Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review ADIL : Jurnal Hukum Info Abdi Cendekia DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Nelly Ulfah Anisariza
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELARANG PENGGUNAAN PRODUK CRYPTOSEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MAUPUN SUBYEK KOMODITAS YANG BISA DIPERDAGANGKAN MELALUI BURSA BERJANGKA DI INDONESIA Derta Rahmanto; Nelly Ulfah Anisariza
Jurnal ADIL Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v11i2.1648

Abstract

Penelitian ini mengkaji legalitas produk crypto berikut produk turunannya, sebagai alat pembayaran/tukar maupun sebagai salah satu bagian dari komoditi berjangka berikut mekanismenya, dikaitkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan analisisnya. Alhasil, implementasi penegakan hukum terhadap larangan penggunaan produk cryptovideUndang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI No. 18/40/PBI/2016, PBI No. 19/12/PBI/2017, dan PBI No. 20/6/PBI/2018 masih dalam tahap sosialisasi adanya larangan saja. Berbeda halnya dengan kebolehan untuk menjadikan produk cryptosebagai subyek komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka Indonesia sesuai mekanisme sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, yang pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap produk crypto sebagai benda yang dapat dimiliki/dikuasai atau bahkan diwariskan menurut KUHPerdata.
Kedudukan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga : Sebuah Penyuluhan Di Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Kukuh Fadli Prasetyo; Nelly Ulfah Anisariza; Liza Evita
Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53276/dedikasi.v3i1.94

Abstract

Sejalan dengan upaya penciptaan desa-desa yang demokratis di Indonesia, artikel ini menyumbangkan sebuah gambaran dari beberapa permasalahan hukum yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Bantarsari. Sebagai asumsi awal atas adanya indikasi kesalahpahaman Pengurus RT/RW terhadap statusnya, materi mengenai status dan peran dari Pengurus RT/RW. disampaikan pada sebuah kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas YARSI Berikutnya, dalam sebuah diskusi yang dialogis, kami menangkap sekurang-kurang dua permasalahan hukum yang potensial dihadapi oleh Pengurus RT/RW ini. Pertama, sekalipun bukan debitur dalam perjanjian pinjaman online, seorang pengurus terseret ke dalam penyelesaian pinjaman online yang dilakukan oleh seorang warga yang tinggal di lingkungannya. Kedua adalah kerap kalinya pengurus memasuki pekarangan warga tanpa izin ketika hendak melerai atau menyelesaikan perselisihan antar warga.
Penerapan Fungsi Sosial Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Masyarakat Chandra Yusuf; Nelly Ulfah Anisariza
Nagari Law Review Vol 2 No 2 (2019): Nagari Law Review (NALREV)
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.144-152.2019

Abstract

This article analyzes the position of ideal social functions in IPR which should be regulated by the government. The purpose of writing this article is to examine the social functions of the government to overcome the conflicting intellectual property rights of individuals with the rights of other individuals. This article proves that IPR aims to protect individual intellectual property. The application of IPR has separated intellectual property from the people. Though intellectual property arises in the community. The community environment can provide inspiration to find ideas. Individuals cannot live outside the community. Therefore, intellectual property must provide benefits to the community. Social functions will play a role in overcoming conflicts of intellectual property rights between owners. The dialectic pendulum that sways between the two points of view will stop and produce the most ideal position. In accordance with the dialectic of Hegel which places the initial position (thesis) which has a circle within itself. The negation that occurs makes the change to the final position (anti-thesis), which results in the most recent position (synthesis). If individual discoveries are absolute rights, then other individuals also have the same rights. IPR will be bound in its use in the community. If an individual's intellectual property rights conflict with the rights of other individuals, the government will emphasize social functions in overcoming them.
Pentingnya Pembentukan Perkumpulan bagi Pelaku UMKM Kebon Manggis Matraman Purwaningsih, Endang; Irwan Santosa; Nelly Ulfah Anisariza
Info Abdi Cendekia Vol. 6 No. 2: Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v6i2.79

Abstract

Tujuan program ini adalah memberikan pengayaan materi tentang pentingnya peran perkumpulan bagi upaya menunjang keberlangsungan serta kemajuan pelaku UMKM dalam usahanya, serta memberikan motivasi untuk membuat perkumpulan UMKM. Mitra dalam program ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Manggis Matraman, berjumlah 270 orang. Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang legalitas dan tata cara pembentukan perkumpulan berbadan hukum, (2) kurangnya intervensi & fasilitasi, hingga saat ini belum ada pihak yang memfasilitasi berdirinya perkumpulan, dan (3) kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku UMKM terkait legalitas seputar usaha dan badan usaha. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan serta pendampingan hingga para pelaku UMKM termotivasi untuk mendirikan atau membentuk perkumpulan untuk memperkuat legalitas bersama dan memperlancar program-program pemerintah maupun institusi lain yang dapat disalurkan melalui perkumpulan. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, bahwa telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan berkaitan dengan pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan urgensi perkumpulan Pelaku UMKM, legalitas perkumpulan serta motivasi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas perkumpulan.
Co-Authors Chandra Yusuf Derta Rahmanto Endang Purwaningsih Irwan Santosa Kukuh Fadli Prasetyo Liza Evita