Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2017 Tarma Sartima; Dian Oldisan; Riski Fauzanil
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.304

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebuah keniscayaan dan mustahil dihilangkan dari kegitan ruang terbuka publik, terutama dikawasan komersial perdagangan, dimana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik kota. Hal ini disadari oleh perintah Kota Solok khususnya Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tidak akan dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada. Pedagang kaki lima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam proses urbanisasi dan Pemerintah Kota Solok. Keluarnya kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 pada tanggal 16 Mei 2017 menjadi payung terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Solok dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM menjadi badan yang berwenang terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Hal pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam pengelolaan penataan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima. Terlepas dari kendala dan upaya yang telah dilakukan terhadap permasalah pedagang kaki lima bahwa kunci penataan pedagang kaki lima justru terletak pada cakupan wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang menarik dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Solok bahwa penataan tidak terpaku pada penataan fisik semata melainkan juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima.

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA SEPEDA MOTOR TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE DI KOTA PADANG Tarma Sartima; Feri Antoni; Puryanto Puryanto; Annisa Rahmadani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.343

Berdasarkan Peraturan Kementerian Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2019 mengenai biaya jasa terhadap angkutan online yang dimulai dari serentak di Indonesia mulai dari tanggal 25 mei 2019 lalu memiliki banyak sekali pro dan kontra. Seperti halnya di Kota Padang sendiri yang termasuk dalam salah satu zona diberlakukannya kebijakan tesebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kulitatif. Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah, kebijakan ini belum berjalan sepenuhnya untuk beberapa aplikator yang ada di Kota Padang, mengingat kebijakan ini tidak hanya satu aplikator saja yang menjalankan, Kebijakan mengenai tarif ini atau 348 Tahun 2019 ini merupakan kebijakan yang diambil setelah adanya kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai perlindungan keselamatan kerja. Dimana dalam menjalankan sebuah kebijakan pasti memiliki kendala dan juga pasti ada upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi tenjadi kesalahpahaman. Dimana dalam menajalankan suatu usaha di suatu wilayah memang diperlukan payung hukum untuk mencegah suatu hal dikarenakan hukum atau peraturan merupakan wadah yang disediakan oleh negara untuk melindungi setiap aturan yang ditegakkan, bila tidak ada hukum maka akan terjadi kekecauan, seperti dengan kebijakan mengenai kendaraan Online yang ada di Kota Padang.

Peran NGO (Non-Governmental Organization) dalam Pengimplementasian Urban Farming Sebagai Strategi Adaptasi Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Rinawati Rinawati; Tarma Sartima; Annisa Fitri; Nika Saputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1515

Urban farming has the potential to increase family knowledge in disaster preparedness. Through urban farming practices, families can gain relevant knowledge and skills to better deal with disasters. In the context of coastal communities in Koto Tangah subdistrict in Padang City which are vulnerable to disasters such as earthquakes and floods, urban farming can be an effective strategy in preparing families to face emergency situations. Urban farming has become a vital strategy in dealing with climate change and increasing food security in various urban communities. In this context, Non-Governmental Organizations (NGOs) play a central role in implementing and expanding urban farming practices. This research focuses on the role of NGOs in implementing urban farming in Koto Tangah District, Padang City. NGOs act as policy advocates, mobilizing support and driving change in urban agricultural management. Training organized by NGOs increases community knowledge and skills related to urban farming, creating positive behavioral changes. Effective outreach increases understanding of the sustainability and benefits of urban farming. In seeding and planting activities, NGOs provide significant support through the distribution of planting media, seeds and fertilizer. This results in increased capacity, confidence and savings in family expenses. Overall, the role of NGOs in urban farming in Koto Tangah District not only creates a practical transformation in food production, but also has a positive impact on awareness, disaster preparedness and environmental sustainability. This research provides a holistic picture of how NGO interventions can be a catalyst for change in urban communities through the implementation of urban farming.

