Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PERKEMBANGAN DAKWAH SUFISTIK PERSEPEKTIF TASAWUF KONTEMPORER Haryanto, Joko Tri
ADDIN Vol 8, No 2 (2014): ADDIN
Publisher : LPPM IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/addin.v8i2.598

Abstract

Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Haryanto, Joko Tri; Martha, Luhur Fajar
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.778 KB) | DOI: 10.31078/jk1422

Abstract

Salah satu permasalahan besar di bidang lingkungan hidup adalah kerusakan hutan. Untuk itulah pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk menjaga hutan demi mengurangi laju emisi gas rumah kaca. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kota Pagar Alam telah secara aktif ikut mengambil peran dalam uapaya penurunan emisi tersebut. Pencapaian target penurunan emisi GRK provinsi seringkali mengalami kendala atau hambatan, khususnya yang terkait dengan pendanaan. Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup khususnya payment ecosystem services (PES). Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, harus ada kerangka hukum yang mendasarinya. Untuk itulah penelitian ini dilakukan demi menganalisis kerangka hukum instrument ekonomi lingkungan hidup PES khususnya di Kota Pagar Alam. Dengan menggunakan pendekatan analisis pustaka dari berbagai bentuk regulasi di level daerah dan nasional, data disimpulkan bahwa instrument ekonomi lingkungan hidup PES dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap mekanisme command and control dalam pengelolaan hutan untuk mendukung percepatan penurunan emisi GRK Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.
DESENTRALISASI FISKAL DAN PENCIPTAAN STABILITAS KEUANGAN DAERAH Haryanto, Joko Tri; Astuti, Ester Sri
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.88

Abstract

Indonesia has been implemented decentralization era since 2001 in order to increasing local empowerment and local capability. During this period central government gave a all of the authority to the local government excepted authority for the political, finance,national defence, justice and religion. Beside gave the authority to the local government, central government also gave the source of the financing to the local government to meet the money follows function principle. Financial stability is the most important things on the monetary area. Many theorytical background described that decentralization have relation with the local financial stability.Using statistic approach (panel data) we could be proved that decentralization have negative relation with the local financial stability and also the other variable such as population, GRDP, constriction price index and volatility of money
Study for Mainstreaming Environmental and Climate Change Policy On The Development Planning Agenda in Indonesia Haryanto, Joko Tri; Nurkholis, Akhmad
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 18, No 3 (2014)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v18i3.18

Abstract

Over the past few years, environmental issues have became a major policy agenda in developed and developing countries. The government has some alternative policies that can be used as a form of the intervention either to play the role of market-based policies and government regulations as well as other options. In this context, the Government of Indonesia already issued Presidential Decree No. 61 Year 2011 on National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions (RAN-GRK). Based on this document, financial source for climate change (PI) and also protection, preservation of the environment (PPLH) mainly comes from the state budget, local budget, private sector, and other sources legalized by regulations. Unfortunately, the capacity for this obligation is still constrained. For this reason, public funding must be able to cooperate with the private fundingr in order to leverage the capacity. Regarding this matter, the flexibility for the allocation of state budget/local budget is not easy, due several reasons. One of that reason is the lack of policy meanstreaming PPLH the PI on the budgeting systems, the nature of the management PI and PPLH and also lack of awareness from many stakeholders. By using descriptive analysis method, this paper tries to answer these issues from the variety of scenarios, especially in the sphere of government planning and budgeting policy.
KONTRIBUSI UNGKAPAN TRADISIONAL DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN BERAGAMA Haryanto, Joko Tri
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 21, No 2 (2013): Agama Lokal
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.21.2.250

Abstract

The Ganjuran society who live in Sumbermulyo Village, District Bambanglipuro Bantul of DIY, have ability to maintain religious harmony although those people are different religions. It is because Ganjuran society have elements that can be a social glue in their local wisdom. This research is conducted by qualitative approach to reveal local wisdom in the maintaining harmony through the form of traditional expressions and tradition of kenduri (ritual of meal). Ganjuran society has strong social harmony perspective which is expressed by traditional idiom like rukun agawe santosa crah agawe bubrah (harmony makes peaceful, hostile makes splits).***Masyarakat Ganjuran Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Bantul DIY mampu memelihara kerukunan umat beragama, meskipun berbeda agama. Hal ini disebabkan adanya elemen-elemen yang menjadi perekat sosial berupa kearifan-kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Ganjuran. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini mengungkapkan kearifan lokal pada masyarakat Ganjuran dalam memelihara kerukunan dalam bentuk ungkapan-ungkapan tradisional dan tradisi kenduri. Masyarakat Ganjuran memiliki pandangan sosial guyub rukun yang diungkapkan melalui berbagai ungkapan tradisional seperti rukun agawe santosa crah agawe bubrah.
INTERAKSI DAN HARMONI UMAT BERAGAMA Haryanto, Joko Tri
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 20, No 1 (2012): Fundamentalisme Agama
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.20.1.197

