Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS OPEN GOVERNMENT DI PROVINSI JAMBI : IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS OPEN GOVERNMENT DI PROVINSI JAMBI Cholillah Suci Pratiwi
Khazanah Intelektual Vol. 2 No. 1 (2018): Khazanah Intelektual
Publisher : Balitbangda Provinsi Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37250/newkiki.v2i1.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan egovernment dalam pemerintahannya dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi pada seluruh situs/website resmi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi untuk mendapatkan data-data yang bersifat primer. Saat ini instansi pemerintah di Provinsi Jambi sudah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jambi masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-government di Provinsi Jambi baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna. Maka untuk meningkatkan pengelolaan e-government pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan sumber daya manusia, merubah kultur atau budaya kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengembangan e-government. Hakekat tujuan diterapkannya e-goverment adalah agar pemerintah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan. Jika pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melakukan hal ini secara serius, maka akan menunjang optimalisasi e-government sebagai bentuk tercapainya open government di Provinsi Jambi.
Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018: Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018 Cholillah Suci Pratiwi
Khazanah Intelektual Vol. 3 No. 3 (2019): Khazanah Intelektual
Publisher : Balitbangda Provinsi Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37250/newkiki.v3i3.40

Abstract

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik atau kandidat yang akan dipilihnya berdasarkan etnis ataupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga model/pendekatan perilaku memilih masyarakat Kota Jambi dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Pertama, model/ pendekatan sosiologis dimana perilaku memilih ditentukan oleh latar belakang sosiologis seseorang. Latar belakang sosiologis yang dimaksud antara lain adalah umur, wilayah asal seseorang (misalnya: Jawa, Luar Jawa), tempat tinggal seseorang (misalnya: kota, desa), jenis kelamin, ras dan etnis, status pekerjaan, status sosial-ekonomi, dan orientasi keagamaan. Kedua adalah model/pendekatan identifikasi partai yakni rasa kedekatan dengan partai politik tertentu. Serta yang terakhir adalah model/pendekatan pilihan rasional dimana perilaku memilih seseorang ditentukan berdasarkan evaluasi subjektif terhadap berbagai kondisi (ekonomi-politik-sosial) di tingkat individu maupun masyarakat.
SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KOTA JAMBI Cholillah Suci Pratiwi; Faizah Bafadhal
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2020): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v3i3.76

Abstract

Kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam politik dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, kecamatan dan desa; 2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, KPU dan anggota legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, baik berbentuk sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal; dan 3) terbentuknya sarana pendidikan politik masyarakat, khususnya komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan audio visual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tahap perencanaan dan pendekatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya kesulitan dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya persiapan yang baik oleh tim PKM serta dukungan dari seluruh stakeholder, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memperoleh capaian yang telah direncanakan, seperti bertambahnya pemahaman peserta terhadap pendidikan politik serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ikut dalam partisipasi politik khususnya politik di Kota Jambi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas komunitas disabilitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik di Kota Jambi, supaya tidak lagi terjadi pembodohan secara politik bagi komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DENGAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS REMAJA CERDAS BERMEDIA DALAM MENGHADAPI POLITIK ELEKTORAL 2019 DI KOTA JAMBI Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.193

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula untuk cerdas bermedia dalam menghadapi politik elektoral 2019. Hal ini dikarenakan remaja sebagai pengguna media terbesar sangat rentan diserang hoax. Maka, dibutuhkan tindakan dari pemerintah maupun masyarakat dalam cerdas bermedia. PKM ini dilakukan dengan turun ke jalan, ke beberapa SMA guna melakukan penyuluhan, sosialisasi dan berdiskusi dalam kesiapan menghadapi politik elektoral tersebut. Penyuluhan dan sosialiasi dilakukan dengan membawa papan/spanduk bertuliskan beberapa kata interaktif untuk sadar akan politik serta penolakan terhadap berita hoax dan lainnya. PPM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran politik khususnya bagi pemilih pemula dan berdampak baik bagi masyarakat Kota Jambi umumnya. Kegiatan PKM dilaksanakan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 5 Kota Jambi, SMAN 7 Kota Jambi, dengan jumlah subyek 200 siswa dan beberapa titik jalanan Kota, yaitu Perempatan Lampu Merah Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Telanai Pura serta Tugu Juang Sipin. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode, yaitu: 1) lokakarya, 2) ceramah interaktif, 3) diskusi, 4) studi lapangan. Dari hasil PPM diajukanlah policy brief kepada pemerintah Kota Jambi sebagai solusi permasalahan yang terjadi melalui Pembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia yang mengedukasi remaja dan masyarakat.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA SEBAGAI MOTOR GENERASI MUDA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN POLITIK cholillah suci pratiwi; Arfa'i Arfa'i
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2021): Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v4i3.815

Abstract

Community service activities (PKM) in the form of political education for novice voters as the motor of the younger generation in increasing political participation and awareness at the University of Jambi are aimed at: 1) Increasing students' knowledge and understanding as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness in the environment. Jambi University thereby increasing participation in politics; 2) There is an active participation from stakeholders, in providing political education for students as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness within the Jambi University, both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for political education for the community in the District. Alam Barajo; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of political socialization for students at Jambi University. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for novice voters as a motor for the younger generation in increasing political participation and awareness at the University of Jambi, it can be concluded that this political education activity provides new enlightenment and knowledge for the millennial generation to participate and be aware of politics by increasing knowledge. and the understanding of students as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness in the Jambi University environment so that it has an impact on increasing participation in politics.
Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dengan Pembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia Dalam Menghadapi Politik Elektoral 2019 Di Kota Jambi Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019: 1. Pengembangan Pendidikan Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.624 KB) | DOI: 10.18196/ppm.21.477

