Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Acta Comitas Jurnal Interpretasi Hukum
I Gede Artha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGATURAN TENTANG TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN PIDANA PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM I Made Dwikka Surya Pratama; I Gede Artha; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberantasan tindak pidana di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak seperti tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Pelaksanaan peradilan harus bersikap adil dan jujur guna mejalankan sistem yang bersih tanpa adanya maksud-maksud tertentu seperti dengan sengaja menghambat atau menghalang-halangi proses peradilan tersebut. Pada fenomena ini muncul suatu permasalahan bagaimana bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana dalam KUHAP serta formulasi pengaturan mengenai bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana kedepannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan pengaturan bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana di masa yang akan dating. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan antara lain adalah jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep, dan pendekatan perbandingan hukum. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskripsi. Hasil penelitian penulis menunjukan dalam KUHAP tidak mencantumkan aturan tindakan menghalang-halagi proses peradilan pidana. Formulasi aturan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana dimasa yang akan datang yaitu dengan menambahkan poin-poin yang menyebutkan secara lebih spesifik apa saja bentuk tindakan yang dilakukan, antara lain : tersangka sengaja menyembunyikan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses penyidikan, dll. Diharapkan banyak kajian semua pihak yang mengarah dan terfokus pada tindakan menghalang-halangi proses peradilan dan dilakukan pembaharuan dalam perumusan undang-undang terhadap KUHP dan menambahkan poin-poin penting dalam aturan tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana. Kata Kunci : Pengaturan, Tindakan, Menghalang-halangi, Peradilan Pidana
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI GAME ONLINE Komang Alit Antara; I Gede Artha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia mulai memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan modus operandi transaksi game online. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencucian uang melalui transaksi game online. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pengaturan tindak pidana pencucian uang melalui game online di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan dari penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yakni terdapat kekaburan norma hukum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPPU belum mengatur jika terjadi fenomena tindak pidana pencucian uang melalui game online akan tetapi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi game online dapat dijerat dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Bentuk Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi game online dapat dilihat dalam Pasal 47 UU ITE yang menyatakan pelaku yang memenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Game Online, Transaksi, Tindak Pidana Pencucian Uang.
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR GIANYAR I Gusti Ngurah Yudha Adi Pradana; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari karya ilmiah ini ialah upaya untuk mencari solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Restorative justice dianggap sebagai cara berfikir (paradigm) baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama terkait bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Gianyar dan kedua terkait apa hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian diversi di Kepolisian Resor Gianyar. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa pelaksanaan diversi oleh penyidik dalam menangani perkara anak, dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Gianyar ialah belum adanya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan diversi, dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas tersebut. Selain itu, faktor penghambat lainnya ialah belum terjadinya kerjasama antara Kepolisian Resor Gianyar dengan instansi yang terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Badan Pemerdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gianyar. Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana, Anak
PROSES PERSIDANGAN PENYIARAN SECARA LANGSUNG (LIVE) DI TELEVISI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Diah Vina Laoka Boru Sitorus; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyiaran persidangan secara langsung di televisi merupakan sesuatu hal yang baru dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah asas terbuka untuk umum, prinsip inilah yang digunakan untuk mendasari penyiaran persidangan langsung di televisi. Namun terkait banyak hal yang harus dipertimbangkan terutama terkait dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat serta sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini dibahas mengenai proses persidangan penyiaran secara langsung di televisi perspektif hukum acara pidana Indonesia. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah penyiaran persidangan di televisi secara langsung diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penyiaran persidangan secara langsung di televisi dianggap sebagai implementasi daripada asas terbuka untuk umum, namun dalam asas terbuka untuk umum tidak mengatur mengenai penyiaran langsung di televisi. Dalam hal ini terjadi kekosongan norma hukum terhadap penyiaran persidangan secara langsung di televisi baik dalam KUHAP maupun aturan lainnya. Hal ini juga menyebabkan terganggunya independensi dan Impartialitas sebuah lembaga peradilan, serta menimbulkan ketidakpastian kebebasan pers. Kata Kunci : Penyiaran Langsung, Persidangan, Hukum Acara Pidana
TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENANGGUNG (CORPORATE GUATANTEE) ANAK PERUSAHAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT JIKA TERJADI WANPRESTASI Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.308 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, dan tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung utang anak perusahaannya saat terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit. Permasalahan yang terjadi bahwa ketentuan mengenai hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan grup belum diatur secara jelas dan cermat, sehingga menimbulkan suatu persoalan hukum saat anak perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan bank. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengerti tentang hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan grup dan untuk mengetahui tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung ketika anak perusahaannya melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan memiliki kedudukan yang mandiri, dimana induk perusahaan sebagai pemilik saham dari anak perusahaan. Ketika anak perusahaan wanprestasi dalam perjanjian kreditnya, induk perusahaan sebagai penanggung dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dengan pihak bank. Kata Kunci: Tanggungjawab, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Penanggungan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI BARANG ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DITAWARKAN I Putu Sika Adi Putra; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.897 KB)

Abstract

Sistem perdagangan sekarang sangat berkembang dengan pesat, dimana banyak penjual menggunakan sistem elektronik yakni menjual produk melalui aplikasi belanja online dan konsumen mudah tergiur dengan apa yang dijual oleh penjual di aplikasi tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen yang barangnya tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan dan bagaimana tanggung jawab penjual barang tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana disebut juga penelitian doktrinal. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai barang yang diterima tidak sesuai dengan aplikasi belanja online dan tanggung jawab dari penjual barang online jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan UUPK yaitu berupa hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan produk yang ditawarkan dimana diatur dalam Pasal 4 UUPK namun Pasal 4 huruf h terdapat kekosongan norma dalam hal jenis barang atau jasa yang mendapatkan penggantian serta penjual barang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban jika barang tidak sesuai yang diatur dalam Pasal 19 UUPK tidak menjelaskan ganti rugi yang diperoleh konsumen. Tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai barang yang diterima tidak sesuai dengan aplikasi belanja online dan untuk mengetahui tanggung jawab dari penjual barang online jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU DI PUSAT PERBELANJAAN Ida Ayu Putri Permata Sari; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.121 KB)

