Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Prime MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Jurnal Hukum Unsulbar
Juanda, Fadli Yasser Arafat
Universitas Sulawesi Barat
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analysis of sakka customary law' display to the community ada' Tuho in sambabo village ulumanda district Majene regency Sulaeman Sulaeman; Fadli Yasser Arafat Juanda
Indonesia Prime Vol 6 No 1 (2021): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v6i1.115

Abstract

Marriage is a social bond or legal bond between persons that forms kinship. Marriage generally begins and is officiated with a ceremony with a wedding ceremony. Generally, marriages are performed with the intention of making a family. The family is the smallest unit of society consisting of the head of the family and several people who are gathered and live somewhere and interdependently. Customary law that regulates forms of marriage, ways of application, marriage ceremonies, ways of marriage and the termination of marriage in Indonesia. The rule of marriage law in each region is different, due to their different societal, customs, religions and beliefs
Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar Fadli Yasser Arafat Juanda; Akhdiari Harpa; Arbiansyah Haseng Malapua
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i2.833

Abstract

Integrated Law Enforcement in criminal Action of Legislative General Election in Makassar City. The research aimed to investigate the law enforcement in following up the criminal action of the legislative general election, the factors influencing the effectiveness of the law enforcement of the criminal action of the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus in Makassar City. The research was conducted in the General Election Supervising Board of South Sulawesi Province, Makassar City Resort Police, Office of the Counsel for the Prosecution of Makassar, District Court of Makassar City. Data were collected by an interview and documents related to the problems examined. The research result indicates that the law enforcement authority in handling the legal matters in the legislative general election, has been carried out in line with he mandate of the acts. However, the factors such as: the substance, structure, human resources, facilities, infrastructures and culture mostly influence the course of the law enforcement. Besides, there is also the dominant factor namely the evidence determination which is imposed on the general election supervisors, very short handling time, lack of community’s participation in supervising the legislative general election, so that the law enforcement in the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus is less maximal.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT Fadli Yasser Arafat Juanda; Asrullah Asrullah; Andi dewi Pratiwi
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.597

Abstract

Penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian di wilayah hukum sulselbar menunjukkan bahwa masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan pre-emtif, prefentif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis dan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepolisian Resort Gowa, Kepolisian Resort Maros, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Gowa, Pemerintah Daerah Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis adalah rendahnya pengetahuan hukum pengunjuk rasa, adanya kepentingan-kepentingan dari seseorang/kelompok demi memperoleh keuntungan tertentu, dan adanya keyakinan bersama yang muncul dari suatu solidaritas untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis saat melakukan unjuk rasa. Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam melakukan penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan melakukan pengumpulan informasi, memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan dialog interaktif melalui media. Upaya preventif dilakukan dengan mengawal pengunjuk rasa, menjaga objek vital yang menjadi sasaran, mengantisipasi adanya provokator dan memfasilitasi pengunjuk rasa. Upaya represif dilakukan dengan menyiapkan pasukan huru hara, menghambat penyaluran logistik berupa senjata tajam, mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyidikan serta menyiapkan sistem pengamanan kota.
EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Asrullah Asrullah; Fadli Yasser Arafat Juanda; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.599

Abstract

Untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM. Terkhusus untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dilahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilah Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenngan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penyidikan dan penuntutan perkara Pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan Jaksa Agung
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN BUNUH DIRI (SUICIDE) DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KABUPATEN POLEWALI MANDAR Fadli Yasser Arafat Juanda; Akhdiari Harpa; Ahmad Arif syarif
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i1.2365

