Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI AKTA NOTARIS SEBAGAI KESEPAKATAN ANTARA KURATOR DENGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PENITIPAN ASET BOEDEL PAILIT Ragan Varian Antariksa; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Jurnal ADIL Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i1.2827

Kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitor, hasil penjualan tersebut dapat dibagikan secara adil dan proposional kepada sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kecuali diantara kreditor tersebut memiliki dasar alasan untuk didahulukan. Wewenang sita umum tersebut diberikan kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangannya mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan dikehendaki oleh yang berkepentingan. Dalam perkara a quo terjadi polemik antara Kurator dan kreditor atas aset boedel pailit. Maka dalam perkara a quo diperlukannya peran Notaris sebagai “penengah” yang bertugas membuat Akta Kesepakatan antara Kurator dengan Kreditor Separatis dalam penitipan aset boedel pailit di kantor Notaris. Perumusan masalah ini untuk menganalisa eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan boedel pailit di kantor Notaris dan menemukan perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan akta kesepakatan penitipan aset boedel pailit di kantor Notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan, penelitian ini membandingankan antara hukum kepailitan, hak tanggungan, jabatan notaris dengan doktrin-doktrin para ahli. Disimpulkan Notaris dimungkinkan membuatkan Akta Kesepakatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan demi kemanfaatan semua pihak.

Pentingnya Pembentukan Perkumpulan bagi Pelaku UMKM Kebon Manggis Matraman Purwaningsih, Endang; Irwan Santosa; Nelly Ulfah Anisariza
Info Abdi Cendekia Vol. 6 No. 2: Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v6i2.79

Tujuan program ini adalah memberikan pengayaan materi tentang pentingnya peran perkumpulan bagi upaya menunjang keberlangsungan serta kemajuan pelaku UMKM dalam usahanya, serta memberikan motivasi untuk membuat perkumpulan UMKM. Mitra dalam program ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Kebon Manggis Matraman, berjumlah 270 orang. Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: (1) keterbatasan akses informasi hukum terlebih tentang legalitas dan tata cara pembentukan perkumpulan berbadan hukum, (2) kurangnya intervensi & fasilitasi, hingga saat ini belum ada pihak yang memfasilitasi berdirinya perkumpulan, dan (3) kurangnya wawasan pengetahuan hukum pelaku UMKM terkait legalitas seputar usaha dan badan usaha. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan serta pendampingan hingga para pelaku UMKM termotivasi untuk mendirikan atau membentuk perkumpulan untuk memperkuat legalitas bersama dan memperlancar program-program pemerintah maupun institusi lain yang dapat disalurkan melalui perkumpulan. Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, bahwa telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan berkaitan dengan pengetahuan para pelaku UMKM berkaitan dengan urgensi perkumpulan Pelaku UMKM, legalitas perkumpulan serta motivasi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas perkumpulan.

The notary's moral responsibility to provide legal counseling to the parties in making the sale and purchase deed Munjayanah Dwi Harviah; Irwan Santosa; Iskandar Muda
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 01 (2024): Informatika dan Sains , Edition March 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Notary is a general official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities. Notary authority in providing legal counseling based on the law of the notary position, a notary must educate the public or the parties and be morally responsible to the parties in making the sale and purchase deed, which will make the deed before the notary regarding rights and obligations. According to the applicable provisions, the sale and purchase of land rights must be carried out before the PPAT, but in everyday life it turns out that there are still many transfers of land rights carried out under the hands in the sense that they are not carried out in accordance with applicable regulations, this will certainly be very detrimental to the buyer, because he can only control the right to land physically, legally ownership of the land is fixed with the seller. This research uses a normative juridical approach method, The data used are secondary data, Data analysis used normative analysis, The purpose of this study is to determine the moral responsibility of notaries in providing legal counseling to the parties. As well as legal consequences for notaries who do not provide legal counseling to the parties in making the sale and purchase deed. The results of this study show that the sale and purchase of land carried out by a receipt is legal as long as the material conditions are met. Efforts can be made to buy and sell land with a receipt by filing a lawsuit with the chairman of the competent local district court.

Notary's responsibilities in preventing the crime of money laundering by applying the principles of knowing the service user Siddiqiyah, Arofatus; Irwan Santosa; Iskandar Muda
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 01 (2024): Informatika dan Sains , Edition March 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this research is to know and analyze the legal responsibility of Notary in applying the principle of knowing the service user related to the prevention of money laundering and the legal consequences if the Notary does not apply it related to the deed he made. Notaries have a big role and responsibility in carrying out a legal action because they must always act according to their principles, namely prudence in making authentic deeds, Notaries must be able to examine all relevant facts in their considerations based on applicable laws and regulations. This research uses normative legal research methods with the approach of laws and regulations, norms and doctrines as the main study. The results show that the application of the principle of recognizing service users by Notaries regulated in Permenkumham Number 9 of 2017 which is another authority of Notaries regulated outside the UUJN obtained by attribution and the authority aims to contribute to the government in order to anticipate and eradicate money laundering in Indonesia. Because the application of the principle of recognizing service users is an authority that must be implemented, the legal consequences if proven not to apply it will be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 85 of the Law on Notaries.

