Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.312
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Media Akademik (JMA)
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Falkultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BURUKNYA KUALITAS PRODUK PANTYLINER MILIK SALAH SATU PERUSAHAAN INDONESIA Putu Laksmi Noviyana; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p07

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat buruknya kualitas pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat terbukti produk pantyliner miliknya berkualitas buruk. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penulisan pada artikel ini berkesimpulan bahwa produk pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia terbukti memiliki kualitas buruk akibat tidak sesuai dengan perundangan-undangan di Indonesia, yang selanjutnya berimplikasi dilanggarnya hak-hak konsumen. Sehingga sebagai pengguna produk, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan 472/Menkes/Per/V/1996, Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan 62/2017, Pasal 3 Peraturan Pemerintahan 102/2000, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 96/Men.Kes/Per/v/1977 dan Pasal 4, 7, 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang tertuang jelas dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya regulasi hukum ini memberikan keuntungan yaitu tercapainya perlindungan kepentingan dari kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) baik berbentuk hukum atau non-hukum secara seimbang. ABSTRACT The purpose of writing this article to find out and analyze of legal protection of consumers due to poor quality of pantyliner owned by an Indonesian company, and the responsibility of business actors to consumers due to the fact that their pantyliner products are of poor quality. The research method in writing this article uses a normative legal research method and statue approach. The result of research in this article indicate that pantyliner products belonging to an Indonesia company is proven to have poor quality due to notaccordance with the regulation in Indonesia, which further implications for the violation of consumer rights. So as a user of the product, the consumers are entitled to get legal protection is in the Regulation of the Minister of Health 472/Menkes/Per/V/1996, Article 41 of Regulation of the Minister of Health 62/2017, Article 3 of Government Regulation 102/2000 and Article 7 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Health 96/Men.Kes/Per/v/1977, and Articles 4, 7, 8 paragraph (1) of Law 8 Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, demand legal responsibility to business actors which are clearly stated in Articles 19, 22, 23 and 28 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of this legal regulation provides an advantages the achievement of the protection of interests from both parties (business actors and consumers) in the form of legal or non-legal a balanced manner.
HAK EKSEKUSI KREDITUR ATAS JAMINAN FIDUSIA DALAM BENTUK RAHASIA DAGANG (TRADE SECREET) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Dewa Ayu Sri Sathyawati; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 04 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i04.p5

Abstract

Rahasia dagang, bagian dari hak kekayaan intelektual yang merupakan jenis kekayaan industri, biasanya digunakan untuk tujuan ekonomi. Rahasia dagang sebagai hak milik industri sebenarnya memiliki keuntungan finansial. Rahasia dagang adalah benda yang dapat dipindahkan dan tidak berwujud yang dapat diasuransikan dan digunakan sebagai jaminan. Rahasia dagang merupakan salah satu jenis HAKI yang dapat dijadikan objek jaminan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum, dan sampai saat ini aturan yang mengatur barang HAKI sebagai objek yang dapat dijaminkan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Mengingat eksistensi keberadaan HKI di Indonesia dan manfaat ekonomis yang keberadaanya memiliki dasar hukum, maka tulisan ini di tulis dengan tujuan untuk mengetahui hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan dalam bentuk rahasia dagang. Tulisan ini menggunakan metdoe penulisan normatif dengan mengkaji produk hukum yang berkaitan dengan keabsahan rahasia dagang sebagai objek jaminan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR SEBAGAI NASABAH PENGGUNA FASILITAS KREDIT BANK DAN RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT Ni Ketut Dian Lestari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p03

