Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.312
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Media Akademik (JMA)
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Falkultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGATURAN BESARAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN BAGI KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lestari, Ni Made Yunika Intan; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan besaran kompensasi kerugian bagi konsumen secara ius constituendum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan mengenai pengaturan perluasan makna tindakan efisiensi dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Kajian ini menemukan bahwa dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UUPK. Namun dalam aturan yang ada ternyata masih terjadi baik itu kekosongan maupun kekaburan norma di dalamnya. Sistematika penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Selanjutnya terkait pengaturan besaran kompensasi ganti kerugian bagi konsumen penting untuk dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan dan tidak dengan mudah berdalih hanya dapat mengganti sebagaimana yang mereka tawarkan. Dengan diaturnya terkait besaran minimal kompensasi kerugian bagi konsumen, maka konsumen akan semakin terjamin perlindungannya meskipun dalam perjanjian yang ada tidak dicantumkan. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan pelaku usaha tidak mencantumkan terkait ganti kerugian untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum jika sewaktu-waktu ia melakukan wanprestasi. This article aims to provide an understanding of the protection arrangements for consumers and business operators in Indonesia as well as to find out the arrangements for compensation of losses for consumers according to the ius constituendum. The method used in this research is normative jurisprudence with a legislative approach regarding arrangements for the expansion of the meaning of efficiency measures in terminating employment relationships. This study found that in relation to legal protection for consumers and entrepreneurs in Indonesia, it has actually been regulated in the UUPK. However, in the existing rules, it turns out that there are still gaps and ambiguity in the norms. Systematic settlement of consumer disputes can be reached through court or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. Furthermore, regarding the arrangement of the amount of compensation for losses, it is important for consumers to do it as a form of responsibility for all their actions and not to easily argue that they can only compensate as they offer. By regulating the minimum amount of compensation for losses for consumers, consumers will be more assured of their protection even if it is not included in the existing agreement. This is because it does not close the possibility that the business person does not include related compensation for losses to save himself from the legal entanglement if at any time he commits default.
AKIBAT HUKUM BAGI TIKTOK SHOP SEBAGAI SOCIAL COMMERCE DITINJAU DARI PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023 Huda, Hisbulloh; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian akibat hukum bagi Tiktok Shop sebagai Social Commerce dari media sosial Tiktok ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menerapkan metode penulisan normatif, dimana informasinya bersumber dari berbagai norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan penulisan ini didasarkan pada landasan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memengaruhi ekosistem perdagangan online di Indonesia, dengan fokus pada integrasi media sosial dan Social Commerce melalui aplikasi TikTok Shop. This journal is crafted with the objective of examining the legal implications for Tiktok Shop as a Social Commerce entity operating on the TikTok social media platform, in light of the provisions outlined in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 regarding Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. Employing a normative writing approach, the study draws on legal norms encompassing laws, regulations, court decisions, and prevalent community norms, grounded in a legislative perspective. The research outcomes reveal the emergence of novel stipulations within the aforementioned regulation, impacting the landscape of online trading in Indonesia, particularly emphasizing the convergence of social media and Social Commerce facilitated by the TikTok Shop application.
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA Ni Luh Putu Winda Juliandari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ben5b732

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui lebih jelas status hak waris anak yang lahir diluar perkawinan beda agama dan untuk mengetahui lebih jelas pengaturan hukum mengenai anak yang lahir di luar perkawinan. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, merupakan metode yang menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian, yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan. Hukum waris ialah peralihan kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seorang atau lebih yang lebih dikenal dengan pihak ketiga. Mengenai status hak waris anak yang lahir di luar perkawinan beda agama sesuai dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mendapat pembagian yang sama dengan anak sah. Sedangkan pengaturan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berubah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan sudah tidak berlaku sehingga terciptlah keadilan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dengan memiliki hak yang sama selayaknya anak sah.
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

Abstract

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.
Co-Authors Adjiepradana, Noer Wahyu Cok Istri Krisna Wardani Pemayun Dewa Ayu Sri Sathyawati Dewa Gde Rudy Dewi, Gusti Ayu Puspita Fadea Putri Novrilia Farhad Lubbena Huda, Hisbulloh I Dewa Ayu Wacik Yuniari I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Gede Ananda Eka Diana I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha I Putu Dodi Pande Putra Sanjaya I Putu Eka Putrawan Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari Lestari, Ni Made Yunika Intan Maria Wulan Sistiya Astari Michael Wibowo Joestiawan Ni Kadek Winda Nandayani Ni Ketut Dian Lestari Ni Luh Putu Winda Juliandari Ni Made Indahwati Ni Made Nita Pradnyaning Putri Ni Made Saraswati Nandila Putri Ni Nengah Nuri Sasmita Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari Paramesti, Aprillia Ayu Anggita Puspita Dewi, Gusti Ayu Agung Putra, Dewa Made Surya Aditya Putu Juliantika Dewi Putu Laksmi Noviyana Putu Manik Mahayoni Sianipar, Agripa Tri Fosa Wiryadinata, Pande Putu Gede Prasta