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah memberikanpendidikan politik kepada pemilih pemula untuk bisa cerdas bermedia dalam menghadapi politikelektoral 2019. Memasuki tahun politik elektoral 2019, remaja sebagai pengguna media terbesar sangatrentan diserang hoax. Maka dari itu dibutuhkan suatu tindakan dari pemerintah maupun masyarakatsendiri dalam cerdas bermedia. PPM ini dilakukan dengan turun ke jalan, datang ke beberapa sekolahSMA guna melakukan penyuluhan, sosialisasi dan berdiskusi dalam kesiapan menghadapi politikelektoral tersebut. Penyuluhan dan sosialiasi dilakukan dengan membawa papan/spanduk bertuliskanbeberapa kata interaktif untuk sadar akan politik serta penolakan terhadap berita hoax dan lainnya.PPM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran politik khususnya bagi pemilihpemula dan berdampak baik bagi masyarakat Kota Jambi umumnya. Dari hasil PPM diajukanlahsebuah policy brief kepada pemerintah Kota Jambi sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi melaluiPembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia yang dapat mengedukasi remaja dan masyarakat.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 Firmansyah Putra; Cholillah Suci Pratiwi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i2.1755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan untuk mengetahui upaya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal/penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian analisis dan lapangan (field research), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. (ASN) pada Pilkada di Provinsi Jambi belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ASN yang tidak netral. Kedua, ketidaknetralan ASN masuk ketegori ringan. Proses mekanisme penjatuhan sanksi kepada ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi juga masih berjalan. Bawaslu dan KPU dalam hal ini sudah berupaya melakukan beberapa tindakan preventif guna menghilangkan ketidaknetaralan ASN dalam Pilkada, antara lain melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang berisikan tentang etika dan netralitas ASN yang wajib dijunjung tinggi serta asas-asas netralitas yaitu tidak berpihak, netral, bebas konflik kepentingan, bebas intervensi politik, adil, dan melayani. Pewujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KECAMATAN ALAM BARAJO Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi; Syamsir Syamsir
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v5i2.1092

Abstract

Community Service Activity (PKM) in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo District, Jambi City, aims to: 1) Increasing community knowledge and understanding in Alam Barajo District, Jambi City so that it has an impact on increasing public participation in politics and decision-making policies at the regional, sub-district and village levels; 2) There is an active participation from the Jambi City government, sub-district government, village government, political parties, the General Election Commission, and others in providing political education for the community in Alam Barajo District both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for politic educators for the people in Alam Barajo District; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of social gathering for political education for the community in Alam Barajo District. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio-visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo Subdistrict, Jambi City, it was appreciated by the community, seen from the level of attendance and participation in activity discussions, and it can be concluded that there was an increase in knowledge and understanding of the community in Alam Subdistrict. Barajo Jambi City so that it has an impact on increasing community participation in politics and policy making at the regional, sub-district and village levels in the future.
Perempuan dalam Arus Politik Lokal: Studi Elektoral Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Jambi Alva Beriansyah; Hatta Abdi Muhammad; Cholillah Suci Pratiwi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v8i2.2467

Abstract

This research examines the problems and electoral challenges of electing women from Jambi Province at the Central and Provincial Legislative Levels, which are still not representative of women. By using descriptive qualitative methods and combining the strengths of primary and secondary data. The findings in this study show that kinship with local political elites is one of the main political assets and strategies in contesting the 2019 Legislative Elections. The electability of existing women is still represented by women who utilize elements of family kinship with local political elites. Elected legislators who have political ties with local figures, such as local officials in the electoral district concerned, wives of local officials, children of local officials have an impact on the election of female legislators. This is because these local figures are well known by the wider community so that these figures will easily introduce their other relatives to participate in occupying other political positions. In fact, people who have loyalty to political figures who have been elected can immediately put their trust in new figures introduced by these political officials
SOSIALISASI LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI JELANG PEMILU 2024 Cholillah Suci Pratiwi; Usman Usman; Wahyu Rohayati
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): Rambideun: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v7i1.2363

Abstract

The development of technology which affects all lines of people's lives means that people have to adapt to these technological developments. In this phenomenon, people are able to utilize technology, such as gadgets, laptops and other technology as tools to help with daily activities. With gadgets, the process of exchanging and disseminating information becomes easier. One of the impacts is a large and massive flood of information, making it difficult for people to digest and verify the various news they receive. The method for implementing this community service activity consisted of observation, design and socialization of digital literacy, as well as monitoring and evaluation. Through this activity, it is hoped that the people of Alam Barajo District would have a better understanding of digital literacy. The results of digital literacy outreach showed an increase in public understanding of the concept of digital literacy. This can be seen from a significant increase in public knowledge of the importance of digital literacy in facing the dynamics of information in the digital era. Socialization of digital literacy for the community has had a significant positive impact. Increasing public understanding of digital literacy and changes in behavior in using social media show the success of the implementation methods that have been implemented. A positive response to outreach materials also shows an approach that is relevant to the local needs of the community and increases the effectiveness of message delivery.