Garuda - Garba Rujukan Digital

Consistency and Reconciliation Model In Regional Development Planning Suryawati, Dina; Helpiastuti, Selfi Budi
JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 9, No 2 (2016): September 2016
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jejak.v9i2.7628

The aim of this study was to identify the problems and determine the conceptual model of regional development planning. Regional development planning is a systemic, complex and unstructured process. Therefore, this study used soft systems methodology to outline unstructured issues with a structured approach. The conceptual models that were successfully constructed in this study are a model of consistency and a model of reconciliation. Regional development planning is a process that is well-integrated with central planning and inter-regional planning documents. Integration and consistency of regional planning documents are very important in order to achieve the development goals that have been set. On the other hand, the process of development planning in the region involves technocratic system, that is, both top-down and bottom-up system of participation. Both must be balanced, do not overlap and do not dominate each other.Â regional, development, planning, consistency, reconciliation

Remunerasi Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi Sudrajad, Yori; Helpiastuti, Selfi Budi
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 1 (2017): Juni - November 2017
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

 Dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penerbitan Undang Undang ASN yang menggantikan UU No. 43 tahun 1999 adalah untuk mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Didalam UU No.5 tahun 2014 ini, diatur tentang remunerasi sebagai pelaksanaan didalam penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara. Pemerintah memberikan remunerasi sebagai dorongan kepada pegawai untuk bekerja dengan lebih baik lagi secara profesional. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat remunerasi dapat diperoleh melalui penguasaan kompetensi dibidangnya. Setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Lebih lanjut, kompetensi Aparatur Sipil Negara meliputi: kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial cultural. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN tidak hanya mencakup substansi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjawab isu strategis nasional dan regional tetapi juga harus menjelaskan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta metode lain yang diatur dalam ASN. Pemerintah perlu merumuskan bagaimana transisi dari pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini kepada model yang baru. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik pusat maupun daerah perlu dilakukan untuk memecahkan masalah perubahan tata kelola tersebut. Dengan semakin meningkatkanya kompetensi serta ketrampilan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara maka diharapkan tingkat remunerasi yang diperoleh juga akan semakin meningkat.

Consistency and Reconciliation Model In Regional Development Planning Suryawati, Dina; Helpiastuti, Selfi Budi
JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 9, No 2 (2016): September 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jejak.v9i2.7628

The aim of this study was to identify the problems and determine the conceptual model of regional development planning. Regional development planning is a systemic, complex and unstructured process. Therefore, this study used soft systems methodology to outline unstructured issues with a structured approach. The conceptual models that were successfully constructed in this study are a model of consistency and a model of reconciliation. Regional development planning is a process that is well-integrated with central planning and inter-regional planning documents. Integration and consistency of regional planning documents are very important in order to achieve the development goals that have been set. On the other hand, the process of development planning in the region involves technocratic system, that is, both top-down and bottom-up system of participation. Both must be balanced, do not overlap and do not dominate each other.Â regional, development, planning, consistency, reconciliation

Evaluasi Kinerja PDAM Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard Hubaisy, Zarrin; Suharsono, Agus; Helpiastuti, Selfi Budi
e-Sospol Vol 1 No 1: Alokasi Dana Desa dalam Formulasi Kebijakan
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Regional Water Company (PDAM) is one form of Local Authority-Owned Enterprise (BUMD) that provides services in the provision of clean water to the society. Although in the year 2010, it was in the “healthy” category, in some important ways it still has problems, such as financial target that was achieved only 60%, the clean water service coverage of downtown population which is imbalance with the number of population, water production value which is still higher than the water sale to the community members as well as the efficiency level of employees toward the water connection which has not reached the target. In order to improve the company services and development, it is necessary to measure the performance of the Regional Water Company (PDAM) of Probolinggo City. Balanced Scorecard Perspective was used in this research. Time series data were collected by the document study and was analyzed with descriptive statistical technique. The analysis results were presented in graphical form. The research was intended to evaluate the PDAM performance of Probolinggo City. The results showed that, in the balanced scorecard perspective, PDAM performance of Probolinggo City in 2009 – 2011 was categorized “not good”. Keywords: public organization, balanced scorecard

Remunerasi Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi Yuniantoro Sudrajad; Selfi Budi Helpiastuti
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penerbitan Undang Undang ASN yang menggantikan UU No. 43 tahun 1999 adalah untuk mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Didalam UU No.5 tahun 2014 ini, diatur tentang remunerasi sebagai pelaksanaan didalam penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara. Pemerintah memberikan remunerasi sebagai dorongan kepada pegawai untuk bekerja dengan lebih baik lagi secara profesional. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat remunerasi dapat diperoleh melalui penguasaan kompetensi dibidangnya. Setiap Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Lebih lanjut, kompetensi Aparatur Sipil Negara meliputi: kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial cultural. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN tidak hanya mencakup substansi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjawab isu strategis nasional dan regional tetapi juga harus menjelaskan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta metode lain yang diatur dalam ASN. Pemerintah perlu merumuskan bagaimana transisi dari pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini kepada model yang baru. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik pusat maupun daerah perlu dilakukan untuk memecahkan masalah perubahan tata kelola tersebut. Dengan semakin meningkatkanya kompetensi serta ketrampilan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara maka diharapkan tingkat remunerasi yang diperoleh juga akan semakin meningkat. Kata Kunci: Remunerasi, Kompetensi

Marine Co-Management: Marine Governance in Improving the Welfare of Fishermen in Jembrana, Bali Lailatus Sah’ro; Agus Trihartono; Hary Yuswadi; Selfi Budi Helpiastuti
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4745

This research is motivated by the uniqueness of marine governance for the welfare of fishermen in the perspective of co-management. An alternative model or solution to marine management problems. Implementing this model requires collaborative management by combining elements of the user community (fishermen groups, fisheries entrepreneurs and others) and the government. This research is focused on Pengambengan Village, Negara District, Jembrana Regency, Bali Province. The type of this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used include direct observation (observation), interviews (interviews), and data collection through documents and triangulation techniques. The results of the study indicate that marine governance for the welfare of fishermen can be pursued with a co-management model. The co-management model can unite related institutions, especially fishermen and the government as well as other stakeholders in every resource management process starting from planning, implementation, utilization and supervision. Marine co-management as an effort to increase marine potential that can be utilized optimally by fishermen.

Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif Melalui Pasar Lumpur Selfi Budi Helpiastuti
Journal of Tourism and Creativity Vol 2 No 1 (2018): Tourism and Creativity
Publisher : Diploma Travel Business, Faculty of Social and Political Science, Jember University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jtc.v2i1.13837

Abstract The development of creative tourism destinations has become a "trend" in the last decade. Starting from a creative idea for an attraction, the addition of activities of the tourists to follow activities presented, to regional imagery at the regional, national and even international, which is mostly done by every region / city. This paper aims to describe the development of creative tourism destinations through the mud market. The author uses discourse analysis approach to analyze the development of creative tourism destinations. In the development of creative tourism destinations, an understanding of 3 (three) components in creative tourism are: (1) something to see, (2) something to do and (3) something to buy. The results of this analysis indicate that in the development of creative tourism destinations using two components only something to see and something to do, by creating attractions and activities of the creative and innovative tourists typical of the area. However, in terms of practical development of creative tourism destinations is balanced with something to buy associated with the development of creative economy as a driver of tourism economy. Keywords: Creative Tourism, Something to See and Something to Do

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN BONDOWOSO MELALUI KAJIAN POTENSI KLASTER INDUSTRI KECIL Nian Riawati; Rachma Fitriati; Dina Suryawati; Suji Suji; Selfi Budi Helpiastuti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 11 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v11i2.34175

Penelitian ini menganalisis pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bondowoso yang berfokus pada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya serta kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis industri kecil dan menengah yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bondowoso serta strategi yang sesuai untuk pengembangannya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian berdasarkan hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa kelompok usaha kecil menengah yang memiliki kontribusi terbesar pertama berada pada kelompok yang berasal dari sektor makanan dan minuman yang berlokasi di Kecamatan Tapen, yang kedua adalah usaha kecil menengah dari sektor selep/penggilingan yang berlokasi di Kecamatan Bondowoso, dan ketiga adalah usaha kecil menengah dari sektor alat rumah tangga dan mainan di Kecamatan Curahdami. Strategi pengembangan UKM di Kabupaten Bondowoso yang tepat adalah dengan pemberiaan fasilitas pembinaan, pengembangan SDM, bantuan peralatan dan pemasaran melalui promosi.

Model Pendekatan Adaptif sebagai Upaya Membangkitkan Resiliensi UMKM Suryawati Suryawati; Selfi Budi Helpiastuti; Alfareza Firdaus; Suji Suji
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v12i1.51741

Penelitian ini bermula dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat guna membangkitkan kembali perekonomian nasional di masa pandemi termasuk UMKM yang masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hambatan utama para pelaku UMKM berupa akses permodalan yang terbatas, promosi dan distribusi yang terhambat, sarana produksi yang tidak memadai serta geliat perekonomian yang lesu di masa pandemi. Upaya untuk pemulihan tidak hanya dibebankan pada pemerintah pusat semata, pemerintah daerah juga bertanggungjawab atas hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain strategi dan diskresi kebijakan Pemerintah Daerah (local discretion) untuk meningkatkan daya resiliensi ekonomi UMKM. Penelitian ini menggunakan perspektif Soft Systems Methodology (SSM). SSM merupakan sebuah perspektif penelitian yang mampu menganalisis situasi masalah yang berantakan (tidak terstruktur) menjadi situasi masalah terstruktur berikut pula dengan bangun desain model konseptual yang sesuai dengan situasi masalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama yang terjadi dalam upaya membangkitkan resiliensi ekonomi UMKM yaitu kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendorong upaya fasilitasi dan pembantuan UMKM. Model konseptual yang dikonstruksi untuk menjabarkan masalah yang ada yakni melalui Pendekatan Adaptif (adaptive approach) dengan tiga unsur pembentuk yaitu aktivitas kelembagaan, sistem teknologi yang adaptif, dan partisipasi publik.

Development of Resources and Integration of Spiritual Values: A Model for the Development of State Apparatuses in Situbondo District Nina Sa’idah Fitriyah; Arief Tukiman Hendrawijaya; Selfi Budi Helpiastuti; Edy Wahyudi
Journal of Social Interactions and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): July 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jsih.v2i2.5314

This article discusses the development of human resources and the integration of spiritual values in the context of developing state apparatus in Situbondo Regency. Human resource development is not only related to increasing technical competence but also involves aspects of values and spirituality. Spiritual values include integrity, ethics, morality, responsibility, values-based leadership, and concern for the welfare of society. The integration of spiritual values aims to create responsible, fair, and public service-oriented officials. The results of this study show that a model for developing state apparatus that integrates spiritual values is a strong foundation in increasing technical competence and forming good character. The Situbondo Regency Government took steps which included identifying and introducing spiritual values, training and developing ethics, fostering values-based leadership, integrating spiritual values into organizational policies and processes, and improving welfare and work balance. Through this approach, it is hoped that state apparatus in Situbondo Regency will be created who are not only competent in the technical field but also have a good attitude and respect moral values. The development of human resources with a spiritual approach will help create public services that are of high quality, transparent, and oriented to the interests of the community.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search