Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELALUI MEDIASI DAN ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Josefa Namida Rosaria]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.053 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1180-1188
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi dan Arbitrase. Sengketa konsumen adalah sebuah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang dapat di upayakan penyelesaian melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Untuk penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan. Berbagai keunggulan yang dimiliki BPSK dalam penyelesaian sengketa tersebut belum mendapatkan dukungan dari berbagai unsur. Ke efektivitasan BPSK yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan konsumen secara mediasi dan arbitrase belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Masih adanya permasalahan seperti regulasi tugas dan wewenang, sarana dan prasarana, sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan sistem penegakan hukum perlindungan konsumen yang efektif.]]>
<![CDATA[KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA SIPIL ]]>
<![CDATA[Dede Santi Fatimah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.339 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.417-429
<![CDATA[Fenomena perceraian yang terjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penulis mengkaji ketentuan dan akibat hukum perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan mengkaji fenomena dalam masyarakat dan menganalisisnya dengan peraturan yang ada melalui metode yuridis normatif dan yurisid empiris. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa terdapat ketentuan khusus yang mengatur prkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS dan anggota TNI. Ketentuan perceraian bagi PNS terdapat dalam PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 10/1983. Sedangkan ketentuan khusus bagi perceraian anggota TNI dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 23/2008 dan Peraturan Panglima TNI No. 11/2007. Akibat hukum dari perceraian bagi PNS adalah adanya ketentuan pembagian gaji bagi mantan istri dan anaknya sebanyak 1/3 dari gaji suaminya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Amaral Devi Pratama]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.303 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1335-1343
<![CDATA[Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Oleh karena itu pemerintah melakukan penataan untuk memberikan wadah terhadap keberadaan (PKL). Pedagang kaki lima ada karena banyaknya urbanisasi yang terjadi sehingga kurangnya lapangan pekerjaan dikota membuat orang-orang mencari cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, salah satu cara dengan modal yang tidak terlalu besar dan lahan yang mudah dicari adalah dengan menjadi pedagang kaki lima. Yang menjadi permasalahan bahwa sekarang ini banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai, mereka berjualan menggunakan barang bergerak atau tidak bergerak tanpa izin menggunakan fasilitas umum, lahan parkir, jalan untuk pejalan kaki/trotoar, bahkan jalan raya, yang menyebabkan terganggunya ketertiban, dan membuat tata ruang kota menjadi berantakan. Oleh karena itu dibentuklah suatu relugasi yaitu PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA dimana tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, dan aman dengan sarana prasarana kota yang memadai. Yang dijadikan study kasus kali ini yaitu di sekitaran Alun-alun, metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan fakta dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek penelitian. Efektivitas PERATURAN DAERAH tersebut terhadap Pedagang kaki lima di sekitaran Alun-alun Karawang jauh dari kata terlaksana, banyaknya jumlah pedagang kaki lima menjadi salah satu bukti nyata tidak adanya efektivitas dari PERATURAN DAERAH tersebut terhadap pedagang kaki lima di Alun-alun Karawang]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN TERHADAP KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK DENGAN MODUS SKIMMING. ]]>
<![CDATA[Aprijulianur Azzahra]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.934 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1008-1018
<![CDATA[Transaksi dalam dunia perbankan sudah banyak diketahui dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan memiliki peran penting bagi perekonomi negara. Transaksi utama dibidang perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Transaksi bank yang banyak dipakai oleh masyarakat masa ini adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun walaupun sudah banyak digunakan oleh masyarakat terdapat beberapa kejahatan yang dialami masyarakat sebagai nasabah bank seperti pembobolan rekening. Dalam dunia perbankan salah satu penyelesaian yang banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang sangat efektif di dunia perbankan, khususnya bagi pihak bank maupun nasabah. Penelitian hukum dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bahannya berasal dari data primer dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka, serta menganalisis Undang-undang khususnya yang berkaitan dengan mediasi perbankan. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Daniar Prameswari Rahadatul Aisy]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.223 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.928-935
<![CDATA[Saat ini para pihak yang mempunyai permasalahan sengketa lebih banyak memilih untuk menuntaskan sengketa mereka diluar pengadilan, penyelesaian sengketa yang akan mereka pilih adalah arbitrase, yang saat ini telah di atur pada Undang-Undang Arbitrse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran pengadilan didalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing adalah untuk meyakinkan proses dari penyelesaian sengketa tersebut dari saat pendaftaran sampai kepada pelaksaan putusan tersebut,diamana terdapat beberapa syarat terkait dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut yang ditetapkan didalam Pasal 66 UU AAPS, sedangkan dalam Pasal 70 UU AAPS menjelaskan beberapa alasan terkait proses permohonan pembatalan putusan sengekta arbitrasekarena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pengadilan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang sedang dipermasalahkan, untuk pengadilan sendiri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa legalitas prosedur dalam pengambilan putusan arbitrase.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wansprestasi Melalui Mekanisme Arbitrase ]]>
