Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sasana Bulletin of Community Engagement Case Law MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary
Tetti Samosir
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EFEKTIFIKASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Tetti Samosir
Jurnal ADIL Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.446 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v6i2.821

Abstract

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negarahukum. Salah satu konsekuensi negara hukum adalah adanya peradilan yangbebas. Untuk itu, telah diletakkan dasar hukum peradilan di Indonesiasebagaimana termaktub di dalam Pasal 24 UUD 1945. Di dalam Pasal 24 ayat (1)UUD 1945 disebutkan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah dan disempurnakan denganUndang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Secara khusus untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan TataUsaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang–UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteramserta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum danmenjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antaraaparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Sehinggamasyarakat sangat berharap undang-undang ini mampu menyelesaikan segalapersoalan atau sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata (masyarakat) dengan badan atau pejabat tata usahanegara (pemerintah). Orang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara, atas Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Keputusan TataUsaha Negara tersebut,telah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau badanhukum perdata yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Gugatan Penggugatatas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara tersebut, dikabulkan dan dimenangkan oleh penggugat, dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, dalampelaksanaannya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimenangkanPenggugat, tidak ditaati atau dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Tergugat), terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan dan mengabaikan putusan pengadilan tersebutternyata tidak ada sanksi hukum yang tegas.
Legalitas Pengembangan UMKM Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Fitra Rahmadani; Fotri Apik Rakhmawati; Tetti Samosir
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 11 (2024): November
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran krusial dalam perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kajian ini meneliti pentingnya legalitas dan regulasi yang mengatur UMKM dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan, yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan pengumpulan data dari sumber resmi, artikel penelitian, dan sumber digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM beroperasi di berbagai sektor dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Namun, mereka menghadapi tantangan, termasuk kesulitan dalam memperoleh izin usaha, akses modal, dan pemahaman regulasi. Meski pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, efektivitas implementasi di lapangan masih rendah. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan sosialisasi kebijakan, pengembangan platform digital, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan negara hukum kesejahteraan yang lebih baik.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt.G/2019/Pn Bjb) Hammad, Fadhl; Tetti Samosir
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2945

Abstract

Tanah dan pembangunan adalah elemen penting dalam kemajuan suatu negara. Tanpa akses tanah yang memadai, pembangunan tidak dapat berjalan efektif. Seiring berkembangnya pembangunan, permintaan tanah untuk berbagai proyek meningkat, mencakup kepentingan negara, masyarakat, dan bisnis. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering melibatkan tanah negara atau milik masyarakat dengan berbagai bentuk kepemilikan, seperti hak milik individu, badan hukum, atau masyarakat adat. Namun, kebijakan pengadaan tanah sering kali memunculkan kontroversi, terutama terkait transparansi dan keadilan dalam pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang kehilangan haknya. Kebijakan ini harus mematuhi prinsip hukum dan nilai-nilai yang berlaku, meskipun praktiknya sering menemui tantangan. Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis, ditemukan bahwa sengketa tanah warisan H. Asman Bin Yakup yang digunakan untuk Asrama Haji menunjukkan perlindungan hukum atas hak milik tidak terpenuhi. Sengketa ini melibatkan penerapan prinsip ne bis in idem dan Rechtverwerking, di mana pengadilan menolak gugatan karena dianggap tidak dapat diterima. Gugatan tersebut ditolak karena tanah telah digunakan selama lebih dari 30 tahun tanpa protes dari penggugat, dan gugatan dianggap kabur karena tidak jelas dalam merinci pelanggaran hukum yang diduga terjadi.
KEPASTIAN PENETAPAN HARGA BIDANG TANAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG) Gugum Gumilar; Tetti Samosir
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4639

Abstract

Nilai harga jual beli tanah merupakan hasil dari kesepakatan para pihak sendiri (penjual-pembeli) yang diinformasikan kepada PPAT. Tujuan penelitian aspek hukum penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli dan kepastian hukum kewenangan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang aspek hukum penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepastian hukum kewenangan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap penetapan harga bidang tanah pada transaksi jual beli tidak terdapat aturan dan kebijakan yang mengatur.
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN TANAH YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK AKSES JALAN (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn) Reynaldi; Tetti Samosir
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4640

