Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.876
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SIASAT Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Lead Journal of Economy and Administration Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK ( HT-El ) DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI Suardi, Elfazahra; Nasution, Abdul Razak; Hasibuan, Syaiful Asmi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2048

Abstract

Dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia, Kementerian ATR/BPN melalui Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020 melahirkan suatu pelayanan yang sudah terintegrasi melalui pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Kunci kesuksesan dari pelayanan ini adalah pelibatan mitra kerja yang terdiri dari bank dan PPAT, sehingga kreditor dapat mengakses informasi terkait layanan HT yang dimohonkan ke kantor pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Melalui penelitian ini diketahui bagaimana peran para pihak yang terkait dalam pelayanan HT-el, perbedaan HT Konvensional dengan HT-el serta hambatan dan kendala dalam pelaksanan pelayanan. Dengan adanya pelayanan HT-el memberikan kepastian waktu, transparansi biaya, kemudahan memonitoring pelayanan hak tanggungan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Kemeterian ATR/BPN dalam pelayanan pertanahan yang sesuai dengan motto nya yaitu “ Melayani, Profesional, Terpercaya.
KAJIAN YURIDIS VALIDITAS HUKUM APLIKASI GET CONTACT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2016 Santri, Nafadilla Dwi; Zarzani, T. Riza; Hasibuan, Syaiful Asmi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2049

Abstract

Kehadiran aplikasi di ponsel bernama Get contact memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan kita untuk mengetahui siapa nama pemilik nomor handphone tersebut, sehingga memudahkan untuk mengetahui apakah nomor tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Dampak negatifnya adalah hak privasi konsumen (kerahasiaan data) dilanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya pemberian informasi pribadi konsumen pada aplikasi get contact. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Sebuah aplikasi get contact menurut analisa penulis tidak legal atau illegal dalam memberikan informasi pribadi milik konsumen, karena melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) sebagai instansi yang berwenang harus mengambil tindakan tegas, yaitu berupa pemblokiran atau tuntutan ganti rugi ke pengadilan untuk mewakili negara demi kepentingan masyarakat sebagai konsumen.
PENERAPAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Laksono, Wizarnadi; Hasibuan, Syaiful Asmi; Siregar, Fitria Ramadhani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2092

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap tindak kekerasan rumah tangga serta bagaimana standar penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan disimpulkan: 1. Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam UU 23 Tahun 2004 dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau Hukuman Denda yang diatur secara maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500.000.000. dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal Rp. 3.000.000. 3. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.
The Criminal Offence of Child Maltreatment By Parents in Terms of Child Protection Rivando Sembiring; Syaiful Asmi Hasibuan
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i3.64

Abstract

This study aims to analyze and describe the crime of child abuse by parents in terms of child protection aspects. Current developments bring about the evils that society suffers from: violent crimes and maltreatment. One of the most common are crimes involving child victims. Such cases are known as child abuse. Two main problems arise from this declaration. That is, the regulation of criminal sanctions for criminal acts committed by parents and legal protection of children who are abused within the meaning of the Child Protection Act. This investigation uses a normative legal investigation type with a legal and conceptual approach. This research is included in normative research, which is sourced from primary legal materials. Data were collected by using literature and document study methods. The results show that. The imposition of criminal sanctions on criminal acts committed by parents if they meet the elements of Article 76C are child protection against abuse of political activities, involvement in armed conflict, involvement in social unrest, involvement in cases. From Law. Elements of violence, involvement in war and sex crimes.
Juridical Review of The Legal Responsibility of Perpetrators of Corruption Offences in Indonesia Al' Ain Danis; Syaiful Asmi Hasibuan
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 3 (2024): July : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i3.71

Abstract

In the recent reform era, there has been no effective effort to eradicate corruption. This is particularly ironic, given that the goal of reform is to eradicate corruption, collusion and nepotism (KKN). It also shows that more democratic governments are not serious about eradicating corruption. The crime of corruption in Indonesia has been increasing year by year. Corruption has become an extraordinary crime. Thus, efforts to eradicate it can no longer be done in an ordinary way, but are required in an extraordinary way. Corruption can pose a danger to the life of mankind, because it has penetrated the world of education, health, provision of food for the people, religion, and other social service functions. The difficulty of overcoming corruption can be seen from the number of acquittals of defendants in corruption cases or the lack of punishment borne by defendants who are not proportional to what they have done. This is very detrimental to the State and hampers the development of the nation. In this case, corruption cases are also difficult to disclose because the perpetrators use sophisticated equipment and are usually committed by more than one person in a covert and organised situation. Overcoming corruption requires measures such as improving the system, including improving the applicable laws and regulations, improving the way government works, strictly separating state ownership and private ownership, enforcing professional ethics and institutional discipline, applying the principles of good governance and optimising the use of technology and improving human beings, including improving human morals as believers, improving legal awareness, increasing legal awareness, electing leaders who are clean, honest and anti-corruption.
RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA M. Luqman Hakim Siregar; Kasim; Robert Napitupulu; Roland Banjarnahor; Syaiful Asmi Hasibuan
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 3 No. 1 (2023): DECEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v3i1.333

