Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Engineering and Technological Sciences Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Jurnal Teknik Sipil Jurnal Karkasa Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil Jurnal Teslink : Teknik Sipil dan Lingkungan Journal of the Civil Engineering Forum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Sustainable Construction Jurnal Teknik Sipil
Mahani, Iris
Institut Teknologi Bandung
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Faktor-Faktor Kesiapan Implementasi Skema Avaibility Payment Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah Sari, Dian Perwita; Tamin, Rizal Z.; Mahani, Iris; Wibowo, Andreas
JURNAL TEKNIK SIPIL Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1 Mei 2025
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jts.v14i1.44999

Abstract

Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan mekanisme Availability Payment (AP) menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kesiapan daerah yang dapat diukur melalui indikator yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi dasar dalam penilaian kesiapan daerah dalam mengimplementasikan skema KPBU AP pada pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis tematik, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, sistem penilaian kesiapan yang dikembangkan oleh organisasi internasional seperti The World Bank, UNECE, dan UNESCAP, serta literatur ilmiah terindeks yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakotr utama dalam penilaian kesiapan daerah meliputi kerangka peraturan dan kebijakan, kerangka kelembagaan dan kapasitas pemerintah, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, kemampuan finansial dan akses keuangan, serta kapasitas penyedia jasa dalam mendukung implementasi proyek KPBU AP. Penelitian ini bersifat konseptual dan berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian kesiapan daerah tanpa mengembangkan sistem pengukuran spesifik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan instrumen evaluasi kesiapan daerah serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih adaptif, meningkatkan daya tarik proyek bagi sektor swasta, serta memastikan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur melalui skema KPBU AP.
Strategies for Utilizing Surat Berharga Syariah Negara in Financing Educational Infrastructure Construction Projects in Indonesia Sabrisavira, Lista; Akmal, Bariq; Mahani, Iris
Journal of Sustainable Construction Vol 5 No 1 (2025): Journal of Sustainable Construction
Publisher : Universitas Katolik Parahyangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/josc.v5i1.9701

Abstract

Indonesia's economic growth drives infrastructure development as outlined in National Medium-Term Development Plan 2020–2024. However, a funding gap of USD 164.5 million exists between infrastructure investment needs (USD 391.7 million) and State Budget allocations (USD 144.9 million). To narrow this gap, the government utilizes Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) as an alternative financing source for construction projects. This research aims to identify factors influencing SBSN utilization, review its implementation and evaluation, and develop strategies for SBSN utilization. The research was conducted by using mixed-method approach with quantitative analysis using Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), and SWOT matrices along with qualitative analysis through the interview with stakeholders involved in one of educational infrastructure construction project at a major university in Indonesia. SBSN primary strength is the guarantee of fund availability throughout the contract period, which ensures sustained financing during project execution. Conversely, its notable limitation is the funding restriction confined exclusively to asset acquisition expenditures, thereby limiting its applicability for other financial needs. However, the implementation of SBSN faces challenges, such as regulatory ambiguities, ineffective coordination in project monitoring and control, and insufficient understanding among involved human resources. Proposed strategies include enhancing monitoring and evaluation systems, clarifying regulations, and providing training and capacity building for relevant stakeholders to utilize SBSN in construction projects.
Manajemen Risiko Pada Skema Kpbu Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Di Provinsi Sumatera Selatan Said, Balqis Fataya; Mahani, Iris; Puri, Eliza Rosmaya; Gayatri K. P. , Rani
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 9 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i9.2839

