Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Pancasila and Law Review POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Ethics and Law Journal: Business and Notary
Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
INVASI RUSIA KE UKRAINA 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Damara Nathania Boru Siahaan; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana invasi Rusia ke Ukraina selama tahun 2022 dan menganalisis pelanggaran-pelanggarannya ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 hingga sekarang, Rusia pun kembali mengekskalasi invasi nya ke Ukraina melalui berbagai checklist pelanggaran terhadap pasal-pasal di Statuta Roma 1998 yang berhubungan dengan “Kejahatan Perang” dan “Kejahatan Agresi” secara eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental di Hukum Humaniter Internasional. Sehingga, indikator-indikator pemicu diatas telah otomatis membawa kasus Rusia dan Ukraina berada dalam yurisdiksi ICC melalui jenis kejahatan (Pasal 5 (c) dan (d)) dan admisibilitas melalui rujukan dari negara-negara pihak Statuta Roma terkait kasus ini (Pasal 13). Namun, ada pengecualian untuk bidang yang dapat dituntut di bawah yurisdiksi ICC melalui Statuta Roma yaitu pada Pasal 8 (2) (xx) mengenai penggunaan senjata pembakar dikarenakan sebagai subjek larangan komprehensif harus termasuk dalam lampiran Statuta Roma. Sementara lampiran senjata belum dibuat sehingga menjadi kesenjangan signifikan dalam penerapan Statuta Roma, mengingat ini adalah pelanggaran mendasar terhadap HHI. Terlebih lagi, walaupun ICC bersama beberapa negara pihaknya telah membawa konflik ini ke Pengadilan dari tanggal 1-2 dan 11 Maret 2022 melalui Kantor Kejaksaan di ICC demi mengumpulkan bukti di Ukraina, kenyataannya Rusia bukan lagi negara pihak ICC sejak tahun 2016 dan sebagai anggota tetap dewan yang memegang veto, kemungkinan besar Rusia tidak akan menerima yurisdiksi ICC seringan itu.
PENGATURAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN Ni Putu Risa Pramiswari Asak; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjawab isu-isu yang muncul dalam perkawinan berbeda kewarganegaraan, khususnya mengenai konsekuensi hukum atas kekayaan yang diperoleh selama menjalin hubungan yang sah bersama. Isu ini akan ditinjau berdasarkan dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) juga berdasarkan atas ketentuan perdata yang bersifat lintas negara atau internasional. Studi ini ditelaah melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui studi ini, diketahui bahwa pernikahan campuran kerap kali menimbulkan suatu persoalan yang penyelesaiannya terbilang cukup sulit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan yang mengakibatkan suami dan istri tunduk dalam hukum yang berbeda berdasarkan kewarganegaraannya. Selain berhadapan dengan UU Perkawinan, aparat penegak hukum juga harus mematuhi asas-asas HPI. Pada hakikatnya, masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan campuran dapat diantisipasi melalui sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh pasangan tersebut sebelum melangsungkan perkawinan campuran. Akan tetapi, dalam praktikknya kerap kali ditemukan pasangan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga penyelesaian persoalannya akan cukup rumit. Oleh karena itu, studi ini sangatlah penting untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran.Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Bersama ABSTRACTThis study is aimed to answer the issues regarding mixed marriage’s problem related to the legal consequences about their marriage assets under the Marriage Act 1 of 1974 and according to the Principles of International Law. This legal research utilizes a normative juridical approach with the statute and conceptual approaches. The result of this study indicates that some problems often come to mixed marriages and the problem is hard to solve because of the different citizenship of the mixed marriage couple which makes them obey different laws based on their citizenship. Furthermore, besides obeying the Marriage Act, law enforcement officers also have to obey the rules of International Private Law. In fact, the problems that come from mixed marriage couples can be solved with a marriage agreement. But, most of them do not have a marriage agreement and it becomes one of the reasons why the law enforcement officers hard to solve their problems. This study is very important to know the regulation in solving marriage treasure of mixed marriage couples.Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Marriage Treasure
Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional Razaq Mustika Djati; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.170

Abstract

This research is normative research using a statutory regulation approach, a concept approach, and a comparative approach. The law used consists of primary legal materials, namely regulations and international agreements and publications of international organizations, as well as secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literature, documents, and archives through library research. The results of this research show that, (1) due to the absence of official regulations that prohibit cryptocurrency transactions and coupled with several regulations regarding international electronic transactions that can also be applied to these transactions, this transaction is permitted to be carried out as long as the country where the transaction is carried out allows it or holds bilateral agreements with other countries regarding this regulation. (2) Cryptocurrency transactions give rise to various legal problems, especially legal threats in international trade law; these legal threats are more accurately described as disclosures of laws or statutory regulations. There are several multilateral efforts by countries to establish arrangements or regulations for the use of currency. crypto money Because there are things that are not regulated or do not fall within the scope of applicable regulations, countries are required to make their own decisions. There are countries that refuse, and there are also those that make special rules for this transaction.