Abstract

The community of Singkawang constituted the multi cultural society, in religion, ethnic, and culture. Historically Singkawang society was able to maintain inter religious harmony. The associative social interaction seemed to be potential to support the harmony in the society. Based on the paradigm of functional-structural, society was assumed as an organic system having inter-relatednes between one organ and another in order to maintain the existence of the society. Social interaction within Singkawang society was developed by the the interaction in the cyrcle of family, neighbourhood, economical activities, religious leaders, and the relation within culture and tradition. Inspite of this the relation between the element of society is still cosmo­politant, on which the society members are less active in developing community harmony.***Masyarakat Singkawang adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok suku bangsa dan agama. Secara historis, masyarakat Singkawang mampu mem­pertahankan harmoni antar agama. Model interaksi sosial yang bersifat asosiatif tampaknya potensial untuk mendukung harmoni di dalam masyarakat. Ber­dasarkan paradigma fungsional-struktural, masyarakat diasumsikan sebagai sistem organik yang memiliki huungan antar bagiannya untuk mempertahankan masyarakat. Interaksi sosial di dalam masyarakat Singkawang dikembangkan melalui interaksi di dalam lingkup keluarga, lingkungan sekitar, aktifitas ekonomi, para pimpinan agama, dan hubungan di dalam lingkup budaya dan tradisi. Meskipun demikian, hubungan antar unsur masyarakat masih kosmopolitan, yang di dalamnya anggota masyarakat kurang aktif dalam mengembangkan harmoni masyarakat.
Kodifikasi dan Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri Semen, Baja dan Pulp Haryanto, Joko Tri; Martawardaya, Berly
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 19, No 1 (2015): JULI
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsp.10858

Abstract

Kegiatan industri dikenal sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca (GRK).Sumber emisi GRK dari sektor industri meliputi input energi, masukan non-energi, proses industri dan limbah industri. Dengan demikian, sektor industri, tercatat sebagai salah satu sektor penting dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK. Pelaksanaan aksi mitigasi di sektor industri jelas memerlukan kerangka peraturan yang tepat. Kombinasi yang tepat dari kebijakan dan instrumen fiskal yang diperlukan untuk mendorong pelaku industri menjadi aktif terlibat dalam upaya nasional untuk mengurangi emisi GRK di Indonesia. Permasalahannya, perlu adanya koordinasi peraturan yang terkait upaya penurunan emisi GRK sektor industri di masing masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait khususnya Peraturan Menteri keuangan (PMK dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permen industri). Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi demi terciptanya koordinasi regulasi antara PMK dan Permen industri. Melalui mekanisme kodifikasi tersebut, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas kebij akan fiskal untuk mengurangi emisi GRK di sektor industri.
OPSI PENDANAAN BIODIVERSITY DI INDONESIA Haryanto, Joko Tri
JURNAL BIOLOGI INDONESIA Vol 12, No 1 (2016): JURNAL BIOLOGI INDONESIA
Publisher : Perhimpunan Biologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jbi.v12i1.2318

Abstract

The contribution of biodiversity to economic development, social and ecological in Indonesia today and thefuture are already being felt very real. Unfortunately, as well as economic development approach to the greeneconomy that appears on the answers rampant deforestation and forest degradation, biodiversity atmospheretoday in Indonesia is under pressure and decrease impact on the species and environmental balance problemsand poverty. Besides the problem of public funding also be other problems. In this case, government role to bevery significant through the Transfer to the Regions. By using the methodology analysis desk study, it can berecommended that General Allocation Fund (DAU) is the main policy priority for funding biodiversity, throughthe addition of indicators of the Fiscal Needs (KbF). Other policy options are DAK mechanism throughimprovement criteria.Keywords: Biodiveristy, General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), Forestry,Environment
Pemetaan Insentif Fiskal Bagi Pengembangan BBM Berkualitas di Indonesia Haryanto, Joko Tri
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 27 No. 5 (2015): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.218 KB) | DOI: 10.25104/warlit.v27i5.798

Abstract

Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan pembuangan emisi yang semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi. Kondisi ini tentu sangat membahayakan mengingat berbagai dampak negative yang ditimbulkan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan oleh pemerintah terkait kewajiban pembangunan BBM hemat dan berkualitas (fuel quality). Permasalahannya, pembangunan fuel quality membutuhkan pendanaan investasi yang besar. Dan peran pemerintah menjadi sangat signifikan melalui berbagai insentif fiskal yang diberikan. Dengan menggunakan metode analisis mapping studi kepustakaan, kajian ini memberikan kesimpulan bahwa potensi insentif fiskal yang dapat diberikan dari sisi kepabeanan, PPh, PPN, PPnBM serta tarif. 
ETIKA ISLAM TENTANG PEMBERITAAN POLITIK DI INDONESIA Haryanto, Joko Tri
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.059 KB) | DOI: 10.21043/yudisia.v6i1.1471

Abstract

Life of the nation can not be separated from political events in which people participation are required. In determining political attitudes, people need information such as those obtained from political news. But in reform era, freedom of political news is highlighted in its ethical practices. As a Muslim majority country, Islamic ethics becomes an important source for political news in Indonesia. This study is conducted in philosophical method, by way of inventive and heuristic. This article expresses the ethics of political news in a review of Islamic ethics. In the level of text, ethics of reporting politics lays on mass media which should represent politics in its truth, at the level of discourse practice, responsibility and professional ethics are imperative categorical for the actors, at the level of sociocultural practice, the vision of media should be on a just and prosperous society.