Articles
<![CDATA[PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Sautsnida Mizuro]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21252
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan arbitrase dalam penyelesaian alternatif sengketa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, objek penelitian dan sumbernya berasal dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang berhubungan dengan objek penulisan yang selanjutnya digabungkan secara sistematis. Arbitrase smerupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan didampingi oleh arbiter yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang bersifat keperdataan. Metode alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sebagai perbandingan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemerintah turut mengambil peran dalam pembentukan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).]]>
<![CDATA[EFEKTlVlTAS JALUR NON LlTlGASl SEBAGAl ALTERNATlF PENYELESAlAN SENGKETA OLEH BADAN PENYELESAlAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Febby Lizzia Firdatin]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22074
<![CDATA[Efektivitas Jalur Non litigasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa ditempuh dengan memakai jalur non litigasi. Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa antara pembeli dengan penjual yang memiliki tujuan menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara non litigasi yang efektif dan efisien merupakan tujuan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terbentuknya akta perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa sendiri dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa sendiri sejatinya dapat dioptimalkan dan diperkuat oleh mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang merupakan bagian dari hukum acara perdata. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Aryo Fadlian]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah]]>
<![CDATA[ VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (70.541 KB)
|
DOI: 10.34005/veritas.v5i2.488
<![CDATA[Penegakan hukum sengketa Pemilihan pun terus menerus diperbaiki. Bawaslu dari Pusat sampai ke tingkat yang paling rendah, Gakumdu dari tertinggi sampai tingkat yang paling rendah maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Segi aturan-aturan, wewenang terus di perbaiki/perbaharui dan di perketat agar penegakan hukum pemilihan semakin baik. Dalam menegakan hukum Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Institusi-institusi tersebut sudah mempunyai wewenang masing-masing secara jelas. Sejak Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, sampai dengan Tahun 2019 Pilkada seretak sudah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018. Di wilayah-wilayah yang sering menimbulkan banyak persoalan dari data Mahkamah Konstitusi yaitu wilayah paling barat Indonesia dan wilayah paling timur Indonesia seperti daerah-daerah di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat baik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota (Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) maupun Pemilihan ditingkat Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur). Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative yang di tunjang data-data empiris. Hasil dari Penelitian mengutarakan bahwa penegakan hukum pidana di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura terutama Panwaslu Kabupaten Jayapura dan Penyidik Kepolisian Resort Jayapura terlalu agresif dalam rangka menegakan hukum pidanan pilkada, terbukti beberapa putusan pengadilan atas perkara-perkara pidana pilkada di putus ringan oleh hakin PN Jayapura. Sehingga di anggap oleh berbagai kalangan memihak ke salah satu Pasangan Calon.]]>
<![CDATA[Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yusia Agatha Sihite]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i1.2495
<![CDATA[In the era of the industrial revolution 4.0, the process of progressing the digital and computerized era has greatly increased and has affected almost all corners of the world in aspects of human life, where in this case the legal system in the world is also affected by the influence of digitalization. In the legal order affected by this era of digitalization is the practice of law, especially in the area of the judicial environment. Evidence of the digitization process in the judicial world is the introduction of Virtual Civil Courts, where in Indonesia it is known as the E-Court system. The E-court system is a service for registered users where they register online, make payments online, and estimate the payment online, calls are made through electronic channels and technical trials are conducted electronically. Especially in pandemic conditions like this, many countries are experiencing lockdowns that hinder this legal justice system. So that the digitalization system in the pandemic era like this is very beneficial for the ongoing legal justice system that is in force. During the Covid-19 pandemic, not many know how government regulations in law enforcement through dispute resolution are carried out through the e-court route, where since the Covid-19 pandemic dispute resolution through e-court has increased very significantly. The e-court itself has been regulated in Perma Number 1 of 2019 and (SEMA) Number 1 of 2020, because there are no other regulations governing e-courts, the problem of online trial regulation in Indonesia is almost the same as the American State. This research uses a method of approach that is normative juridical emphasizing the understanding and study of primary legal materials in the form of legal principles.]]>
<![CDATA[Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nadiya Fitri Fauziah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v4i2.2408
<![CDATA[Information and communication technology is increasingly developing. Nothing but also felt by the financial sector. A developing innovation in the financial sector that is being discussed in recent years is Peer To Peer (P2P) Lending. This Peer to Peer service is becoming popular among people around the world as a convenient non-bank financing institution and a better alternative to the banking system for many users. Apart from its sophistication, on the other hand there are also drawbacks. Regulations are needed regarding legal protection for borrowers if they fail to make payments. And it also requires dispute resolution efforts carried out by parties outside the court that are classified as fast and easy. The purpose of this paper is to describe mediation as an alternative dispute resolution in peer to peer lending in Indonesia. This study uses a descriptive analytical research method with the type of normative doctrinal or juridical research. This descriptive-analytic study is intended to describe, analyze, and explain the problems to be studied related to the problem of consumer protection fintech peer to peer lending business activities in Indonesia. The results of the study show that dispute resolution through mediation is considered better than dispute resolution using litigation. Mediation that creates a peace agreement will be a complete solution because the final result does not use the win or lose principle.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest ]]>