PENERAPAN PRINSIP SOVEREIGNTY OLEH INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS PENYELUNDUPAN ORANGUTAN Setianto, Salina Naila; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 01 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v12.i01.p1

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan asas kedaulatan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Metode penelitian ini yakni penulisan normatif adalah penelitian hukum yang meneliti dengan data sekunder. Negara diakui dalam hukum internasional apabila negara bersangkutan telah memenuhi kriteria negara sesuai dengan Konvensi Montevideo. Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mengatur segala hal yang ada sesuai dengan yuridiksinya. Negara menggunakan hukum sebagai alat untuk mengontrol segala hal mengenai kedaulatan negaranya. Hal ini terimplementasikan pada kasus penyelundupan orangutan yang dilakukan oleh warga negara asing asal rusia. Badan Pusat Statistik Indonesia mengklasifikasikan orangutan sebagai salah satu dari dua puluh hewan dilindungi yang terancam punah pada tahun 2017. Indonesia sebagai negara berdaulat berhasil menghentikan penyelundupan satwa dilindungi tersebut dengan menggunakan hukum yang berlaku. Atas perbuatannya warga negara asing tersebut diproses menurut hukum positif Indonesia yang berlaku. Kata Kunci: Negara, Berdaulat, Kedaulatan, Warga Negara Asing, Penyelundupan, Orangutan. ABSTRACT This writing aims to find out about the application of the principle of Indonesian sovereignty as a sovereign country. This research method, namely normative writing, is legal research that examines secondary data. A state is recognized in international law if the country in question has met the criteria of a state in accordance with the Montevideo Convention. As a sovereign state, Indonesia has the ability to regulate everything that exists within its jurisdiction. The state uses the law as a tool to control everything regarding the sovereignty of its country. This is implemented in the case of orangutan smuggling by foreign nationals from Russia. In 2017, the Central Statistical Agency of Indonesia listed orangutans among the twenty protected species that are in danger of extinction. Indonesia, as a sovereign country, has been successful in preventing the smuggling of these endangered species because it is a sovereign nation. For his actions, the foreign national is processed according to the applicable Indonesian law. Keywords: State, Sovereign, Sovereignty, Foreign National, Smuggling, Orangutan
Uji Coba Kekuatan Tempur (Rudal Balistik) Korea Utara Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Menurut Perspektif Sumelung, Eridhani Jonathan; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tidak adanya instrumen hukum internasional yang mengatur secara jelas dan eksplisit uji coba rudal balistik antarbenua yang mengakibatkan pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap kedaulatan negara-negara sekitarnya. Ini juga mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat diperoleh negara-negara di sekitar Korea Utara dalam masalah ini, dengan Jepang sebagai negara yang melanggar kedaulatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metodologi konseptual dan legislatif. Sumber dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis sumber hukum. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran berdasarkan perjanjian hukum internasional terkait, seperti Perjanjian Non-Proliferasi, Perjanjian Larangan Uji Parsial, dan Konvensi Chicago tahun 1944. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Korea Utara dinyatakan telah melakukan pelanggaran yang mengancam kedaulatan Jepang dengan uji coba rudal balistiknya yang melewati batas kedaulatan negara Jepang. Kata Kunci: Rudal balistik, Pelanggaran, Kedaulatan. ABSTRACT This study aims to ascertain and analyze the legal ramifications of the absence of international legal instruments that regulate clearly and explicitly intercontinental ballistic missile tests that result in violations of the territory's sovereignty conducted by North Korea on the sovereignty of the surrounding countries. It also evaluates the legal protection that can be obtained by countries around North Korea in this issue, with Japan as a country that violated the sovereignty. The kind of research used is normative legal research, which employs both conceptual and legislative methodologies. The sources of primary, secondary, and tertiary legal documents used in this study are all types of legal resources. The collected materials were analyzed using reasoning techniques based on pertinent international legal agreements, such as the Non-Proliferation Treaty, Partial Test-Ban Treaty, and the 1944 Chicago Convention. According to research, North Korea's test of a ballistic missile that went beyond Japan's borders was judged to have violated Japan's sovereignty and posed a threat to it. Keywords: Ballistic Missile, Violation, Sovereignty.
