Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2009 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM RANGKA MEMBANGUN GENERASI MUDA SADAR BUDAYA DI NAGARI KATAPING KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN Annisa Fitri
Jurnal EL-RIYASAH Vol 10, No 1 (2019): Kebijakan Publik
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v10i1.7567

Dengan munculnya berbagai permasalahan yang ada, pemerintah berupaya untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Membangun Generasi Muda Sadar Budaya Di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Kendala apa saja yang ditemui dalam Implementasi Peraturan tersebut serta Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Nagari, Bundo Kanduang, Tungku Tigo Sajarangan dan seluruh masyarakat yang ada di Kanagarian Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengambilan sampelnya berdasarkan purpose sampling dengan jumlah sampel 15 orang. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentraman dan Ketertiban Umum Nagari Katapiang dilaksanakan dalam tiga tahapan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, yaitu: Tahap Sosialisasi, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Monitoring. Kendala yang ditemui dalam Implementasi Kebijakan ini adalah Kurangnya Sosialisasi, Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, Keterbatasan sumber daya manusia dalam penegakan hukum, tidak adanya sanksi dari nagari untuk memberikan efek jera, rendahnya kesadaran pemuda terhadap pelestarian dan akulturasi adat istiadat serta nilai-nilai budaya, tidak dilibatkannya anak-anak muda (Generasi Muda) dalam pengambilan keputusan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan Memfokuskan sosialisasi kepada generasi muda melalui peran serta Kerapatan Adat Nagari, Melakukan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat terutama anak-anak muda Nagari.Untuk itu penulis menyarankan institusi pemerintah lebih memperhatikan anak-anak muda dengan memberikan kesempatan dan ruang public untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta memberikan pemahaman kepada mereka melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan rasa memiliki dan kecintaan terhadap budaya.

IMPLEMENTASI PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DALAM MEMBANGUN EKONOMI LOKAL DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO Annisa Fitri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.338

The One Village One Product (OVOP) program has been recognized as an effective approach to building the local economy and improving the welfare of people in various regions. In Silungkang, Sawahlunto City, OVOP emerged as a promising strategy to explore the local potential and develop superior products based on local culture and expertise. This research aims to analyze the implementation of OVOP in Silungkang and evaluate its impact on local economic development. The research method used is qualitative by conducting case studies in Silungkang. Data were analyzed descriptively and the research results were presented in narrative form. The research results show that the implementation of OVOP in Silungkang has a positive impact on building the local economy and improving people's welfare. The economic impacts arising from the implementation of OVOP in Silungkang include increasing people's income, creating jobs, and increasing the competitiveness of local products. However, there are several challenges in implementing OVOP in Silungkang, such as limited access to broader markets, coordination between institutions that need to be strengthened, and the need to increase supporting infrastructure. Therefore, it is suggested to increase investment in the promotion and marketing of local products, strengthen cooperation among stakeholders and invest in infrastructure that supports local economic development.

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PROGRAM UPPKS DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA Annisa Fitri
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.554

Implementasi pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya adalah upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada keluarga dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil guna meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan keluarga miskin. Prinsip inklusifitas, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan menjadi landasan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Balai KB, kelompok UPPKS, dan masyarakat yang ada di kecamatan padang laweh dengan jumlah sampel 11 orang yang memenuhi kriteria dalam menjawab rumusan masalah. Lokasi penelitian berada di Balai KB Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Melalui implementasi pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program UPPKS di Kecamatan Padang Laweh, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kemandirian keluarga, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT Rinawati Rinawati; Annisa Fitri
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.796

This study aims to answer the formulation of the problem regarding how to implement child-friendly policies (KLA) in the Kinali District, West Pasaman Regency, and the importance of this policy in West Pasaman. To answer the research problem, field research was used. The method used was a qualitative method with a descriptive approach based on data collection techniques in this study including observation, interviews, and documentation. Data were analyzed namely data reduction, data presentation, and data verification or conclusion. The results of this study indicate that the successful implementation according to Edward III --namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The implementation of child-friendly districts in the Kinali sub-district is protected by legal force in the form of regional regulations and regent regulations. However, it needs to be followed by other supporting actions and policies. Because in the disposition variable as measured by the commitment of the executors, there are still deficiencies. The importance of Child-Friendly District Policies (KLA) in Kinali District, West Pasaman Regency, namely to: Carry out the Mandate of Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection and Fulfillment of Children's Human Rights and Providing space for children to address environmental issues where children, like adults, can be invited to cooperate and solve problems related to the environment.

