjian Fintech Berbasis Peer To Peer Lending Yang Mengalami Gagal Bayar Dan Perlindungan Hukum Terh Mohammad Alwi Abizar; Devi Siti Hamzah Marpaung
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 13 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The government's efforts through financial services authorities in supervising fintech based on peer to peer lending that harm lenders for default of fintech agreements based on peer to peer lending that have failed to pay and legal protection for lenders The nature of this research is descriptive analysis because this study is intended to provide data that be as thorough as possible about the problems discussed and analyze the data obtained to answer the problems. This research approach uses a statutory approach and a case-by-case approach. A normative juridical approach is used to find out all legal provisions, especially the protection of fintech service users in Indonesia. A case-by-case approach for the purpose of studying legal standards or rules applied in legal practice. The need for a new law on Fintech Peer To Peer Lending so that the public does not experience confusion with what is called Fintech Peer To Peer Lending and that law enforcement can be done better.

Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang Maurid Rizki; Devi Siti Hamzah Marpaung
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.163-177

Trade secrets are an important component for a business entity, because trade secrets will provide a competitive advantage for the owner. Therefore, trade secrets need to be given legal protection in order to create fair business competition. Trade secret disputes can occur because there are other parties who use trade secrets without permission, or take advantage of trade secrets that are not in accordance with the contents of the agreement, thereby providing losses for the owner of the trade secret. Trade secret owners who feel aggrieved can file a lawsuit to the District Court, but the dispute resolution process carried out through litigation will take a lot of time and costs so that it actually gives more losses to the trade secret owner. Therefore, with the agreement of the parties, trade secret disputes can be carried out through alternative dispute resolution channels, where the process prioritizes peace between the parties and the costs and time spent will be less. However, in practice there are some parties who think that the APS is a strategy from the defendant to delay the filing of a lawsuit to the District Court, thus making some people reluctant to choose alternative dispute resolution methods. Therefore, this study was conducted with the aim of finding out the advantages and disadvantages of APS, so that it can be assessed how effective the APS method is in resolving trade secret disputes. In this study the author uses the juridical-normative method by approaching the law that reviews trade secrets and alternative dispute resolution, so that the author can conclude that under certain conditions or circumstances alternative dispute resolution can be an effective solution in efforts to resolve trade secret disputes. Rahasia dagang merupakan komponen penting bagi sebuah badan usaha, karena rahasia dagang akan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemilikinya. Sengketa rahasia dagang dapat terjadi karena ada pihak lain yang menggunakan rahasia dagang tanpa izin, atau memanfaatkan rahasia dagang secara tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga memberikan kerugian bagi pemilik rahasia dagang. Bagi pemilik rahasia dagang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga hal tersebut justur memberikan kerugian yang lebih kepada pemilik rahasia dagang. Oleh karena itu dengan kesepakatan para pihak, sengketa rahasia dagang dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, dimana prosesnya lebih mengutamakan perdamaian antara para pihak serta biaya dan waktu yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Namun dalam pelaksanaannya ada sebagian pihak yang menganggap bahwa APS merupakan siasat dari pihak tergugat untuk mengulur diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga membuat sebagian orang enggan untuk memilih metode alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tau kelebihan serta kekurangan APS, sehingga dapat dinilai seberapa efektif metode APS dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan pada undang-undang yang mengulas tentang rahasia dagang dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi atau keadaan tertentu alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi solusi yang efektif dalam upaya penyelesaian sengketa rahasia dagang.

Penyelesaian Sengketa Rumah Susun Yang Masih Terikat PPJB Oleh Pengembang Nakal Yang Melakukan Wanprestasi Tri Ayu Mulyaningsih; Devi Siti Hamzah Marpaung
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i2.3786

The high demand for housing and the lack of human income causes the construction of flats to increase, because the cost is cheaper and usually many buyers can only afford a down payment or down payment. Because the purchase cannot be carried out, the party can make a binding agreement as a preliminary agreement for the sale of flats. PPJB is carried out in a condition where the building is not completely finished, which is 20%. Sales through PPJB cause many laws that harm prospective buyers, one of the problems is facing the sale and purchase binding deed because the developer is in default. It is said to be in default because the developer did not heed the agreement. To minimize the loss of potential buyers, there must be clear and definite law enforcement that can provide justice and legal protection. The purpose of this legal research is to determine the protection aspect of land law due to default. This study uses a normative juridical legal research method with a conceptual and legal application approach to fulfill views and doctrines as the basis for legal arguments on legal issues that must be investigated. Results Based on the research, it is known that the making of PPJB for Houses/Condos made by a notary based on PERMENPUPR Preliminary System for Sale and Purchase of Houses/Sarrusun Reflects as legal certainty and the Notary is obliged to make a PPJB deed in accordance with what has been determined in PERMENPUPR Preliminary Agreement System for Sale and Purchase of Houses/Sarusun, with still refer to Article 38 of the Law on the Position of Notary and its Amendments

Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesbilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang (Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang) Maharani Nurdin; Hana Faridah; Devi Siti Hamzah Marpaung
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Negara lewat pemerintahannya memiliki suatu kewajiban, yakni salah satunya ialah adanya jaminan atas hak yang sama guna aksesbilitas pendidikan bagi tiap-tipa orang tanpa diskriminasi. Pengabdian ini bertujuan guna memberikan pemahaman secara perlahan kepada participant yang dalam hal ini ialah masyarakat Desa Cilamaya Wetan agar memiliki pemahaman mengenai hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta beragam regulasi yang mengaturnya baik di tingkat peraturan pusat maupun peraturan daerah yang menyangkut disabilitas. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 melalui aplikasi dengan aplikasi zoom meeting yang menjadi solusi guna dapat menjangkau partisipant dan masyarakat untuk ikut serta lebih banyak. Pengabdian dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan: Tahap persiapan; Tahap pelaksanaan sosialisasi; dan Tahap pelaporan. Hasil kegiatan sosialisasi ini, yakni pemaparan materi mengani hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta kewajiban pemerintah daerah serta ragam regulasi yang mengatur tentang hak pendidikan dan penyandang disabilitas. Pada akhir kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, narasumber banyak disodori dengan ragam pertanyaan dari masyarakat/participant, yang mana hal tersebut menandakan terdapat responds yang baik dari mitra.

Sosialisasi Kendala Pemberian Relaksasi Kredit bagi Nasabah PT. Pegadaian Cabang Karawang sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease di Kabupaten Karawang Devi Siti Hamzah Marpaung; Maharani Nurdin; Hana Faridah
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Akibat pandemi covid-19, kegiatan PT. Pegadaian Cabang Karawang dalam hal pemberian kredit menjadi terhambat. Begitupula dengan Mitra Tim Abdimas Unsika, yang banyak mengalami hambatan sampai pada keadaan dimana kredit macet. Tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini ialah pemberian informasi serta pemahaman kepada Mitra Tim Abdimas Unsika mengenai kebijakan relaksasi kredit serta aspek hukum yang membersamainya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 yang dilaksanakan dengan cara hybrid. Lebih lanjut, pengabdian ini dilaksanakan dengan tahapan pre-test, sosialisasi, post-test, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukan terdapat perubahan yakni sebanyak 76% Mitra Tim Abdimas Unsika memiliki pemahaman tingkat pengetahuan dalam tingkatan sangat baik, serta 24 % pada tingkatan baik. Terdapat peningkatan pengetahuan Mitra Tim Abdimas Unsika dikarenakan telah diberikannya paparan informasi dalam bentuk sosialisasi yang di sampaikan oleh Devi Siti Hamzah Marpaung, SH., MH., selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia serta Sebagai Wujud Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah Imanudin Affandi; Devi Siti Hamzah Marpaung
Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) AMIK Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jpni.v4i2.248

Issues of legal protection for farmers, food security and availability of farmland have strategic social, economic, and religious functions for Indonesian agricultural society. The unpredictability of land-use change threatens the resilience, independence and food sovereignty of farmers and communities. Therefore, government policy to protect sustainable farmland will continue to explore whether legal protections are needed for existing farmland as well as farmers to become permanent farmland. The purpose of this activity is to make farmers understand that they have the right to live a decent and prosperous life through the availability of the land itself, and the method is the preparation stage, the implementation stage, and the reporting stage. consists of During the implementation phase, non-profit activities such as demonstrations of socialization techniques, tree planting, and production of organic pesticide fertilizers were carried out. Socialization occurs through the engagement of performance goal partners and actively and interactively between resource personnel and participants. The official stressed that the availability of agricultural land is a fulfillment of rights that communities and the state must acquire, in which case local governments have an obligation to make efforts. The demonstration introduced the technology of producing organic pesticide fertilizers to increase the fertility of agricultural land in community service areas. This inaugural event went according to plan.

Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia serta Sebagai Wujud Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah Imanudin Affandi; Devi Siti Hamzah Marpaung
Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jpni.v4i2.248

Issues of legal protection for farmers, food security and availability of farmland have strategic social, economic, and religious functions for Indonesian agricultural society. The unpredictability of land-use change threatens the resilience, independence and food sovereignty of farmers and communities. Therefore, government policy to protect sustainable farmland will continue to explore whether legal protections are needed for existing farmland as well as farmers to become permanent farmland. The purpose of this activity is to make farmers understand that they have the right to live a decent and prosperous life through the availability of the land itself, and the method is the preparation stage, the implementation stage, and the reporting stage. consists of During the implementation phase, non-profit activities such as demonstrations of socialization techniques, tree planting, and production of organic pesticide fertilizers were carried out. Socialization occurs through the engagement of performance goal partners and actively and interactively between resource personnel and participants. The official stressed that the availability of agricultural land is a fulfillment of rights that communities and the state must acquire, in which case local governments have an obligation to make efforts. The demonstration introduced the technology of producing organic pesticide fertilizers to increase the fertility of agricultural land in community service areas. This inaugural event went according to plan.

Title

Found 70 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 70 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 70 Documents
Search