Implementasi Program Bantuan Stimulan (BSPS) Perumahan Swadaya Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Tarma Sartima; Rahmad Rosadi
Jurnal Public Administration, Business and Rural Develoment Planning Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning
Publisher : Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program BSPS ini bertujuan untuk menyediakan rumah yang lebih layak huni bagi masyarakat. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis ataupun lisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat dilihat dari beberapa variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan di Kecamatan Padang Laweh masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni, kendala yang ditemui dilapangan masih banyak masyarakat yang kurang informasi kaitannya program BSPS, upaya kedepannya pemerintah khususnya kecamatan padang laweh lebih optimal lagi dalam menyampaikan informasi program BSPS kemasyarakat dengan cara mensosialisasikan program BSPS tersebut dengan berkoordinasi kepada setiap nagari yang ada dibawah pemerintahan Kecamatan Padang Laweh

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI PADA KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK Yandi, Novitra; Sartima, Tarma; Fitri, Annisa; Rinawati, Rinawati
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 1 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2790

Penelitian ini dilatarbelakangi penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 sebagai supaya menciptakan penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada setiap tigkat pemerintahan di kabupaten Solok. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004; faktor-faktor penghambat, dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasinya di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Adapaun teknik pengambilan sampel berupa teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin berjalan dengan baiks. Namun demikian masih ada hambatan dalam implementasi diantaranya, masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat mulai dalam perumusan kebijakan, implementasi dan pengawasan kebijakan serta masih belum konsistensinya dalam hal transparansi implementasi kebijakan pada struktur kelembagaan pemerintahan kecamatan. Namun demikian ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya, mendorong tumbuhkembannya tingkat pastisipasi masyarakat baik dalam perumusan maupun dukungan terhadap kebijakan yang dibuat; serta mampu menempatkan pegawai yang berkompeten dan profesional menjalankan tugas penyelengaran pemerintahan. Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004

KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2017 Sartima, Tarma; Oldisan, Dian; Fauzanil, Riski
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.304

Keberadaan Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebuah keniscayaan dan mustahil dihilangkan dari kegitan ruang terbuka publik, terutama dikawasan komersial perdagangan, dimana mereka tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai unsur teatrikal kehidupan publik kota. Hal ini disadari oleh perintah Kota Solok khususnya Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tidak akan dapat menampung semua pedagang kaki lima yang ada. Pedagang kaki lima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam proses urbanisasi dan Pemerintah Kota Solok. Keluarnya kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 pada tanggal 16 Mei 2017 menjadi payung terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Solok dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM menjadi badan yang berwenang terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Hal pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Solok dalam pengelolaan penataan pedagang kaki lima dengan menyediakan kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima. Terlepas dari kendala dan upaya yang telah dilakukan terhadap permasalah pedagang kaki lima bahwa kunci penataan pedagang kaki lima justru terletak pada cakupan wilayah penataan yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu titik saja. Penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang menarik dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Solok bahwa penataan tidak terpaku pada penataan fisik semata melainkan juga melakukan penataan dalam hal sarana prasarana penunjang disekitar kawasan serta kantong-kantong pedagang kaki lima.

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA SEPEDA MOTOR TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE DI KOTA PADANG Sartima, Tarma; Antoni, Feri; Puryanto, Puryanto; Rahmadani, Annisa
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.343