INVESTASI MODAL VENTURA DI WILAYAH DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK Windhatria, Inna; Irwan Santosa; Iskandar Muda
Jurnal ADIL Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i2.4607

Lembaga Pembiayaan di Indonesia yang dikenal dengan modal ventura mempunyai beberapa pola dalam pembiayaannya, salah satunya dengan pola bagi hasil antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Pada umumnya perusahaan modal ventura tidak melihat aspek jaminan milik perusahaan pasangan usaha. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura dapat disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai konpensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat di hadapan notaris dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum investasi modal ventura yang perjanjiannya dibuat di hadapan notaris. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative murni, yaitu penelitian hukum dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian ditemukan bahwa Perusahaan modal ventura tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena perusahaan modal ventura bukan lembaga perbankan, tetapi perusahaan modal ventura diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan setiap 3 (tiga) tahun periodik. Perusahaan modal ventura dapat membuat klausul jaminan, tetapi hanya untuk pola pinjam-meminjam bukan untuk pola bagi hasil. Pola bagi hasil yang menempatkan anggotanya sebagai susunan usaha, tidak diperkenankan, karena tidak lazim membebankan jaminan kepada sesama pemilik perusahaan. Peran notaris hanya bersifat preventif atau pencegahan bukan untuk perlindungan dan penunjang untuk membuat akta atau perjanjian.

ASPEK KEPASTIAN HUKUM SENGKETA HIBAH YANG MENGANDUNG PENGHARAPAN IMBALAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Mamonto, Iip Purwantini Jeane; Irwan Santosa; Iskandar Muda
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4162

Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu adalah pengadilan agama. Hibah adalah salah satu jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya. Menjadi persoalan ketika pengadilan agama dalam putusan sela menyatakan berwenang memeriksa perkara hibah, namun dalam putusan akhir menolak gugatan hibah dengan alasan yang disengketakan bukan merupakan peristiwa hibah. Permasalahan ini muncul dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty, yang akan dikaji melalui jenis penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris atau pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan dalam merumuskan dan menentukan kualifikasi perjanjian peralihan tanah yang disengketakan, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum suatu penghibahan menjadi bukan hibah dilihat dari aspek kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan, perjanjian peralihan tanah yang disengketakan adalah peristiwa hibah, pun jenis perkara yang diperiksa adalah perkara hibah. Namun hibah yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun hibah, yang berkonsekuensi hukum hibah menjadi batal. Namun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan yang menyimpulkan peralihan tanah tersebut bukan berkualifikasi hibah, sedangkan pokok perkaranya telah diadili hingga putusan akhir, menjadikan pertimbangan hukum putusannya tidak tepat dan tidak konsisten sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

KeabsahanaAkta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau Dari HukumiIslam dan KUHPerdata Di Indonesia Ratna Sukowati; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4464

Perkawinan beda agama sekarang masih menjadi masalah kompleks di Indonesia karena Hukum Islam dan Hukum KUHPerdata memiliki aturan yang berbeda mengenai keabsahan Perkawinan, Pewarisan, Status Anak dan Keabsahan Akta Notaris pewarisan beda agama khususnya untuk agama islam. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta perwarisan beda agama serta bagaimana legalitas akta waris beda agama yang dibuat oleh Notaris. Penelitianiini menggunakan metode yuridis empiris dan didukung wawancara ahli hukum islam dosen Universitas Yarsi serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian kewenanganaNotaris dalam pembagian waris hanya sebatas pada waris barat(BW) saja, karena waris islam notaris tidak berwenang membuat akta waris islam sebelum ada penetapan waris dari Pengadilan Agama melalui putusanHakimMAnomorr368K/AG/1995,51K/AG/2001,16K/AG/2010,721K/AG/2015, ahliwaris nonmuslim masih dapat waris dari ayahnya yang muslim melalui Wasiat Wajibah paling besarnya 1/3 darii harta peninggalan dan legalitas keabsahan akta tersebut pewaris yang beragama islam apabila membuatt dan membagikann warisan berdasarkan aktaanotaris kepada ahli waris nonmuslim maka akta tersebut tidak sahh atau batall demi hukum atau akta dibawah tangan seharusnya wasiat saja.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search