Abstract

Klausula Baku adalah hal yang dikecualikan di sebuah perjanjian jika terdapat klausula yang diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila terdapat klausula tersebut maka dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan klausula baku dalam UUPK dan apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh klausula baku. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni UUPK. Perjanjian Klausula baku dapat dilihat pada pusat perbelanjaan. Dalam pusat perbelanjaan, hal tersebut ini dibuat oleh pihak manajemen pusat perbenjaan tersebut. Dan konsumen sebagai pihak lain yang dirugikan. Maka dari itu perlu ditegakkan hak konsumen. Klausula baku sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam UUPK. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan tindakan pelaku usaha kepada lembaga yang berwenang dan pelaku usaha dikenakan sanksi denda atau pidana, pencabutan izin usaha, perampasan barang yang merugikan bagi konsumen, pidana kurungan terhadap pelaku usaha. Kata Kunci :Konsumen, Klausula Baku, dan Perlindungan Hukum.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA MASUK BAGI ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI DENPASAR Putu Oka Bayu Aditya Kuntala; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.205 KB)

Abstract

Legal consequences of the misuse of entry visas to foreigners at Immigrationoffice Denpasar regulated in Act No. 6 of 2011. This paper aims to The use ofsurveillance and Visa Entry Permit for Foreigners the method used is emperis isdoing field research by interviewing the relevant parties. The use of surveillance andVisa Entry Permit for Foreigners include: Entry and exit of foreigners to and fromthe territory of Indonesia; existence and activities of foreigners in the territory ofIndonesia. Legal consequences arising against the misuse of visas and entry permitsBy Foreign Nationals in the Immigration Office can be given administrativesanctions and criminal sanctions.
URGENSI PENGATURAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA Ida Ayu Putu Sugiantari; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.321 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana. Hasil dari kajian ini menemukan bahwa belum adanya pengaturan secara khusus mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/2019 mengatur mengenai persidangan berbasis online yang hanya khusus pada persidangan perkara perdata, begitu pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/2020 yang saat ini telah diubah menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/2020, Kedua surat edaran tersebut masih belum mengatur mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada proses peradilan di Indonesia, sehingga sangatlah perlu dibuat pengaturan pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana. This study aims to analyze the implementation of online trials in the settlement of criminal cases. The method used in this study is a normative legal research method with an invitation-only approach which refers to an examination of the regulations regarding the implementation of online trials in the settlement of criminal cases. The results of this study found that there was no specific regulation regarding online-based criminal case trials in Indonesia. Supreme Court Regulation Number 1/2019 for assistance regarding online-based trials that are only specific to court proceedings in civil cases, as well as in the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1/2020 which has now been changed to Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5/2020, Both of these circulars have not yet fostered the implementation of online trials in the settlement of criminal cases. This does not guarantee legal uncertainty that has implications for the judicial process in Indonesia, so it is necessary to make arrangements for the implementation of online trials in the settlement of criminal cases.
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) I Dewa Narapati; I Ketut Mertha; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.899 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i12.p06

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di berbagai Negara yang hubungannya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang ideal di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan legal approach (pendekatan Undang-undang), dan comparative approach (pendekatan perbandingan). Hasil dari analisis di dapat harmonisasi aturan dan teori terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pencucian sudah mendukung tetapi dalam segi aturan perlu adanya pedoman pemidanaan terkait penjatuhan sanksi. The purpose of this paper is to identify the regulation of money laundering crimes committed by corporations and to find out the Corporate Criminal Liability in various countries which is related to analyzing corporate criminal liability in the ideal future of money laundering. The research method used in this research is normative juridical. Meanwhile, the approach used in this research is the legal approach, and the comparative approach. The results of the analysis show that the harmonization of rules and theories related to corporate responsibility in laundering has been supported, but in terms of regulations, there is a need for criminal guidelines related to the imposition of sanctions.
Co-Authors Alberto Rischi Putra Bana Diah Vina Laoka Boru Sitorus Ema Wulandari Etik Jamsianah Firhan Umar Bagazi Gede Agus Engga Suryawan Sudirga I Dewa Narapati I Gst. Ag. Gd Surya Banyuning I Gusti Made Aditya Permana I Gusti Ngurah Yudha Adi Pradana I Ketut Mertha I Ketut Sudjana I Made Dwikka Surya Pratama I Putu Sika Adi Putra I Putu Yogi Indra Permana I Wayan Bela Siki Layang Ida Ayu Putri Permata Sari Ida Ayu Putu Sugiantari Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna Komang Alit Antara Komang Tamar Pebru Wijana Made Prasasta Primandhika Made Prilita Saraswati Putri Indrawan Ni Made Ayu Purwati Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Manik Mas Widiasih Ni Putu Nanda Oktaviani Ni Putu Winda Adilla Putri Putri Nik Mirah Mahardani Nindayani Ainan Nirmaya Bekti Nyoman Arista Wirdiantara Putu Oka Bayu Aditya Kuntala Putu Tresna Nararya Indranugraha Putu Tresna Nararya Indranugraha Satria Fajar Putra Dipayana Siti Nurjannah