Berdasarkan Peraturan Kementerian Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2019 mengenai biaya jasa terhadap angkutan online yang dimulai dari serentak di Indonesia mulai dari tanggal 25 mei 2019 lalu memiliki banyak sekali pro dan kontra. Seperti halnya di Kota Padang sendiri yang termasuk dalam salah satu zona diberlakukannya kebijakan tesebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kulitatif. Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah, kebijakan ini belum berjalan sepenuhnya untuk beberapa aplikator yang ada di Kota Padang, mengingat kebijakan ini tidak hanya satu aplikator saja yang menjalankan, Kebijakan mengenai tarif ini atau 348 Tahun 2019 ini merupakan kebijakan yang diambil setelah adanya kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai perlindungan keselamatan kerja. Dimana dalam menjalankan sebuah kebijakan pasti memiliki kendala dan juga pasti ada upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi tenjadi kesalahpahaman. Dimana dalam menajalankan suatu usaha di suatu wilayah memang diperlukan payung hukum untuk mencegah suatu hal dikarenakan hukum atau peraturan merupakan wadah yang disediakan oleh negara untuk melindungi setiap aturan yang ditegakkan, bila tidak ada hukum maka akan terjadi kekecauan, seperti dengan kebijakan mengenai kendaraan Online yang ada di Kota Padang.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Dalam Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Widuri, Widuri; Sartima, Tarma; Bachtiar, Riswanto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir. Dimana Badan penanggulangan bencana daerah memiliki tugas dan peranan dalam mencegah potensi ancaman bencana banjir agar tidak terjadi ancaman yang di kawatirkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir. Metode penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, serta program dan kebijakan yang dibuat BPBD Kota Padang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun masih ada beberapa kendala yang dialami BPBD Kota Padang dalam Mitigasi Penanggulangan bencana banjir yaitu : Keterbatasan sumber daya manusia, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan bencana banjir, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, Upaya yang dilakukan BPBD Kota Padang dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir yaitu, bekerja sama dengan instansi terkait serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, jadi dapat disimpulkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang terkait pelaksanaan, program dan kebijakan yang dibuat telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Putra, Yogi; Sartima, Tarma; Netrivianti, Netrivianti
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/wpxw8e67

The role of the Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulations is closely linked to the violation of Human Rights (HAM) during the enforcement process. Additionally, their supervision of Regional Regulations aligns with their primary responsibilities as enforcers of regional regulations, public order, and peace maintainers. Maintaining public peace and order is fundamental for any city, as stipulated in Regional Regulation No. 1 of 2016 in Pesisir Selatan Regency. This study employs a qualitative descriptive approach to analyze data by simply describing, explaining, and elucidating the issues regarding the enforcement of Regional Regulation No.1 of 2016, specifically Article 43, which addresses the control of street vendors in Pesisir Selatan Regency by the Civil Service Police Unit. The research findings indicate that the job of the Satpol PP in Pesisir Selatan Regency is to exercise control, organization, and enforcement in managing street sellers. (2) The challenges encountered by the Satpol PP in managing street vendors in Pesisir Selatan Regency include a lack of awareness and involvement from traders, insufficient transportation, and inadequate staff resources. (3) To address challenges in enforcing regional regulations, efforts have been made to socialize the regulations and provide more fleets and technical guidance to officers of the Civil Service Police Unit.

Kualitas Sumber Daya Aparatur Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kenagarian Sungai Tunu Barat Kabupaten Pesisir Selatan Noviana, Fina; Sartima, Tarma
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/kmgbz905

Kualitas aparatur cenderung menjadi hal terpenting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan terhadap kualitas. Sumber daya aparatur merupakan orang-orang yang bertugas dalam menjalankan suatu proses pelayanan, semakin bagus pelayanan yang diberikan aparatur tentu kualitas akan dinilai baik. Pelayanan Publik merupakan sebagai suatu pemberian Pelayan (melayani) keperluan seseorang dalam mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan publik di Nagari Sungai Tunu Barat, Pesisir Selatan, serta untuk mengetahui Strategi meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur dalam Pelayanan Publik Sungai Tunu Barat, Pesisir selatan, untuk mengetahui Faktor- faktor yang mendorong meningkatkan pelayanan publik di Nagari sungai Tunu Barat, Pesisir Selatan. Adapun metode pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung. Kendalanya seperti latar belakang pendidikan aparatur, kurangnya sosialisasi aparatur mengenai program maupun pembaruan-pembaruan surat-menyurat, kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu seharusnya wali nagari yang menjabat disungai tunu barat lebih memperhatikan lagi latar belakang pendidikan aparatur dan juga dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak merasa ketinggalan informasi, dan yang paling penting yaitu partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search