Abstract

The discussion in this journal focuses on Restorative Justice Formulation Policy in the Juvenile Criminal Justice System. The aim of this research is to be able to properly analyze the basic ideas contained in restorative justice, its relation to children who are in conflict with the law and to be able to analyze the policy formulation regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System to realize restorative justice for children in conflict with the law. Meanwhile, the type of research used in this scientific journal is normative legal research, because it is based on the assessment that there is a conflict of norms between Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with norms contained in the Criminal Code (KUHP). In this case, for unlawful acts committed by children who are not yet 18 (eighteen years old), diversion efforts are carried out with the aim of creating a balanced focus of attention between the interests of the perpetrator and the victim and also paying attention to the impact of resolving criminal cases that occur in society to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination.
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE FOR CHILD CRIMINAL RESOLUTION Mhd. Ihwanuddin Hasibuan; Sulaiman; Ricky Pratama Ginting; Fadillah Aditya Pratama; Syaiful Asmi Hasibuan
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 3 No. 1 (2023): DECEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v3i1.334

Abstract

Since the enactment of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia, it is necessary to immediately provide outreach to Law Enforcement Officials (APH) who do not yet understand and know about the obligation to take a restorative justice approach in the implementation of the Juvenile Criminal Justice System. The norms governing the obligation to carry out a restorative justice approach in handling children in conflict with the law (ABH) are contained in article 5 paragraph 1 of the Juvenile Criminal Justice System Law and this law has also adopted the International Convention on the Rights of the Child (CRC) instrument which has been adopted. ratified by the government of the Republic of Indonesia with Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child) in addition to other international regulations such as the Beijing Rules, Riyadh Guidelines and Tokyo Rules which are of course in line with the Constitution 1945 concerning the goals of the state, one of which is to realize social justice and promote general welfare. This restorative justice approach certainly has the same spirit as the ideological, political and socio-cultural values ​​of the Indonesian nation which prioritizes resolution through deliberation to reach consensus so that this restorative justice approach is also one of the legal reforms that further promotes the values ​​of local wisdom of the nation. Indonesia. The conceptual approach and the statutory approach are the approaches used in this research and maximize the implementation of the implementation of restorative justice in every handling of Children in Conflict with the Law (ABH) at every stage of the investigation, prosecution and trial process. Objectives The aim of the research is to provide confirmation to every Law Enforcement Officer of the obligation to take a Restorative Justice approach in every handling of ABH.
Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara M. Ramadhan S; Hasibuan, Syaiful Asmi; T. Riza Zarzani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2012

Abstract

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempa. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat. Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara juga melakukan praktik penyelesaian tindak pindana ringan berlandaskan Qanun nomor 9 Tahun 2008. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Pencurian Hewan Ternak. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Historis, pendekatan Sosiologi, dan pendekatan Normatif. Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Reseach). Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, pemaparan data reduksi dan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa telah diterapkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Tindak pidana ringan pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah diselesaikan dengan baik yang berlandaskan Qanun No. 9 Tahun 2008 dengan isi putusan secara damai dan ganti rugi.
Legal Review of The Granting of Remission to Prisoners in Class II A Langkat Prison Christian Carlos Partogi Siahaan; Syaiful Asmi Hasibuan
International Journal of Sociology and Law Vol. 1 No. 2 (2024): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v1i2.54

Abstract

The rights of prisoners as Indonesian citizens who have lost their independence due to committing a criminal offence, must be carried out in accordance with human rights. One of the rights of prisoners is to get a reduction in the period of punishment (remission) which is regulated in the legislation. Remission in the implementation system of imprisonment, especially concerning coaching issues, is recognised and protected by law. This study aims to determine the legal basis for granting remission to prisoners, to determine the implementation of granting remission to prisoners in the Class II A Langkat Narcotics Penitentiary and to determine the obstacles and solutions in the implementation of granting remission to prisoners in the Class II A Langkat Narcotics Penitentiary. The research method used in this research is descriptive with the type of empirical legal research or field research and qualitative data analysis. The legal basis for granting remission for prisoners is regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and several implementing regulations. In these regulations, remission for prisoners can be given to prisoners who meet certain conditions. The stages of granting remission by submitting an application accompanied by evidence that he meets the requirements, the correctional institution will verify and evaluate the application, after the verification and evaluation process is complete, the correctional institution will make a decision on whether the inmate is entitled or not to receive remission. The rules for obtaining remission in Indonesia should be tightened and reinforced in accordance with the applicable law without any misappropriation and intensive socialisation, training for officers, effective cooperation with authorities such as the police, prosecutors and judges and the information provided about the procedures for granting remission is correct and precise.
Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tarigan, Indo Permana; Hasibuan, Syaiful Asmi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Sumber data suatu penelitian ialah suatu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder. Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasiladan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Co-Authors Abdul Razak Nasution Ahmad Novaisal Ahmad Zulqarnain Hasibuan Al' Ain Danis Andoko Andoko Arifuddin Muda Harahap Arifuddin Muda Harahap Baehaqi Christian Carlos Partogi Siahaan Ediwarman Ediwarman Edy Ikhsan Fadillah Aditya Pratama Ferry Irmawan Fitria Ramadhani Siregar Harahap, Muhammad Rafandi Heru Suhendro Ilmuwani Lubis Irfan Rizky Pradya Irma Fatmawati Karolus Agung Dery Rianto Kasim Laksono, Wizarnadi M. Luqman Hakim Siregar M. Ramadhan S Marlina, Marlina Mhd.Ihwanuddin Hasibuan Muhammad Guntur Perkasa Muhammad Iqbal Nurul Azizah Siregar Ricky Pratama Ginting Riki Hamdani Rivando Sembiring Robert Napitupulu Roland Banjarnahor Santri, Nafadilla Dwi Sembiring, Ferdinand Siregar, Fernandus Siregar, Fitria Ramadhani Sitorus, Tonggo Sony Prayudha Winata Suardi, Elfazahra Sulaiman Sumarno Sumarno Tarigan, Indo Permana Tengku Riza Zarzani N Willy Novan Prakoso