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum bagi debitur sebagai nasabah fasilitas kredit bank dan mengkaji mengenai upaya pertanggungjawaban bank apabila adanya suatu resiko didalam perjanjian kredit bank. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan ini maka penulis menggunakan jenis metode pendekatan yaitu dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank memiliki signifikasi dengan perlindungan konsumen, sehingga guna mencapai kesesuain dengan tujuan maka perlu adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna untuk melindungi pihak yang lemah, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen memiliki hak untuk melakukan pengaduan nasabah. Pihak bank harus bertanggungjawab apabila nasabahnya mengalami kerugian atau resiko dalam perjanjian kredit bank, pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan yang dialami oleh pihak n asabah dan pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini dapat dilakukan dengan standar waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati dan berlaku secara umum. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection measures for debtors as consumers of bank credit facilities and to examine bank accountability efforts if there is a risk in the bank credit agreement. In order for the purpose of writing this research to materialize, the authors use normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that legal protection for bank customers has significance with consumer protection, so in order to achieve conformity with the objectives, it is necessary to have the role of the government through the establishment of laws to protect weak parties, legal protection for customers as consumers have the right to make customer complaints. The bank must be responsible if its curtomer experiences a loss or risk in the bank credit agreement, the responsibility given by the bank is to handle and resolve various complaints experienced by the customer and customer complaint. This customer complaint can be made with a predetermined standard of time and which has been agreed upon and is generally applicable.
PENGATURAN LINTAS BATAS KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING DI INDONESIA Dewi, Gusti Ayu Puspita; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 03 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i3.p3

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk memahami kerangka hukum mengenai kepailitan lintas batas negara di Indonesia serta mengeksplorasi tindakan hukum yang bisa diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan pailit di Indonesia agar dapat diterapkan pada wilayah atau otoritas negara lain. Pada penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum kepailitan di Indonesia khususnya mengenai lintas batas negara belum diatur secara jelas, permasalahan muncul disaat tahap pelaksanaan putusan. Dalam hal pengurusan serta pelunasan harta kekayaan debitur pailit, apabila aset di Indonesia tidak mencukupi dan harus melibatkan aset debitur di luar yurisdiksi Indonesia, maka solusi untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bilateral maupun multilateral. Selain itu, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL), dimana akan dimungkinkan suatu negara untuk memberikan pengakuan dan menegakkan keputusan kepailitan yang dikeluarkan ataupun diputus oleh pengadilan asing. Kata Kunci: Cross Border Insolvency, UNCITRAL, UU Kepailitan. ABSTRACT The purpose of this writing is to comprehend the legal framework of cross-border insolvency in Indonesia and explore legal actions that can be taken to implement bankruptcy declarations in Indonesia for application in other countries. The research methodology employed in this writing is normative research. The study findings indicate that the regulations concerning cross-border insolvency in Indonesia are not clearly defined, and issues arise during the execution phase. In managing and settling the assets of a bankrupt debtor, when the assets in Indonesia are insufficient and involve assets outside Indonesia's jurisdiction, one solution to address this situation is to establish international agreements, whether bilateral or multilateral. Furthermore, the Indonesian government should consider ratifying the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) agreement, which would enable a country to grant recognition and enforce bankruptcy decisions issued or ruled by foreign courts. Key Words: Cross Border Insolvency, UNCITRAL, Bankruptcy Law.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK HAK CIPTA KARYA SASTRA NOVEL BERBENTUK E-BOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Paramesti, Aprillia Ayu Anggita; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i11.p1