The Examining the Kerch Strait Bridge Attacks by The Prism of International Humanitarian Law Sitompul, Ray Radjuman Janiver Giftson; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Kerch Strait Bridge, also known as The Crimean Bridge, is an infrastructure that stretches between the Kerch Peninsula of Crimea and the Taman Peninsula of Krasnodar Krai in Russia. This infrastructure has been destroyed as a result of the ongoing conflict between The Russian Federation and Ukraine. This article aimed to analyze whether the attacks was in accordance with the principle of International Humanitarian Law (IHL). This article relies on normative legal research and statutory, case, and fact approaches to analyze this matter. The study designated that the attack on the Kerch Strait Bridge followed the principles which is set in the International Humanitarian Law. Those said principles are the principle of distinction, the principle of military necessity, the principle of proportionality, and the principle of precautions.
PERLINDUNGAN DALAM MEMPEKERJAKAN TAWANAN PERANG PADA KASUS NALETILI? DAN MARTINOVI?: PERSPEKTIF HUKUM HUKUMANITER INTERNASIONAL Wedha, Komang Santi Triana; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dalam mempekerjakan tawanan perang serta pelanggaran yang dilakukan oleh Naletili? dan Martinovi? ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Pada saat konflik antara Bosnia dan Republik Kroasia Herzerg-Bosnia mencuat, terjadi peristiwa mempekerjakan tawanan perang Bosniak yakni berupa pekerjaan di garis konfrontasi perang, penyamaran menjadi tentara musuh, serta menjadi perisai manusia. Hasil penulisan pada kasus ini, kedua pejabat perang Republik Kroasia Herzerg-Bosnia terbukti atas tuduhan pelanggaran mempekerjakan tawanan perang Bosniak di area dekat pertempuran berdasarkan putusan Pengadilan Yugoslavia (ICTY) tertanggal 31 Maret 2003. This study aims to examine the regulations regarding protection in employing prisoners of war as well as the violations of International Humanitarian Law committed by Naletili? and Martinovi?. The research method used is normative law with an approach to legal principles, rules, theories and doctrine from legal experts. At the time when the conflict between Bosnia and the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia arose, there was a series of events where Bosniak prisoners of war were employed near the confrontation line and used as human shields. As a result of this study, the two war officials of the Croatian Republic of Herzerg-Bosnia were proven on charges of the unlawful employment of Bosniak prisoners of war in areas near the fighting based on the Yugoslav Tribunal (ICTY) decision dated March 31, 2003.
BIDOON: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DILEMA TANPA KEWARGANEGARAAN DI KUWAIT Pratiwi, Ni Putu Ayu Eka; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum seputar keadaan tanpa kewarganegaraan di kalangan penduduk Bidoon di Kuwait dan meninjau terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kelompok Bidoon di Kuwait berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian ini mengandalkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Statuta, Kata dan Frasa, serta dengan Pendekatan Historis. Sumber hukum merupakan penjabaran dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Laporan ini menganalisis undang-undang dan kebijakan kewarganegaraan yang diskriminatif yang telah melanggengkan keadaan tanpa kewarganegaraan, sehingga membuat mereka tidak memiliki akses terhadap layanan penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan penelitian dan analisis, dokumen ini menyoroti kesulitan yang dihadapi penduduk Bidoon dalam memperoleh pengakuan hukum dan kewarganegaraan di Kuwait. Selain itu, artikel ini menguraikan perlindungan hak-hak Bidoon berdasarkan Hukum Internasional dan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk mengatasi masalah keadaan tanpa kewarganegaraan dan menawarkan wawasan mengenai solusi potensial yang dapat diterapkan dalam konteks Bidoon di Kuwait. This article was aimed to examine the legal aspects surrounding statelessness among the Bidoon population in Kuwait. This study relies on normative legal research using Statute, Words and Phrase, once with Historical Approach. The legal sources are the elaboration of primary, secondary, and tertiary sources. It analyzes the discriminatory nationality laws and policies that have perpetuated their statelessness, leaving them without access to essential services such as healthcare, education, and employment. Drawing from research and analysis, this document highlights the difficulties faced by the Bidoon population in gaining legal recognition and citizenship in Kuwait. Moreover, this article elaborates the rights protection of Bidoon under International Law and considers the efforts made by other countries to address the issue of statelessness and offers insights into potential solutions that could be applied in the context of Bidoon in Kuwait.
