Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum E-SOSPOL Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris) Strata Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum J-CEKI PESHUM
Slamet Haryadi
STIH Muhammadiyah Kotabumi
Religion Aerospace Engineering Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
From Offender to Victim: The Urgency of Juvenile Sentencing in the Justice System - Legal and Psychological Aspects in the Case Study of Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kbu Haslin, Wendy Heri; Haryadi, Slamet
Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris) Vol. 13 No. 2 (2025): June: Sosateris
Publisher : Intitute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/xt41hx79

Abstract

This study aims to analyze the urgency of juvenile sentencing within the justice system, focusing on Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kbu. The research employs a qualitative approach, specifically legal decision analysis, to examine the case. The findings indicate that criminal responsibility for perpetrators of sexual offenses against minors must consider various factors, both internal and external. In this case, the judge determined that the defendant was guilty of attempted sexual assault and imposed a two-year prison sentence at the Child Special Development Institution (LPKA). This decision reflects a rehabilitative approach that aligns with the child's right to education and social reintegration. Furthermore, the study identifies the lack of sex education and the influence of an unhealthy environment as contributing factors to the occurrence of sexual offenses. The study contributes to juvenile justice policy by highlighting the importance of integrating comprehensive sex education and family communication into legal frameworks to prevent juvenile delinquency. Therefore, a holistic approach is necessary, involving comprehensive sex education, open communication within families, and supervision of media influences and peer environments to prevent deviant behavior among children
Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Sri Bandung Kabupaten Lampung Utara Utama, Novisma Magra; Haryadi, Slamet
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i3.857

Abstract

Kewenangan desa dalam mengelola potensi pariwisata berbasis kesejahteraan masyarakat merujuk pada peran strategis pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan kesejahteraan melalui pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara, khususnya Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah, menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya dukungan pemerintah daerah dan minimnya kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk agen perjalanan dan investor. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kewenangan desa dalam mengelola potensi wisata berbasis komunitas (community-based tourism) di Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah, serta faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kewenangan tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode hukum non-doktrinal dengan pengumpulan data sekunder dan kesimpulan melalui logika deduktif. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan desa dalam mengelola potensi wisata berbasis komunitas (community based tourism) di Desa Sri Bandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Desa Wisata dengan menetapkan struktur pengelola wisata Green Bamboo, melakukan brandingdan marketing Green Bamboo kepada masyarakat, melakukan perawatan dan mengelola pendapatan. Faktor penghambat internal mencakup perbedaan visi, kurangnya tenaga kerja, dan minimnya promosi budaya. Faktor eksternal meliputi kecemburuan sosial, ketidakpatuhan pengunjung, serta aksesibilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Analisis ini menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan elemen kunci dalam mendukung pengelolaan pariwisata desa berbasis komunitas secara berkelanjutan. Kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk memastikan pengembangan potensi wisata desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Strategi Pemberantasan Pungutan Liar dalam Praktik Petty Corruption di Pemerintahan Daerah Lampung Utara Juliandri; Haryadi, Slamet
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1554

Abstract

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk korupsi kecil (petty corruption) yang kerap terjadi dalam pelayanan administrasi publik di Indonesia, termasuk pada sektor kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pungli dan menganalisis efektivitas kebijakan hukum serta strategi pemberantasan petty corruption yang telah diterapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal research dengan teknik wawancara dan observasi lapangan, serta analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli terjadi secara sistemik karena adanya celah regulasi, lemahnya pengendalian internal, serta tidak optimalnya implementasi digitalisasi layanan. Meski telah ada kebijakan seperti Satgas Saber Pungli dan pendekatan restorative justice, efektivitasnya masih terbatas tanpa dukungan sistem teknologi, pelatihan etika ASN, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan budaya pelayanan publik untuk memberantas pungli secara berkelanjutan.
REINTERPRETASI TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Haryadi, Slamet
al-'adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.233

Abstract

Abstract: Reinterpretation Bribery by Law Enforcement Officers in the Islamic Law Perspective. For the corruptors, was found guilty of causing the state financial loss is a big problem. There is no way for him to avoid legal sanctions unless the bribes to law enforcement officers. In contrast for law enforcement officers, bribes have personal material benefit. such conditions it is understandable difficulty of bribery corruption can be revealed and brought to justice. Bribery corruption prevention efforts, requires critical reflection to understanding the law enforcement officers are bound corruption bribery. Efforts to re interpret the essence of bribery corruption as a tort is an issue of fundamental importance for the Islamic Law of view point. Legal action officials just oriented to material gain through bribery bribery, essentially as an act of inconsistency in the eradication of corruption. In religion contrary to the principles of Islamic morality. Therefore, consistency in the perspective of Islamic Lawbecome a common understanding of law enforcement officers to emulate and embody the principles akhlakul karimah like, trustworthy, honest and fair in the eradication of corruption bribery in the institution. Abstrak: Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap oleh Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Bagi para koruptor yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara merupakan permasalahan besar. Tidak ada cara lain baginya menghindar dari sanksi hukum kecuali dengan melakukan suap kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya bagi aparat penegak hukum, korupsi suap telah memberikan keuntungan material secara pribadi. Dalam kondisi ini bisa dipahami sulitnya perbuatan suap dapat terungkap dan diajukan ke pengadilan. Usaha pencegahan korupsi suap, membutuhkan refleksi kritis terhadap pemahaman aparat penegak hukum yang terkait korupsi suap selama ini. Upaya menafsirkan kembali hakikat korupsi suap sebagai perbuatan melawan hukum merupakan persoalan penting dari titik pandang hukum Islam. Tindakan hukum aparat yang hanya berorientasi mendapatkan keuntungan material melalui suap pada hakikatnya sebagai tindakan inkonsistensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, konsistensi dalam perspektif hukum Islam menjadi landasan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di institusinya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu Saputra, M. Laskar Ando; Fadhilah, Nisa; Haryadi, Slamet
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4114