Abstract

Tujuan studi ini yaitu untuk menegetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap karya sastra novel berbentuk E-Book Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta, untuk mengetahui akibat hukum terhadap sanksi pelanggaran pembajakan karya cipta elekctronic (E-Book) tanpa seizin pemilik hak cipta. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karya sastra e-book merupakan karya sastra yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana daIam Pasal 40 Ayat (1) huruf n secara tersirat mebenaraakan bahwa e-book atau bacaan digital merupakan satu di antara yang ada dalam karya adaptasi yang dapat perlindungan dan adapun akibat hukum terhadap sanksi pelanggaran pembajakan karya sastra novel berbentuk e-book tanpa seizin pencipta yang dimana pelaku pembajakan tersebut dapat dimintakan ganti rugi dengan melakukan gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 99 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Sastra Novel, E-Book, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to find out the legal protection arrangements for literary works in the form of E-Book novels based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and, to find out the legal consequences of sanctions for violations of piracy of electrctronic copyrighted works (E-Book) without the permission of the copyright owner. This study method is normative legal research using a conceptual approach legislation approach. The results showed that e-book literary works are protected literary works regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright where daIam Article 40 Paragraph (1) letter n implicitly mebenaraakan that e-books or digital reading is one of those in the work of adaptation that can be protection and as for the legal consequences of sanctions for violations of piracy of literary works of novels in the form of e-books without the permission of the creator where the perpetrators of piracy can be requested for compensation by filing a lawsuit to the commercial court in accordance with Article 99 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Keywords : Legal Protection, Novel Literature Works, E-Book, Copyright.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM PADA APLIKASI TELEGRAM Puspita Dewi, Gusti Ayu Agung; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p03

