Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.167
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya WAJAH HUKUM Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF De Juncto Delicti: Journal of Law Indonesian Community Journal Science and Education Journal Jurnal Dinamika Hukum
Maharani Nurdin
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLAIM NASABAH PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI) Bonita Bonita; Maharani Nurdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.619-631

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap klaim nasabah produk investasi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau yang lebih dikenal dengan unit link, mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi kegagalan klaim yang diajukan oleh nasabah atas produk tersebut. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman nasabah atas risiko produk unit link serta minimnya informasi yang disampaikan perusahaan asuransi saat menawarkan produknya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim nasabah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)? dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi kegagalan pembayaran dalam klaim asuransi?. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE DALAM PERSPEKTIF ASAS LUBER JURDIL Kevin Triadi; Margo Hadi Pura; Maharani Nurdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1619-1627

Abstract

Pesta demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu tak jarang dijumpai dengan berbagai adu gagasan serta dinamika politik yang tersaji Peserta Pemilu dan pendukung, tak jarang dijumpai banyak sekali pelanggaran termasuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Tindak Pidana Pemilu yang mana adalah bagian dari bentuk kejahatan yang ada di Indonesia diatur di dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum. Salah satu yang dikategorikan kedalam tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran larangan dalam hal kampanye. Kampanye sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah kegiatan dari peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk dapat meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi, program kerja, dan/atau citra diri dari peserta pemilu. Kampanye yang pada awalnya merupakan sebuah kegiatan untuk menyampaikan visi misi dan menarik simpati pemilih pada akhirnya seringkali disalah artikan sehingga terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Mengacu kepada Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat bentuk-bentuk larangan melakukan pelanggaran kampanye antara lain melarang untuk mempersoalkan tentang dasar negara, mengancam kepada orang dan/atau kelompok masyarakat pendukung peserta pemilu melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap peserta pemilu lain, menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya kepada para peserta kampanye. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tentu bertentangan dengan asas luber jurdilKata-kata Kunci : Kampanye; Luber jurdil; Tindak Pidana Pemilu
Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dari Tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Berdasarkan Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM Ilham Rahman Prayogo; Wiwin Triyunarti; Maharani Nurdin; Rohendra Fathammubina
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.1008

Abstract

Artikel jurnal ini membedah secara mendalam penerapan instrumen perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dengan menitikberatkan analisis pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dielaborasi dengan teori perlindungan hukum, teori kewenangan, dan asas legalitas, penelitian ini menginvestigasi sengketa pemberhentian seorang aparatur sipil yang didasarkan pada perbuatan pidana masa lalu di sektor swasta, di mana sanksi tersebut dijatuhkan secara retroaktif dengan mengabaikan putusan rehabilitasi peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Temuan komprehensif dalam artikel ini membuktikan bahwa Surat Keputusan Wali Kota Samarinda yang menjadi objek sengketa menderita cacat hukum kumulatif yang sangat fatal, mencakup penyimpangan pada aspek kewenangan atributif, pelanggaran prosedur esensial seperti asas audi et alteram partem, serta kekeliruan substansi dalam penafsiran kualifikasi kejahatan jabatan. Penerapan sanksi administratif secara surut untuk tindakan perdata di luar lingkup jabatan birokrasi publik merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan pelanggaran langsung terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Lebih jauh, analisis terhadap ratio decidendi hakim PT.TUN menyoroti peran mutlak peradilan tata usaha negara dalam menyelamatkan keadilan substantif dengan menolak interpretasi keliru Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta memutus rantai pembangkangan administratif terhadap supremasi res judicata.
Co-Authors Adi Kristian Silalahi Andika Dwi Yuliardi Andreas Adithya Ginting Bonita Bonita Devi Siti Hamzah Marpaung Eriska Nur Tanzillah Febby Lizzia Firdatin Galih Raka Siwi Hana Faridah Ilham Rahman Prayogo Kevin Triadi Maharani Nurdin Margo Hadi Pura Reviansyah Erlianto Ricky Handriana Rizkia Syukriana Rohendra Fathammubina Souad Ahmed Ezzerouali Teguh Prasetio Wahyu Donri Tinambunan Wiwin Triyunarti