Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legal Spirit
Junimart Girsang
Universitas Internasional Batam
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ATAS KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR Junimart Girsang; Lu Sudirman; Febri Jaya; Denygianto Halim
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.433 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.819-829

Abstract

Pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung dengan alasan penyebab kehilangan karena tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang berkaitan dengan asuransi harus memahami ketentuan dan syarat pencairan klaim asuransi.Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi dengan jumlah sampel sebanyak 2 kasus, pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan klaim asuransi di PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung karena pihak ACA menafsirkan dan mengkategorikan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis sebagai kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan yang tidak terkualifikasi dalam kategori pencairan klaim asuransi. Adapun kajian-kajian tersebut dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam Tommy Liusudarso; Junimart Girsang; Ampuan Situmeang
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i2.3846

Abstract

The city of Batam is a city with a population that is predominantly Muslim, where in ensuring every believer of religion to worship and carry out his religious teachings, In ensuring that all food products circulating in Batam City do not contain unlawful/not in accordance with Islamic law, the government has regulated in the laws and regulations, where products that enter, are circulated, and traded in the territory of Indonesia must be certified halal. To analyze the problem of legal protection for consumers for food products that are not certified halal, it can be analyzed with the Theory of Legal Protection from Philipus M. Hadjon. The objectives to be achieved in this study are: To analyze the legal protection of consumers for non-halal certified food products circulating in Batam City. From the results of the study, it can be seen that preventive and repressive legal protection for consumers for food products that are not halal certified has been accommodated in the Legislative Regulations, but the preventive efforts made by the government are still not optimal in this case the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). because there are still many non-halal food products circulating and being traded.
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI Mega Tri Astuti; Lu Sudirman; Junimart Girsang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Pelaku Saman berdasarkan putusan nomor Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan yang berbunyi yakni: Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini membuktikan bahwa efek jera bagi pelaku tindak pidana dibidang perekonomian tidak sepenuhnya harus dipenjara, dan kepentingan pengembalian kerugian Negara akibat pelanggaran yang telah dilakukan lebih efektif dan efisien guna mengembalikan kebocoran pendapatan negara yang diakibatkan dari tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM Elan; Ampuan Situmeang; Junimart Girsang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ujaran kebencian menjadi isu yang sangat berpengaruh karena berpotensi mengancam persatuan bangsa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Riset ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris, yang mana data dihimpun berdasarkan dokumentasi dan wawancara sebagai data primer, dilengkapi dengan data sekunder serta dianalisis dengan metode kualitatif. Harapan untuk aparat penegak hukum adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran yang diduga melanggar hukum di media sosial dan Kepada Pemerintah yang berwenang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan perbuatan yang dapat merugikan bagi orang lain akibat media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
IMPLIKASI PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 91/PUUXVIII/2020 TERHADAP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA Farel Hasibuan; Junimart Girsang; Ampuan Situmeang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya omnibus law, meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini. kemudian omnibus law diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK), berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang bermuara pada diajukannya judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimanakah implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020? Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian antara lain; UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan” serta skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan subtansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan.
Efektivitas Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak Persetubuhan dengan Bujuk Rayu di Kota Batam Tri Yanuarty Sembiring; Junimart Girsang; Rina Shahriyani Shahrullah
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4557

Abstract

Children are the next generation of the nation who have the right to live a decent life and achieve a bright future. However, there are still many children in Batam City who are involved in the criminal act, including of sexual intercourse with other children under mutual will, so that in the end the child perpetrators must end up in prison. This study aims to find a solution so that the Principle of Presumptio Iures de Iure for Child Offenders having sexual intercourse with persuasion can be applied effectively. The argument is based on the fact that the child perpetrators often claims that they do not know their actions were classified as a crime which regulated in Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Act. However, our country's law adheres to the Principle of Presumptio Iures De Iure, which means that everyone is considered to know the law without exception, so that one cannot avoid the rule of law by arguing that he/she does not aware of it. The research method used this study is Sociological Empirical. The research results show, First, the principle of presumption iures de iure on Article 81 Paragraph (2) of the Child Protection Act is not implemented effectively in Batam City. Second, the obstacle that causes ineffective implementation of this principle is the public's ignorance of the existence of this article. Third, the solution in order to implement this principle effectively is to carry out socialization and legal counseling to the community by the government intensively, especially to young people in Batam City.
Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-undang Pers terhadap Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers dalam Mencegah Berita Bohong Ernis Hutabarat; Ampuan Situmeang; Junimart Girsang
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 26 No 1 (2023): Al-Qanun, Vol. 26, No. 1, Juni 2023
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2023.26.1.57-70

Abstract

This study aims to determine and analyze the function of the Press Council according to Article 15 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press in its roles and actions in preventing hoax news. This research is a normative juridical analysis, by which the secondary data is in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 (F) and Article 15 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press in particular. It is analyzed with a progressive legal theory from Satjipto Raharjo. The results of this study indicate that the Press Council, which has the status of an independent state institution, failed to maximize its role, especially its authority, in dealing with hoax news. The Press Law only has a simple function, like mediating press disputes. Due to its power, the Press Council has no authority to impose sanctions on violations committed by press companies. Moreover, the challenges faced no longer come from external sources but from the internal press itself, where currently, press companies often behave arbitrarily because the owners of press companies have used their media as a means of politics for the benefit of certain parties.  
Co-Authors Denygianto Halim Elan Ernis Hutabarat Farel Hasibuan Jaya, Febri Lu Sudirman Mega Tri Astuti Nani Herawati Rina S. Shahrullah Rina Shahriyani Shahrullah Situmeang, Ampuan Tommy Liusudarso Tri Yanuarty Sembiring