Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU Hamid Hamid; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1251

Abstract

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan E-Procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Adanya pandemic covid–19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Karakteristik pelaksana cukup baik. meski ,standar prodeur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan. Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas e-procurement dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Para pelaksana e-procurement dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGGUNAAN ALAT PEREKAM PAJAK ONLINE DI KOTA BAUBAU Neny Oktafiah; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1254

Abstract

Penelitian ini menguraikan permasalahan akuntabilitas publik dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengorgansiasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Baubau telah mendorong penyelenggaraan akuntabilitas public yang lebih baik, khusunya pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas program, walaupun penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah dilaksanakan akan tetapi hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Syawaluddin, Syawaluddin; Abidin, Zainul; Islamy, La Ode Syaiful
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2024): Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, September
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v6i2.4699

Abstract

This article explores bureaucratic pathology in the administration of population services at the Department of Population and Civil Registration in Baubau City, focusing on the forms, causes, and solutions to these issues. Utilizing theories from Siagian and Dwiyanto, data were collected through interviews, observations, and document studies, and then analyzed qualitatively. During the analysis, irrelevant data were discarded, and related categories were integrated into a cohesive theme for interpretation. The study's findings reveal that the primary form of bureaucratic pathology is the lack of knowledge and skills among staff, leading to inaccuracy, low work quality, and incorrect actions. The second form of pathology involves bribery and gratuities, while the final issue is staff laziness. The causes of these pathologies are linked to public apathy towards regulations and certain staff members exploiting the situation by soliciting bribes. Proposed solutions include individual approaches, such as placing staff according to their expertise and enhancing discipline, and organizational approaches through the use of information technology, outreach programs, and technical training. These implementations aim to improve service quality and reduce unhealthy bureaucratic practices in Baubau City.
Performance Of The Lamangga Village Government In Murhum Sub-District, Baubau City In Achieving The Land And Building Tax Target (PBB-P2) Farliany Hasinu Daa; La Ode Syaiful Islamy H; Zainul Abidin
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 04 (2024): Education and Sosial science, September-December 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain the performance of the Lamangga Village Government in achieving the target of urban and rural land and building tax (PBB-P2). This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data sources are primary data and secondary data, Data is collected using interview techniques, observation and documentation. Data techniques were analysed by preparing data and organising data, reducing data and presenting data. The results showed that the performance of the Lamangga Village Government in achieving the Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2) target was adequate in terms of responsiveness, productivity, accountability, quality, use of resources and costs. The responsiveness of the Lamangga Village government is good in terms of responding to the hopes and aspirations of the community. Responsiveness is done through socialisation, education, solution finding and facilitation related to PBB-P2 billing and payment. Productivity in achieving PBB-P2 targets can be said to be good. Although currently it has not reached 100% of the target and has not been very effective, there have been real and directed steps to achieve these conditions. Regarding accountability, the Lamangga Village Government follows the rules in collecting taxes. Referring to Baubau City Regional Regulation No. 7 of 2013 and the Mayor's Decree on PBB-P2 collection collectors in Baubau City. Although there is actually a new regulation of the HKPD Law number 1 of 2022, it has not been followed by a new regional regulation. The quality of the Lamangga Village government to fulfil the PBB target can be said to be adequate, because the Lamangga Village Government in serving the community does not discriminate, always fast and precise. The use of resources is well organised from planning to implementation of levies. The resources used, such as staff, collectors and RT and RW heads, are very instrumental and helpful. Honorarium and facility fees are paid by the city government through the Budget Implementation List at Baubau City Bapenda.
Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Keagamaan Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau Ansar, Ansar; H, La Ode Syaiful Islamy; Abidin, Zainul
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Keagamaan Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan pemberian hibah sosial keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Baubau belum efektif sepenuhnya. Masalah ditemukan terutama pada sosialisasi program, pemantauan dan ketepatan waktu. Sosialisasi program dan kegiatan belum dilakukan kepada para penerima bantuan sosial keagamaan. Ketepatan sasaran pada prinsipnya sudah tepat, namun untuk peningkatan ketepatan perlu dilakukan seleksi dan verifikasi lebih kuat dan melakukan kunjungan langsung kepada penerima. Dari sisi waktu, masih terdapat kendala kelengkapan administrasi, penerima bantuan sering terlambat memasukan dokumen kelengkapan sebagai bagian dari pertanggungjawabannya. Pemantauan program tidak dilakukan dengan alasan keterbatasan sumberdaya manusia. Tujuan dari program bantuan sosial keagamaan ini telah tercapai yakni mendukung pengembangan kegiatan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis agama.