Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : MAKALAH UNKHAIR

Konflik Etnis Dalam Sosio-Kriminologi Ibnu, Syahrir
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Kejahatan atau tindakan criminal merupakan sebuah bentuk patologi social yang membutuhkan analisis dan penanganan yang komprehensif.Tingkat perkembangan teknologi semakin memperkompleks sebuah tindak kejahatan.Kejahatan tidak hanya menyentuh lapisan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah tetapi juga menyentuh lapisan teratas masyarakat.Istilah “white Collar crime” atau kejahatan kerah putih bukan lagi hal yang baru dalam analisis dunia kejahatan.            Sementara itu, konflik antar etnis merupakan sebuah fenomena yang muncul semenjak awal keruntuhan rezim Soeharto.Kerusuhan etnik yang meledak pada awal reformasi disebabkan, salah satunya, oleh adanya kesenjangan ekonomi yang merupakan warisan dari pemerintahan Soeharto.Pada awalnya gerakannya diawali oleh sebuah protes kultural dan politik atas kesenjangan yang terjadi.Patut untuk diketahui bahwa salah satu bentuk kebijakan pemerintahan orde baru adalah menciptakan struktur social yang timpang.Pengistimewaan etnis tertentu turut memancing adanya kecemburuan social.Penduduk asli merasa bahwa ekslusifitas yang diterima oleh kelompok tertentu telah menciptakan formasi sosiologis yang timpang, menciptakan kesenjangan secara ekonomi dan politik yang signifikan.
Konflik, Eksploitasi dan Subordinasi Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat (Studi Kasus Kota Makassar) The Equality Into Family and Community Life Perspective (Case Study : Makassar City) Ibnu, Syahrir
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah yang berbunyi “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”. Riwayat kemunculan perempuan pertama kali ketika Nabi Adam AS memohon kepada Sang Khalik agar diberikan pasangan, pendamping dan teman hidup dalam menjalani kehidupannya di Syurga dan di permukaan bumi ini.Al Qur’an Surah An Nisa berbunyi “ kaum perempuan adalah pakaian bagi kaum laki-laki…”. Redaksional kalimat tersebut menyiratkan makna bahwa kehadiran perempuan benar-benar menyempurnakan dan melengkapi kehidupan laki-laki. Perkataan lain, tanpa kehadiran perempuan yang memerankan peran dan fungsi demikian, maka kaum laki-laki dinilai tidak sempurna, bahkan sulit dibayangkan apa jadinya kehidupan di muka bumi ini tanpa kehadiran kaum perempuan.   Riwayat kehidupan umat manusia seperti yang digambarkan di atas, secara biologis mempersepsikan dan mengaktualisasikan dua jenis gender yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kedua jenis gender ini memiliki perbedaan secara kodrati, biologis, status, tugas, fungsi, dan peran. Laki-laki dipersepsikan sebagai kaum yang perkasa, superior, kuat, tampan/ gagah, maskulin, berani, pelindung keluarga, kepala rumah tangga, bekerja mencari nafkah, serta dipandang lebih kuat dari kaum perempuan. Sedangkan perempuan dipersepsikan sebagai kaum yang feminim, lemah lembut, cantik, menawan, keibuan, ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga, menyusui dan membesarkan anak-anaknya, dan hanya berhak berada di rumah, serta senantiasa dipandang sebagai kaum yang lemah.Ralp Dahrendorf (1996), perspektif struktural fungsional menganalogikan masyarakat seperti mahluk hidup atau yang dikenal dengan istilah "organisme". Masyarakat terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing‑masing. Untuk itu, ada empat asumsi dasar, yaitu: 1) setiap masyarakat merupakan suatu struktur unsur yang relatif gigih dan stabil, 2) mempunyai struktur unsur yang terintegrasi dengan baik, 3) setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, memberikan sumbangan pada terpeliharanya masyarakat sebagai suatu sistem, dan 4) setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus mengenai nilai dikalangan para anggotanya.
Konflik Pemilukada dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Kabupaten Gowa) Ibnu, Syahrir
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada hakikatnya menunjukkan dinamika perubahan sosial yang intens dalam dekade terakhir, yang turut mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan dimensi kehidupan lairutya khususnya kultur, politik dan hukum. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tata kelola kehidupan yang lebih baik (good social governance) mendorong tumbuh dan berkembangnya aspirasi-aspirasi politik dalam berdemokrasi. Pengalaman selama 32 tahun di bawah rczim anti demokrasi dengan performance kepemimpinan orde baru yang otoriter dan berlindung dibalik jargon stabiliias dan keamanan, sudah cukup menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan amanat Pasal 28 UUD 1945, yakni kebebasan berpendapat dan berserikat-berkumpul. Lengsemya Soeharto dipenghujung Tahun 1998; membuka peluang bagi terbukanya alamdemokrasi dan reformasi di Indonesia yang dibuka kran-nya oleh BJ Habibi. Salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 UUD 1945 d,alam era reformasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau disebut Pemilukada (sebelumnya disebut Pilkada) di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.2 Tahun2007 tentang Pemilu. Kondisi sosiologis masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilukada menunjukkan antusiasisme yang tinggi dalarn menyalurkan aspirasi-aspirasi politiknya dus memilih calon pemimpin di daerahnya. Harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan baru pun tak terhindarkan dan semakin tumbuh pesat, semangat kebersamaan, solidaritas kelompok, unjuk sikap, serta parlisipasi-partisipasi dalam berbagai kegiatan pun semakin marak.
Bahtera pemilukada Konflik tak berujung Ibnu, Syahrir
MAKALAH UNKHAIR Vol 1
Publisher : MAKALAH UNKHAIR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.449 KB)

Abstract

Satu dekade terakhir, wajah Indonesia berubah menjadi arena konflik multidimensional. Dari beragam konflik yang timbul, salah satunya yang paling menonjol adalah konflik sosial politik. Berbagai kalangan pun menyayangkan merebak-nya konflik sosial politik itu terjadi pada saat kran demokrasi terbuka lebar. Celakanya lagi, konflik itu terjadi pada hajatan pesta demokrasi memilih pemimpin dimana hak-hak menen-tukan pilihan dan mengemukakan pendapat secara bebas dijamin.Berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2003 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, dinamika masyarakat Indonesia pun dalam partisipasi politik kian memperlihatkan intensitasnya yang dinamis. Model Pemilukada secara langsung semakin banyak memotivasi berbagai elemen dan lapisan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pesta demokrasi itu. Sejumlah komponen masyarakat semakin antusias berpartisipasi dan berperan serta menyalurkan aspirasi-aspirasi politik dan kepentingannya.