<![CDATA[Ade Maulana]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpuang]]>
<![CDATA[ Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.907 KB)
|
DOI: 10.32493/rjih.v4i1.12660
<![CDATA[Wansprestasi is the implementation of obligations that are not fulfilled or broken promises or even do something that according to the agreement cannot be done. Default gives legal consequences to the party who did it and brings consequences to the emergence of the right of the injured party to sue the party who did the default to provide compensation, so that by law it is hoped that neither party will be harmed because of the negligence made by the debtor either because they do not carry out what has been promised or default. Arbitration is a way of resolving a civil dispute outside the general court based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties. Basically, this is in accordance with the provisions stated in Article 7 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Law 30/1999) which reads in full as, The parties can agree on a dispute that occurs or that will occur between them to be resolved by arbitration. the agreement to resolve a dispute through arbitration is contained in a document signed by the parties, the arbitration agreement is an agreement in the form of an arbitration clause stated in a written agreement made by the parties before the dispute arises, or a separate arbitration agreement made by the parties after it arises. disputes mentioned (Article 1 point 3 of Law 30/1999).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Seni Batik Karawang Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Munirotul Qolbiyah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.2747
<![CDATA[This writing aims to find out how the development of batik in Karawang Regency as well as legal protection of the batik copyright typical of Karawang Regency with the provisions contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Batik art is a technique of drawing on cloth and utilizing wax and canting as materials and tools to make it, batik is one of the works of art that requires high intellectuality in its creation. Legal protection of batik copyright is needed to avoid things that will be detrimental to the creator and copyright holder. The approach method used in this research is juridical empirical, which is research based on legislation and also using research based on facts, realities and problems in the field. The empirical juridical approach is a study that examines legal regulations, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which is then linked with data from research research on batik typical of Karawang Regency. Keywords: Protection; Copyright; Batik; Art.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Adila Hana Widiastari]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21498
<![CDATA[Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga tak heran sering terjadi sengketa yang menyangkut wilayah atau pertanahan. Kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu contoh sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa menyebabkan timbulnya sengketa tanah, salah satunya biaya persidangan sengketa tanah bernilai lebih besar dibandingkan objek yang disidangkan, selain itu lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui, sehingga tak jarang orang merelakan tanahnya karena alasan tersebut. Dalam situasi tersebut, mediasi hadir menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang membantu para pihak dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan, dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator atau pihak ketiga yang netral. Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi khususnya di bidang sengketa pertanahan, sehingga keefektifannya sangat diperlukan, agar mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan prosedur yang sudah diatur dan dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya, sehingga tidak perlu melalui proses persidangan yang memakan waktu cukup lama dan biaya yang cukup besar.]]>
<![CDATA[PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Sautsnida Mizuro]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21252
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan arbitrase dalam penyelesaian alternatif sengketa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, objek penelitian dan sumbernya berasal dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang berhubungan dengan objek penulisan yang selanjutnya digabungkan secara sistematis. Arbitrase smerupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan didampingi oleh arbiter yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang bersifat keperdataan. Metode alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sebagai perbandingan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemerintah turut mengambil peran dalam pembentukan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).]]>
<![CDATA[EFEKTlVlTAS JALUR NON LlTlGASl SEBAGAl ALTERNATlF PENYELESAlAN SENGKETA OLEH BADAN PENYELESAlAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Febby Lizzia Firdatin]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22074
<![CDATA[Efektivitas Jalur Non litigasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa ditempuh dengan memakai jalur non litigasi. Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa antara pembeli dengan penjual yang memiliki tujuan menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara non litigasi yang efektif dan efisien merupakan tujuan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terbentuknya akta perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa sendiri dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa sendiri sejatinya dapat dioptimalkan dan diperkuat oleh mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang merupakan bagian dari hukum acara perdata. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.]]>
