Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Karakteristik Fisik dan Kandungan Gizi Tepung Pisang Lokal Lampung dengan Metode Perebusan Nirmagustina, Dwi Eva; Hidayat, Beni; Zukryandry, Zukryandry
JURNAL AGROTEKNOLOGI Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Agricultural Technology, University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j-agt.v18i01.40286

Abstract

Lampung Province is the third largest banana producer in Indonesia with various types of bananas. It affects the differences of physical characteristics and nutritional content. Besides the type of banana, the processing can also affect the differences in its characteristics. The objective of the research was to determine the physical characteristics and nutritional content of banana flour from 8 types of bananas grown in Lampung Province as a source of local flour with the boiling method. The study was designed in a completely randomized block design with 3 replications. The results showed that the type of banana affected the physical characteristics and nutritional content of banana flour. Nangka bananas had the highest yield (42.06%) and muli bananas had the lowest yield (24.45%). Ambon kuning and tanduk had the highest degree of whiteness (44.60 and 41.20) and this is influenced by the color of the black pith. Muli banana flour was the highest protein content (3.54%). Fat content in nangka banana flour is the highest (1.09%). Ash of muli banana and ambon banana flour were the highest content (2.99% and 2.68%). Crude fiber of muli banana flour and kepok manado banana flour were the highest content (3.17% and 3.21%). The starch, amylose, and ratio of amylose/amylopectin of kepok manado and tanduk banana flour were the same and the highest content (respectively ranging between 74.53–76.29%, 26.18–28.92%, and 0.35–0.41). Vitamin C and total acid in local banana flour ranged from 0.51–2.34 mg/100 g and 0.62–2.25 respectively, muli bananas had the highest content of vitamin C and total acid with values of 2.34 mg/100 g and 2.25%. The boiling process can be applied as one of pre-treatment before making local Lampung banana flour. Keywords: banana flour, boiling method, local banana, nutritional
How Could Judges Ignore the Audi Et Alteram Partem Principle in a Criminal Case Trial? Hidayat, Raihan Akbar; Hidayat, Beni; Kodio, Ahmed Hedieloum
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v12i1.2943

Abstract

In a judge's decision, legal considerations aim to delve into the facts revealed at trials based on the audi et alteram partem principle, which must exist and become a foundation. The philosophy of the audi et alteram partem principle is essentially the values of justice and balance. In applying the audi et alteram partem principle in a criminal case, although the judges have judicial power, they should consider the evidence and facts that are not only submitted by the public Prosecutor but also have to consider the evidence and facts submitted by the defendant. In decision Number 123/Pid.B/2022/PN Yyk, the panel of examining judges rejected the explanation of the witness a de-charge  which was not based on a clear reason, so it was felt that the panel of judges examining the case did not consider the explanation of the witness which was mitigating for the defendant and violated the principle of audi et alteram. Therefore, this study aims to elaborate on how the judicial panel examined the case by applying the audi et alteram partem principle. To answer these legal issues, this study uses combined research methods of normative and empirical data with data collection methods by conducting interviews and literature reviews as well as using descriptive qualitative data analysis methods. The result of this study showed that the judicial panel examining case number 123/Pid.B/2022/PN Yyk did not consider the audi et alteram partem principle for the judgment because the judges were not balanced by only considering the prosecutor's explanation and rejecting the testimony of the defendant's witnesses and ignoring material truth of defendant's proof.
BIMTEK INOVASI PRODUK BEKU HASIL PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELOMPOK WANITA NELAYAN DI DESA SUKARAJA LAMPUNG SELATAN Zukryandry, Zukryandry; Hidayat, Beni; Muslihudin, M.; Verdini, Liana
Jurnal Pengabdian Nasional Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Politeknik Negeri Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25181/jpn.v5i1.3525

