Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STUDI KEBERADAAN TAP MPR RI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 Jefirstson Richset Riwukore; Fellyanus Habaora
Jurnal Abdimas Mandiri Vol 3, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.476 KB) | DOI: 10.36982/jam.v3i1.727

Abstract

ABSTRAKStudi ini menjelaskan posisi dan kedudukan Ketetapan MPR RI dalam hirarki perundangan di Indonesia yang dilakukan dengan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi konsekuensi perubahan status Majelis Pemusyarawatan Rakyat Republik Indonesia dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Konsekuensi dari amandem tersebut adalah TAP MPR RI tidak lagi menjadi rujukan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Perundang-Undangan. Namun setelah direvisi dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan implikasi hukum bahwa TAP MPR RI menjadi rujukan bagi peraturan perundangan di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah.Kata kunci: TAP MPR, Undang-Undang, Hukum.
Faktor Penentu dan Dampak Keberadaan Perusahaan Ayam Ras Pedaging di Provinsi Nusa Tenggara Timur: The Determinants and Impact of the Existence of Broiler Business in East Nusa Tenggara Province Jefirstson Richset Riwukore; Yohanes Susanto; Fellyanus Habaora
Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Ve
Publisher : Fakultas Peternakan Universitas Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46549/jipvet.v10i2.101

Abstract

ABSTRACT The research objective is to determine the determinants and impact of broiler chicken companies in East Nusa Tenggara. This research was conducted for 6 (six) months from September 2018-February 2019 with the research locations in Kupang Regency and Kupang City which were determined by purposive sampling. The research method is descriptive employing surveys, observations, and interviews. The informants consisted of 8 (eight) people, namely Head of Animal Husbandry Office of Kupang Regency, Head of Animal Husbandry Field at the Agriculture Office of Kupang City, Researchers from the Undana Faculty of Animal Husbandry, and 5 (five) farmer who are members of the organization Himpuli (Himpunan Pengusaha Unggas Lokal Indonesia). The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis used is descriptive which is described in a narrative. The results showed that NTT Province has the potential to establish broiler breeding companies with a concentration of development in Kupang City or Kupang Regency for Timor Island, Nagekeo Regency for Flores Island, and Southwest Sumba Regency for Sumba Island. The existence of broiler breeding companies in NTT will increase the effectiveness of the broiler marketing chain, stimulate new jobs, increase income supported by policies, socio-culture, economy, and distribution. This of course has been well studied from the aspect of overcoming environmental damage caused by the presence of broiler breeding companies in NTT. Keywords: Companies; Breeding; Broiler ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penentu dan dampak keberadaan perusahaan ayam ras pedaging di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dari bulan September 2018-Februari 2019 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang ditentukan secara purposive sampling. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan cara survei, observasi dan wawancara. Narasumber terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Kupang, Peneliti dari Fakultas Peternakan Undana, dan 5 (lima) pengusaha ayam ras pedaging yang tergabung dalam organisasi Himpuli (Himpunan Pengusaha Unggas Lokal Indonesia). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif yang dijabarkan secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi NTT berpotensi untuk didirikan perusahaan pembibitan ayam ras pedaging dengan konsentrasi pembangunan di Kota Kupang atau Kabupaten Kupang untuk wilayah Pulau Timor, Kabupaten Nagekeo untuk Pulau Flores, dan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk kawasan Pulau Sumba. Adanya perusahaan pembibitas ayam ras pedaging di NTT akan meningkatkan efektifitas rantai pemasaran ayam ras pedaging, menstimulasi lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan yang didukung oleh kebijakan, sosial budaya, ekonomi, dan distribusi. Hal tersebut tentu telah dikaji secara baik dari aspek penanggulangan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya perusahaan pembibitan ayam ras pedaging di NTT. Kata kunci: Perusahaan; Pembibitan; Ayam ras pedaging
Tolerance Portraits in Kupang City Based on Dimensions of Perception, Attitude, Cooperation, and Government Role Jefirstson Richset Riwukore; Fellyanus Habaora; Fakhry Zamzam; Tien Yustini
Jurnal Dialog Vol 44 No 1 (2021): Dialog
Publisher : Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47655/dialog.v44i1.404

Abstract

Humans were influenced by perceptions, attitudes, cooperation, and the government roles to portray indicators of religious tolerance. Therefore, this study was carried out between January and March 2020 to deeply analyze the dimensions of perception, attitude, cooperation, and the roles of the government, using a case study technique with a descriptive approach. The population of this study were 53 people representing religious figures, community leaders, government, and levels of society. A questionnaire was used containing statements based on Likert scale measurements. Data analysis was carried out in a narrative manner. The results showed that the portrait of the dimensions of perception, attitude, cooperation, and the role of the government supports religious tolerance in the City of Kupang. However, it found that a neutral attitude was shown when it was related to the attendance to the worship of other religions. Based on the dimension of cooperation, there were also people who showed a neutral attitude on the donations or social action for the followers of other religions, and a willingness to maintain a normative business that does not conflict with adherents of other religions. Unsur manusia yang dipengaruhi oleh persepsi, sikap, kerjasama dan peran pemerintah merupakan indikator potret terhadap toleransi umat beragama. Untuk hal tersebut maka telah dilakukan penelitian sejak Januari-Maret 2020 tentang potret dimensi persepsi, sikap, kerjasama, dan peran pemerintah, menggunakan teknik studi kasus dengan pendekatan secara deskriptif. Populasi ataupun sampel dalam penelitian ini sebanyak 53 orang sebagai representatif tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan, dan lapisan masyarakat. Metode survei menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan berbasis pengukuran skala Likert. Analisis data dilakukan secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret dimensi persepsi, sikap, kerjasama, dan peran pemerintah mendukung toleransi umat beragama di Kota Kupang. Meskipun demikian masih ada sikap umat beragama yang netral jika terkait dengan kesediaan berada di rumah ibadah pemeluk agama lain yang ada di sekitar tempat tinggal. Berdasarkan dimensi kerjasama, juga terdapat umat yang menunjukkan sikap netral terhadap kesediaan memberikan sumbangan atau aksi sosial kepada pemeluk agama lain, dan kesediaan untuk menjaga normatif usaha yang tidak bertentangan dengan pemeluk agama lain.