Peran NGO (Non-Governmental Organization) dalam Pengimplementasian Urban Farming Sebagai Strategi Adaptasi Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Rinawati Rinawati; Tarma Sartima; Annisa Fitri; Nika Saputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1515

Urban farming has the potential to increase family knowledge in disaster preparedness. Through urban farming practices, families can gain relevant knowledge and skills to better deal with disasters. In the context of coastal communities in Koto Tangah subdistrict in Padang City which are vulnerable to disasters such as earthquakes and floods, urban farming can be an effective strategy in preparing families to face emergency situations. Urban farming has become a vital strategy in dealing with climate change and increasing food security in various urban communities. In this context, Non-Governmental Organizations (NGOs) play a central role in implementing and expanding urban farming practices. This research focuses on the role of NGOs in implementing urban farming in Koto Tangah District, Padang City. NGOs act as policy advocates, mobilizing support and driving change in urban agricultural management. Training organized by NGOs increases community knowledge and skills related to urban farming, creating positive behavioral changes. Effective outreach increases understanding of the sustainability and benefits of urban farming. In seeding and planting activities, NGOs provide significant support through the distribution of planting media, seeds and fertilizer. This results in increased capacity, confidence and savings in family expenses. Overall, the role of NGOs in urban farming in Koto Tangah District not only creates a practical transformation in food production, but also has a positive impact on awareness, disaster preparedness and environmental sustainability. This research provides a holistic picture of how NGO interventions can be a catalyst for change in urban communities through the implementation of urban farming.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Yuda Hose Pranando; Annisa Fitri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i3.1546

Abstract: This study aims to describe the strategy of the South Coastal District Government in increasing local revenue from the tourism sector. This research uses a qualitative approach, using institutional analysis units. The results of the study show that in this case the Pesisir Selatan Regency Government in the development stage has succeeded in optimizing the development of Carocok beach tourism, by developing strategies with related agencies, development strategies in terms of improving the quality of facilities and infrastructure, supporting facilities, human resources, and programs offered to attract tourists to visit Carocok beach tourism. Alternative strategies for developing beach tourism at Cerocok Painan Beach consist of three priorities, namely: first, optimal utilization of natural and environmental resource potential, development of tourist activities and attractions, and improving the quality of area accessibility supported by road facilities and infrastructure that integrate the three tourist areas in one area, this is an attraction for tourists, to visit Carocok Beach tourism. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan unit analisis kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahap pengembangan telah berhasil mengoptimalkan pengembangan wisata pantai Carocok, dengan menyusun strategi bersama dinas terkait, strategi pengembangan dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, sumber daya manusia, dan program yang ditawarkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke wisata pantai Carocok. Alternatif strategi pengembangan wisata pantai di Pantai Cerocok Painan terdiri dari tiga prioritas yaitu: pertama, pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan secara optimal, pengembangan kegiatan dan atraksi wisata, dan peningkatan kualitas aksesibilitas kawasan yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan yang terintegrasi. ketiga kawasan wisata dalam satu kawasan inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi wisata Pantai Carocok.

Pelayanan Air Bersih oleh Badan Pengelolaan Air Bersih Nagari (BPABN) di Nagari Lansek Kadok Kabupaten Pasaman Yuda Hose Pranando; Annisa Fitri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i1.1723

This research is motivated by the lack of optimal implementation of public services, especially clean water services carried out by the Nagari Lansek Kadok Clean Water Management Agency (BPABN) in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency because there are still customers who complain about the services provided by BPABN. This type of research is qualitative with descriptive methods. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique. The types of data are primary data and secondary data collected through observation, interviews, and documentation studies. Meanwhile, data validity testing was carried out using source triangulation techniques. Then the data is analyzed by means of data reduction, data analysis, and drawing conclusions or verification. Based on the research results, shows that the implementation of public services provided by the Nagari Lansek Kadok Clean Water Management Agency in Nagari Lansek Kadok, Pasaman Regency is still not optimal, because there are still customers who complain about the management's slowness in responding to customer complaints. The quality and quantity of BPABN managers in implementing public services are inadequate, as well as inadequate physical service facilities owned by BPABN.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search