Abstract

Desa Sukaraja merupakan salah satu desa yang berada di kawasan pesisir Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Seperti kawasan pesisir pada umumnya, desa ini mempunyai potensi besar dalam bidang hasil perikanan. Potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik, dimana ketika musim panen tiba, ikan hasil tangkapan melimpah, namun tidak semua ikan hasil tangkapan dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan dibuang begitu saja karena sudah rusak, sedangkan pada musim paceklik ikan sulit untuk diolah. diperoleh, sehingga masyarakat kekurangan sumber pangan. protein untuk dikonsumsi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah produk perikanan untuk menjaga kualitas dan umur simpannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat Desa Sukaraja khususnya kelompok perempuan nelayan mengenai cara penanganan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Metode yang digunakan berupa pemberian materi, pelatihan dan praktek. Data yang diperoleh dari rata-rata skor evaluasi awal dan akhir peserta pelatihan adalah 32,50 dan 85,00. Jika dilihat dari peningkatan skornya terlihat terjadi peningkatan skor sebesar 52,50 poin. Peningkatan skor pada evaluasi akhir menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan berjalan cukup baik. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat tepat diberikan kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Hasil dari sosialisasi ini adalah masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai pengolahan hasil perikanan, makanan beku, pengemasan, legalitas dan pemasaran produk, serta peningkatan keterampilan dengan mempraktekkan langsung pembuatan hasil perikanan. produk.
Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupatern Magetan Fadjrin, Putri Adji; Lailam, Tanto; Hidayat, Beni
Proceeding Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference Vol. 1 No. 1 (2020): Armoring the Youth to Contribute to the SDGs
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.986 KB)

Abstract

Badan Permusyaratan Desa memiliki fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penyebarluasan tentang perdes baru yang dilakukan BPD tidak merata, mengakibatkan munculnya masalah dalam pelaksanaan Peraturan Desa. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumendokumen, undang-undang, dan observasi yaitu mengamati langsung objek yang diteliti serta melakukan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa tahap pembentukan Peraturan Desa adalah perancanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan. Pada tahap penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Kedungguwo dilakukan secara non formal, sehingga banyak masyarakat Desa Kedungguwo yang tidak mengetahui adanya Peraturan Desa dan masih ada yang tidak mentaati Peraturan Desa. Tahap penyebarluasan Peraturan Desa melalui cara non formal dianggap kurang efektif, sehingga mengakibatkan banyak ketidaktahuan masyarakat mengenai Perdes yang telah ditetapkan dan banyak masyarakat yang acuh tak acuh tidak mentaati Perdes yang telah ditetapkan.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Lazuardi, Maulana; Mahendra, Haryo; Hidayat, Beni; Wijayanti, Septi Mur
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9422

Abstract

Hukum hadir menjadi sebuah alat perlindungan masyarakat dari segala bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan perempuan dan Anak menjelaskan bahwa Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.149 kasus diantaranya 751 kejadian kekerasan yang berada di rumah tangga berdasarkan tempat kejadian. Kabupaten Sleman menjadi kabupaten paling tinggi dengan diperoleh sebanyak 352 kasus kekerasan dengan jumlah sebaran kasus kekerasan. Atas dasar keresahan tersebut maka Tim Penyuluhan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai solusi dari masalah KDRT yang sering terjadi di lingkup rumah tangga agar masyarakat tersadar untuk tidak menganggap hal yang biasa dan mengetahui langkah-langkah untuk mengambil tindakan secara hukum sehingga masyarakat merasakan perlindungan hukum untuk permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah partisipatif dengan diharapkan mitra dapat beperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dalam bentuk ceramah, sosialisasi, diskusi dan tanya jawab. Dalam hal ini masyarakat bertambah wawasannya ditunjukkan dengan terjadinya perubahan perilaku atas peningkatan peranan PKK dalam Peningkatan kesadaran hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan sidoarum.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Agustina, Rahmania; Hidayat, Beni
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22291

Abstract

Fungsi pengawasan oleh DPRD merupakan sebuah instrumen dasar yang penting untuk menciptakan pemeintahan demokratis didaerah. Pinsip-pinsip tata kelola pemerintahan yang baiktidak hanya dipenuhioleh kepala pemeintahan, tetapijuga oleh DPRD. DPRD harus mengawasiproses pemerintahan dan program pembangunan daerah. Kewenangan DPRD dalam menialankan fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang berat dan sehaligus merupakan kesempatan untuk menuniukkan kredibilitasnya di mata rakyat. Tulisan ini mengkaii bagaimana kapabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik
Management Process Intervention to Improve the Performance of MSMEs in the Food Processing Sector (Study on CV Cucuruku Ceria) Nuzulla, Rifemi Ihza; Noer, Irmayani; Syahpura, Suraya Kaffi; Hidayat, Beni
Journal of International Conference Proceedings Vol 8, No 1 (2025): 2025 ICPM Malaysia Proceeding
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jicp.v8i1.3961

