Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN GOMONG SELAPARANG KOTA MATARAM Akung Daeng; Ihsan Ro'is; Hailuddin Hailuddin; Helmy Fuady; Muhammad Alwi
Jurnal Abdimas Sangkabira Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Sangkabira, Juni 2023
Publisher : Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdimassangkabira.v3i2.455

Abstract

Pengembangan usaha baik berskala besar maupun kecil telah lama mendapat perhatian pemerintah dan swasta. Bentuk perhatian diwujudkan dalam upaya pembinaan dan pengembangan seperti penyuluhan, pembinaan, pendampingan, pelatihan, motivasi, konsultasi, studi banding.  Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan ramah tamah. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya usaha disektor informal. Dalam penyuluhan dan pembinaan ini perhatian utama diarahkan pada faktor-faktor yang mendukung dalam pemberdayaan usaha dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha. Kemudian pada akhirnya mereka dapat meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Manfaat yang diharapkan dari penyuluhan dan pembinaan ini adalah adanya peningkatan kemampuan dalam pemberdayaan usaha  dan keterampilannya dalam mengembangkan usahanya. Manfaat yang diharapkan  setelah adanya penyuluhan timbul motivasi dan menyadari perlunya ada kerja keras dan keuletan dalam memperlancar usahanya.
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT Muhammad Alwi; I Dewa Ketut Yudha S; Lalu Dema Alkandia
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2020
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v1i1.4

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganalisis derajat desentralisasi Keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 menujukkan rasio efektivitas pemungutan sangat efektif . Sedangkan efektifitas pemungutan retribusi daerah juga menunjukan kreteria tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 termasuk kreteria efektif . Kemampuan keuangan daerah pada periode tahun 2012-2015 termasuk dalam kreteria rendah. Berdasarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diketahui bahwa pada tahun 2012 termasuk dalam Pola Hubungan Instruktif yang menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah memperlihatkan pola Hubungan konsultatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Derajat desentrasi fiscal kota Mataram termasuk kreteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang kurang dalam periode tahun 2012 -2015, yang menunjukan bahwa keuangan daerah kota Mataram sangat tergantung pada sumber penerimaan dari pusat maupun pada tingkat provinsi
PEMENUHAN KEWAJIBAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING OLEH PT. JASA PRIMA LOGISTIK PADA BULOG DI BAWAH ANAK PERUSAHAAN PERUM BULOG DIVRE NTB Muhammad Alwi; M. Ricko Hidayat
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Aplikasi Perpajakan, Mei 2021
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v2i1.14

Abstract

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu jenis pajak yang dapat memberikan andil yang cukup besar adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight forwarding serta untuk membandingkan teori menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dengan peraktik yang diterapkan pada Perum BULOG Divre NTB khususnya tentang Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding dipotong oleh Bagian Keuangan Perum BULOG Divre NTB selaku pihak ketiga antara pemberi penghasilaan dan penerima penghasilan, dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan atau pada saat jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya Bagian Keuangan Perum BULOG Divre NTB melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan aplikasi e-Billing dan memebayar pajak terutang di Kantor POS atau Bank Persepsi, serta melakukan pelapoan melalui situs Djp Online dengan E-form. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sebagai berikut: Perhitungan besaran PPh Pasal 23 atas jasa Fright Forwarding pada BULOG sudah sesuai dengan tarif yang telah di ataur pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2008, Pelaksanaan Pemotonga PPh Pasal 23 atas jasa Freight Forwar pada Perum BULOG sudah sesuai Peraturan Mentri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mentri Keuangan 141/PMK.03/2015., Prosedur penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada Perum BULOG sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada Perum BULOG sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan melaporkannya melalui situs DJP Online dengan E-Form. Setelah dilakukannya perbandingan anatara Undang-Undang dan Peraturan Mentri Keuangan tentang Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran serta Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada Perum BULOG divre NTB tidak ditemukan perbedaan pelaksanaan tentang Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran serta Pelaporan PPh Pasal 23 atau sudah sesuai dengan Undang-Undang serta Peraturan Mentri Keuangan, akan tetapi lebih baiknya Perum BULOG tetap melakukan kegiatan ini secaro konsisten dan di tingkatkan agar tercapainya kelancaran Penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 sebagai motivasi bagi Wajib Pajak.
PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN SUMBAWA: PENDEKATAN TIPOLOGI KLASSEN Muhammad Alwi; Putu Karismawan; Masrun
Journal of Economics and Business Vol 9 No 2 (2023): Ekonobis, September 2023
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ekonobis.v9i2.146

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilisis sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupten Sumbawa. Data yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Sumbawa, sebagai daerah yang dianalisi dan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai daerah acuan, selama kurun waktu 2017-2021 dan bersumber dari BPS Provinsi NTB. Berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen diketahui sektor sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan, secara berturut-turut adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan listrik dan gas,perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa pendidikan. Ketujuh sektor ini termasuk dalam kategori sektor maju dan tumbuh cepat atau dapat juga dikatagorikan sebagai sektor unggulan dan layak dikembangkan. Pengembangan Sektor – sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat sehingga dapat merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi sektor unggulan tersebut yang pada gilirannya perekonomian daerah secara keselurahan berkembang dan berkesinambungan.
The Role of Shallot Farming in Household Income in Sampungu Village, Soromandi District, Bima Regency Safirah Safirah; Wahidin Wahidin; Muhammad Alwi
Experimental Student Experiences Vol. 1 No. 9 (2023): September (In Press)
Publisher : LPPM Sunan Doe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58330/ese.v1i9.367