Abstract

Dalam hal pemilik tanah telah memberikan akses jalan keluar dari halamannya dengan konsep kompensasi, akan tetapi penerima akses jalan keluar menyalahgunakannya dengan mendirikan bangunan di atas tanah akses jalan tersebut, hal ini merupakan bentuk PMH. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan hasil penelitian tentang akibat putusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menyalahgunakan tanah membangun garasi mobil yang diberikan pemilik tanah untuk akses jalan, Penggugat (pemberi akses jalan) melakukan pembongkaran terhadap garasi mobil yang dibangun pihak Tergugat dan biaya pembongkaran garasi mobil tersebut diganti pihak Tergugat sebesar tiga ratus ribu rupiah. Dasar pertimbangan Hakim, bahwa Tergugat telah melakukan PMH berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kompensasi yang dituangkan dalam kuitansi bukan merupakan bentuk peralihan hak atas tanah melalui jual beli.
STUDY OF THE ACCURACY OF ELECTRONIC LAND CERTIFICATE CHECKING (CASE STUDY: LAND OFFICE OF ADMINISTRATIVE CITY SOUTH JAKARTA) Tetti Samosir; Banu Sopian Hardiansyah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5600

Abstract

On April 25, 2022, Technical Instructions Number 3/Juknis-HK.02/IV/2022 concerning electronic certificate and land registration certificate (SKPT) checking services was issued. Based on the Technical Instructions, since April 25, 2022, electronic land certificate checking registration services have been implemented simultaneously in all Land Offices in Indonesia. The author formulates the problem as follows: First, How is the accuracy of electronic land certificate checking at the South Jakarta Administrative City Land Office? Second, What are the obstacles faced in electronic land certificate checking at the South Jakarta Administrative City Land Office? The type of research used is normative legal research with documentary studies using secondary data and qualitative data analysis techniques and interviews were conducted with parties directly related to this research. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that: First, That IT-based services are very much needed at this time to support the problem of electronically integrated systems and accelerate services to the public. So that the effectiveness of government services can be maximized. However, in practice, inaccuracies are still found in the results of electronic land certificate checking in one day of registration with a volume of incoming files between 100 to 150 applications with an accuracy ratio of 90% and inaccuracies of 10%. This is caused by the certificate not being validated at the beginning by human error and the data not being updated at the Data and Information Center on the BPN Central server which results in inaccurate land certificate checking results in the final results of the issuance of the check. Second, the obstacles faced by users of electronic land certificate checking services, namely PPAT and BPN, are basically mostly related to the IT system and server of the Electronic Land Certificate Checking Registration Service. Users of the Electronic Land Certificate Checking Registration Service must be skilled and adequate in using all the devices needed to complete the certificate checking registration.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pengurusan Tanah melalui Pelatihan dan Pendampingan Hukum di Desa Langensari Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat Anggriani, Jum; Tetti Samosir; Asep Bambang Hermanto
Bulletin of Community Engagement Vol. 5 No. 2 (2025): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v5i2.1784

Abstract

This study aims to enhance the understanding of land administration procedures among residents of Langensari Village, Karang Tengah District, Cianjur Regency, West Java, through legal training and assistance. The main issue identified is the community's limited knowledge of land management procedures, which has led to a high percentage of uncertified land ownership (65%) and an increase in land disputes (27% over the past five years). The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through both library research and fieldwork, including observations, interviews, and questionnaires. The legal training and assistance program was implemented in four stages: public outreach, technical workshops, legal consultations, and direct legal assistance. The results indicate a significant improvement in community understanding of land registration procedures (from 23% to 78%), types of land rights (from 18% to 65%), and land registration documentation (from 32% to 81%). Positive outcomes of the program include increased public interest in obtaining land certificates, a 15% reduction in land disputes, and improved access to financing for residents. The training and legal assistance model developed in this study shows strong potential for replication in other rural areas with similar characteristics. The findings underscore the need to integrate land law awareness programs into broader village development strategies and to establish an accessible, integrated land database system for the community
Co-Authors Asep Bambang Hermanto Banu Sopian Hardiansyah Fitra Rahmadani Fotri Apik Rakhmawati Gugum Gumilar Hammad, Fadhl Jum Anggriani reynaldi