Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.043
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM MEDIA UNIKA - Majalah Ilmiah Unes Law Review Journal of Law Science Fiat Iustitia: Jurnal Hukum JURNAL JUSTIQA Jurnal Prointegrita Fiat Iustitia : Jurnal Hukum JURNAL RETENTUM Jurnal Profil Hukum
Maidin Gultom
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL RETENTUM

 1 
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KUHP (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Jimmi Depari; Maidin Gultom; Syawal Amry Siregar
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 1 (2021): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v3i1.907

Abstract

Kejahatan pemalsuan merupakan hal menyimpang dan bertentang dengan hukum sehingga modus operandi sangat susah ditemukan. Adapun tujuan penelitian mengetahui peran Kepolisian dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat, dan mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan pemalsuan surat.Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Pasal 263 KUHP, jurnal-jurnal, dan melalui data kepustakaan.Polisi dalam menanggulangi pemalsuan surat menggunakan Pasal 263 KUHP yakni dimulai dari pemeriksaan surat pada umumnya seperti pengakuan utang, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas, dan pelaku diselidiki dengan menggunakan modus operandi yakni motif dihukum karena seolah-olah asli hingga orang lain percaya akan ke aslian surat tersebut. Sedangkan factor penghambat dalam penanggulangan surat palsu ini adalah personil kekurangan alat, tidak adanya bukti pembanding dalam uji lab forensic laboratorium, dan tidak bisa membuktikan keaslian dari surat yang diduga palsu.
PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Simamora, Fidelis P; Gultom, Maidin; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v1i01.910

Abstract

Studi ini membahas tentang larangan bekerja dalam rangka melindungi anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan anak dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 13 Tahun..2003 tentang Ketenagakerjaan; melindunggi hukum terhadap..pekerja anak di Sumatera Utara, dan..hambatan-hambatan..yang..dihadapi dalam perwujudan melindunggi hukum terhadap..pekerja anak di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis..normatif yang bersifat deskriptif analitis. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, namun situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal lemah dalam perlindungan hukumnya; Melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak belum sepenuhnya sependapat tentang peraturan perundang-undangan berlaku, yaitu seperti: a. Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak. b. Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai. c. Hak untuk mendapatkan..waktu istirahat dan cuti yang cukup d. Hak untuk mendapatkan pendidikan e. Hak untuk mendapatkan keselamatan..dan kesehatan..kerja; Hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak di Sumatera, yaitu: Tidak dilaksanakannya amanat UUD1945; Rendahnya tingkat kesadaran hukum olehpengusaha; Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak; dan melindungan hukum pekerja anak pada sektor informal seperti: 1) faktor struktur dan substansi; 2) faktor kultur atau budaya; 3) faktor peran serta masyarakat; 4) faktor kerjasama dan koordinasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) Simarmata, Lewister d.; Gultom, Maidin; Lubis, Mhd. Ansori
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v1i01.911

Abstract

Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.
Co-Authors Amsarno S. Sarumaha Antonyus Hutahayan Bachtiar Simatupang Bachtiar Simatupang, Bachtiar Baktiar Simatupang Bilin Santoriko Sinaga Bobur Sobirov Daeli, Nevasiwa Elisabeth Nurhaini Butarbutar Endrawati, Eka Ari Gorata Paltie Sihil Ohilo Harefa, Berkat Elhan Henny Saida Flora Henny Saida Flora Ica Karina Jimmi Depari Khomaini Khomaini Lubis, Mhd. Ansori Marbun, Jaminuddin Mira Santi Dewi Muhammad Iqbal Sinaga Munawwarah, Siti Nelly Williq Srikandida Telaoembanoea Parulian Samosir Pinem, Herry Bastian Rizkinta Sembiring Ronaldin Fau Royen N. Lumbangaol Rudi Cawir Tuahta Ginting Sahata Manalu Sidabalok, Janus Sidauruk, Franky Hotman S. Silitonga, Holong TM Simamora, Fidelis P Simarmata, Lewister d. Simbolon, Netty Mewahaty Siregar, Syawal Amri Siregar, Syawal Amry Sitorus, Tofri Dendy Baginda Solistis Dachi Syawal Amri Siregar William Heru Sidauruk Yustina Yustina