Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Unsulbar
Rezki Amaliah
Universitas Sulawesi Barat
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM PENUMPANG ATAU BARANG DI KABUPATEN ENREKANG R Wulan; Eka Dewi Kartika; Rezki Amaliah; Fadli Yasser Arafat Juanda; Nurhikmah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.4549

Abstract

The research aims to find out the legal position regarding users of private vehicles used as public transportation or goods transportation in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The type of research in this writing uses normative - empirical legal research. According to Abdulkadir Muhammad, what is meant by normative - empirical legal research applied law research) is research that uses normative - empirical legal case studies in the form of legal behavioral products. The results of this research conclude that the position of private transportation as public transportation is a violation of misuse of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. This violation can be subject to criminal administrative sanctions. However, many people in Enrekang Regency still use private vehicles as public transportation. This is due to the lack of knowledge about the differences between public transportation and private transportation. However, the law enforcement carried out by the police regarding private cars being used as public transportation is not enforced because there are still many people who do it and are not punished.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tiara Antis; H. A Tamaruddin; Rezki Amaliah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5353

Abstract

Perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif bagi pemegang e-money. Oleh karena itu terdapat dua permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (E-Money) ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta apakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hukum yang efektif bagi pemegang E-Money dalam menghadapi potensi dan risiko kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melindungi pemegang kartu e-money, UUPK menjamin sembilan hak dasar konsumen. Dalam konteks e-money, hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai layanan, hak untuk mengajukan keluhan, serta hak atas penggantian saldo yang hilang atau transaksi yang gagal. Keefektifan UUPK dalam memperkuat posisi konsumen di mana pelaku usaha (Penerbit) di wajibkan memberikan ganti rugi dalam risiko kerugian yang dialami pemegang e-money. Perlindungan hukum yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan menciptakan ekosistem keuangan elektronik yang aman dan adil.
Co-Authors Eka Dewi Kartika H. A Tamaruddin Juanda, Fadli Yasser Arafat Nurhikmah R Wulan Tiara Antis