<![CDATA[Muhammad Farhan]]>;
<![CDATA[Grasia Kurniati]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i1.2613
<![CDATA[Legal protection in this very modern era needs further attention, especially to technology that is always developing rapidly. The current era of social media is very diverse, one of which is the social media Pinterest, where social media facilitates various photos contained in it. The media in the form of images must be able to give legal protection to the creators of the works who have exclusive rights in the form of privileges so that they are not misused by others for their commercial interests. The purpose of this study is to find out the legal protection of Pinterest social media and as legal reading material for Pinterest social media users with normative juridical methods for the research method. The result of this study is that the image media contained in Pinterest is copyright protected under Article 40 Paragraph (l) letters f and k of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, where there are sanctions given to copyright violators, namely sanctions in the form of fines at most a lot of 4 billion rupiah.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah yang Belum Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Wita Sari Peranginangin]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i1.2493
<![CDATA[Settlement of land disputes can be resolved through litigation or non-litigation. Dispute resolution that is resolved through litigation is very common if the problem or dispute faced is so concrete and needs to be resolved in court. However, it is possible that the problem can also be resolved non-litigation, such as by mediation, arbitration, negotiation, conciliation, or expert judgment. Alternative dispute resolution by mediation is a method that is often used in resolving disputes, especially in land disputes. The existence of a certificate of land rights is something that must be owned at this time as a valid proof of ownership of land rights. However, until now there are still many residents who have not received land rights certificates and are prone to disputes. This study aims to find out how to resolve land disputes that have not been certified and whether these disputes can be carried out using mediation methods at the National Land Agency. Seeing many of the same disputes that often occur in Indonesia. This research refers to normative juridical research which aims to determine the management of mediation in the National Land Agency.]]>
<![CDATA[Penegakkan Hukum serta Upaya Penyelesaian Sengketa Online Marketplace melalui Mekanisme Online Dispute Resolution ]]>
<![CDATA[Lusiona Mas Sagala]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v4i2.2414
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the regulation of online buying and selling transactions in the Marketplace and consumer disputes that occur in the Marketplace as well as efforts to resolve consumer disputes through the Online Dispute Resolution Mechanism. This study uses a normative juridical method with two types of legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. Content analysis is used as a form of technique in analysis so that it does not require data in the field. Through this research, it can be seen that the regulation of online buying and selling transactions in the Marketplace is similar to direct or conventional transactions. Even though there is already a policy regarding online transactions, it cannot completely avoid consumer disputes. Therefore, online settlement efforts are needed, namely through Online Dispute Resolution (ODR) with the negotiation, mediation, and arbitration methods.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH TIMBUL (AANSILBBING) OLEH MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6325
<![CDATA[The Land Arises (aanslibbing) is a new natural resource that is economically potential for agriculture and farming and even industrial activities that can lead to ownership and ownership of The Land Arises. Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (LoGA) as a basic regulation, only regulates the principles or main problems in outline. The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by analyzing legal norms and rules contained in legislation, namely Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles and court decisions, as well as doctrines. The results of the study, the legal certainty of land ownership rights (aansilbbing) will be recognized as legitimate ownership, namely through the registration of land and obtaining permits directly from government officials namely the Head of the local Land Office, giving clear boundaries without being questioned by any party also paying compensation income into the village treasury for the issuance of written evidence by the local village authorities regarding the control of the land. Then, the effort to obtain protection for land arises also requires the implementation of land registration activities that make it possible for the holders of land rights to easily prove their rights to the land under their control and for the parties concerned.]]>
<![CDATA[Online Dispute Resolution (ODR) as an Alternative to E-Commerce Dispute Settlement in Indonesia ]]>
<![CDATA[Mutiara Nurpadila]]>;
<![CDATA[Devis Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (918.286 KB)
<![CDATA[The internet is not only limited to being used as a medium of information that can be accessed into social media, but it also can be used to make valuable trade transactions that have been introduced in Indonesia, which is known as e-commerce. This allows disputes to occur in e-commerce transactions, usually occurring in a conventional relationship. Then if it becomes wider and there are many activities in trade and e-commerce transactions, there will be many disputes about e-commerce that must be resolved. However, by using online media, existing disputes can be resolved properly. If the use of communication and information technology is combined with Alternative Dispute Resolution (ADR). In this study, the researchers discussed how business settlement through Online Dispute Resosulion was implemented in Indonesia. It also provided an understanding of ODR and the law that used as an intermediary in resolving conflicts that occur in the community with internet media which were expected to mix in providing a good conflict resolution. This research was descriptive analytical. It was hoped that this research can be used as a new way of providing facilities to the Indonesian people for those who want to seek legal certainty and resolve disputes using ODR.]]>
