Garuda - Garba Rujukan Digital

The Dialectics of TheoLogis and TheoLegis in the Meaning of Justice Sunaryo, Sidik; Purnamawati, Shinta Ayu; Arifin, Ridwan
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 34 No. 1 (2026): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v34i1.44016

This article examines the meaning of justice through the dialectical relationship between TheoLogis justice and TheoLegis justice as two epistemological horizons in shaping and enforcing law. The study seeks to clarify the interaction between transcendental moral values and comprehensive understanding of justice through legal reasoning within contemporary legal systems. TheoLogis justice is conceptualised as a value orientation grounded in divine revelation and moral theology, providing law with a transcendental ethical foundation. However, when detached from epistemic humility, TheoLogis justice may risk formalisation and authoritarian domination. By contrast, TheoLegis justice situates legal rationality, social experience, and human values as mediating instruments through which divine values are translated into rational, contextual, and publicly accountable legal norms. Using a legal philosophy and legal theology approach, this study demonstrates that justice does not emerge as a fixed or singular concept but as a dialectical process between text and context, between the universality of values and the plurality of social realities. Within the Indonesian context, TheoLegis synthesis acquires constitutional significance through Pancasila, which integrates divine values, humanity, and social justice without reducing law to either secular positivism or normative theocracy. The main contribution of this article is the formulation of the TheoLogis-TheoLegis framework as an alternative conceptual approach for interpreting justice in pluralistic legal systems. In this framework, TheoLegis justice functions as an epistemological bridge that translates transcendental values into rational legal reasoning, enabling law to operate not merely as a coercive instrument but as a form of practical wisdom oriented toward human dignity, social balance, and substantive justice.

Edukasi Kesadaran Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas melalui Media Kreatif Mewarnai dalam Rangka Penguatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Kelompok Disabilitas Salwa, Berliana Aisyah Nur; Jannah, Laillatul; Cahyani, Tinuk Dwi; Purnamawati, Shinta Ayu
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Dedikasi 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v4i2.123

Penyandang disabilitas, khususnya anak usia dini, merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan kesetaraan di hadapan hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak kelompok disabilitas juga berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif serta minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban kelompok disabilitas melalui media kreatif mewarnai. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, dengan melibatkan anak penyandang disabilitas beserta pendampingnya. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana, edukasi visual, kegiatan mewarnai, diskusi interaktif, dan pemberian motivasi kepada peserta serta pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak penyandang disabilitas, pentingnya perlakuan setara tanpa diskriminasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelibatan kelompok disabilitas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, media kreatif mewarnai dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif, inklusif, dan mudah dipahami bagi anak usia dini penyandang disabilitas.

Edukasi Kesadaran Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas melalui Media Kreatif Mewarnai dalam Rangka Penguatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Kelompok Disabilitas Salwa, Berliana Aisyah Nur; Jannah, Laillatul; Cahyani, Tinuk Dwi; Purnamawati, Shinta Ayu
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Dedikasi 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v4i2.123

Penyandang disabilitas, khususnya anak usia dini, merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan kesetaraan di hadapan hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak kelompok disabilitas juga berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif serta minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban kelompok disabilitas melalui media kreatif mewarnai. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, dengan melibatkan anak penyandang disabilitas beserta pendampingnya. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana, edukasi visual, kegiatan mewarnai, diskusi interaktif, dan pemberian motivasi kepada peserta serta pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak penyandang disabilitas, pentingnya perlakuan setara tanpa diskriminasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelibatan kelompok disabilitas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, media kreatif mewarnai dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif, inklusif, dan mudah dipahami bagi anak usia dini penyandang disabilitas.

Pendampingan Hukum Pro Bono oleh Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pendampingan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Malang) Akbar Mahredy Novanda Putra; Anggi Kaswari; Shasa Satu Widharu; Tinuk Dwi Cahyani; Shinta Ayu Purnamawati
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i2.671

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan proses hukum pidana. Namun dalam praktiknya, kelompok masyarakat rentan masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan minimnya akses informasi mengenai bantuan hukum gratis. Kondisi tersebut tercermin dalam perkara pidana yang melibatkan terdakwa berinisial RST, seorang pemuda dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Malang yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Malang sebagai bentuk pengabdian masyarakat di bidang hukum sekaligus mengkaji peran bantuan hukum dalam mewujudkan access to justice bagi terdakwa tidak mampu. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio legal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat dan paralegal PBH PERADI Malang tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan litigasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi terdakwa dan keluarganya. Pendampingan tersebut memberikan pemahaman mengenai hak prosedural, memperkuat posisi terdakwa dalam proses persidangan, serta membantu mengurangi ketimpangan akses hukum yang dialami masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menegaskan bahwa bantuan hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan humanis.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search