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi masalah besar di Indonesia dan masih meluas. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus KDRT semakin meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 445.502 kasus KDRT pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 401.975 kasus. Tujuan penelitian ini untuk memahami penerapan hukum dalam kasus KDRT dengan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu. Penelitian ini didasarkan pada sumber primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, undang-undang terkait serta artikel dan jurnal akademis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman dengan menggunakan teori gabungan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan yang merata serta komitmen untuk mencegah kekerasan di masa depan.
Optimalisasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Pendekatan Humanis dalam Hukum Pidana Alipio, M. Yosep; Haryadi, Slamet
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8253

Abstract

The Indonesian criminal justice system is still dominated by a retributive approach that focuses on punishment, even in handling minor crimes. This has led to overcrowded correctional facilities and a lack of effectiveness in achieving restorative justice. Restorative Justice (RJ) emerges as an alternative solution that prioritizes victim recovery, offender accountability, and community involvement in resolving cases. This study aims to analyze the implementation of RJ in resolving minor crimes, identify challenges in its application, and propose optimization strategies to enhance its effectiveness within Indonesia’s criminal justice system. Using a normative research method with a qualitative approach, this study examines existing legal regulations supporting RJ and explores case studies of its implementation in several regions. The findings indicate that RJ in minor crimes has been accommodated in several legal policies, such as Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021. However, obstacles remain, including limited understanding among law enforcement officials, a lack of public awareness, and the absence of comprehensive regulatory harmonization. Therefore, optimizing RJ requires strengthening legal policies, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and increasing community participation in resolving disputes outside the formal judicial system. Effective RJ implementation is expected to create justice that focuses on restoration, reduce the burden on the criminal justice system, and ensure that law enforcement operates in a more humanistic and fair manner.
The Humanitarian Tragedy of "Wadas and Rempang Island" Forms of Neo-Colonialism and New-Style Neo-Capitalism and the Collapse of Law in Indonesia Dwiono, Sugeng; Haryadi, Slamet; Iskandar, Iskandar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4603

Abstract

The clash on September 7, 2023, between Rempang residents and security forces (POLRI, TNI), which ended with the arrest of 43 residents, mirrors the conflict that occurred between the residents of Wadas Village, Bener Subdistrict, Purworejo Regency, Central Java, and the Central Java Regional Government on February 8, 2022. The violence perpetrated by security forces against the residents of Rempang Island occurred when the company, escorted by security, unilaterally staked out Malay customary land in 16 traditional villages on Rempang and Galang Islands in the Riau Archipelago, covering an area of 17,600 hectares. This included 10,028 hectares of protected forest, or about 45.84% of the total land area, which they had occupied since 1834. According to the head of Batam Concessionaires (BP), Muhammad Rudi, the Eco City development plan has been underway since 2004. At that time, PT. Makmur Elok Graha and Xinyi Glass Holding Ltd. (July 2023), the exclusive rights holders, became the private entities partnered with the government (September 12, 2023), receiving an 80-year concession from the government. The government's actions of land seizure and violence demonstrate a form of power arrogance that tends toward abuse of power, under the pretext of protecting a 381 trillion investment, while ignoring the rights of citizens as stipulated in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law. The government's actions represent forms of Neo-Colonialism and Neo-Capitalism occurring during the Jokowi administration. This situation underscores that the law is no longer equal; the law has collapsed, becoming merely a symbol that only favors power.
Integrity Behind Toga: Strengthening The Welfade And Dignity of Judges For A Fair and Dignified Judiciary Suwardi, Suwardi; Dwiono, Sugeng; Haryadi, Slamet
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5006

Abstract

The enhancement of judicial welfare represents a pivotal aspect in the attainment of a just and respectable legal system. A financially secure judiciary will be better positioned to fulfill its obligations in an impartial and ethical manner, eschewing the allure of corruption. The objective of this research is to examine the necessity of enhancing the welfare of judges in the context of a fair and dignified judiciary. The research method employed is a normative research method with a statute approach, which was analyzed using content analysis. The findings of this study indicate the necessity for action to improve the welfare of judges, including the implementation of salary and allowance increases, the provision of adequate facilities and infrastructure, and the establishment of legal protection for judges in the performance of their duties. Furthermore, it is imperative to consider the necessity of rigorous oversight of judges' ethical conduct and the provision of incentives for exemplary performance. The improvement of judges' welfare is expected to facilitate the creation of a conducive working environment for fair and dignified law enforcement. This will reinforce public trust in the judicial system, guarantee the protection of people's rights, and maintain the integrity and dignity of the judiciary in carrying out its function as the upholder of justice. This research will address the urgency of improving judges' welfare in order to realize a fair and dignified judiciary. 
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Agusman, Agusman Alipio, M. Yosep Apriyanto, Apriyanto Bungaran, Andreas Daud, Rosy Febriani Fadli, Ilham Haslin, Wendy Heri Iskandar Iskandar Juliandri Nisa Fadhilah Novekawati, Novekawati Rivansyah, Alif Sahidi, Aryan Saputra, M. Laskar Ando Slamet Riyanto Sugeng Dwiono Sunarto Sunarto Suwardi Suwardi Utama, Novisma Magra