Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.509

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya WAJAH HUKUM Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF De Juncto Delicti: Journal of Law Indonesian Community Journal

Maharani Nurdin

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2587216

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP Eriska Nur Tanzillah; Maharani Nurdin
Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v5i1.2825

Carok merupakan bentuk penyelesaian masalah melalui kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang mengakibatkan lawan luka berat bahkan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah dan menerangkan bagaimana tinjauan yuridis sosiologis budaya carok berdasarkan Pasal 340 KUHP. Dalam melakukan peninjauan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis melalui sumber data sekunder yang didapat berdasarkan studi kepustakaan berupa buku-buku ataupun literatur lainnya dan peraturan perundangan yang berhubungan akan persoalan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi carok yang bersebrangan dengan hukum negara disebabkan karna tidak dilakukannya pendekatan dengan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Madura.

Tinjauan Yuridis Dissenting Opinion terhadap Hakim Anggota Atas Perkara Tindak Pidana Penipuan M Jordy Dwipayana; Maharani Nurdin
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.471

Contradicting judges' gathering in settling on legal choices is the embodiment of the appointed authority's individual flexibility to discover material truth. A definitive opportunity of presence is, not opportunity unbounded, but rather opportunity with a feeling of obligation and obligation. The review USES standardizing regularizing juridical strategies for study in which this kind of lawful exploration is normally alluded to as doctrinal law or library research. Since this review depends entirely on composed guidelines, it is firmly identified with libraries since it would require auxiliary information on the library. The 1981 law on criminal occasions (kuhap) decided that a court administering ought to be represented by a consistent agreement of the individuals from the adjudicators when such consistent agreement was unrealistic and the decision depended on the larger part by focusing on the "most productive" rule. The clarification of 182 stanzas (6) kuhap additionally states that it was recorded in the private program of the get together. Also, in this decision the outcome is a particular translation between the board of judges in seeing whether it is seen as proceeding or as an infringement of asas nebis in idem.

The Duty And Authority Of Regional Notary Supervisory Board Regarding Reports From The Public On Alleged Violations Of The Code Of Conducts Margo Hadi Pura; Maharani Nurdin
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.6521

The notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in the laws. This regulation is stated in Article 1 point 1 of Act No. 2/2014 on the Amendments to Act No. 30/2004 on the Notary (hereinafter referred to as the Notary Act). In the provisions of the Notary Act, there were many changes regarding the authority of the Regional Notary Supervisory Board in supervising and fostering Notaries. The task of the Regional Notary Supervisory Board is to supervise Notaries as referred to in the Notary Act and the Minister of Law and Human Rights Regulation No. M.02.PR.08.10 of 2004 on Procedures for Appointing Members, Dismissing Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Audit Procedures. The Regional Notary Supervisor Board has the authority to carry out supervision according to Notary Act, In the provisions of Article 1 point 3 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 15/2020 on Procedures for Examination of the Supervisory Council Against Notaries which stipulates that a report is a complaint from the public as a party who is harmed due to the behavior and/or implementation of the position of a Notary, as well as reports originating from the exercise of the authority of the Supervisory Board.

URGENSI PEMBENTUKAN BANK TANAH DI INDONESIA Maharani Nurdin
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2383

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pendirian bank tanah di Indonesia dan mekanisme kegiatan bank tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan mengenai land bank masih perlu dibahas secara detail dan mendalam. Bank Tanah merupakan amanat UUD 1945 dan UUPA 1960 dalam tataran operasional, bank tanah sebagai instrumen untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dalam menghadapi permasalahan pertanahan yang kompleks. keberadaan bank tanah akan menjawab beberapa masalah nyata yang sangat krusial seperti ketersediaan stok tanah pemerintah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa mendatang; penghematan dana APBN/APBD; mengurangi konflik dalam proses pertanahan dan; mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah termasuk membatasi ruang gerak spekulan dan mafia tanah. Selain itu, bank tanah juga akan sangat membantu dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah, dalam hal ini terkait pertanahan, khususnya penggunaan lahan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengadaan tanah, bank tanah melakukan beberapa tahapan kegiatan antara lain tahap penyediaan, tahap pematangan, dan tahap pembagian tanah.

Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Ricky Handriana; Maharani Nurdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja menjadi bahan perdebatan diantara para ahli dan pakar hukum terkait urgensi pembentukkannya didasarkan pada kegentingan yang memaksa sesuai pasal 22 UUD 1945. Dalam Perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki aturan yang pasti dalam perumusan kegentingan yang memaksa. Melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) yang menghasilkan bahwa pembentukan peraturan pemerintah penggantu undang-undang tidak hanya mengacu pada pasal 22 UUD 1945, tetapi mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu pembentukan pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945.

Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesbilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang (Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang) Maharani Nurdin; Hana Faridah; Devi Siti Hamzah Marpaung
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Negara lewat pemerintahannya memiliki suatu kewajiban, yakni salah satunya ialah adanya jaminan atas hak yang sama guna aksesbilitas pendidikan bagi tiap-tipa orang tanpa diskriminasi. Pengabdian ini bertujuan guna memberikan pemahaman secara perlahan kepada participant yang dalam hal ini ialah masyarakat Desa Cilamaya Wetan agar memiliki pemahaman mengenai hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas serta beragam regulasi yang mengaturnya baik di tingkat peraturan pusat maupun peraturan daerah yang menyangkut disabilitas. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 melalui aplikasi dengan aplikasi zoom meeting yang menjadi solusi guna dapat menjangkau partisipant dan masyarakat untuk ikut serta lebih banyak. Pengabdian dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan: Tahap persiapan; Tahap pelaksanaan sosialisasi; dan Tahap pelaporan. Hasil kegiatan sosialisasi ini, yakni pemaparan materi mengani hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta kewajiban pemerintah daerah serta ragam regulasi yang mengatur tentang hak pendidikan dan penyandang disabilitas. Pada akhir kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, narasumber banyak disodori dengan ragam pertanyaan dari masyarakat/participant, yang mana hal tersebut menandakan terdapat responds yang baik dari mitra.

Sosialisasi Kendala Pemberian Relaksasi Kredit bagi Nasabah PT. Pegadaian Cabang Karawang sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease di Kabupaten Karawang Devi Siti Hamzah Marpaung; Maharani Nurdin; Hana Faridah
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Akibat pandemi covid-19, kegiatan PT. Pegadaian Cabang Karawang dalam hal pemberian kredit menjadi terhambat. Begitupula dengan Mitra Tim Abdimas Unsika, yang banyak mengalami hambatan sampai pada keadaan dimana kredit macet. Tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini ialah pemberian informasi serta pemahaman kepada Mitra Tim Abdimas Unsika mengenai kebijakan relaksasi kredit serta aspek hukum yang membersamainya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 yang dilaksanakan dengan cara hybrid. Lebih lanjut, pengabdian ini dilaksanakan dengan tahapan pre-test, sosialisasi, post-test, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukan terdapat perubahan yakni sebanyak 76% Mitra Tim Abdimas Unsika memiliki pemahaman tingkat pengetahuan dalam tingkatan sangat baik, serta 24 % pada tingkatan baik. Terdapat peningkatan pengetahuan Mitra Tim Abdimas Unsika dikarenakan telah diberikannya paparan informasi dalam bentuk sosialisasi yang di sampaikan oleh Devi Siti Hamzah Marpaung, SH., MH., selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat Andika Dwi Yuliardi; Maharani Nurdin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1765

Pemberian otonomi daerah dalam pelayanan publik dapat mewujudkan pemerataan hak-hak yang diterima oleh seluruh masyarakat dan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Namun masih saja terdapat pelayanan publik yang monoton dengan antrean pelayanan yang mengular dan fasilitas yang tidak memadai, hal tersebut menunjukkan adanya tata kelola pemerintah daerah yang kurang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan apa faktor pendorong pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik agar kebutuhan layanan masyarakat dapat terpenuhi. Metode dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan kepada kajian penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik wajib ditekankan kepada sejumlah aspek antara lain: kecepatan; ketepatan; kemudahan; dan keadilan. Maka dari itu dibutuhkan kontribusi secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sehingga hak-hak seluruh masyarakat dapat terjamin.

Co-Authors Andika Dwi Yuliardi Andreas Adithya Ginting Bonita Bonita Devi Siti Hamzah Marpaung Eriska Nur Tanzillah Febby Lizzia Firdatin Galih Raka Siwi Hana Faridah Kevin Triadi Maharani Nurdin Margo Hadi Pura Reviansyah Erlianto Ricky Handriana Rizkia Syukriana Teguh Prasetio

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search