Abstract

Kejadian bunuh diri di Kabuptaen Polewali Mandar sepanjang tahun 2021 terdpat 3 kasus, tidak ada yang bertanggunjajawab secara pidana atas bunuh diri tersebut.Padahal tindakan bunuh diri mempunyai motif sehingga menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan bunuh diri.Sehingga perlu untuk diketahui Faktor apa yang menjadi penyebab tindakan bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar dan Apa upaya Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar untuk menekan meningkatnya kasus bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian empirik, menggunakan pendekatan penelitian case dan statute approach,lokasi penelitian Polres Polewali Mandar.hasil penelitian mendeskripsikan faktor Tindakan bunuh diri yang terjadi di wilayah Polewlai Mandar adalah, pertama Penggunaan obat-obatan didasarkan atas kasus gantung diri di Komplek pasar Tinambung.kedua Kondisi Keluarga dan Lingkungan seperti menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan disekitarnya yang menggiring mereka kepada kebimbangan mengenai harga diri, serta menimbulkan adanya perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dibutuhkan, tidak dimengerti dan tidak dicintai oleh orang di sekitarnya faktor ini terjadi dibeberpa kasus di Polewali mandar.ketiga faktor Gangguan Psikologis Gangguan psikologis mengakibatkan adanya suatu tindakan-tindakan yang berbahaya.Kepolisian Resort Polewali Mandar tidak mengoptimalkan tugas bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokoknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan edukasi untuk menekan bertambahnya kasus bunuh diri di Polewali Mandar. Pihak kepolisian Polewali Mandar seharunyas setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus bunuh diri, seharusnya menjadikan rangakaian faktor tersebut untuk membuat kebijakan yang mengatur kegiatan-kegiatan kepolisian dalam memeberikan edukasi masyarakat dan pelajar tentang Problem Solving tanpa merugikan diri- sendiri.juga memberikan edukasi kepada devisi Bhabinkamtibmas untuk menjalankan tupokisnya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN TERKAIT PENCURIAN RINGAN ( Analisis Putusan Nomor : 1/PID.C/2021/PN.MJN ) Fadli Yasser Arafat Juanda
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i2.2656

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Ratio Decidendi sebagai dasar Hukum atau alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan terkait pencurian ringan, Pada Putusan Nomor : 1/PID.C/2021/PN.Mjn Dalam Putusan Majelis Hakim Ratio Decidendinya terkait pencurian ringan telah diterapkan asas manfaat sesuai dengan asas keadilan, hal ini dibuktikan dengan memutus pelaku mengembalikan kotak amal yg telah dicuri kepada korban, dan berdasarkan pertimbangan baik yang meringankan dan memberatkan korban dan berdasarkan para pihak yang hadir di pengadilan baik terdakwa, saksi, serta penyidik yang memutuskan tidak mempermasalahakan kerusakan kotak amal tersebut dan sekalipun dihitung kerugian atas kerusakan kotak amal tersebut juga tidak akan mengubah hasil putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pedekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengdilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM PENUMPANG ATAU BARANG DI KABUPATEN ENREKANG R Wulan; Eka Dewi Kartika; Rezki Amaliah; Fadli Yasser Arafat Juanda; Nurhikmah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.4549

Abstract

The research aims to find out the legal position regarding users of private vehicles used as public transportation or goods transportation in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The type of research in this writing uses normative - empirical legal research. According to Abdulkadir Muhammad, what is meant by normative - empirical legal research applied law research) is research that uses normative - empirical legal case studies in the form of legal behavioral products. The results of this research conclude that the position of private transportation as public transportation is a violation of misuse of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. This violation can be subject to criminal administrative sanctions. However, many people in Enrekang Regency still use private vehicles as public transportation. This is due to the lack of knowledge about the differences between public transportation and private transportation. However, the law enforcement carried out by the police regarding private cars being used as public transportation is not enforced because there are still many people who do it and are not punished.
KEKUATAN AKTA HIBAH DIATAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA PERUMAHAN LINO MALOGA KAB, MAJENE) Fadila A Katjo Awaluddin; Fadli Yasser Arafat Juanda; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5326

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum dari akta hibah atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), khususnya ketika tanah tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan. Studi ini berfokus pada kasus di Perumahan Lino Maloga, Kabupaten Majene. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menganalisis keabsahan dan konsekuensi hukum dari peralihan hak atas tanah dalam kondisi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah secara hukum selama HGB masih aktif dan proses hibah telah memperoleh persetujuan dari pihak kreditor. Namun, apabila HGB telah berakhir atau tanah dihibahkan tanpa adanya persetujuan dari kreditor, maka kekuatan hukum dari akta tersebut menjadi lemah dan berpotensi dibatalkan. Studi ini menekankan pentingnya verifikasi status hak atas tanah serta keterlibatan kreditor dalam setiap transaksi hukum yang melibatkan objek jaminan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum serta menjadi referensi bagi notaris, PPAT, dan masyarakat umum dalam mengelola peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum agraria Indonesia.
Co-Authors Ahmad Arif syarif Akhdiari Harpa Andi Dewi Pratiwi Arbiansyah Haseng Malapua Asrullah Asrullah Asrullah Asrullah Eka Dewi Kartika Fadila A Katjo Awaluddin Ika Novitasari Nurhikmah R Wulan Rezki Amaliah Sulaeman Sulaeman Sulaeman