Abstract

This research aims to find out how much net income is from shallot farming and what is the average income from shallot farming. This study uses a quantitative approach with descriptive analysis. The research location was carried out in Sampungu Village, Soromandi District, Bima Regency, data collection techniques in this research used questionnaires, interviews and documentation. The sampling technique in this study was simple random sampling with a total sample of 17 people. The research results obtained in this research are that the net income of shallot farming is (IDR) 709,835,508.00 and the average income of shallot farming is (IDR) 41,755,029.00. Then the total costs incurred during onion production red is (IDR) 434,164,492.00.
PENYULUHAN EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN PADA PEMUDA DAN REMAJA MASJID DI LINGKUNGAN DASAN GERES BARAT KELURAHAN DASAN GERES KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT Iwan Kusuma Negara; Muhammad Alwi; I Dewa Gde Bisma
https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/abdimas/about/privacy Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Independen, November 2022
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/independen.v3i2.293

Abstract

Lingkungan Dasan Geres Barat Kelurahan Dasan Geres sangat berpotensi untuk terciptanya wirausaha baru dan pengembangan ekonomi kreatif karena lingkungan ini termasuk zona ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Masalahnya adalah kurangnya dan terbatasnya pengetahuan para pemuda dan remaja masjid tentang kewirausahaan dan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang dimiliki pemuda dan remaja masjid sehingga kurang tumbuhnya jiwa wirausaha, sedangkan produk kelompok usaha bersama yang sudah ada terkendala pada pemasaran dan pelatihan sehingga bubar. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang ekonomi kreatif dan kewirausahaan agar para pemuda dan remaja masjid dapat bekerja secara mandiri sebagai seorang wirausaha maupun bekerja melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan Start up. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dengan materi tentang gambaran ekonomi kreatif berdasarkan potensi Kelurahan Dasan Geres, Kewirausahaan meliputi cara memulai usaha, manajemen usaha kecil dan pemasaran, tujuan dan manfaat terbentuk Kelompok Usaha Bersama, usaha sebaiknya atas dasar start up dan mengetahui strategi pemasaran. Hasil dari kegiatan ini adalah para pemuda dan remaja masjid sudah dapat mengetahui pentingnya pengetahuan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha, dan para pemuda berinisiatif membentuk Kelompok Usaha Bersama dalam upaya untuk memudahkan bantuan pelatihan dan modal kerja dan kelompok usaha bersama yang telah bubar akan diusahakan kembali berproduksi.
Optimization of Regional Tax Revenues in West Nusa Tenggara Province in 2018-2022 Putri Yanti; Muhammad Alwi; Eka Agustiani
West Science Accounting and Finance Vol. 2 No. 02 (2024): West Science Accounting and Finance
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsaf.v2i02.1128

Abstract

This research aims to analyze the Optimization of Regional Tax Revenues in West Nusa Tenggara Province for 2018-2022. The research method used is quantitative descriptive analysis. The data processed is the West Nusa Tenggara Province Budget Realization Report for 2018 to 2022. The data analysis technique used in the research is to calculate the optimization, effectiveness and efficiency of NTB Province regional tax revenues for 2018-2022. The results of this research show that regional tax revenues from 2018-2022 are not yet optimal because the effectiveness of regional taxes is below 100% and above 100%, the realization of tax revenues from 2018-2022 has not exceeded the tax revenue target. Meanwhile, regional tax efficiency is <10%, namely 5% from 2018-2022. Regional tax revenues in West Nusa Tenggara Province from 2018-2022 are not yet optimal where the level of optimization. The implications of this research provide information that the optimization of regional tax revenues in NTB should be optimal, one of which is by looking at the effectiveness and efficiency of regional tax revenues as seen from the targets and realization of regional tax revenues.
Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget on Development in Bajur Village, Labuapi Sub-District, West Lombok District 2020-2023 Rinda Azzahra; Muhammad Alwi; Siti Sriningsih
West Science Business and Management Vol. 2 No. 03 (2024): West Science Business and Management
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsbm.v2i03.1108

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Village Budget (APBDes) on development in Bajur Village, Labuapi District, West Lombok Regency in 2020-2023. This research is qualitative research. The subjects of this research were the government and the community in Bajur Village. Data collection techniques in this study were carried out by means of observation, interviews, documentation, and literature study. To ensure data validity, the author used triangulation including method triangulation, inter-researcher triangulation, data source triangulation, and theory triangulation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for development in Bajur Village, Labuapi District, West Lombok Regency in 2020-2023 showed compliance with applicable regulations and provisions. Bajur Village has implemented the APBDes properly and accountably. This can be seen from several aspects, namely: (1) APBDes planning is carried out in a participatory manner by involving the community through deliberations at the dusun and village levels, (2) APBDes implementation is carried out based on the RKPDes and APBDes that have been approved. The village empowers the community in the implementation of village programs and activities, and uses local labor, (3) APBDes administration is carried out carefully, thoroughly, and consistently. The village uses the Siskeudes application to assist in recording, classifying, and reporting village financial transactions, (4) APBDes reporting is submitted in stages and accountable to interested parties, both the government above and the village community, (5) APBDes accountability is submitted to various related parties through the submission of APBDes realization reports and information media.