Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SIASAT Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science LAWYER: Jurnal Hukum International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Development of the Principle of Legality in Indonesian Criminal Law Sitorus, Tonggo; Harahap, Muhammad Rafandi; Sembiring, Ferdinand; Hasibuan, Syaiful Asmi
International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Том 2 № 01 (2024): International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/ijmars.v2i01.418

Abstract

Legality is the oldest principle of criminal law and is found in almost all national criminal laws worldwide. The existence of this principle is to protect citizens from the arbitrariness of the authorities. The principle of legality in criminal law has a central role in ensuring legal certainty for society because this principle requires the existence of written regulations regarding a criminal act to carry out a punishment. The aim is to understand the principles of legality according to criminal law in Indonesia. The research used normative juridical methods with data collection methods through a literature study. The principle of legality in Indonesian criminal law is a fundamental principle. The principle of legality in criminal law is essential to determine whether or not a criminal law regulation can treat a criminal act that has occurred. Applying the principle of good legality in national criminal law is not rigid, mainly to tackle crimes against human rights.
The Role of Correctional Institution Officers in the Process of Fostering Prisoners in Order to the Realization of the Correctional System (Study in Correctional Institution Class II-A Pancur Batu) Heri Novetinus Sitepu; T. Riza Zarzani; Syaiful Asmi Hasibuan
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the role of Correctional Institution Officers in the Process of Guiding Prisoners for the Realization of the Correctional System (Study at Class II-A Pancur Batu Correctional Institution) and to find out the obstacles faced by correctional officers and solutions that have been carried out by correctional officers in coaching prisoners for the realization of the correctional system. The method used in this research is juridical sociological to get real legal research by going directly to the object, primary data obtained directly from the source through interviews with correctional officers and prisoners concerned, and secondary data used as supporting data in this study. From the results of the research obtained, the role of Class II-A Pancur Batu Correctional Institution Officers in the implementation of coaching is divided into 5, namely Development of Religious Awareness, Development of awareness of nation and state, Intellectual Development, Development of Legal Awareness, Development of Integration with Society. Serious inhibiting factors for the Class IIA Pancur Batu Penitentiary are the lack of quantity of employees, the existence of inadequate facilities and infrastructure, excess capacity of prisoners and detainees, lack of coaching time.
PENERAPAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK ( HT-El ) DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI Suardi, Elfazahra; Nasution, Abdul Razak; Hasibuan, Syaiful Asmi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2048

Abstract

Dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia, Kementerian ATR/BPN melalui Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020 melahirkan suatu pelayanan yang sudah terintegrasi melalui pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Kunci kesuksesan dari pelayanan ini adalah pelibatan mitra kerja yang terdiri dari bank dan PPAT, sehingga kreditor dapat mengakses informasi terkait layanan HT yang dimohonkan ke kantor pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Melalui penelitian ini diketahui bagaimana peran para pihak yang terkait dalam pelayanan HT-el, perbedaan HT Konvensional dengan HT-el serta hambatan dan kendala dalam pelaksanan pelayanan. Dengan adanya pelayanan HT-el memberikan kepastian waktu, transparansi biaya, kemudahan memonitoring pelayanan hak tanggungan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Kemeterian ATR/BPN dalam pelayanan pertanahan yang sesuai dengan motto nya yaitu “ Melayani, Profesional, Terpercaya.
KAJIAN YURIDIS VALIDITAS HUKUM APLIKASI GET CONTACT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2016 Santri, Nafadilla Dwi; Zarzani, T. Riza; Hasibuan, Syaiful Asmi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2049

Abstract

Kehadiran aplikasi di ponsel bernama Get contact memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan kita untuk mengetahui siapa nama pemilik nomor handphone tersebut, sehingga memudahkan untuk mengetahui apakah nomor tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Dampak negatifnya adalah hak privasi konsumen (kerahasiaan data) dilanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya pemberian informasi pribadi konsumen pada aplikasi get contact. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Sebuah aplikasi get contact menurut analisa penulis tidak legal atau illegal dalam memberikan informasi pribadi milik konsumen, karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) sebagai instansi yang berwenang harus mengambil tindakan tegas, yaitu berupa pemblokiran atau tuntutan ganti rugi ke pengadilan untuk mewakili negara demi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.
PENERAPAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Laksono, Wizarnadi; Hasibuan, Syaiful Asmi; Siregar, Fitria Ramadhani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2092

