Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Tri Pantang Justici Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Enni Merita
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH Kinaria Afriani; Enni Merita
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 5 No 2 (2019): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v5i2.205

Abstract

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.Adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu pasal 385 KUHP, yang terdapat pada buku ke II, bab XXV tentang kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi; diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Di samping KUHP pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
SANKSI PIDANA TERHADAP PIDANA CYBERPORN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Putri Nilam Sari Cayo; Ennimerita
Justici Vol 13 No 2 (2020): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The spread of pornography on the internet or cyberporn is also a serious problem faced by Indonesia as a developing country that also utilizes this global technological development. In addition to imported porn sites, local porn sites have also begun to mushroom in cyberspace, such as Indonesian sites, lalatx and paradise. These sites are free and some are commercial. Regulations regarding the practice of prostitution (online prostitution) are regulated in the provisions of article 27 paragraph (1) of Law Number 16 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) Whereas the form of criminal sanctions against cyberporni through the internet is regulated in Article 45 paragraph (1) of the ITE Law
PENERAPAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA PERSFEKTIF HAK AZAZI MANUSIA Putri Sari Nilam Cayo; Enni Merita
Justici Vol 14 No 1 (2021): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The death penalty is still ongoing and has not been abolished in Indonesia, people have different opinions in responding to it as many countries have abolished the death penalty. On the one hand, there are community groups expressing their support that the death penalty is still needed in Indonesia, moreover, it is still legally recognized. Meanwhile, on the other hand, there are groups of people who want the death penalty to be abolished. The application of the death penalty has actually been answered in the decision of the Constitutional Court on the petition for judicial review of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics against the 1945 Constitution. 1997 on Narcotics is not against the Constitution. Thus, it can be concluded that in analogy, capital punishment is not an unconstituional act.
PENERAPAN PEMBELIAN TERSELUBUNG YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Enni Merita
Justici Vol 15 No 2 (2022): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The problem of drug abuse in Indonesia is currently felt in an alarming state. As an archipelagic country that has a strategic location, both in terms of economy, social and politics in the international world, Indonesia has participated in tackling the crime of drug abuse, namely with the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used in this paper is normative juridical. This research approach uses a normative juridical approach. Normative juridical is used as the main approach in exploring laws based on statutory regulations, namely by studying and studying and examining theories, concepts and principles of legal norms. Covert buying implementation in the investigation of criminal acts of narcotics abuse by police Investigations with covert buying techniques do not carried out in an open way, so that it is prone to errors made by officers, such as officers who carry out investigations do not report the results of the investigation because of circumstances that are not possible, so that investigations carried out can make it less likely to find out the mistakes made or the condition of the officers.
PERAN PENEGAK HUKUM DALAM TINDAK MENANGGULANGI PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN Enni Merita
Justici Vol 16 No 1 (2023): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Crimes or criminal violations in land law, can be in the form of crimes and violations in the creation of physical data and juridical data, for example destroying land boundary markers and changing them to another place, providing false data or false information relating to the existence of land. This study uses a normative approach, normative juridical review. The type of research used is normative legal research that examines written law from various aspects, namely aspects of theory, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation, and article by article. very important in law enforcement of land crimes is the factor of legislation because if the law is very firm in giving sanctions to perpetrators of land crimes, the community will be afraid to commit violations and land crimes.
ANALISI YURIDIS PENANGGULANGAN CYBER CRIME DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA Kinaria afriani; Enni Merita
Justici Vol 17 No 2 (2024): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v17i2.813

Abstract

Kejahatan dunia maya atau Cyber crime adalah salah satu jenis kejahatan yang paling cepat tumbuh perkembangannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini bagi pihak korban luar biasa berupa kerugian materiil dan immaterial. Namun penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime ini sering mengalami kendala dari aspek yuridis, yakni penerapan pasal-pasal yang dapat disangkakan kepada para tersangka. permasalahan dalam tulisan ini adalah bBagaimana Upaya Penanggulangan Cyber Crime dalam perspektif Hukum Pidana. Hukum Pidana di Indonesia baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP digunakan dengan menafsirkan secara ekstensif, pelaku cyber crime di Indonesia diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dengan sistem ancaman alternative dari ancaman kumulatif sampai saat iniPengadilan Indonesia hanya menjatuhkan jenis Pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku Cyber Crime dalam RUU KUHP Pidana yang diancamkan adalah Pidana Penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN PADES SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI DESA KARANGAN Muhammad Nur Amin; Liza Deshaini; Enni Merita; Kinaria Afriani
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1613

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman aparatur Desa Karangan mengenai risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta implikasinya terhadap tindak pidana korupsi. Desa Karangan memiliki potensi PADes yang besar, namun praktik pengelolaannya masih menghadapi persoalan administratif dan minimnya transparansi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum, pendampingan, dan pemetaan risiko tata kelola PADes agar aparatur desa mampu mengelola aset desa secara akuntabel. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi administrasi desa, dan asistensi penyusunan dokumen pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur pemanfaatan aset, mekanisme pencatatan keuangan, dan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, kegiatan ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan tata kelola PADes yang perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi dan penguatan pengawasan. Kegiatan PKM ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.
Co-Authors Kinaria Afriani Kinaria Afriani Liza Deshaini Muhammad Nur Amin Putri Nilam Sari Cayo Putri Sari Nilam Cayo RUSMINI Tobi Haryadi