Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Global Strategis

The Limitation of United States Deterrence Strategy Towards North Korean Cyber Attacks Kukuh Ugie Sembodho; Agus Trihartono; Abubakar Eby Hara
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.149-166

Abstract

This paper tries to discuss the development of cyberwar that threatens many countries by referring to the example of the North Korean cyberattack against the United States (US). Cyberattack is a relatively new phenomenon that many countries have not been able to anticipate adequately because it is difficult to track it down and also find the actors behind it. So far, countries have frequently accused each other of these attacks, but it is difficult to retaliate or anticipate due to unclear evidence. Unlike conventional warfare, no cyberattack warfare norms have been developed nor have there been any attempts in that direction. One thing that can be done in such a condition is the development of technology that is not only able to ward off the attack but, as stated in the theory of deterrence, can also provide a deterrent effect on the attacking country. By referring to the case of North Korea's attack on the US, we see that even a country as great as the US has not been able to develop a successful deterrence.Keywords: deterrence, cyberspace, cybersecurity, United States, North KoreaTulisan ini membahas mengenai perkembangan perang siber yang menjadi ancaman utama bagi banyak negara hari ini, dengan focus pada serangan siber Korea Utara kepada Amerika Serikat(AS). Serangan siber merupakan fenomena yang relative baru, sehingga banyak negara belum mampu untuk mengantisipasi hal tersebut karena sifatnya yang susah untuk dilacak dan susah untuk mengetahui actor dibalik serangan tersebut. Sejauh ini negara tertentu seringkali dituduh menjadi dalang serangan siber, namun bukti yang seringkali tidak jelas membuat langkah antisipasi atau retaliasi menjadi sulit. Berbeda dengan perang konvensional, hingga saat ini belum ada norma serangan siber yang terbangun, bahkan pembicaraan mengenai hal tersebut cenderung minim. Sejalan dengan hal itu maka dalam perang siber dibutuhkan pengembangan tekonologi yang tidak hanya mampu untuk menangkal serangan tapi juga memberikan efek deterrence bagi negara penyerang. Dengan merujuk pada kasus serangan siber Korea Utara kepada Amerika Serikat, kita dapat melihat bahwa negara sekuat Amerika sekalipun ternyata belum mampu membuat mekanisme deterrence dalam serangan siber.Kata-kata kunci: Deterrence, Ruang Siber, Keamanan Siber, Amerika Serikat, Korea Utara. 
Indonesia’s Food Security and Food Sovereignty Under Agricultural Trade Liberalization Indriastuti, Suyani; Hara, Abubakar Eby; Patriadi, Himawan Bayu; Trihartono, Agus; Sunarko, Bagus Sigit
Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.18.2.2024.431-456

Abstract

Agricultural trade liberalisation affects food security and food sovereignty in Indonesia. This article aims to analyse the extent to which agricultural trade liberalisation impacts food security and food sovereignty, as well as examine the dilemmas faced by the Indonesian government related to agricultural liberalisation, food security, and food sovereignty. This research applies qualitative process-tracing case studies using primary data from interviews and secondary data by analysing documents, news, or statistical data provided by institutions such as Indonesian National Statistics, the Food and Agricultural Organization (FAO), and other institutions. This research found that agriculture is a comparative advantage of Indonesia. It supports the achievement of a surplus balance of trade in the global agricultural markets. However, it is challenging and dilemmatic in the context of food commodities. In the short term, agricultural liberalisation might support the achievement of food security as it provides availability of food and food access both physically and economically. However, at the same time, agricultural liberalisation also threatens food sovereignty as it raises dependence on food imports. In the long run, dependency on food imports could endanger food security if there is a change in the political economy of the global market system.Keywords: Liberalisation of Agriculture, Food Security, Food Sovereignty Liberalisasi pertanian mempengaruhi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak liberalisasi pertanian terhadap ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait liberalisasi pertanian, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif process-tracing analisis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui interview dan data sekunder dikumpulkan dengan metode “desk research” termasuk menganalisis dokumen, berita, atau data statistik yang disediakan oleh lembaga-lembaga seperti Statistik Nasional Indonesia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan lembaga lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa pertanian merupakan keunggulan komparatif bagi Indonesia yang mendukung pencapaian surplus neraca perdagangan komoditas pertanian di pasar global. Namun, dalam konteks komoditas pangan, permasalahan bersifat kompleks dan dilematis. Dalam jangka pendek, liberalisasi pertanian dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan karena menyediakan ketersediaan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Namun, pada saat yang sama, liberalisasi pertanian juga mengancam kedaulatan pangan karena meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Dalam jangka panjang, ketergantungan impor pangan dapat membahayakan ketahanan pangan jika terjadi perubahan struktur ekonomi politik pada sistem pasar global.Kata-kata Kunci: Liberalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan
Navigating Digital Frontiers: Estonia’s e-Residency through the Lens of the Eclectic Paradigm Luhur, Ken Budi; Trihartono, Agus; Hara, Abubakar Eby
Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.19.1.2025.121-142

Abstract

The Estonian e-Residency program, launched in 2014, allows non-residents to access Estonia’s advanced digital infrastructure and services. It provides a secure digital identity to individuals worldwide, enabling them to start and manage a location-independent business online within the European Union without needing to physically reside in Estonia. This study explores the opportunities and challenges of e-Residency through qualitative methods and the Eclectic Paradigm model by John Dunning. While e-Residency does not grant physical residency, citizenship, or tax residency, is especially attractive to individuals seeking to leverage Estonia’s advanced digital infrastructure and favorable business environment. Key opportunities include leveraging Estonia’s advanced digital infrastructure and accessing the European Union market, significantly enhancing business efficiency and economic participation. However, the novelty of the e-Residency concept still faces challenges from the challenge of low global adoption, which requires optimization for broader relevance and impact. Lastly, this research underscores the need for strategic improvements to maximize the program’s potential and suggests further development to achieve its global aspirations. Keywords: e-Residency, Digital Identity, Estonia, Eclectic Paradigm Program e-Residency Estonia, yang diluncurkan pada tahun 2014, memungkinkan non-residen untuk mengakses infrastruktur dan layanan digital canggih Estonia. Program ini menyediakan identitas digital yang aman bagi individu di seluruh dunia, yang memungkinkan mereka untuk memulai dan mengelola bisnis daring yang tidak bergantung pada lokasi di Uni Eropa tanpa perlu bertempat tinggal secara fisik di Estonia. Studi ini mengeksplorasi peluang dan tantangan e-Residency melalui metode kualitatif dan model Paradigma Eklektik oleh John Dunning. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun e-Residency tidak memberikan tempat tinggal fisik, kewarganegaraan, atau pajak tempat tinggal, tetapi sangat menarik bagi individu yang ingin memanfaatkan infrastruktur digital canggih Estonia dan lingkungan bisnis yang menguntungkan. Peluang utama termasuk memanfaatkan infrastruktur digital canggih Estonia dan mengakses pasar Uni Eropa, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi bisnis dan partisipasi ekonomi. Namun, di sisi lain, kebaruan konsep e-Residency masih mengalami tantangan berupa adopsi global yang masih rendah sehingga memerlukan pengoptimalan untuk relevansi dan dampak yang lebih luas. Terakhir, penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan strategis untuk memaksimalkan potensi program dan menyarankan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai aspirasi globalnya. Kata-kata Kunci: e-Residency, Identitas Digital, Estonia, Paradigma Eklektik