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap tindak kekerasan rumah tangga serta bagaimana standar penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan disimpulkan: 1. Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam UU 23 Tahun 2004 dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau Hukuman Denda yang diatur secara maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500.000.000. dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal Rp. 3.000.000. 3. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.
The Criminal Offence of Child Maltreatment By Parents in Terms of Child Protection Rivando Sembiring; Syaiful Asmi Hasibuan
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i3.64

Abstract

This study aims to analyze and describe the crime of child abuse by parents in terms of child protection aspects. Current developments bring about the evils that society suffers from: violent crimes and maltreatment. One of the most common are crimes involving child victims. Such cases are known as child abuse. Two main problems arise from this declaration. That is, the regulation of criminal sanctions for criminal acts committed by parents and legal protection of children who are abused within the meaning of the Child Protection Act. This investigation uses a normative legal investigation type with a legal and conceptual approach. This research is included in normative research, which is sourced from primary legal materials. Data were collected by using literature and document study methods. The results show that. The imposition of criminal sanctions on criminal acts committed by parents if they meet the elements of Article 76C are child protection against abuse of political activities, involvement in armed conflict, involvement in social unrest, involvement in cases. From Law. Elements of violence, involvement in war and sex crimes.
Juridical Review of The Legal Responsibility of Perpetrators of Corruption Offences in Indonesia Al' Ain Danis; Syaiful Asmi Hasibuan
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i3.71

Abstract

In the recent reform era, there has been no effective effort to eradicate corruption. This is particularly ironic, given that the goal of reform is to eradicate corruption, collusion and nepotism (KKN). It also shows that more democratic governments are not serious about eradicating corruption. The crime of corruption in Indonesia has been increasing year by year. Corruption has become an extraordinary crime. Thus, efforts to eradicate it can no longer be done in an ordinary way, but are required in an extraordinary way. Corruption can pose a danger to the life of mankind, because it has penetrated the world of education, health, provision of food for the people, religion, and other social service functions. The difficulty of overcoming corruption can be seen from the number of acquittals of defendants in corruption cases or the lack of punishment borne by defendants who are not proportional to what they have done. This is very detrimental to the State and hampers the development of the nation. In this case, corruption cases are also difficult to disclose because the perpetrators use sophisticated equipment and are usually committed by more than one person in a covert and organised situation. Overcoming corruption requires measures such as improving the system, including improving the applicable laws and regulations, improving the way government works, strictly separating state ownership and private ownership, enforcing professional ethics and institutional discipline, applying the principles of good governance and optimising the use of technology and improving human beings, including improving human morals as believers, improving legal awareness, increasing legal awareness, electing leaders who are clean, honest and anti-corruption.
Effectiveness Of Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Narcotics Crime Fernandus Siregar; Syaiful Asmi Hasibuan
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.446

Abstract

Increased supervision and control as an effort to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking is very necessary, because crime in this field is growing both in terms of quality and quantity. Drugs have troubled our society in Indonesia because the effects of this object if consumed incorrectly and excessively by its users will be fatal, it can also result in death for its users. The research objectives are 1) Knowing the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes. 2)Knowing the obstacles faced in increasing the effectiveness of enforcement of criminal law sanctions against perpetrators of narcotics crimes.3)Knowing the efforts made to increase the effectiveness of enforcement of criminal law sanctions against perpetrators of narcotics crimes. The approach used in this research is empirical juridical approach. This research is descriptive research. The types of data used are primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is conducted by searching, collecting, and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research. From the results of the study, namely that the increase in the number is not too large, it may be said that the punishment process has been effective. The factors inhibiting law enforcement of narcotics crimes committed by the police: Facility factors related to the problem of inadequate facilities and infrastructure and limited budget support. The community factor and the lack of public concern to report to the authorities make it difficult for law enforcers to eradicate narcotics crime The most effective and basic methods of preventing and eradicating drug abuse are promotive and preventive methods. The most practical and real efforts are repressive and humane efforts are curative and rehabilitative.
Implementation Of Integrated Assessment In Law Enforcement Against Drug Abusers Narcotics Zainal; Syaiful Asmi Hasibuan
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.448

