Garuda - Garba Rujukan Digital

Perspective of State Sovereignty in Law Enforcement Related to Cyberlaw Jurisdiction Irawan, Benny; Mulyanti, Dewi; Budiaman, Hendi; Rahman, Yogi Muhammad; Taufiqurrohman, Asari
LAW REFORM Vol 21, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i1.68760

Digital development brings both positive and negative impacts. One of the negative consequences of this transformation is the increasing prevalence of criminal activities in the digital realm. This study aims to examine criminal regulatory policies related to cybercrime in Indonesia, particularly those that pose a threat to national sovereignty. The research method employed is normative juridical, using secondary data sources.The findings indicate that criminal law, as a branch of legal science, bears the responsibility of adapting to societal changes—especially in safeguarding citizens, as this is closely linked to state sovereignty. Cybercrime has emerged as a widely discussed issue in both academic and non-academic contexts. These crimes disrupt the security of individuals and threaten national sovereignty, as seen in incidents such as the hijacking of Indonesian citizens’ personal data.The study concludes that more technical regulations are required for addressing cybercrimes committed beyond the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One proposed solution is the adoption of a “police-to-police” cooperation framework. This approach is expected to serve as an alternative for the government to respond more effectively to such issues, thereby facilitating the development of laws that are both efficient and effective

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES METRO JAYA - JAKARTA TIMUR) Agretha, Dinda Avrilya; Irawan, Benny; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9536

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan pengunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES METRO JAYA - JAKARTA TIMUR) Agretha, Dinda Avrilya; Irawan, Benny; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9536

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan pengunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.

Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Relasi Pelaku-Korban dan Dampaknya Terhadap Anak sebagai Korban Utami, Feby Reski; Irawan, Benny; Maulana, M. Ramzi
Jurnal Litigasi Amsir 2025: Special Isu (September-Oktober)
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Cases of sexual violence against children in Indonesia have shown a significant increase in both quantity and severity. Most perpetrators are found to be individuals within the victim’s close environment such as family members, teachers, or community figures, making the issue more complex to address. This study aims to analyze the relationship between perpetrators and victims and the resulting impacts on children as victims of sexual violence. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. Data were collected through a literature study by reviewing relevant regulations, including Law No. 17 of 2016 on Child Protection and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The findings reveal that children are a highly vulnerable group due to their dependence and power imbalance with adults. The impacts of sexual violence include physical, psychological, emotional, and social consequences, such as trauma, depression, fear, and difficulty forming social relationships. The study concludes that effective prevention and law enforcement require collaboration among families, educational institutions, communities, and the state. Strengthening legal protection and implementing rehabilitation for victims are strategic steps toward achieving justice and restoring the rights of children as the nation’s future generation. Keywords: sexual violence, children, criminal law, child protection, psychological trauma

PREPARING AI SUPER USERS THROUGH GENERATIVE AI INTEGRATION IN EDUCATION Zahirah, Khinsa Fairuz; Irawan, Benny; Yusuf, Eddy
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v5i2.4729

Peningkatan pesat Kecerdasan Buatan Generatif (GenAI) menghadirkan peluang dan tantangan bagi pendidikan tinggi, khususnya dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menggunakan perangkat AI secara efektif dan etis. Studi ini mengeksplorasi implementasi percontohan “AI Immersion,” program empat minggu di Universitas Ciputra yang dirancang untuk mengembangkan “pengguna super AI”, mahasiswa dari disiplin ilmu non-teknis yang dapat terlibat secara kreatif dan kritis dengan perangkat GenAI tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Program ini diintegrasikan ke dalam kursus yang ada di enam program akademik, yang melibatkan 182 mahasiswa sarjana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis artefak yang dibuat oleh mahasiswa. Kursus ini disusun berdasarkan empat tahap utama: konsep AI dasar, petunjuk teknik dan etika, penggunaan perangkat GenAI terapan, dan pengembangan proyek akhir. Temuan menunjukkan peningkatan dalam kecakapan teknis, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah kreatif mahasiswa. Mahasiswa juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan masalah etika. Bimbingan fakultas dan penggunaan perangkat gratis yang mudah diakses mendukung partisipasi inklusif di seluruh disiplin ilmu. Hasilnya menunjukkan bahwa GenAI dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan tinggi untuk meningkatkan literasi digital dan pembelajaran interdisipliner. Makalah ini menawarkan model yang dapat diskalakan untuk inovasi kurikulum yang menyeimbangkan keterampilan praktis dengan refleksi etis, membekali siswa untuk meraih kesuksesan di dunia yang digerakkan oleh AI. ABSTRACTThe rapid rise of Generative Artificial Intelligence (GenAI) presents both opportunities and challenges for higher education, particularly in preparing students to use AI tools effectively and ethically. This study explores the pilot implementation of “AI Immersion,” a four-week program at Universitas Ciputra designed to develop “AI super users”, students from non-technical disciplines who can creatively and critically engage with GenAI tools without needing programming skills. The program was integrated into existing courses across six academic programs, involving 182 undergraduate students. Using a qualitative approach, the study collected data through interviews, observations, and analysis of student-created artifacts. The course was structured around four key stages: foundational AI concepts, prompt engineering and ethics, applied use of GenAI tools, and final project development. Findings showed improvements in students’ technical proficiency, critical thinking, and creative problem-solving. Students also demonstrated growing awareness of ethical issues. Faculty mentorship and the use of accessible, free tools supported inclusive participation across disciplines. The results suggest that GenAI can be integrated into higher education to enhance digital literacy and interdisciplinary learning. This paper offers a scalable model for curriculum innovation that balances practical skills with ethical reflection, equipping students for success in an AI-driven world.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg) Amal, Muhamad Ichlasul; Irawan, Benny; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7037

Tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengancara membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian,penggelapan, penipuan, pemerasan dan hasil rampasan, yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebagaimana diklasifikasikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP. Sehinggapeneliti mengidentifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalampemberian sanksi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor1033/Pid.B/2021/PN Srg)? Kedua, bagaimana penegakan hukum dalam penerapan tindakpidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?. Dalampenelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu pertama teori pertimbangan hakim ratiodecidendi dan kedua teori penegakan hukum. Selanjutnya peneliti menggunakan metodepenelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, kemudianpeneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studilapangan, selain itu peneliti menggunakan cara wawancara sebagai penguatan bukti datadalam skripsi, adapun bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah melalui bahanhukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam teknik pengumpulandata peneliti menggunakan studi kepustakaan dan juga studi literatur, maka dalam penelitianini juga menggunakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalahMajelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindakpidana penadahan sepeda motor yang disertai dengan pemalsuan surat kendaraan bermotorsesuai dengan pertimbangan hukum hakim ratio decidendi, Jaksa Penuntut Umum sebaiknyaagar dapat memahami mengenai Pasal-pasal mana yang tepat untuk digunakan dalam suratdakwaan, kemudian seharusnya jaksa mengganti surat dakwaannya dari dakwaan alternatif kedakwaan kumulatif dan untuk masyarakat agar dapat membuka pandangannya dan hatinuraninya untuk cenderung lebih menaati aturan hukum yang berlaku.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search