Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM PENUMPANG ATAU BARANG DI KABUPATEN ENREKANG R Wulan; Eka Dewi Kartika; Rezki Amaliah; Fadli Yasser Arafat Juanda; Nurhikmah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.4549

Abstract

The research aims to find out the legal position regarding users of private vehicles used as public transportation or goods transportation in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The type of research in this writing uses normative - empirical legal research. According to Abdulkadir Muhammad, what is meant by normative - empirical legal research applied law research) is research that uses normative - empirical legal case studies in the form of legal behavioral products. The results of this research conclude that the position of private transportation as public transportation is a violation of misuse of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. This violation can be subject to criminal administrative sanctions. However, many people in Enrekang Regency still use private vehicles as public transportation. This is due to the lack of knowledge about the differences between public transportation and private transportation. However, the law enforcement carried out by the police regarding private cars being used as public transportation is not enforced because there are still many people who do it and are not punished.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tiara Antis; H. A Tamaruddin; Rezki Amaliah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5353

Abstract

Perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif bagi pemegang e-money. Oleh karena itu terdapat dua permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (E-Money) ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta apakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hukum yang efektif bagi pemegang E-Money dalam menghadapi potensi dan risiko kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melindungi pemegang kartu e-money, UUPK menjamin sembilan hak dasar konsumen. Dalam konteks e-money, hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai layanan, hak untuk mengajukan keluhan, serta hak atas penggantian saldo yang hilang atau transaksi yang gagal. Keefektifan UUPK dalam memperkuat posisi konsumen di mana pelaku usaha (Penerbit) di wajibkan memberikan ganti rugi dalam risiko kerugian yang dialami pemegang e-money. Perlindungan hukum yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan menciptakan ekosistem keuangan elektronik yang aman dan adil.
Modernizing Traditional Weaving Tools Through Ergonomic And Environmentally Friendly Design Rezki Amaliah; Salma Laitupa; Eka Dewi Kartika; Sitti Mutmainnah Syam; Fadli Yasser Arafat Juanda; M Tasbir
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/7pbvdb18

Abstract

Mandar weaving is a cultural heritage that has important economic and social value for the people of Onang Village, Majene Regency, West Sulawesi Province. However, the yarn winding process that still uses traditional tools causes various problems, such as low work comfort, physical complaints due to non-ergonomic working positions, and low production process efficiency. This community service activity aims to improve the understanding and skills of weavers in applying ergonomic principles and the use of more environmentally friendly yarn winding tools. The method of implementation of the activity is carried out through the stages of preparation, socialization, training, demonstration, mentoring, and evaluation. The activity involved the Mandar Weaving artisan group in Onang Village as the main partner. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of ergonomics in weaving activities, the ability to operate modified yarn winding tools, and increased awareness of the use of environmentally friendly materials. In addition, the application of ergonomic yarn winding tools provides benefits in the form of increased work comfort and efficiency of the yarn winding process. This activity is expected to support increased productivity of artisans while maintaining the sustainability of the Mandar Weaving culture and environmental sustainability in Onang Village.
Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran Sertifikat Tanah Elektronik Di Desa Batulaya Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Ika Novitasari; Sulaeman Sulaeman; Andi Tamaruddin; Rezki Amaliah
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): November-Februari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v2i3.3439

Abstract

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. perlu dilakukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang Penerapan sertipikat elektronik. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan sampai dengan penyusunan laporan hasil penyuluhan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan tentang Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis penyuluhan menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Batulaya tentang penerapan sertipikat elektronik.
Membangun Kesadaran Generasi Muda akan Hak dan Kewajiban dalam Pewarisan Ika Novitasari; Sulaeman; Rezki Amaliah; Sulastri Yasim
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Maret-Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v4i1.5152

Abstract

Implikasi Hukum terhadap hak dan kewajiban dalam Pewarisan dapat memberikan dampak hukum guna mencegah ketidakseragaman pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pewarisan maka perlu dilakukan sosialisasi untuk menyatukan pemahaman khsususnya kepada generasi muda di SMA Neg 2 Majene. Materi Sosialisasi atas implikasi ini diantaranya, defenisi kewarisan dalam hukum perdata, prinsip-prinsip pewarisan dan hak dan kewajiban dalam pewarisan. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sosialisasi terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Majene terhadap hak dan kewajiban dalam pewarisan