Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kultur Demokrasi Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
Berchah Pitoewas
Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Eko Budi Santoso; Berchah Pitoewas; Muhammad Mona Adha
Jurnal Kultur Demokrasi Vol 2, No 2 (2013): Jurnal Kultur Demokrasi
Publisher : FKIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to explain how the influence of UU No. 23 Tahun 2002 concerning  the protection of children against teachers patterns educate in SMPN 1 Padangratu Central Lampung 2013. Method used in this research is descriptive correlational method. The population in this study were all teachers who actively teach in SMPN1 Padangratu. Data analysis using Chi Square. Principal techniques of data collection using questionnaires. The research showed that : (1) UU No. 23 Tahun 2002 on Child Protection dominant in category obeyed with percentage 60.97%. (2) Teachers patterns educate tend to democratic category with the percentage of 56.09%. (3) There is a positive influence , significant, and high categories of closeness between the influence of UU No. 23 Tahun 2002 on the protection of children against teachers patterns educate, it means getting obeyed UU No. 23 Tahun 2002 on Child Protection increasingly democratic of teachers patterns educate.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru di SMPN 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang aktif mengajar di SMPN 1 Padangratu. Analisis data menggunakan Chi Kuadrat. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dominan pada kategori dipatuhi dengan presentase 60,97%  (2) pola didik guru cenderung pada kategori demokratis dengan persentase 56,09% (3) terdapat pengaruh yang positif, signifikan, dan kategori keeratan tinggi antara pengaruh UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru, artinya semakin dipatuhi UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak semakin demokratis pola didik guru. Kata kunci:  guru, pola didik guru, undang-undang perlindungan anak.
PENGARUH PENDIDIKAN NILAI DALAM KELUARGA TERHADAP SIKAP TANGGUNG JAWAB SISWA Dwi Wahyu Saputro; Berchah Pitoewas; Muhammad Mona Adha
Jurnal Kultur Demokrasi Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Kultur Demokrasi
Publisher : FKIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to explain the educational value of the family responsibilities of the attitudes of students in class X SMA Negeri I Terbanggi Besar. Method in this study uses descriptive method , with the study population as much as 277 class X students. Study sample were 28 respondents. Techniques of data collection is using a questionnaire and analyzed by using Chi Square technique. The results showed that the respondents agreed in indicators religious values is 67.9%, 28.6% disagree and 3.6% disagreed. Then the value of social indicators 78.6% of respondents agree, 17.9% disagree and 3.6% disagreed. The next indicator ethical value 82.1% agree, 10.7% disagree and 7.1% disagreed. Based on the research, it concluded that the values education of the family have a high impact against the attitudes of responsibility of students in the schools. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pendidikan nilai dalam keluarga terhadap sikap tanggung jawab siswa di kelas X SMA Negeri I Terbanggi Besar.  Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan populasi penelitian siswa kelas X sebanyak 277 siswa. Sampel penelitian sebanyak 28 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan teknik Chi Kuadrat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam indikator nilai agama responden setuju 67, 9%, kurang setuju 28,6% dan tidak setuju 3,6%. Kemudian indikator nilai sosial 78,6% responden setuju, kurang setuju 17,9% dan tidak setuju 3,6%. Selanjutnya indikator nilai etika 82,1% setuju, kurang setuju 10,7% dan tidak setuju 7,1%. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa pendidikan nilai dalam keluarga mempunyai pengaruh yang tinggi dalam mempengaruhi sikap tanggung jawab siswa di sekolah. Kata kunci: pendidikan nilai, sikap, tanggung jawab
IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI SEKOLAH hermi yanzi; Ana Mentari; Berchah Pitoewas; Yunisca Nurmalisa; Rohman Rohman; Ahman Tosi Hartino
Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia (JPSI)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.528 KB)

Abstract

Gerakan Revolusi Mental dimaknai sebagai suatu gerakan yang mengisyaratkan bahwa kita perlu untuk berbenah. Sasaran utama program ini untuk mengubah cara berpikir dan cara pandang untuk merekonstruksi kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari diri pribadi, tatanan sosial serta mendudukkan kembali konsep kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi tangguh. Upaya membangun tatanan kehidupan berbangsa yang berdaulat, mandiri dan memiliki eksistensi kuat dalam pergaulan internasional dibutuhkan penyanggah kuat dari estapet kepemimpinan nasional. Peran pemuda sangat penting, yang notabene berada dalam proses pendidikan dijadikan dasar perjuangan sebagai pondasi dalam pembangunan jati diri bangsa. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bermaksud untuk memberikan bekal wawasan dan kepelatihan dasar tentang gerakan revolusi mental berbasis nilai-nilai pancasila di sekolah. Sasaran utama kegiatan ini adalah siswa dan guru diharapkan dapat menjadi pengimbas dilingkungannya. Metode kegiatan yang dilakukan dengan sosialisasi, dan simulasi, mulai pemahaman konsep dan bermain peran di sesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan kognitif dan moral siswa. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi wawasan dan pemahaman konsep maupun keterampilan yang diharapkan sebagaimana dasar dalam melakukan gerakan revolusi mental, dengan demikian dapat disimpulkan kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai upaya nyata menbangun manusia Indonesia yang berdaulat dan berkeadaban sesuai dengan falsafah bangsa. Kata kunci : Revolusi Mental, Nilai-nilai PancasilaDoi: https://dx.doi.org/10.23960/JPSI/v3i1.48-57
Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan Agung Ayu Md Senjiliana; Berchah Pitoewas; Nurhayati Nurhayati
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i1.1189