Abstract

The Indonesian government has accelerated infrastructure development as reflected in the RPJMN 2015-2019 and one of them is road infrastructure, namely Lintas Timur Sumatera National Road in South Sumatra Province (Jalintim Sumsel). Existing condition data shows that Jalintim Sumsel needs to do road preservation. There is a gap between the availability of government funds (APBN) and infrastructure needs listed in the RPJMN 2015-2019, financing for road preservation at Jalintim Sumsel can be carried out using other financing alternatives, namely the Public Private Partnership (PPP) scheme with availability payment. In the PPP scheme, it is necessary to carry out risk management so that risks that are difficult to fulfill can be estimated how to mitigate them, one of which is by risk allocation. The research objective is to find out what risks occur in the project, the dominant risk prediction, and the dominant risk allocation. The scope of risk management is carried out on two perceptions of the parties involved in the project, namely BUP and PJPK with a long list of risks and probability (P) and impact (I) assessment questionnaire, and also risk cost assessment through interviews. The results of the analysis show that there are 63 risks faced by the PJPK and 60 risks faced by the BUP, there are 7 dominant risks according to the PJPK's perception and 4 dominant risks according to the BUP's perception. The results of risk allocation show that for the Risk of Increase in Construction Costs, Poor Contractor/Subcontractor Performance, Increase in O&M Costs (overloading), Inflation Rate, and Interest Rate are more allocated to BUP. As for the Risk of Failure to Pay AP on Time allocated to PJPK, as well as for Politics Force Majeure Risk and Prolonged Force Majeure are allocated jointly.
Analisis Pengaruh Sistem Pengadaan terhadap Kualitas Proyek Konstruksi Pemerintah Studi Kasus: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Tegal Mahamada R, Rakahalu Langitan; Mahani, Iris; Ikhsan, Fitratul; Medeline, Whenny
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16541

Abstract

Kualitas konstruksi infrastruktur pemerintah harus terjaga untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang menggunakannya. Sistem pengadaan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengadakan proyek konstruksi mempengaruhi harga penawaran dan dapat berdampak pada pengelolaan keuangan dan kualitas konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan membawa tujuan yaitu: 1) mengidentifikasi kualitas proyek konstruksi pemerintah pada daerah tinjauan; 2) mengidentifikasi pengaruh metode pengadaan sesuai Perpres No.12 Tahun 2021 terhadap kualitas proyek konstruksi pemerintah pada daerah tinjauan. Penelitian ini menggunakan metode data kualitatif dan proyek-proyek tinjauan dari Dinas PUPR dan Dinas DIKBUD Kabupaten Tegal. Data dikumpulkan melalui wawancara, kajian literatur, pengambilan data langsung, dan survei lapangan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi implementasi regulasi tinjauan, kualitas konstruksi berdasarkan metode pengadaan, dan pengaruh sistem pengadaan terhadap kualitas konstruksi proyek pemerintah. Dari analisis yang dilakukan didapatkan kesimpulan yaitu: 1) proyek konstruksi pemerintah di Kabupaten Tegal yang diadakan dengan metode pengadaan langsung menghasilkan kualitas konstruksi yang lebih baik dibandingkan dengan proyek konstruksi pemerintah yang diadakan dengan metode tender; 2) faktor pengaruh utamanya adalah rendahnya harga penawaran pada proyek tender sehingga anggaran yang dimiliki penyedia jasa lebih sedikit dan muncul potensi kecurangan pada spesifikasi supaya penyedia jasa tetap mendapatkan laba.
Studi Perbandingan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Antara Proyek Swasta dan Proyek Pemerintah Firman, Reyhan Ananda; Mahani, Iris
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.43426

Abstract

Permasalahan penerapan keselamatan konstruksi sering kali muncul akibat perencanaan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang kurang maksimal. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 yang mewajibkan penerapan SMKK di semua proyek konstruksi, baik pemerintah maupun swasta, sebagai bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, termasuk kuesioner dan pengkajian variabel penilaian penerapan SMKK. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan penerapan SMKK pada proyek pemerintah dan proyek swasta, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang telah dilakukan, dan memberikan rekomendasi terkait penerapan SMKK berdasarkan temuan penelitian. Penelitian menunjukkan penerapan SMKK pada proyek pemerintah mencapai 90,45% dan 93,31% pada proyek swasta. Perbandingan persentase yang tidak jauh berbeda dikarenakan adanya proyek pemerintah memiliki perbedaan penerapan yang signifikan. Kendala yang dihadapi meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak optimal, dana yang terbatas, pengawasan yang inkonsisten pada proyek pemerintah, dan pengguna jasa pada proyek swasta yang tidak berlatar belakang teknik sipil. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK, termasuk komitmen pengguna jasa, pengadaan APD, manajemen penggunaan dana terkait implementasi SMKK, serta komunikasi dan integrasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa pada proyek swasta. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan pada penelitian adalah sikap ownership danleadership, komunikasi dan good governance, kesadaran dan kepatuhan terkait penggunaan APD pada proyek pemerintah dan proyek swasta. Transparansi penggunaan dana terkait penerapan SMKK khususnya pada proyek pemerintah, dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan sumber daya pada proyek terkhusus pada proyek swasta menjadi kebutuhan perbaikan penerapan SMKK pada proyek-proyek selanjutnya.
Kajian Peran Konsultan Manajemen Konstruksi Kelas Menengah Di Kota Bandung Dalam Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Yogie Ikhsan Pratama; Iris Mahani; Rizal Z Tamin
Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil Vol. 9 No. 3 (2025): Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/be.v9i3.358