Abstract

The Narcotics Law aims to ensure the regulation of medical and social rehabilitation efforts for drug abusers and addicts. In law enforcement, drug abusers are not necessarily rehabilitated but must first go through an integrated assessment process. The problem in this study is how the application of integrated assessment in law enforcement against drug abusers and why there are obstacles in the application of integrated assessment in law enforcement against drug abusers. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches, namely by reading and quoting from literature books and interviews with respondents consisting of Integrated Assessment Team Members. Based on the results of the research and discussion, the application of integrated assessment is based on the provisions of the Joint Regulation of 7 (seven) State Institutions as a technical guideline for the establishment and operation of the Integrated Assessment Team consisting of a Medical Team to identify the level of addiction and a Legal Team to investigate the involvement of abusers with the narcotics trafficking network. The implementation of integrated assessments results in recommendations regarding placement plans into rehabilitation installations which also become court documents as a consideration for judges in deciding cases. The obstacles that occur are generally caused by law enforcement factors that still have different perceptions in determining the application of assessments of drug abusers and facilities and infrastructure factors in carrying out law enforcement against drug abusers.
Legal Protection Of Children As Perpetrators Of Criminal Acts In The Indonesian Juvenile Justice System Muhammad Riduan; Syaiful Asmi Hasibuan
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v1i2.450

Abstract

Child protection is an important thing that must be done by the state and society. The forms of child protection are carried out from all aspects, starting from guidance to the family, social control of children's socialization and proper handling through regulations made by the State. Juvenile offenses are crimes committed by children. Juvenile crime can be associated with the term "Juvenile Deliquency", which in Indonesian is known by various terms, namely child delinquency, juvenile delinquency, youth delinquency, stray cadets, or child jalin quersi. Etymologically, it can be explained that "Juvenile" means "child" while "Deliquency" means "crime". Thus "Juvenile Deliquency" is "Child Crime", while when it comes to the subject or the perpetrator, then "Juvenile Deliquency" means child criminals or bad children. The research method used in this writing is the normative juridical method carried out through literature studies that examine secondary data in the form of laws and regulations related to the child punishment system, and child protection laws as well as research results, and other references. This research uses normative legal research because of the provisions regarding sanctions against children in conflict with the law. Child Crimes. Environmental factors contribute greatly to crimes committed by children. The environment of children as victims of criminal acts of decency can also be said that children's crimes are caused by the community environment.
Co-Authors Abdul Razak Nasution Ahmad Novaisal Ahmad Zulqarnain Hasibuan Al' Ain Danis Andoko Andoko Arifuddin Muda Harahap Boniek Juventus Christian Carlos Partogi Siahaan Ediwarman Ediwarman Edy Ikhsan Fadillah Aditya Pratama Fernandus Siregar Ferry Irmawan Fitria Ramadhani Siregar Haposan Silalahi Harahap, Muhammad Rafandi Heri Novetinus Sitepu Heru Suhendro Hutapea, Jefri Takkas Parulian Ilmuwani Lubis Irfan Rizky Pradya Irma Fatmawati Karolus Agung Dery Rianto Kasim Laksono, Wizarnadi M. Luqman Hakim Siregar M. Ramadhan S Marlina, Marlina Mhd. Ihwanuddin Hasibuan Muhammad Guntur Perkasa Muhammad Iqbal Muhammad Riduan Nurul Azizah Siregar Ricky Pratama Ginting Riki Hamdani Rivando Sembiring Robert Napitupulu Roland Banjarnahor Santri, Nafadilla Dwi Sembiring, Ferdinand Siregar, Fitria Ramadhani Sitorus, Tonggo Sony Prayudha Winata Suardi, Elfazahra Sulaiman Sumarno Sumarno Tarigan, Indo Permana Tengku Riza Zarzani N Utreck Ricardo Willy Novan Prakoso Yasmirah Zainal