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang membahas tentang desa. Keterkaitan UU tersebut dengan prinsip good governance menjadikan penulisan ini memiliki tujuan untuk membahas dan memberikan uraian mengenai penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tiga prinsip yang dibahas yakni partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan UNIFEM pada tahun 2005 dan ketiga prinsip ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana dengan cukup baik namun terdapat beberapa kendala, seperti pada prinsip transparansi aparatur desa memberikan akses informasi secara terbuka untuk masyarakat, kemudian pada akses akuntanbilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun pelaksanaan yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan, dan pada prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik hanya saja dalam beberapa kegiatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten dan berkepanjangan.
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan Debora Patricia Sebayang; Berchah Pitoewas; Abdul Halim
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i1.1190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, penerapan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi oleh guru sebelum mereka menagajarkannya kepada peserta didik dan hubungannya dengan keadaban kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan adab warga negara. Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani. Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai antikorupsi saling berkaitan dengan nilai atau adab warga negara yang didalamnya memuat norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum.
Signifikansi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Memaksimalkan Kompetensi Warga Negara Berchah Pitoewas; Muhammad Mona Adha; Eska Prawisudawati Ulpa; Rohman Rohman; Ahman Tosy Hartino; Rhosita Rhosita
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2021): Desember
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v1i12.508

Abstract

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi peran utama dalam pengembangan nilai pengetahuan, nilai karakter, dan nilai moral etika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Hasil penelitian memaparkan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan memuat tentang pembelajaran salah satunya tentang pembentukan karakter peserta ternyata PPKn tidak hanya membahas tentang pengetahuan saja, namun juga adanya pembelajaran tentang karakter dan nilai yang mana tidak dipelajari seluruhnya dimata pelajaran lainnya. Mata pelajaran PPKn sering kali seorang pendidik hanya menekankan pada ranah kognitif siswa saja tanpa menekankan ranah afektif dan psikomotorik sehingga siswa hanya mampu memahami tentang pengetahuan tentang kewarganegaraan. Tetapi, tidak mampu mengimplementasikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari hari. Oleh sebab itu seorang pendidik dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik harus saling seimbang dan selaras agar tujuan dari mata pelajaran kewarganegaraan itu tercapai.
Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Agung Ayu Md Senjiliana; Berchah Pitoewas; Nurhayati Nurhayati
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2056

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang membahas tentang desa. Keterkaitan UU tersebut dengan prinsip good governance menjadikan penulisan ini memiliki tujuan untuk membahas dan memberikan uraian mengenai penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tiga prinsip yang dibahas yakni partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan UNIFEM pada tahun 2005 dan ketiga prinsip ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana dengan cukup baik namun terdapat beberapa kendala, seperti pada prinsip transparansi aparatur desa memberikan akses informasi secara terbuka untuk masyarakat, kemudian pada akses akuntanbilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun pelaksanaan yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan, dan pada prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik hanya saja dalam beberapa kegiatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten dan berkepanjangan.
Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon Dean Yuniaswati; Berchah Pitoewas; Edi Siswanto
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2057

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap hak memilih dalam demokrasi pada pemilu kepala pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 96 responden. Alat bantu untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pekon Kusa terhadap hak memilih adalah cenderung positif. Masyarakat paham mengenai konsep hak memilih sehingga merasakan keuntungan bagi masyarakat yang paham akan konsep hak memilih, dengan begitu mereka paham sekali maksud dan tujuan mereka bahwa memilih merupakan hal yang dapat dikatan wajib untuk terlaksananya demokrasi yang baik pada Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Selain itu, tanggapan masyarakat yang positif juga memberikan dampak terhadap berhasilnya atau terlaksana nya pemilihan kepala pekon tersebut. Setelah mereka kooperatif mayoritas mengikuti pelaksanaan pemilhan kepala pekon, masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru itu dapat memberi perubahan yang lebih baik lagi untuk kepentingan Bersama di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh Tenaga Pendidik Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan Debora Patricia Sebayang; Berchah Pitoewas; Abdul Halim
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, penerapan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi oleh guru sebelum mereka menagajarkannya kepada peserta didik dan hubungannya dengan keadaban kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan adab warga negara. Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani. Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai antikorupsi saling berkaitan dengan nilai atau adab warga negara yang didalamnya memuat norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum.
Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila M. Arief Satria Wibowo; Berchah Pitoewas; Devi Sutrisno Putri
HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Vol 1, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/hemat.v1i1.2063

Abstract

Penelitian ini Penelitian ini untuk mengetahui peranan guru PPKn dalam mengimplementasikan profil pelajar pancasila di SMP Negeri 4 Metro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Metro. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik utama yaitu angket dan tes serta teknik pendukung yaitu wawancara. Analisis data penelitian ini yaitu menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil dari analisis regresi yang menunjukan nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas atau 0,000 0,05 dan presentase pengaruhnya yaitu 55,1% maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil yang didapat menunjukkan adanya peranan guru PPKn dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila.
Co-Authors Abdul Halim Ade Irma Kusuma Wardhani Agil Saskia Ningrum Agung Ayu Md Senjiliana Ahman Tosi Hartino Ahman Tosy Hartino Ana Mentari Dean Yuniaswati Debora Patricia Sebayang Devi Sutrisno Putri Diah Puspita Ningrum Dwi Wahyu Saputro Edi Siswanto Eko Budi Santoso Eska Prawisudawati Ulpa Hermi Yanzi M. Arief Satria Wibowo Muhammad Mona Adha Nurhayati Nurhayati Rhosita Rhosita Rohman Rohman Yunisca Nurmalisa