PENGATURAN JUAL BELI PUTUS: PERSPEKTIF INSTRUMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL INTERNASIONAL DAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Aprilia, Putu Dila; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun demi mengetahui dan menganalisis pengaturan dan konsekuensi hukum jual beli putus suatu karya cipta dalam perpektif instrumen kekayaan intelektual internasional dan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap hak-hak pencipta diatur dalam Article 9 Berne Convention. Namun Berne Convention tidak mengatur secara eksplisit mengenai jual beli putus suatu karya cipta. Sehingga konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Article 5 Berne Convention terkait dengan peralihan hak cipta dalam hal ini jual beli putus diatur oleh undang-undang negara tempat perlindungan tersebut diminta. Oleh karena itu pengaturan jual beli putus diatur lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia tepatnya dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Pengaturan jual beli putus dalam UUHC dapat dikatakan sesuai, mengingat hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi kesejahteraan pencipta mengingat sebelum adanya pengaturan mengenai jangka waktu peralihan hak cipta tersebut. This research was compiled tp find out and analyze the arrangement and legal consequences of transfering copyrighted works by sold flat methode in the perspective of international intellectual property instruments and intellectual property law in Indonesia. This research is normative research with statutory and conceptual approaches. The results showed that the protection of the rights of creators is regulated in Article 9 of the Berne Convention. However, the Berne Convention does not explicitly regulate the sold flat of a copyrighted work. So that the consequences referred to in Article 5 of the Berne Convention related to the transfer of copyright in sold flat case is governed by the laws of the country where the protection is requested. Therefore, the arrangement of buying and selling is further regulated in Indonesian positive law precisely in the UUHC. Arrangement of buying and selling broken in the UUHC can be said to be appropriate, considering this is a form of protection for the welfare of the creator considering before the regulation of the term of transfer of copyright.
INTERNATIONAL LEGAL STUDY OF THE INDONESIA-MALAYSIA REGIONAL DISPUTE ABOUT SIPADAN AND LIGITAN ISLANDS IN THE SULAWESI SEA Kelakan, I Gusti Ngurah Kesawa Kesuma Putra; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i1.509

Abstract

The goal of this paper is to look into the background of the island disputes between Indonesia and Malaysia over Sipadan and Ligitan from the perspective of international law. In addition to the reasons, the purpose of this study is to determine the settlement process between the two countries to resolve the dispute between Sipadan and Ligitan and its implications for international law. It also aims to find out the reasons for the International Court of Justice in determining the winner of the dispute between the islands of Sipadan and Ligitan. This study uses descriptive methods, normative methods based on international law, and data collection techniques to analyze the data obtained through online search techniques and comparative research approaches. The results of this study show that the cause of the dispute between the islands of Sipadan and Ligitan originated from the absence of the two islands on the national maps of Malaysia and Indonesia, which then the two countries took steps to negotiate in international forums in resolving the dispute. It is also known that the main factor considered in determining the winner by the International Court of Justice is the comparison of the effectiveness of the management of the disputed area.
Co-Authors Agnes Maria Aprilia Evelyn Aminawati Al Uraidy, Ali Aprilia, Putu Dila Astawa, I Wayan Michael Grace Damara Nathania Boru Siahaan Evelyn Salsabila Hermanto, Bagus I Kadek Wira Dwipayana I Nyoman Adhi Sadu Gunawan Kadek Agus Sudiarawan Kelakan, I Gusti Ngurah Kesawa Kesuma Putra Kent Revelino Chandra Luh Putu Budiarti Lutfiana Umar Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Chintya Arsani Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Ni Putu Risa Pramiswari Asak Pratiwi, Ni Putu Ayu Eka Putu Ade Harriestha Martana Razaq Mustika Djati Setianto, Salina Naila Sitompul, Ray Radjuman Janiver Giftson Sumelung, Eridhani Jonathan Wedha, Komang Santi Triana