Abstract

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan kebijakan pemerintah melalui Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 yang bertujuan meningkatkan keselamatan kerja di proyek konstruksi. Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) memiliki peran penting dalam mengawasi penerapannya, terutama di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh konsultan MK kelas menengah di Kota Bandung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi pengawasan yang tepat. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara kepada konsultan MK dan pengguna jasa. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara konsultan MK yang menilai kinerja pengawasannya sudah baik (81,2%) tetapi pengguna jasa menilai masih kurang (55,2%). Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan, lemahnya koordinasi antar pihak, keterbatasan tenaga ahli K3, serta minimnya penegakan aturan. Strategi yang diusulkan mencakup peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga ahli K3, digitalisasi dokumentasi, pengawasan proaktif, serta penguatan kolaborasi antara konsultan MK dan pengguna jasa.
Studi Perbandingan Sistem Lisensi Kontraktor Konstruksi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia Otslan, Giffary; Mahani, Iris
Jurnal Teknik Sipil Vol 32 No 3 (2025): Jurnal Teknik Sipil - Edisi Desember
Publisher : Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jts.2025.32.3.9

Abstract

Abstract To ensure quality, public safety, competence and responsibility of construction,  every country implements a licensing system for construction contractors. In Indonesia, regulations on contractor licensing are regulated by the Construction Services Development Agency (LPJK), under the Ministry of Public Works and Housing (PUPR). Its primary objective is to ensure public safety by verifying that business entities possess adequate competence and accountability. This research aims to compares Indonesia's contractor licensing system with those of Malaysia and Singapore, identifying challenges such as limited understanding of licensing concepts, complex bureaucracy, and suboptimal implementation. Employing literature reviews, focus group discussions, and surveys, the research highlights best practices from Malaysia and Singapore—notably the single authority and single fee system—as models for reforming Indonesia's system. Using SWOT analysis, the study proposes strategic recommendations including certification requirement relaxation for business entity, enhanced information dissemination, and digital platform development. These reforms aim to improve Indonesia's licensing efficiency, support a healthy construction ecosystem, and enhance global competitiveness. Keywords: Comparative analysis, contractor licensing system, Indonesia, Malaysia, Singapore, strategic recommendations.
Co-Authors Akmal, Bariq Ananda Agneshia Putri Andreas Wibowo Desiderius Viby Indrayana Firman, Reyhan Ananda Gayatri K. P. , Rani Ikhsan, Fitratul Kevin Andika Hartono Krishna Suryanto Pribadi Krishna Suryanto Pribadi Mahamada R, Rakahalu Langitan Medeline, Whenny Meifrinaldi Meifrinaldi Nugroho, Rafi Otslan, Giffary Puri, Eliza Rosmaya Puti F. Marzuki Puti F. Marzuki Rani G. Pradoto Rani Gayatri K. Pradoto Ratih Dewi Shima Rizal Z Tamin Rizal Z. Tamin Rizal Z. Tamin Sabrisavira, Lista Safira Nur Hasanah Said, Balqis Fataya Sari, Dian Perwita Shodiqi, Alia Zata Izzati Yogie Ikhsan Pratama