Sulaeman Sulaeman
Universitas Sulawesi Barat

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Sosialisasi Pengemasan Kue Tradisional Di Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar Mujirin M Yamin; Endriady Edy Abidin; Sulaeman Sulaeman
RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.638 KB) | DOI: 10.35906/jipm01.v2i1.309

Abstract

Tanah Mandar memiliki cukup banyak aset kultural yang bernilai ekonomis baik secara potensi dan bernilai tambah jika dikembangkan lebih jauh. Salah satunya adalah kue-kue tradisional. Kue-kue yang merupakan warisan sosio-kultural-historis ini akan menjadi sebuah medium peningkatan pendapatan masyarakat yang baik, dalam hal ini industri rumahan, jika dikelola dan diberikan nilai tambah yang tepat. Nilai tambah yang dapat diberikan dalam konteks pengembangan kewirausahaan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialiasi dan pelatihan singkat tentang kemasan dan pemberian label. Selain juga dilakukan promosi singkat tentang produk-produk kue setempat kepada tamu yang datang. Pengabdian yang dilakukan mendapat antusiasme yang baik dari pihak pemerintah desa dan masyarakat di Desa Sepabatu. Pengabdian yang dilakukan berupa sosialisasi singkat. Dengan tambahan pengetahuan ini diharapkan masyarakat mendapat asupan wawasan dan pengetahuan dalam memperbaiki kemasan dan label produk yang mereka buat.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS PEMEKARAN KABUPATEN BALANIPA Sulaeman Sulaeman
Jurnal Arajang Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Arajang
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.828 KB) | DOI: 10.31605/arajang.v1i1.46

Abstract

AbstrakPeran elite lokal Pembentukan daerah otonom Kabupaten Balanipa mengesankan pembangunan dan komunikasi pada Pemerintah pusat dengan proses penyiapan teknokratis/administrasi atas sejumlah kekurangan persyaratan morathorium Rancangan Undang-Undang (RUU). Kebijakan pemekaran daerah berdasar PP No. 78 Tahun 2007 justru lebih menekankan pada proses-proses ruang politik. Meskipun nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat menyebabkan terjadinya pembentukan Kabupaten Balanipa namun demikian semua elite tersebut tidak akan mencapai hasil seperti sekarang kalau tidak ada campur tangan elite lokal, regional, dan pusat. Semua permasalahan tersebut merupakan kombinasi elite yang sangat kuat yang oleh elite lokal, regional, dan pusat. Pada tingkat masyarakat perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa didasarkan pada kesadaran kolektif berbasis teritori-etnik dari tokoh masyarakat (civil society) memaksa mereka untuk bekerjasama dengan pejabat negara demi memperjuangan kejayaan masa lalu sebagai wilayah bekas kerajaan sebagai wilayah administrasi Kerajaan Balanipa. Landasan ide tersebut kemudian dijadikan upayakonsolidasi dengan para elite di aras lokal. Dimana peran masyarakat yakni mobilisasi massa sebagai bagian dari wujud aspirasi masyarakat dalam upaya mengontrol keputusan penetapan Pembentukan kabupaten Balanipa di ruang Rapat Badan Legislasi Nasional (Baleg) DPR RI pemerintah pusat.
Environmental conservation through law enforcement in Sulawesi Barat Sulaeman Sulaeman; Fatwansyah Rasyid
Indonesia Prime Vol 4 No 1 (2019): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v4i1.70

Abstract

Forests have a very important position and role in the development of Nation and the state. Because forests can provide maximum benefit for the prosperity and welfare of the people. Besides, forests are an invaluable property of the nation and state, so that the country's rights to the forests and the results need to be kept and maintained, and protected through law Enforcement to function properly. Forest is a forest area that has a basic function as a protection of the buffer system of life to regulate water, prevent flooding, control erosion, prevent seawater intrusion, and maintain soil fertility. The effort to protect and secure forest functions is that a effort preserves and protects forest damage and forest outcomes caused by human and livestock deeds, fires, natural powers, pests, and diseases, and maintains and maintains the state rights of forests and forest outcomes. This study resulted in improvements in government policies that gave birth to the strengthening model of protection of damage to forest areas in general and Forest areas in particular
Analysis of sakka customary law' display to the community ada' Tuho in sambabo village ulumanda district Majene regency Sulaeman Sulaeman; Fadli Yasser Arafat Juanda
Indonesia Prime Vol 6 No 1 (2021): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v6i1.115

Abstract

Marriage is a social bond or legal bond between persons that forms kinship. Marriage generally begins and is officiated with a ceremony with a wedding ceremony. Generally, marriages are performed with the intention of making a family. The family is the smallest unit of society consisting of the head of the family and several people who are gathered and live somewhere and interdependently. Customary law that regulates forms of marriage, ways of application, marriage ceremonies, ways of marriage and the termination of marriage in Indonesia. The rule of marriage law in each region is different, due to their different societal, customs, religions and beliefs
Juridical Analysis of Land Rights Ownership Arises in the Coastal Area of East Banggai District, Majene Regency Sulaeman Sulaeman; Yasser Arafat Juanda; Asrullah Asrullah
Indonesia Prime Vol 7 No 1 (2022): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v7i1.122

Abstract

This research method uses the emphyric normativ method, which combines data in the field with the results of research in the field and then analyzed in a quantitative way.This study aims to find out who is entitled to get property rights to emerging land in the East Banggae district of Majene Regency. Idealizing the policy of the local government and the National Land Agency in Majene Regency towards the legal status of land tenure arising in the coastal area of East Banggai District, Majene Regency. This research was conducted in the East Banggae sub-district with the method of collecting data, namely conducting direct interviews with the people who control the emerging land, as well as the government related.