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia's food sector play a strategic role in economic development through employment, community empowerment, and food supply. However, food safety remains a major challenge due to profit-oriented practices, limited knowledge, weak supervision, and financial constraints. This study aims to examine the implementation of Good Manufacturing Practice (GMP) as a management intervention to improve MSME performance, competitiveness, and sustainability. The research was conducted over four months on a developing MSME in Lampung, Indonesia CV Cucurutuku Ceria which received support from the Netherlands-based Programma Uitzending Managers (PUM). GMP evaluation referred to Ministry of Industry Regulation No. 75 of 2010, starting with an initial assessment followed by consistency monitoring. Barriers to implementation were analyzed using the root cause analysis method, specifically the why-why technique. The results show that GMP compliance increased from 66% to 98% within three months, supported by management commitment, external funding, and problem-solving strategies. This study concludes that GMP can be effectively implemented in MSMEs with structured guidance, external collaboration, and consistent evaluation, contributing to improved food safety standards and business sustainability.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Yogyakarta Windarti Woliyono, Sri; Hidayat, Beni
Recital Review Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i1.31974

Abstract

Legal certainty in terms of legal protection for holders of land rights is the aim of land registration, where proof regarding land rights is explained in the final process of land registration, namely a document and land certificate. To support the implementation of land registration, the government is implementing a complete systematic land registration (PTSL) program which is being carried out for the first time simultaneously for all land registration objects in the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other equivalent name which includes the collection of physical data. and juridical data regarding one or several land registration objects for registration purposes. This research aims to identify factors in the implementation of land registration in Yogyakarta City by the National Land Agency of Yogyakarta City as well as obstacles to the implementation of complete systematic land registration. This research is empirical legal research. The research used primary data and secondary data by conducting interviews with employees of the Yogyakarta National Land Agency. The research results stated that the implementation of complete systematic land registration in the City of Yogyakarta carried out by the Yogyakarta National Land Agency went through several stages. The implementation and stages are in accordance with Ministerial Regulation No. 6 of 2018 concerning Systematic Complete Land Registration and Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning the Acceleration of Land Registration. Factors that become obstacles in implementing complete systematic land registration in the City of Yogyakarta include the lack of enthusiasm from the community and socialization of the Yogyakarta City land agency regarding the importance of a certificate of ownership of the land rights they own in the future and there is still a lot of land in the City of Yogyakarta whose owners do not have complete documents and the land is still in dispute.
Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta Hidayat, Angga Arif; Nasrullah, Nasrullah; Hidayat, Beni
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 7 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v3i7.2991

Abstract

Aktivitas jual beli satwa yang dilindungi secara sah oleh hukum dapat menjadi bahaya besar dalam mengancam keberlangsungan satwa di Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, merupakan sebuah organisasi dengan perannya yang vital untuk usaha menyelamatkan serta melindungi yang satwa yang mendapat perlindungan. Fokus dalam penelitian bertujuan guna mengevaluasi berbagai usaha yang dilaksanakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga keberlangsungan satwa di sekitar wilayah daerah tersebut. Metode dalam studi tergolong sebagai penelitian yuridis empiris, yang berarti studi kehukuman untuk memahami bagaimana bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai melindungi satwa. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif kualitatif, yang berfokus pada menjelaskan dan merinci fenomena dengan jelas dan mendalam. Secara umum, meskipun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta telah menjalankan tugasnya dengan baik, lembaga tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pelestarian satwa, baik dari faktor internal seperti masalah organisasi atau sumber daya maupun eksternal seperti ancaman dari luar. Satwa yang dilindungi masih banyak ditemukan di pasar masyarakat, dan perdagangan satwa dilindungi terus berlanjut, terutama melalui internet.
Baby Blues Syndrome as a Reason For Forgiveness in Criminal Law System For Mothers Who Abuse Their Babies After Giving Birth Hidayat, Beni; Zulfiko, Riki
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i1.14991

Abstract

Baby blues syndrome has recently become a hot topic and a fact that often occurs in today's society. Becoming a mother of course makes women feel amazed when they see the child they have just given birth to, so mothers often feel enthusiastic about caring for their child, but some women actually feel the opposite. This cruel act cannot be separated from the hormonal changes that occur in mothers after giving birth, medical doctors call this condition Baby Blues Syndrome. because basically Baby Blues Syndrome is not only related to hormonal changes after giving birth, but is also related to the mother's mental health, especially if the mother commits a crime, such as a mother in Jember Regency, East Java, who was determined to throw her baby into a well until it died because of frequent bullying. Based on this case, it is necessary to explore more deeply regarding baby blues syndrome as a reason for forgiveness for mothers who abuse their children after giving birth. By using a normative research approach, namely a research method on statutory regulations both from the perspective of the hierarchy of legal regulations (vertical), as well as the harmonious relationship between legal regulations (horizontal).