Surianto Ilham
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UPAYA DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI PP 71 2010 (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON) Surianto Ilham
Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 4 No 1 (2020): Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi
Publisher : Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims at evaluating the readiness level of the local government of Buton Regency in implementing the Government Regulation number 71 of 2010. This research is also to evaluate the efforts of the local government in implementing the Government Regulation. The main concern of this research is the compliance deadline for the implementation of that in local government which was set until 2015. It has caused discrepancy among several local governments that have applied, are currently implementing, and are going to implement the Government Regulation. Buton Regency is one of the regions that have applied that on the Government Accrual-Based Accounting Standard since 2015. The research employs descriptive qualitative approach using a case study method. The informants were the accounting officers who were directly involved in the process the making the financial reports in the Local Financial Management Agency, the Local Government Secretariat, and the Executive Agency of Agricultural Extension, Fishery, Forestry, and Food Security. The results of this research show that the local government of Buton Regency has been ready to implement the Government Accrual-Based Accounting Standard. The result also indicates that there are some constraints related to the limited quantity and quality of human resources in accounting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton dalam rangka persiapan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah yang memiliki batas akhir penerapan sampai tahun 2015. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan pada beberapa pemerintah daerah antara yang sudah, sedang dan akan menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Informan penelitian ini adalah petugas akuntansi yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton, dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sudah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa terdapat kendala mengenai keterbatasan SDM pada bidang akuntansi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA KUKUTIO KABUPATEN KOLAKA Surianto Ilham; Kadek Evi Lusiani
Jurnal Akuntansi Kompetif Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/akuntansikompetif.v5i2.953

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa, kesesuaian tahapan pengelolaan keuangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, dan dampak penerapannya. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kukutio. Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menyajikan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Desa Kukutio sendiri telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari kepatuhan pemerintah Desa Kukutio yang mengikuti peraturan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan sebelum dana desa dicairkan sehingga dalam melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan hanya dapat dilakukan pada saat dana desa dicairkan. Begitu juga dengan 3 (tiga) tahap lainnya yaitu tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, Desa Kukutio dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes versi 2.0 tahun 2020 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
ANALYSIS OF THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) DURING THE COVID-19 PANDEMIC FOR THE ECONOMY IN KENDARI sasmita nabila syahrir; Yuyun Anggraini; Nekstriani; Mardiana; Surianto Ilham
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 9 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Jurusan Akuntansi FEB UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jakuho.v9i2.174

Abstract

At the end of 2020, when the Covid-19 pandemic first entered Indonesia, in Kendari City in particular, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actually increased, this is proven by data on the development of MSMEs in Kendari City which was released by the City Department of Trade and Cooperatives Kendari 2023. Where in 2019 there were 14,757 MSMEs and in 2020 there were 34,247 MSMEs. In accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning MSMEs, the Regional Government cannot be separated from efforts to develop and foster MSMEs. This research analyzes the government's role in developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) during the Covid-19 pandemic in Kendari City. This research use desciptive qualitative approach. Research object at the Cooperative and SME Trade Service in Kendari City. This research focuses on the role of local government in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) located in Kendari City (Southeast Sulawesi). The results of this research are the role of the Cooperative Trade Service (Disperdagkop) and UKM as the Kendari City Regional Government in developing MSMEs by carrying out various programs, namely in the form of Micro Business Productive Assistance (BPUM), Special Allocation Fund Assistance (DAK), Provincial Stimulus Fund Assistance and Development Based on the research that has been carried out, the Regional Government has carried out its role well, so that it can advance the economy in Kendari City. This can be seen from the increase in the number of MSMEs from year to year during the Covid-19 pandemic . Keywords: Role of Regional Government, Covid-19 Pandemic, MSME Development, Economy.