Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Risalah Hukum Uti Possidetis: Journal of International Law Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Rika Erawaty
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Annisa Khaidir; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kejahatan siber berdasarkan regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan historis dan perbandingan terhadap instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Konvensi Budapest 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia belum optimal karena lemahnya mekanisme pemulihan korban, belum lengkapnya aturan turunan, serta terbatasnya kerja sama internasional akibat belum diratifikasinya Konvensi Budapest. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat sistem perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia.
KAJIAN TENTANG PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA Rika Erawaty
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2011): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v3i2.180

Abstract

ABSTRACT Today ,Advances in technology and transportation are not only have a positive impact for the development of a country, but also a negative impact on their lives. With progress on the one hand it can provide for someone who wants to break away lawsuits. With the transportation advancement he could go to a single country to another country, mainly to neighboring countries which were located near to their home countries, which purpose is to break away lawsuits. For example Malaysia-Indonesia geographic and cultural factors might criminals to escape. Based on the background that the perceived need for a treatment between Indonesia and Malaysia regarding the transfer of criminals who fled. The agreement set forth in the form of Extradition Treatment, an agreement regarding the transfer of a person who has committed a criminal act to another country which is have right for judgment. The agreement stipulated in law No.9 of 1974, and this agreement has prompted Indonesia to ratify and develop national legislation on extradition, namely Law No. 1 of 1979.
Kekosongan Hukum Transfer Of Sentenced Persons Pemindahan Mary Jane Ke Filipina Diva Aurora Chantika; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5030

Abstract

Transfer of Sentenced Persons (TSP) merupakan mekanisme kerja sama hukum internasional yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di negara asal. Namun, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur, syarat, dan kewenangan pelaksanaan Transfer of Sentenced Persons (TSP) secara komprehensif. Kekosongan hukum tersebut tampak pada kasus pemindahan Mary Jane, warga negara Filipina yang dijatuhi pidana di Indonesia, tetapi kemudian diakui sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pemindahannya dilakukan melalui kesepakatan administratif bilateral (practical arrangement), tidak didasarkan pada pengaturan hukum nasional yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kekosongan hukum Transfer of Sentenced Persons (TSP) terhadap kepastian hukum, pemenuhan hak narapidana, dan posisi diplomatik Indonesia dalam kerja sama hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), melalui kajian terhadap undang-undang, instrumen hukum internasional, doktrin, serta praktik Transfer of Sentenced Persons (TSP) di negara lain seperti Australia, Malaysia, dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi Transfer of Sentenced Persons (TSP) menyebabkan pemindahan narapidana di Indonesia bersifat ad hoc dan bergantung pada diskresi politik serta hubungan bilateral. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, potensi ketidaksetaraan perlakuan antar narapidana, serta terbatasnya posisi tawar Indonesia dalam diplomasi hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak narapidana, dan penguatan peran Indonesia dalam sistem pemasyarakatan global.
Co-Authors Abdul Hakim AKHMAD NOOR Annisa Khaidir Anwar, Fahrizal Apriyanti, Rini Atmadinata, Vinci Diva Aurora Chantika Eriansyah, Surya Grizelda Grizelda Gusreyna, Lisa Aprillia Hasari, Hidayat La Syarifuddin Mahendra Putra Kurnia Mahendra Putra Kurnia Miranda, Tasya Mulawarman, Devantara Pranata Noor, Aspyan Nugroho, Sulung Nuraisah, Nuraisah Orin Gusta Andini Rustam, Olivia Alvionita Salasmita, Salasmita Sonny Sudiar, Sonny Turnip Mega Marta Yunianti, Novi