Abstract

Tujuan studi ini yaitu untuk mengindentifikasi bentuk dari perlindungan hukum untuk pemilik hak cipta dari sinematografi dalam suatu pembajakan karya sinematografi film pada sebuah akun yaitu pada aplikasi telegram. Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan undang-undang (statute approach). Hasil dari penelitian ini yaitu dengan melakukan tindakan pembajakan yang dalam hal ini melakukan penggandaan dan menyebarluaskan hasil karya cipta sinamtatografi tanpa adanya izin dari penciptanya sendiri dimana seseorang telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum serta melanggar hak-hak dari pemegang suatu hak cipta yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Terdapat dua bentuk Perlindungan Hak Cipta Sinematografi yaitu dari segi preventif yaitu melalui pemeritah dan represif dengan cara penyelesaian perkara dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik hak cipta terkait dengan adanya pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram yaitu melalui litigasi yang dilakukan di muka pengadilan dan non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan bantuan oleh pihak ketiga. ABSTRACT The purpose of this study is to identify forms of the legal protection for copyright holders of cinematography against piracy of film cinematography on an account, namely on the Telegram application. In this study the method of controlling normative law is through a statute apprroach. The result of this study are by committing acts of piracy, in this case duplicating and distributing cinematograph copyrighted works without permission from the creator himself where someone has committed an unlawful act and violated the rights of the holder of a copyright in the form of economic rights and intellectual property rights. moral. There are two forms of Cinematography Copyright Protection, namely from a preventive perspective, namely through the government and repressive by way of settling cases by means of alternative dispute resolution or lawsuits. The legal remedies that can be taken by copyright owners related to the piracy of cinematographic works on the Telegram application are through litigation conducted before the court and non-litigation conducted outside the court with the help of third parties
PENYELESAIAN PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA BANK MELALUI NOVASI Putra, Dewa Made Surya Aditya; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan novasi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila penyelesaian kredit macet pada bank diselesaikan melalui novasi. Penelitan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statue approach dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novasi adalah perjanjian pembaruan utang yang diatur pada Pasal 1413 – 1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memerlukan persetujuan para pihak untuk menjalankannya. Novasi atau perjanjian pembaruan utang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kredit macet pada bank. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan novasi atau perjanjian pembaruan utang adalah hapusnya hutang yang lama dengan diiringi hutang dari perjanjian yang baru (novasi obyektif), serta dapat mengganti subyek dari perjanjian sebelumnya khususnya debitur (novasi subyektif). Debitur lama dapat dibebaskan dari tanggungjawab hutang lamanya secara penuh atau masih terikat apabila debitur baru tidak mampu pula melunasi kewajibannya. Kata Kunci: Kredit Macet, Bank, Novasi ABSTRACT The purpose of this writing is to examine how the regulation of novation is based on positive law in Indonesia and the legal consequences that arise when resolving non-performing loans in banks through novation. This research utilizes the statutory approach and literature study to gather legal materials. The results show that novation is a debt renewal agreement regulated in Articles 1413-1424 of the Civil Code and requires the consent of the parties involved to execute it. Novation, or debt renewal agreements, are one of the methods used to address non-performing loans in banks. The legal consequences of using novation or debt renewal agreements include the extinguishment of the old debt accompanied by a new debt from the new agreement (objective novation), and it may change the subject of the previous agreement, especially the debtor (subjective novation). The old debtor may be released from the responsibility of the old debt in full or remain bound if the new debtor is also unable to fulfill the obligation. Keywords: Non-Performing Loans, Bank, Novation
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Adjiepradana, Noer Wahyu; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui status anak hasil luar perkawinan tentang waris dalam perspektif hukum HAM. Metode penelitian ini adalah penelitian normative melalui peraturan dan komparatifnya. Penelitian membuahkan hasil anak hasil luar kawin dalam hukum waris di Indonesia mengalami diskriminasi. Dalam hukum positif di Indonesia mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang cukup memberikan dampak positif serta pembaharuan bagi undang-undang perkawinan di Indonesia yang menghadiahkan kesempatan bagi anak diluar kawin untuk mendapatkan hak-hak serta kewajibannya yang selama ini dianggap merugikan serta tidak memberikan keadilan bagi anak diluar kawin dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MEDIASI MELALUI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Wiryadinata, Pande Putu Gede Prasta; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui penyelesaian persengketaan tanah dengan mediasi dan mengetahui apa saja faktor pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa tanahnya melalui mediasi di BPN. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah selain melalui jalur pengadilan juga dapat menggunakan cara mediasi melalui BPN. Upaya mediasi melalui BPN ini sebaiknya digunakan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur pengadilan. Mengingat banyaknya keunggulan dari cara mediasi dibandingkan melalui proses acara perdata, seperti berisfat lebih sederhana daripada penyelesaian sengketa tanah melalui proses hukum acara perdata, prosedur yang lebih efisien, memakan waktu yang singkat, bersifat rahasia, dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa, berkekuatan hukum tetap, dan juga memiliki kemungkinan yang luas bagi masing-masing pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia diantaranya di Indonesia administrasi pertanahan ini kurang tertib; Struktural penguasaan dan kepemilikan tanah yang tidak seimbang; dalam sistem pempublikasian pendaftaran tanah yang negatif; ulah mafia pada masa reformasi membuat harga tanah yang menjulang sangat tinggi yang dimana pada saat ini kebutuhan tanah juga meningkat. Dengan maraknya terjadi sengketa tanah di Indonesia, penyebab para pihak yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan persengketaan tanah tersebut di BPN dibandingkan melalui jalur pengadilan yaitu karena jalur mediasi di BPN sendiri dalam menyelesaikan persengketaan tanah dilakukan secara adil. This study aims to understand the resolution of land disputes through mediation and to identify the factors influencing disputing parties to resolve their land disputes through mediation at the National Land Agency (BPN). In this study, the author uses normative legal research methods that include primary and secondary legal materials. In resolving land dispute cases, besides going through the court system, mediation through the BPN can also be utilized. Mediation efforts through the BPN should ideally be pursued before resorting to the courts. Given the many advantages of mediation over civil litigation processes, such as being simpler than resolving land disputes through civil procedure law, more efficient procedures, shorter duration, confidentiality, the ability to maintain good relations between the disputing parties, having permanent legal force, and also offering broad possibilities for each disputing party to achieve a sense of justice. Factors causing land disputes in Indonesia include disorganized land administration; an unbalanced structure of land control and ownership; a negative system in the publicity of land registration; and actions of the land mafia during the reform era, which caused land prices to skyrocket at a time when land needs were also increasing. With the prevalence of land disputes in Indonesia, the reason disputing parties prefer to resolve these disputes at the BPN rather than through the courts is because the mediation process at the BPN in resolving land disputes is conducted fairly.
PENGATURAN ALIH STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS Sianipar, Agripa Tri Fosa; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dari riset yang memfokuskan bagaimana mekanisme pendirian pada perubahan alih status CV ke PT dan pengaturan hukum dalam perubahan alih status CV untuk meningkatkan badan usaha tersebut menjadi badan hukum berbentuk sebuah PT, dengan melihat segala upaya yang telah terjadi saat berjalannya badan usaha sebelumnya. Metode penelitian yang dilakukan saat menyusun karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan mengkaji permasalahannya. Dan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, ditemukan adanya kekosongan norma, karena dalam pengaturannya tidak secara eksplisit mengatur perihal mekanisme perubahan alih status CV menjadi PT. Terkait permasalahan tersebut maka akibat hukum yang terjadi dalam alih status tersebut adalah CV dapat menjadi bubar atau dapat merubah debitur lama dari CV menjadi debitur baru dari PT. hal tersebut dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum didalamnya karena pengaturan mengenai pengelolaan asset maupun perikatan atau semacamnya yang telah dilakukan pada saat berjalannya CV sebelum berubah menjadi PT tidak diatur pada ketentan perundang undangan. Walaupun dalam tahapan pembuatan akta pendirian, Notaris akan memastikan untuk membereskan asset maupun perikatan yang dilakukan sebelumnya oleh CV sebelum merubahnya menjadi PT, tetapi hal tersebut masih perlu adanya aturan yang secara khusus dan eksplisit mengaturnya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturannya. The aim of this scientific work is to gain knowledge from research that focuses on the establishment mechanism for changing the status of a CV to a PT and the legal arrangements for changing the status of a CV to upgrade the business entity to a legal entity in the form of a PT, by looking at all the efforts that have taken place. during the running of the previous business entity. The research method used when compiling this scientific work is a normative legal research method which uses a statutory approach, a conceptual approach and examines the problem. And from the research results that have been obtained, it was found that there is a vacuum in norms, because the regulations do not explicitly regulate the mechanism for changing the status of a CV to a PT. Regarding this problem, the legal consequences that occur in the transfer of status are that CV can be dissolved or can change the old debtor from CV to become a new debtor from PT. It can be said that there is no legal certainty in it because the arrangements regarding asset management or engagements or the like that were carried out during the operation of the CV before it turned into a PT were not regulated in the provisions of the statutory law. Even though at the stage of making the deed of establishment, the Notary will make sure to clear up the assets and engagements previously carried out by the CV before changing it into a PT, this still requires regulations that specifically and explicitly regulate this to create legal certainty in its arrangement.
Co-Authors Adjiepradana, Noer Wahyu Cok Istri Krisna Wardani Pemayun Dewa Ayu Sri Sathyawati Dewa Gde Rudy Dewi, Gusti Ayu Puspita Fadea Putri Novrilia Farhad Lubbena Huda, Hisbulloh I Dewa Ayu Wacik Yuniari I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Gede Ananda Eka Diana I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha I Putu Dodi Pande Putra Sanjaya I Putu Eka Putrawan Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari Lestari, Ni Made Yunika Intan Maria Wulan Sistiya Astari Michael Wibowo Joestiawan Ni Kadek Winda Nandayani Ni Ketut Dian Lestari Ni Luh Putu Winda Juliandari Ni Made Indahwati Ni Made Nita Pradnyaning Putri Ni Made Saraswati Nandila Putri Ni Nengah Nuri Sasmita Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari Paramesti, Aprillia Ayu Anggita Puspita Dewi, Gusti Ayu Agung Putra, Dewa Made Surya Aditya Putu Juliantika Dewi Putu Laksmi Noviyana Putu Manik Mahayoni Sianipar, Agripa Tri Fosa Wiryadinata, Pande Putu Gede Prasta